LANDASAN, ISU, DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEJURUAN

62
619

Sesuai dengan yang sudah disepakati di dalam kelas, ada beberapa isu yang perlu dianalisis sebagai tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, yaitu:

  1. Berdasarkan BPS, pengangguran tertinggi dari lulusan SMK
  2. Beberapa waktu yang lalu, isu pendidikan kejuruan rasionya akan dibalik menjadi 70% SMK dan 30% SMA.
  3. Uji kompetensi siswa SMK
  4. Revitalisasi SMK
  5. Wirausaha untuk lulusan SMK

Setiap mahasiswa harus membuat kajian untuk isu-isu di atas dengan format: Judul, Pendahuluan, Tujuan, Kondisi Nyata Lapangan, Kondisi Ideal, Analisis, Simpulan, Rekomendasi. Kajian harus berdasarkan data, referensi, sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti buku, jurnal, dll (minmal 10 referensi, tidak diperkenankan menggunakan blog sebagai referensi). Hasil kajian diposting di kolom komentar. Kelima tugas tersebut harus selesai (diposting) maksimal pada hari Kamis, 24 Oktober 2019. Untuk mahasiswa yang mendapat giliran presentasi pada hari Jumat, 12 Oktober 2019 (3 orang) harus memprioritaskan untuk menyelesaikan tugas 1, 2, atau 3 sesuai urutan presensi/presentasi. Selamat berdiskusi (DW).

SHARE
Previous articlePREAKTIK KELISTRIKAN BODI (SENIN)
Next articleKELISTRIKAN OTOMOTIF (RABU)
Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (UNNES)

62 COMMENTS

  1. 0501519002
    Jawaban soal no 4
    Judul : Revitalisasi SMK

    Pendahuluan
    a. Dinamika Pasar Kerja
    Keterserapan lulusan SMK menjadi daya dorong terhadap minat masyarakat untuk menempuh pendidikan kejuruan. Persaingan lulusan SMK dalam pasar kerja untuk mendapat pekerjaan semakin ketat karena peningkatan jumlah lulusan tak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian mereka. Ditinjau dari segi lapangan kerja, cenderung ada perubahan struktur kesempatan kerja yang berjalan terus dan makin besar perubahannya dalam kurun waktu 15 tahun sampai dengan tahun 2015. Fokus pengembangan ekonomi bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Pada tahun 2015 terjadi penurunan drastis proporsi pekerja pada sektor pertanian, yaitu dari 45% pada tahun 2000 menjadi tinggal 33%. Perubahan tersebut diimbangi oleh peningkatan drastis proporsi pekerja pada sektor jasa dari 37% menjadi 45% pada kurun waktu yang sama. Sementara itu, proporsi pekerja pada sektor industri pengolahan meningkat secara lebih lambat dari 17% menjadi mendekati 22%.
    b. Keterampilan Peserta Didik
    Kesenjangan kompetensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja Industri. Adanya kesenjangan kompetensi merupakan akibat langsung dari perencanaan pendidikan yang tidak berorentasi pada realitas yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan dilaksanakan sebagai bagian parsial, terpisah dari konstelasi masyarakat yang terus berubah. Pendidikan diposisikan sebagai mesin ilmu pengetahuan dan teknologi, cenderung lepas dari konteks kebutuhan masyarakat secara utuh. Ketidakseimbangan dalam bursa kerja menyebabkan menumpuknya8lulusan program pendidikan pada tingkat tertentu, namun justru kekurangan pada segmen yang lainnya.
    Kesenjangan kompetensi antara kompetensi belajar di SMK dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja mendapatkan perhatian dari Pemerintah dalam bentuk perubahan kurikulum dengan cara penyelarasan kurikulum di sekolah dengan kebutuhan Dunia Usaha/Industri. Selain itu Pemerintah juga akan melakukan tata ulang program keahlian yang memang sudah tidak sesuai dengan program keahlian baru yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan Dunia Usaha/Industri saat ini. Rencana ini disambut baik oleh masyarakat khususnya Dunia Usaha dan Industri yang membantu dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dalam bentuk kerjasama industri. Terbukti dengan pertumbuhan SMK semakin pesat di Indonesia dan peminatnya semakin banyak dari tahun ke tahun. Masyarakat menyadari pentingnya pendidikan SMK sebagai lembaga yang mencetak tenaga-tenaga terampil siap kerja dalam menghadapi perkembangan dunia global yang semakin pesat.
    Jumlah SMK yang tumbuh pesat dimulai pada tahun 2010 dari sebesar 9.164 sekolah menjadi 11.708 sekolah pada tahun 2013 atau tumbuh sebesar 27,6%. Pertumbuhan jumlah SMK harus diikuti oleh perkembangan kualitas lulusan SMK. Oleh karena itu, setiap peserta didik harus dididik untuk menjadi insan yang cerdas, unggul, terampil, kreatif, imajinatif, peka terhadap kearifan, dan technopreneurship supaya tidak menjadi beban masyarakat. Selain itu lulusan SMK harus mampu bersaing dengan lulusan dari negara lain dan harus dapat memberikan kontribusi terhadap daya saing bangsa, mengingat Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara lain baik dalam produk, pelayanan, maupun dalam penyiapan sumber daya manusia.

    Tujuan Revitalisasi SMK
    Tujuan yang akan dicapai dengan adanya revitalisasi SMK ini adalah:
    1. Mewujudkan Link and Match sekolah dengan Dunia Usaha/Industri.
    Link and match merupakan salah satu kebijakan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia yang pernah ada dan dikembangkan untuk meningkatkan relevansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha industri khususnya. Kebijakan ini dianggap sebagai penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja pada masa yang akan datang
    2. Mengubah paradigma dari push menjadi pull.
    Artinya paradigma SMK yang dulunya hanya mendorong untuk mencetak lulusan saja tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja berganti menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk disusun kurikulum SMK yang diselaraskan dengan kurikulum industri.
    3. Mengubah pembelajaran dari supply driven ke demand driven.
    Pendekatan lama yang bersifat Supply Driven dilakukan secara sepihak penyelenggara pendidikan kejuruan, mulai dari kegiatan perencanaan, penyusunan program pendidikan (kurikulum), pelaksanaan dan evaluasinya. Pendekatan lama yang telah berproses sejak lama dan telah dianggap menjadi sesuatu yang baku, telah membentuk sistem nilai dan sikap, seolah-olah “pendidikan kejuruan itu adalah urusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan bahkan dalam sikap para pelaku pendidikan kejuruan terbentuk kesan, bahwa merekalah yang paling berhak, paling tahu, dan paling bisa melaksanakan pendidikan kejuruan”.
    Di sisi lain ,masyarakat juga termasuk masyarakat dunia usaha dan industri memiliki sikap yang sama, bahwa pendidikan kejuruan itu adalah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka hanya mengeluh apabila mutu tamatan SMK tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi tidak ada konstribusinya kerena menganggap hal tersebut bukan urusan mereka. Dengan kebijakan link and match, terjadi perubahan dari pendekatan supply driven ke pendekatan demand driven.
    4. Menyiapkan lulusan SMK yang adaptable terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha.
    Dalam mata pelajaran produktif siswa diberikan materi teori dan praktik untuk membentuk kompetensi dasar siswa sehingga dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya penyesuaian (adaptability) yang baik dalam mengikuti berbagai perubahan yang terjadi di dunia kerja. Pembelajaran produktif adalah program yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya (real job), untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai permintaan pasar.
    5. Mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan DUDI baik dari aspek teknologi, administratif, maupun kompetensi.
    Kesenjangan kompetensi antara kompetensi belajar di SMK dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja mendapatkan perhatian dari Pemerintah dalam bentuk perubahan kurikulum dengan cara penyelarasan kurikulum di sekolah dengan kebutuhan Dunia Usaha/Industri. Selain itu Pemerintah juga akan melakukan tata ulang program keahlian yang memang sudah tidak sesuai dengan program keahlian baru yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan Dunia Usaha/Industri saat ini.

    Rencana ini disambut baik oleh masyarakat khususnya Dunia Usaha dan Industri yang membantu dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dalam bentuk kerjasama industri. Terbukti dengan pertumbuhan SMK semakin pesat di Indonesia dan peminatnya semakin banyak dari tahun ke tahun. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyak orang tua menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SMK. Masyarakat menyadari pentingnya pendidikan SMK sebagai lembaga yang mencetak tenaga-tenaga terampil siap kerja dalam menghadapi perkembangan dunia global yang semakin pesat. Selain itu pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SMK didasari oleh anggapan bahwa orang tua akan lebih cepat balik modal karena SMK menyiapkan lulusan yang siap bekerja.

    Kondisi nyata di lapangan
    Berdasar data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), saat ini jumlah SMK mencapai sekitar 14 ribu. Sebagian besar tidak didukung ketersediaan laboratorium atau ruang praktik/bengkel, guru bersertifikasi kompetensi, dan rasio jumlah siswa dengan alat atau tempat praktik yang tak seimbang. Hasil evaluasi terhadap SMK ini ditindaklanjuti pemerintah dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

    Kondisi Ideal
    1. Implementasi kurikulum untuk jenjang SMK yang disiapkan berbasis standar namun general pada tingkat satuan pendidikan. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap dipakai dunia usaha dan industri.
    2. Ketersediaan dan kompetensi guru yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada setiap program keahlian.
    3. Kerja sama antara SMK dan dunia usaha serta dunia industri (DU/DI) sebagai tempat praktik peserta didik optimal.
    4. Hasil uji kompetensi lulusan SMK mampu memenuhi kebutuhan DU/DI.
    5. Rasio peserta didik dengan alat atau ketersediaan sarana dan prasarana untuk praktik yang seimbang.
    6. Pembiayaan SMK baik dari sisi sumber anggaran dari pemerintah maupun dari masyarakat memadai.

    Analisis
    Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital memunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya.
    Terdapat enam masalah dalam merevitalisasi SMK.
    1. Implementasi kurikulum untuk jenjang SMK masih kaku karena kurikulum yang disiapkan berbasis standar namun generik, sering gagal dipahami pelaksana kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Akibatnya, sulit untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap dipakai dunia usaha dan industri. Banyak kalangan menilai bahwa kurikulum dan silabus di SMK ditentukan sepihak oleh Kemendikbud.
    2. Ketersediaan dan kompetensi guru yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada setiap program keahlian (miss match).
    3. Kerja sama antara SMK dan dunia usaha serta dunia industri (DU/DI) sebagai tempat praktik peserta didik belum optimal.
    4. Hasil uji kompetensi lulusan SMK belum mampu memenuhi kebutuhan DU/DI.
    5. Rasio peserta didik dengan alat atau ketersediaan sarana dan prasarana untuk praktik yang tak seimbang.
    6. Polemik pembiayaan SMK baik dari sisi sumber anggaran dari pemerintah maupun dari masyarakat. Contohnya, wacana ‘SMA/SMK Gratis’ yang terus didengungkan, berdampak terhadap persepsi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan khususnya di SMK.
    Untuk mengatasi hal tersebut, Sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tanggung jawab pengelolaan SMK dilakukan oleh pemerintah provinsi (pemprov), sedangkan kewenangan penyusunan kurikulum SMK berada di Kemendikbud. Dalam tataran implementasi pada tingkat satuan pendidikan harus lebih fleksibel karena menghadapi tuntutan dunia industri dan lajunya perkembangan teknologi yang sangat cepat. Refresentatif kurikulum SMK ini tercantum dalam Lampiran Permendikbud No 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk SMK, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Keempat standar itu juga dalam tataran implementasinya harus diselaraskan dengan ketentuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar kerja yang berlaku baik nasional maupun internasional.
    Kurikulum dari sembilan bidang keahlian (bidang teknologi dan rekayasa, energi dan pertambangan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan dan pekerjaan sosial, agrobisnis dan agroteknologi, kemaritiman, bisnis dan manajemen, pariwisata, serta seni dan industri kreatif) perlu disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari setiap kementerian, BNSP dan para gubernur sehingga proses pendidikan di SMK benar-benar sesuai dengan area kompe¬tensi lulusan SMK.
    Terkait dengan persoalan revitalisasi guru, yakni perbaikan kompetensi guru juga menjadi tanggung jawab Kemenristek-Dikti. Kementerian itu bertugas mempercepat penyediaan guru kejuruan melalui pendidikan, penyetaraan dan pengakuan, serta mengembangkan program studi di perguruan tinggi untuk menghasilkan guru sekolah kejuruan yang bermutu. Sementara itu, solusi jangka pendek yang dilakukan Kemendikbud untuk pemenuhan kebutuhan guru produktif di SMK dilakukan melalui Program Keahlian Ganda (PKG) yang anggarannya cukup besar.
    Menurut penulis, PKG masih belum efektif dan perlu dievaluasi secara holistik dan berkelanjutan. Menimbang menghasilkan guru nonproduktif menjadi guru produktif tidak bisa dilakukan secara instan dan dengan mengandalkan pembelajaran di ‘pusat belajar’ SMK yang ditunjuk dan pembelajar¬an berbasis ‘modul’. Sementara itu, solusi jangka panjang untuk mengatasi kebutuhan guru produktif di SMK, pemerintah perlu didorong melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-Rebiro) untuk memprioritaskan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) khusus untuk guru SMK produktif dari tenaga honorer di SMK dan memenuhi persyaratan kualifikasi akademik yang ditetapkan.
    Persoalan DU/DI terkait erat dengan tugas Menteri Perindustrian terutama dalam meningkatkan kerja sama DU/DI yang lebih luas bagi siswa untuk melakukan praktek kerja lapangan (PKL) dan program magang bagi guru. Demikian juga mendorong industri memberikan dukungan dalam pengembangan teaching factory dan infrastrutur untuk SMK. Pada tataran implementasi di daerah, perlu dibentuk sebuah unit kerja di dinas perindustrian yang bertugas menghimpun masukan dan rekomendasi kalangan industri yang terkait dengan model pengembangan SMK berbasis industri
    Pembinaan DU/DI terhadap sejumlah SMK sesuai dengan bidang keahlian perlu dipetakan agar pemerintah daerah dapat memudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Untuk periode 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan kerja sama DUDI di 1.330 sekolah dengan sertifikasi siswa SMK sebanyak 50.000 siswa, “teaching factory” 500 sekolah, dan penambahan ruang praktik siswa sebanyak 1.407 ruang.
    Tidak kalah pentingnya juga, tanggung jawab gubernur sesuai amanat Inpres No 9 Tahun 2016 ini adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas. Hal ini berimplikasi terhadap pembiayaan terhadap APBN dan APBD yang perlu dirumuskan secara saksama, khususnya pembiayaan pendidikan di SMK per tahun.

    Simpulan
    Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital.
    Tujuan yang akan dicapai dengan adanya revitalisasi SMK ini adalah:
    1. Mewujudkan Link and Match sekolah dengan Dunia Usaha/Industri.
    2. Mengubah paradigma dari push menjadi pull.
    3. Mengubah pembelajaran dari supply driven ke demand driven.
    4. Menyiapkan lulusan SMK yang adaptable terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha.
    5. Mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan DUDI baik dari aspek teknologi, administratif, maupun kompetensi.

    Kondisi ideal pada revitalisasi smk jika Implementasi kurikulum untuk jenjang SMK yang disiapkan berbasis standar namun general pada tingkat satuan pendidikan. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap dipakai dunia usaha dan industri. Kedua, ketersediaan dan kompetensi guru yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada setiap program keahlian. Ketiga, kerja sama antara SMK dan dunia usaha serta dunia industri (DU/DI) sebagai tempat praktik peserta didik optimal. Keempat, hasil uji kompetensi lulusan SMK mampu memenuhi kebutuhan DU/DI. Kelima, rasio peserta didik dengan alat atau ketersediaan sarana dan prasarana untuk praktik yang seimbang. Keenam, pembiayaan SMK baik dari sisi sumber anggaran dari pemerintah maupun dari masyarakat memadai.

    Rekomendasi
    Revitalisasi smk akan berjalan apabila terwujudnya link and match sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri sudah terwujud , baik dari segi kurikulum, kompetensi guru, dan sarana prasarana.

    Sumber:
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. Strategi Implementasi Revitalisasi SMK (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta

    Hadam, Sampun, dkk. 2007. Strategi Implementasi Revitalisasi SMK. Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

    http://eprints.uny.ac.id/63674/3/BAB%20I.pdf
    https://mediaindonesia.com/read/detail/256776-dilema-program-revitalisasi-smk
    https://www.kompasiana.com/sagustiono/59ddd9883f8bf478192d4f32/masih-banyak-yang-belum-melihat-pentingnya-revitalisasi-smk-dalam-peningkatan-sektor-ekonomi
    https://www.antaranews.com/berita/723098/mendikbud-dukung-jakarta-percontohan-revitalisasi-smk
    http://disdik.jabarprov.go.id/news/537/10-langkah-revitalisasi-smk
    https://www.liputan6.com/news/read/2906233/begini-upaya-dindikbud-banten-untuk-tingkatkan-mutu-smk
    http://disdik.jabarprov.go.id/news/529/-lima-tujuan-revitalisasi-smk
    https://www.suara.com/otomotif/2019/07/04/094730/revitalisasi-smk-disediakan-kelas-khusus-otomotif

  2. 0501519002
    Jawaban soal no 4
    Judul : Berdasarkan BPS, Pengangguran Tertinggi Dari Lulusan Smk

    Pendahuluan
    Pengangguran menjadi salah satu masalah utama ketenagakerjaan yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Dian Prastiwi (2019) mengungkapkan bahwa terkait masalah pengangguran, pengangguran merupakan masalah yang kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami.
    Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendidikan memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Desy Ria Ningsih (2016) menyatakan bahwa orang yang berpendidikan merupakan orang yang mampu mengombinasikan keahlian dalam beberapa keterampilan termasuk kemampuan sosial dengan kebaikan karakter dan penilaian yang bijak. Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diasumsikan bahwa lulusannya mampu mengembangkan kecakapan dan keterampilan kerja.
    Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu tempat belajar formal yang di anggap mampu mengatasi masalah seperti yang di sebutkan di atas oleh orang tua murid, karena telah banyak orang tua murid yang mempercayakan anaknya untuk masuk di Sekolah Menengah Kejuaruan (SMK) setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama. Titin (2016) menyampaikan bahwa selain di suguhi ilmu secara teori, di SMK juga langsung bisa mempraktekkan ilmu yang didapat. Dengan demikian, dengan bertambah banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan yang bermunculan di Indonesia diharapkan bisa merubah karakter generasi muda & karakter bangsa supaya lebih baik lagi. Di samping itu juga bagaimana SMK bisa mengurangi angka pengangguran.

    TUJUAN
    Untuk mengetahui kebenaran apakah data dari bps sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mengetahui cara untuk mengatasinya.

    KONDISI NYATA LAPANGAN
    Menurut berita resmi statistik BPS No 42/05/Th. XXI, 07 Mei 2018, menyatakan bahwa tingkat pengangguran nasional dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2018, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tertinggi diantara tingkat pendidikan lainya yaitu sebesar 8,92 persen.
    Achmad Dardiri (2013: 4) mengemukakan bahwa orang yang berpendidikan merupakan orang yang mampu mengombinasikan keahlian dalam beberapa keterampilan termasuk kemampuan sosial dengan kebaikan karakter dan penilaian yang bijak. Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diasumsikan bahwa lulusannya mampu mengembangkan kecakapan dan keterampilan kerja. Namun data yang diperoleh dari BPS menyebutkan bahwa 18,39% pengangguran di Indonesia merupakan dari lulusan SMK.
    Sementara itu, Vocational Education Policy, White Paper (2019) menyatakan bahwa persentase TPT untuk lulusan SMK lebih besar dibandingkan dengan persentase TPT nasional. Kondisi ini terjadi baik pada persentase TPT untuk lulusan SMK laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2018, TPT Indonesia periode Agustus sebesar 5,34%, sedangkan TPT lulusan SMK pada periode yang sama jauh lebih tinggi, bahkan dua kali lebih besar dari persentase TPT nasional, yaitu sebesar 11,24%. jika dilihat dari besarnya pengangguran, secara umum angka pengangguran lulusan SMK masih terbilang cukup tinggi karena persentase angka penganggurannya menyentuh dua digit.
    Brief Notes (2017) menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK tertinggi dibandingkan dengan TPT pendidikan tinggi lainnya.

    KONDISI IDEAL
    Kondisi idealnya adalah ketika Siswa SMK lulus, bisa langsung dipasarkan di dunia kerja dengan daya serap yang tinggi. Desy Ria Ningsih (2016) menyatakan bahwa daya serap lulusan yang dimaksud disini adalah bagaimana lulusan dari suatu instansi pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mampu diterima di dunia kerja. Dalam mendukung daya serap lulusan SMK, maka inovasi terkait pendidikan kejuruan telah dilaksanakan, yaitu perubahan dari pendekatan supply driven ke pendekatan demand driven, jangan sampai ada ketidakterserapan tenaga kerja. Agus Joko Pitoyo (2010) menyatakan bahwa semakin berkurangnya kesempatan kerja menjadikan persaingan antar angkatan kerja sangat ketat. Dari masalah ini menimbulkan pengangguran pada angkatan kerja yang belum terserap di lapangan pekerjaan.

    ANALISIS
    Terjadinya angka pengangguran yang tinggi dari lulusan SMK terdapat beberapa alasan, Desy Ria Ningsih (20160 menyatakan bahwa kebanyakan lulusan dari SMK kemudian bekerja di pabrik yang ditempatkan di bagian produksi dan belum sesuai dengan kompetensi keahlian yang telah dimiliki. Sehingga dapat disampaikan bahwa kurang ada kesesuaian antara kompetensi keahlian yang dimiliki oleh lulusan dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki. Selain itu, Panji Suryono dan Agus Joko Pitoyo (2010) menyampaikan bahwa mayoritas jenis pekerjaan tenaga kerja tenaga profesional, tenaga kepemimpinan, pejabat pelaksana, atau jenis pekerjaan yang butuh keterampilan khusus di semua propinsi di pulau Jawa khususnya sudah terisi oleh tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi. Penyerapan tenaga kerja tingkat pendidikan rendah dan menegah mayoritas terserap pada jenis pekerjaan pabrik, tenaga usaha tani, kebun, ternak, perikanan, hutan dan per-buruan yang mayoritas tidak membutuhkan pendidikan formal yang tinggi

    SIMPULAN
    Adanya anggapan bahwa pengangguran tertinggi dari lulusan SMK, sebenarnya tidak 100% benar, sebab Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu alternatif tempat formal pendidikan berkarakter yang mampu menjadi salah satu solusi dalam mengurangi pengangguran. Sebab di SMK, siswa diberi ketrampiln untuk belajar sesuai dengan kompetensi keahliannya dan diajarkan pula materi kewirausahaan. Titin (2016) menyatakan bahwa Jika ketrampilan dan kemampuan untuk memproduksi meningkat maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat.

    REKOMENDASI :
    1) Ketua BKK SMK, sebaiknya selalu memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi lulusan yang belum bekerja agar mereka bisa langsung menerapkan ilmunya pada dunia usaha dan industri. Dan kualitas kerja alumni dapat terlihat jelas;
    2) Bagi lulusan yang belum bekerja, sebaiknya setelah lulus segera mencari informasi lowongan pekerjaan pada lembaga/instansi/perusahaan, atau pada alumni lainnya dan
    3) Bagi yang sudah bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi lulusan, sebaiknya mencari pekerjaan sesuai dengan kompetensi lulusan yang dimilikinya.

    DAFTAR PUSTAKA :
    Achmad Dardiri. ( 2013). “Memperkenalkan Analisis Filosofis Sebagai Pendekatan Filsafat Pendidikan”, Dalam Buku Pendidikan Untuk Pencerahan Dan Kemandirian Bangsa.Yogyakarta : Ash-Shaff

    Agus Joko Pitoyo (2010). “Kesesuaian Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Pekerja di Pulau Jawa : Analisis Data Sakernas Tahun 2010”. Jurnal Penelitian Pendidikan Jilid 12 Nomor 1 tahun 2010

    Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018. Nomer 42/05/Th. XXI, 07 Mei 2018. Badan Pusat Statistik.

    Brief Notes (2017). “Profil Pengangguran dan Lama Mencari Kerja Lulusan SMK”. Jurnal Lembaga Demografi FEB UI Oktober 2017

    Desy Ria Ningsih (2016).”Potret lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program keahlian Akuntansi dengan dunia kerja di SMK Negeri 1 Ngawi”. Jurnal Kebijakan Pendidikan UNY Edisi 5 Vol V Tahun 2016.

    Dian Prastiwi. (2019). “Analisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah”. Diponegoro journal of economics. Vol 1, Nomor 1, Tahun 2019 halaman 159 ISSN (Print) :2337-3814.

    Dirjen PSMK (2019). “Profil Lulusan SMK Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Inonesia Tahun 2018/2019”. Vocational Education Policy White Paper Volume 1 Nomer 19 Tahun 2019

    Septiana Dewi C, Mintasih, Sudarno (2018). “Implementasi Program Link and Match Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Pada Lulusan Pemasaran SMK N 1 Surakarta” BISE Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi P-ISSN 2548-8961 Volume 4 Nomer 1.

    Slamet PH (2016). “Kontribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Cakrawala Pendidikan, Oktober 2016, Th XXXV, No 03.

    Titin (2016). “ Efisiensi Angka Pengangguran Melalui Lulusan SMK Dengan Sistem Pendidikan Berkarakter (Enable, Builder dan Enginer) di Jawa Timur. Jurnal EKBIS/ Vol. XV/ No. 01/edisi Maret 2016.

    • 0501519002
      Jawaban soal no 1
      Judul : Berdasarkan BPS, Pengangguran Tertinggi Dari Lulusan Smk

      Pendahuluan
      Pengangguran menjadi salah satu masalah utama ketenagakerjaan yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Dian Prastiwi (2019) mengungkapkan bahwa terkait masalah pengangguran, pengangguran merupakan masalah yang kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami.
      Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendidikan memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Desy Ria Ningsih (2016) menyatakan bahwa orang yang berpendidikan merupakan orang yang mampu mengombinasikan keahlian dalam beberapa keterampilan termasuk kemampuan sosial dengan kebaikan karakter dan penilaian yang bijak. Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diasumsikan bahwa lulusannya mampu mengembangkan kecakapan dan keterampilan kerja.
      Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu tempat belajar formal yang di anggap mampu mengatasi masalah seperti yang di sebutkan di atas oleh orang tua murid, karena telah banyak orang tua murid yang mempercayakan anaknya untuk masuk di Sekolah Menengah Kejuaruan (SMK) setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama. Titin (2016) menyampaikan bahwa selain di suguhi ilmu secara teori, di SMK juga langsung bisa mempraktekkan ilmu yang didapat. Dengan demikian, dengan bertambah banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan yang bermunculan di Indonesia diharapkan bisa merubah karakter generasi muda & karakter bangsa supaya lebih baik lagi. Di samping itu juga bagaimana SMK bisa mengurangi angka pengangguran.

      TUJUAN
      Untuk mengetahui kebenaran apakah data dari bps sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mengetahui cara untuk mengatasinya.

      KONDISI NYATA LAPANGAN
      Menurut berita resmi statistik BPS No 42/05/Th. XXI, 07 Mei 2018, menyatakan bahwa tingkat pengangguran nasional dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2018, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tertinggi diantara tingkat pendidikan lainya yaitu sebesar 8,92 persen.
      Achmad Dardiri (2013: 4) mengemukakan bahwa orang yang berpendidikan merupakan orang yang mampu mengombinasikan keahlian dalam beberapa keterampilan termasuk kemampuan sosial dengan kebaikan karakter dan penilaian yang bijak. Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diasumsikan bahwa lulusannya mampu mengembangkan kecakapan dan keterampilan kerja. Namun data yang diperoleh dari BPS menyebutkan bahwa 18,39% pengangguran di Indonesia merupakan dari lulusan SMK.
      Sementara itu, Vocational Education Policy, White Paper (2019) menyatakan bahwa persentase TPT untuk lulusan SMK lebih besar dibandingkan dengan persentase TPT nasional. Kondisi ini terjadi baik pada persentase TPT untuk lulusan SMK laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2018, TPT Indonesia periode Agustus sebesar 5,34%, sedangkan TPT lulusan SMK pada periode yang sama jauh lebih tinggi, bahkan dua kali lebih besar dari persentase TPT nasional, yaitu sebesar 11,24%. jika dilihat dari besarnya pengangguran, secara umum angka pengangguran lulusan SMK masih terbilang cukup tinggi karena persentase angka penganggurannya menyentuh dua digit.
      Brief Notes (2017) menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK tertinggi dibandingkan dengan TPT pendidikan tinggi lainnya.

      KONDISI IDEAL
      Kondisi idealnya adalah ketika Siswa SMK lulus, bisa langsung dipasarkan di dunia kerja dengan daya serap yang tinggi. Desy Ria Ningsih (2016) menyatakan bahwa daya serap lulusan yang dimaksud disini adalah bagaimana lulusan dari suatu instansi pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mampu diterima di dunia kerja. Dalam mendukung daya serap lulusan SMK, maka inovasi terkait pendidikan kejuruan telah dilaksanakan, yaitu perubahan dari pendekatan supply driven ke pendekatan demand driven, jangan sampai ada ketidakterserapan tenaga kerja. Agus Joko Pitoyo (2010) menyatakan bahwa semakin berkurangnya kesempatan kerja menjadikan persaingan antar angkatan kerja sangat ketat. Dari masalah ini menimbulkan pengangguran pada angkatan kerja yang belum terserap di lapangan pekerjaan.

      ANALISIS
      Terjadinya angka pengangguran yang tinggi dari lulusan SMK terdapat beberapa alasan, Desy Ria Ningsih (20160 menyatakan bahwa kebanyakan lulusan dari SMK kemudian bekerja di pabrik yang ditempatkan di bagian produksi dan belum sesuai dengan kompetensi keahlian yang telah dimiliki. Sehingga dapat disampaikan bahwa kurang ada kesesuaian antara kompetensi keahlian yang dimiliki oleh lulusan dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki. Selain itu, Panji Suryono dan Agus Joko Pitoyo (2010) menyampaikan bahwa mayoritas jenis pekerjaan tenaga kerja tenaga profesional, tenaga kepemimpinan, pejabat pelaksana, atau jenis pekerjaan yang butuh keterampilan khusus di semua propinsi di pulau Jawa khususnya sudah terisi oleh tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi. Penyerapan tenaga kerja tingkat pendidikan rendah dan menegah mayoritas terserap pada jenis pekerjaan pabrik, tenaga usaha tani, kebun, ternak, perikanan, hutan dan per-buruan yang mayoritas tidak membutuhkan pendidikan formal yang tinggi

      SIMPULAN
      Adanya anggapan bahwa pengangguran tertinggi dari lulusan SMK, sebenarnya tidak 100% benar, sebab Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu alternatif tempat formal pendidikan berkarakter yang mampu menjadi salah satu solusi dalam mengurangi pengangguran. Sebab di SMK, siswa diberi ketrampiln untuk belajar sesuai dengan kompetensi keahliannya dan diajarkan pula materi kewirausahaan. Titin (2016) menyatakan bahwa Jika ketrampilan dan kemampuan untuk memproduksi meningkat maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat.

      REKOMENDASI :
      1) Ketua BKK SMK, sebaiknya selalu memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi lulusan yang belum bekerja agar mereka bisa langsung menerapkan ilmunya pada dunia usaha dan industri. Dan kualitas kerja alumni dapat terlihat jelas;
      2) Bagi lulusan yang belum bekerja, sebaiknya setelah lulus segera mencari informasi lowongan pekerjaan pada lembaga/instansi/perusahaan, atau pada alumni lainnya dan
      3) Bagi yang sudah bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi lulusan, sebaiknya mencari pekerjaan sesuai dengan kompetensi lulusan yang dimilikinya.

      DAFTAR PUSTAKA :
      Achmad Dardiri. ( 2013). “Memperkenalkan Analisis Filosofis Sebagai Pendekatan Filsafat Pendidikan”, Dalam Buku Pendidikan Untuk Pencerahan Dan Kemandirian Bangsa.Yogyakarta : Ash-Shaff

      Agus Joko Pitoyo (2010). “Kesesuaian Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Pekerja di Pulau Jawa : Analisis Data Sakernas Tahun 2010”. Jurnal Penelitian Pendidikan Jilid 12 Nomor 1 tahun 2010

      Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018. Nomer 42/05/Th. XXI, 07 Mei 2018. Badan Pusat Statistik.

      Brief Notes (2017). “Profil Pengangguran dan Lama Mencari Kerja Lulusan SMK”. Jurnal Lembaga Demografi FEB UI Oktober 2017

      Desy Ria Ningsih (2016).”Potret lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program keahlian Akuntansi dengan dunia kerja di SMK Negeri 1 Ngawi”. Jurnal Kebijakan Pendidikan UNY Edisi 5 Vol V Tahun 2016.

      Dian Prastiwi. (2019). “Analisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah”. Diponegoro journal of economics. Vol 1, Nomor 1, Tahun 2019 halaman 159 ISSN (Print) :2337-3814.

      Dirjen PSMK (2019). “Profil Lulusan SMK Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Inonesia Tahun 2018/2019”. Vocational Education Policy White Paper Volume 1 Nomer 19 Tahun 2019

      Septiana Dewi C, Mintasih, Sudarno (2018). “Implementasi Program Link and Match Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Pada Lulusan Pemasaran SMK N 1 Surakarta” BISE Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi P-ISSN 2548-8961 Volume 4 Nomer 1.

      Slamet PH (2016). “Kontribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Cakrawala Pendidikan, Oktober 2016, Th XXXV, No 03.

      Titin (2016). “ Efisiensi Angka Pengangguran Melalui Lulusan SMK Dengan Sistem Pendidikan Berkarakter (Enable, Builder dan Enginer) di Jawa Timur. Jurnal EKBIS/ Vol. XV/ No. 01/edisi Maret 2016

  3. 0501519002
    Jawaban soal no 1
    Judul : Berdasarkan BPS, Pengangguran Tertinggi Dari Lulusan Smk

    Pendahuluan
    Pengangguran menjadi salah satu masalah utama ketenagakerjaan yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Dian Prastiwi (2019) mengungkapkan bahwa terkait masalah pengangguran, pengangguran merupakan masalah yang kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami.
    Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendidikan memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Desy Ria Ningsih (2016) menyatakan bahwa orang yang berpendidikan merupakan orang yang mampu mengombinasikan keahlian dalam beberapa keterampilan termasuk kemampuan sosial dengan kebaikan karakter dan penilaian yang bijak. Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diasumsikan bahwa lulusannya mampu mengembangkan kecakapan dan keterampilan kerja.
    Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu tempat belajar formal yang di anggap mampu mengatasi masalah seperti yang di sebutkan di atas oleh orang tua murid, karena telah banyak orang tua murid yang mempercayakan anaknya untuk masuk di Sekolah Menengah Kejuaruan (SMK) setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama. Titin (2016) menyampaikan bahwa selain di suguhi ilmu secara teori, di SMK juga langsung bisa mempraktekkan ilmu yang didapat. Dengan demikian, dengan bertambah banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan yang bermunculan di Indonesia diharapkan bisa merubah karakter generasi muda & karakter bangsa supaya lebih baik lagi. Di samping itu juga bagaimana SMK bisa mengurangi angka pengangguran.

    TUJUAN
    Untuk mengetahui kebenaran apakah data dari bps sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mengetahui cara untuk mengatasinya.

    KONDISI NYATA LAPANGAN
    Menurut berita resmi statistik BPS No 42/05/Th. XXI, 07 Mei 2018, menyatakan bahwa tingkat pengangguran nasional dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2018, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tertinggi diantara tingkat pendidikan lainya yaitu sebesar 8,92 persen.
    Achmad Dardiri (2013: 4) mengemukakan bahwa orang yang berpendidikan merupakan orang yang mampu mengombinasikan keahlian dalam beberapa keterampilan termasuk kemampuan sosial dengan kebaikan karakter dan penilaian yang bijak. Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diasumsikan bahwa lulusannya mampu mengembangkan kecakapan dan keterampilan kerja. Namun data yang diperoleh dari BPS menyebutkan bahwa 18,39% pengangguran di Indonesia merupakan dari lulusan SMK.
    Sementara itu, Vocational Education Policy, White Paper (2019) menyatakan bahwa persentase TPT untuk lulusan SMK lebih besar dibandingkan dengan persentase TPT nasional. Kondisi ini terjadi baik pada persentase TPT untuk lulusan SMK laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2018, TPT Indonesia periode Agustus sebesar 5,34%, sedangkan TPT lulusan SMK pada periode yang sama jauh lebih tinggi, bahkan dua kali lebih besar dari persentase TPT nasional, yaitu sebesar 11,24%. jika dilihat dari besarnya pengangguran, secara umum angka pengangguran lulusan SMK masih terbilang cukup tinggi karena persentase angka penganggurannya menyentuh dua digit.
    Brief Notes (2017) menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK tertinggi dibandingkan dengan TPT pendidikan tinggi lainnya.

    KONDISI IDEAL
    Kondisi idealnya adalah ketika Siswa SMK lulus, bisa langsung dipasarkan di dunia kerja dengan daya serap yang tinggi. Desy Ria Ningsih (2016) menyatakan bahwa daya serap lulusan yang dimaksud disini adalah bagaimana lulusan dari suatu instansi pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mampu diterima di dunia kerja. Dalam mendukung daya serap lulusan SMK, maka inovasi terkait pendidikan kejuruan telah dilaksanakan, yaitu perubahan dari pendekatan supply driven ke pendekatan demand driven, jangan sampai ada ketidakterserapan tenaga kerja. Agus Joko Pitoyo (2010) menyatakan bahwa semakin berkurangnya kesempatan kerja menjadikan persaingan antar angkatan kerja sangat ketat. Dari masalah ini menimbulkan pengangguran pada angkatan kerja yang belum terserap di lapangan pekerjaan.

    ANALISIS
    Terjadinya angka pengangguran yang tinggi dari lulusan SMK terdapat beberapa alasan, Desy Ria Ningsih (20160 menyatakan bahwa kebanyakan lulusan dari SMK kemudian bekerja di pabrik yang ditempatkan di bagian produksi dan belum sesuai dengan kompetensi keahlian yang telah dimiliki. Sehingga dapat disampaikan bahwa kurang ada kesesuaian antara kompetensi keahlian yang dimiliki oleh lulusan dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki. Selain itu, Panji Suryono dan Agus Joko Pitoyo (2010) menyampaikan bahwa mayoritas jenis pekerjaan tenaga kerja tenaga profesional, tenaga kepemimpinan, pejabat pelaksana, atau jenis pekerjaan yang butuh keterampilan khusus di semua propinsi di pulau Jawa khususnya sudah terisi oleh tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi. Penyerapan tenaga kerja tingkat pendidikan rendah dan menegah mayoritas terserap pada jenis pekerjaan pabrik, tenaga usaha tani, kebun, ternak, perikanan, hutan dan per-buruan yang mayoritas tidak membutuhkan pendidikan formal yang tinggi

    SIMPULAN
    Adanya anggapan bahwa pengangguran tertinggi dari lulusan SMK, sebenarnya tidak 100% benar, sebab Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu alternatif tempat formal pendidikan berkarakter yang mampu menjadi salah satu solusi dalam mengurangi pengangguran. Sebab di SMK, siswa diberi ketrampiln untuk belajar sesuai dengan kompetensi keahliannya dan diajarkan pula materi kewirausahaan. Titin (2016) menyatakan bahwa Jika ketrampilan dan kemampuan untuk memproduksi meningkat maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat.

    REKOMENDASI :
    1) Ketua BKK SMK, sebaiknya selalu memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi lulusan yang belum bekerja agar mereka bisa langsung menerapkan ilmunya pada dunia usaha dan industri. Dan kualitas kerja alumni dapat terlihat jelas;
    2) Bagi lulusan yang belum bekerja, sebaiknya setelah lulus segera mencari informasi lowongan pekerjaan pada lembaga/instansi/perusahaan, atau pada alumni lainnya dan
    3) Bagi yang sudah bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi lulusan, sebaiknya mencari pekerjaan sesuai dengan kompetensi lulusan yang dimilikinya.

    DAFTAR PUSTAKA :
    Achmad Dardiri. ( 2013). “Memperkenalkan Analisis Filosofis Sebagai Pendekatan Filsafat Pendidikan”, Dalam Buku Pendidikan Untuk Pencerahan Dan Kemandirian Bangsa.Yogyakarta : Ash-Shaff

    Agus Joko Pitoyo (2010). “Kesesuaian Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Pekerja di Pulau Jawa : Analisis Data Sakernas Tahun 2010”. Jurnal Penelitian Pendidikan Jilid 12 Nomor 1 tahun 2010

    Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018. Nomer 42/05/Th. XXI, 07 Mei 2018. Badan Pusat Statistik.

    Brief Notes (2017). “Profil Pengangguran dan Lama Mencari Kerja Lulusan SMK”. Jurnal Lembaga Demografi FEB UI Oktober 2017

    Desy Ria Ningsih (2016).”Potret lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program keahlian Akuntansi dengan dunia kerja di SMK Negeri 1 Ngawi”. Jurnal Kebijakan Pendidikan UNY Edisi 5 Vol V Tahun 2016.

    Dian Prastiwi. (2019). “Analisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah”. Diponegoro journal of economics. Vol 1, Nomor 1, Tahun 2019 halaman 159 ISSN (Print) :2337-3814.

    Dirjen PSMK (2019). “Profil Lulusan SMK Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Inonesia Tahun 2018/2019”. Vocational Education Policy White Paper Volume 1 Nomer 19 Tahun 2019

    Septiana Dewi C, Mintasih, Sudarno (2018). “Implementasi Program Link and Match Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Pada Lulusan Pemasaran SMK N 1 Surakarta” BISE Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi P-ISSN 2548-8961 Volume 4 Nomer 1.

    Slamet PH (2016). “Kontribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Cakrawala Pendidikan, Oktober 2016, Th XXXV, No 03.

    Titin (2016). “ Efisiensi Angka Pengangguran Melalui Lulusan SMK Dengan Sistem Pendidikan Berkarakter (Enable, Builder dan Enginer) di Jawa Timur. Jurnal EKBIS/ Vol. XV/ No. 01/edisi Maret 2016

  4. 0501519002
    Jawaban soal no 2
    Judul : Beberapa Waktu Lalu, Isu Pendidikan Kejuruan Rasionya Akan Dibalik Menjadi 70% Dan 30% SMA

    Pendahuluan
    Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan formal yang diharapkan mampu menghasilkan calon tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia kerja. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2010 – 2014 adalah penyelarasan pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Program pemerintah sekarang adalah mengoptimalkan perbandingan jumlah SMK dan SMA; 70% berbanding 30%. Di Indonesia sekarang ini lebih banyak SMA Negeri dari SMK Negeri. Hal inilah yang ingin diubah oleh pemerintah dengan memperbanyak SMK dibandingkan SMA. Hal ini dilakukan oleh pemerintah seiring dengan tuntutan pasar tenaga kerja dan peta pengangguran di Indonesia. Selain itu, kebijakan pengembangan SMK sebelumnya tidak mempunyai visi untuk meningkatkan rasio jumlah siswa SMK. Atau barangkali perkembangan jumlah siswa SMK tersebut berjalan apa adanya tanpa intervensi pihak pemerintah. Hal ini sangat berbahaya karena berapa idealnya rasio siswa SMA dan SMK terkait dengan arah kebijakan pembangunan secara makro, utamanya dengan sektor/ lapangan usaha yang tersedia atau dikembangkan. Arina (2015) menyatakan bahwa belajar dari pengalaman sebelumnya, kebijakan untuk mencapai target rasio siswa SMK 50% pada tahun 2010 dan 70% pada tahun 2015 harus terus disosialisasikan dengan disertai argumen yang kuat sehingga mendapatkan dukungan semua pihak. Nasution (2002) menyatakan perlu dipikirkan lebih jauh apakah implikasi peningkatan jumlah siswa SMK tersebut telah dipertimbangkan secara masak tentang keterserapannya di dunia kerja dan dengan bertambahnya siswa SMK, akan bertambah pula kebutuhan sekolah, baik menyangkut kebutuhan sarana prasarana fisik maupun SDM-nya, seperti: gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, bengkel kerja, fasilitas mesin/peralatan, guru, teknisi, dan tenaga administrasi.

    Tujuan pendidikan kejuruan rasionya akan dibalik menjadi 70% dan 30% SMA
    Menurut Direktorat Pembinaan SMK (2017) pada tahun 2025, visi Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu negara kejuruan (vokasi), dimana perbandingan atau rasio jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berkisar 30-70 persen. Meski demikian, agar Indonesia bisa menuju Negara Vokasi diperlukan persiapan yang matang. Harapan yang diinginkan, pada waktunya Indonesia akan menjadi negara vokasi handal yaitu dibidang pendidikan kejuruan dengan dilakukannya revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan untuk meningkatkan daya saing bangsa.

    Kondisi Nyata Lapangan
    Shinta (2015) menyatakan pembalikan proporsi peserta didik SMA:SMK dari 70%:30% menjadi 30%:70% menuntut penyelenggaraan SMK yang mampu menjamin siswanya untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Penjaminan terhadap siswanya untuk memperoleh pekerjaan yang layak merupakan tugas tidak mudah karena melibatkan banyak pihak. Meskipun demikian, Seperti yang disampaikan wawan (2016) perlu upaya-upaya untuk memastikan agar lulusan SMK segera memperoleh pekerjaan merupakan tugas penting SMK, baik melalui pembelajaran yang bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja maupun melalui program-program bimbingan dan konseling kejuruan yang dirancang dengan baik.
    Slamet PH (2016) menyatakan Secara umum, kondisi SMK saat ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1) hanya menyelenggarakan fungsi tunggal yaitu menyiapkan siswanya untuk bekerja pada bidang tertentu sebagai karyawan; (2) lemah dalam menyiapkan siswanya untuk menjadi wirausahawan; (3) lambat daya tanggapnya terhadap dinamika tuntutan pembangunan ekonomi; (4) belum optimal keselarasannya dengan dunia kerja; dan (5) belum ada kepastian jaminan terhadap siswanya untuk memperoleh pekerjaan yang layak. (6) terlalu banyaknya dibuka jurusan baru, padahal guru yang linier jumlahnya belum mencukupi.
    Kondisi Idealnya
    Wagiran (2016) menyatakan bahwa SMK sebagai penyedia tenaga kerja terdidik dan terampil tidak hanya harus memenuhi kebutuhan secara kuantitatif, yang juga penting untuk diperhatikan adalah jenis-jenis keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha yang ada di daerah. Dalam kaitan dengan fungsi sebagai penyedia tenaga kerja SMK harus mampu menghasilkan tenaga cakap dan terampil, dengan asumsi bahwa lapangan kerja yang membutuhkan jenis kecakapan dan keterampilan tersebut juga telah tersedia. Bambang (2006) menyatakan fungsi SMK sebagai penghasil tenaga penggerak (driving force) perekonomian daerah mengharuskan agar SMK mampu membuka cakrawala pemikiran lebih luas bagi tenaga kerja lulusan SMK, menghasilkan tenaga yang dapat mengembangkan potensinya dalam menghasilkan barang dan jasa termasuk cara-cara memasarkannya. Kemampuan ini sangat penting terutama dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha. Dengan demikian lulusan SMK tidak hanya bergantung pada lapangan kerja yang ada, akan tetapi mampu mengembangkan kesempatan kerja yang masih potensial, dan mendayagunakan segenap potensi ekonomi yang ada.
    Sunyoto (2007) menyatakan dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan SMK dengan rasio siswa nanti sekitar 70%, akan banyak dibutuhkan guru SMK. Namun penambahan guru tersebut harus memperhatikan beberapa aspek sehingga kebijakan ini tepat sasaran. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain: bidang dan program keahlian apa saja yang sebenarnya dibutuhkan, besarnya rasio siswa:guru, sebaran atau proporsi guru menurut bidang/program keahlian, serta bagaimana relevansinya dengan bidang dan program keahlian yang dibutuhkan dunia usaha dan industri (DUDI) di kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, sesuai dengan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional. Pendidikan, guru harus mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan SMK. Oleh karena itu penambahan jumlah guru SMK perlu memperhatikan bidang dan program keahlian yang dibuka di tiap kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan spektrum pendidikan kejuruan kurikulum SMK edisi 2004, bidang keahlian pada SMK terdiri dari 34, dan masing-masing bidang keahlian tersebut diperinci lagi menjadi beberapa program keahlian yang jumlahnya mencapai 121 program. Mengingat banyaknya bidang dan program keahlian di SMK, maka guru yang mengajar juga harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan bidang atau program keahlian yang dibutuhkan SMK.

    Analisis
    Menyangkut permasalahan pertama, SMK dapat dikembangkan menggunakan pendekatan antisipatif dan responsif. Pendekatan ini menuntut bahwa pengembangan SMK pada satu sisi harus memperhatikan kebutuhan akan tenaga kerja dalam jangka panjang sementara pada sisi yang lain juga harus tanggap terhadap perubahan yang terjadi dan kebutuhan akan tenaga kerja di lingkungan sekitarnya. Dalam konteks daerah, maka upaya mengembangkan SMK agar dapat berperan dalam usaha pembangunan perekonomian didasarkan pada dua hal: (1) karakteristik dan prospek perkembangan perekonomian daerah, (2) profil atau karakteristik tenaga kerja di daerah. Dengan demikian permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah bagaimanakah karakteristik perekonomian suatu daerah dan bagaimanakah prospek pengembangannya. Bagaimanakah karakteristik atau profil tenaga kerja yang ada, dan bagaimanakah prospek dan arah pengembangannya. Jenis keterampilan apakah yang sebaiknya dikembangkan tenaga kerja agar dapat mendukung pengembangan perekonomian daerah. Sedangkan berkaitan dengan masalah kedua, pengembangan dapat dilakukan terutama dalam bidang manajemen penyelenggaraan SMK, sumberdaya manusia (SDM), program pendidikan, dan pendanaan, sehingga dapat diajukan pertanyaan: bagaimanakah manajemen SMK di daerah dalam era otonomi, bagaimana pengembangan sumberdaya SMK terutama sumberdaya manusia dan fasilitas di daerah, bagaimana pengembangan programpendidikan SMK, dan bagaimana pendanaan SMK utamanya mengenai jumlah, alokasi, dan sumbernya.
    Sebagai tindaklanjut kebijakan reproporsionalisasi SMA-SMK tersebut, setiap daerah harus siap menindaklanjuti dengan berbagai strategi. Selain aspek jumlah (proporsi), satu aspek penting yang tidak boleh dilupakan adalah relevansi bidang atau program kejuruan yang akan dibuka dengan tuntutan dunia kerja dan potensi daerah masing-masing. Oleh karenanya setiap daerah dituntut mampu merencanakan jumlah dan jenis program kejuruan yang akan dikembangkan ke depan. Tanpa perencanaan tersebut mustahil didapatkan lulusan pendidikan kejuruan yang berkualitas dengan mutu yang memadai.

    Kesimpulan
    Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, sudah saatnya menjadi perhatian utama masingmasing daerah. Dengan demikian perencanaan ketenagakerjaan maupun bidang-bidang kejuruan perlu memperhatikan karakteristik dan potensi daerah. Upaya ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diversifikasi danperluasan lapangan kerja, dan memajukan daerah melalui pendidikan.

    Rekomendasi
    Model-model perencanaan tenaga kerja dan bidang-bidang kejuruan yang dilakukan saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi bidang ketenagakejaan seperti:
    1. ada perubahan kondisi perekonomian;
    2. perubahan sistem pemerintahan (desentralisasi otonomi darah)
    3. perubahan prioritas pembangunan yang ada di daerah kota/kabupaten
    4. perlu dikembangkan model-model perencanaan tenaga kerja dan bidang-bidang kejuruan sesuai dengan karakteristik daerah.
    5. Perlu dikaji lebih jauh, kebutuhan guru bukan hanya menyangkut jumlah, tetapi perlu dikaji berdasarkan kualifikasinya, yaitu disesuaikan dengan bidang dan program keahlian yang dibuka di SMK, sehingga terjadi link and match antara guru yang dihasilkan LPTK dengan kebutuhan guru oleh SMK.

    DAFTAR PUSTAKA :

    Arina Hidayati.2015. “Perencanaan Karir Sebagai Bentuk Investasi Pendidikan Siswa SMK (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Batang). Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 25, Nomor 2, Desember 2015. ISSN: 1412-3835

    Bambang Setiyo HP. 2006. Studi Kebutuhan Program Pendidikan SMK di daerah Kabupaten Purworejo. Tesis. Program Pascasarjana UNY.

    Husaini Usman, Darmono. 2016. “Pendidikan Kejuruan Masa Depan”. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Nasution, S. 2002. Sosiologi Pendidikan. Bandung : Bumi Aksara.

    Shinta Delly Farnila, Agus Timan, Ahmad Nurabadi. 2015. “Kondisi Sosial, Ekonomi dan Motivasi Peserta
    Didik Untuk Melanjutkan ke PT”. Jurnal Manajemen Pendidikan Vol 24, Nomor 6, September 2015: 515-522

    Slamet PH (2016). “Kontribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Cakrawala Pendidikan, Oktober 2016, Th XXXV, No 03.

    SMK Bisa-Hebat.2017. Direktorat Pembinaan SMK. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan edisi 4 tahun 2017.

    Sunyoto.2007.”Perluasan Sekolah Menengah Kejuruan dan Implikasinya Terhadap Kebutuhan Guru”. Jurnal Lembaran Ilmu Kependidikan Jilid 36, No 2, Desember 2007.

    Wagiran.2016.”Pengembangan Pendidikan Kejuruan Berbasis Potensi Daerah dan Sumber Daya Alam Mendukung Continuing Vocational Education” Seminar APTEKINDO IISN 1907-2066. Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia.

    Wawan F. 2016. “Pelaksanaan Teaching Factory (TEFA) pada program keahlian Teknologi dan Rekayasa di SMK N 4 Semarang”. dalam Skripsi S-1 Pendidikan Teknik Mesin FT Universitas Negeri Semarang.

  5. 0501519002
    Jawaban soal no 3
    Judul : Uji Kompetensi Siswa Smk

    Pendahuluan
    Salah satu program pemerintah untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, cerdas dan kompetitif yaitu dengan adanya Uji Kompetensi Keahlian (UKK). UKK merupakan ujian yang diselenggarakan oleh BSNP yang dilaksanakan oleh instasi (sekolah-sekolah) bersama dunia usaha dan dunia industri. Menurut Suhartadi (2011:157) menyatakan bahwa pelaksanaan UKK merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan keterampilan peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetntukan. Hal ini juga diperkuat oleh Irwanti (2014:421) bahwa pelaksanaan UKK merupakan hasil belajar siswa untuk melihat sudah kompeten atau belum. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (2018) menyatakan bahwa Uji Kompetensi Keahlian (UKK) adalah penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI dilaksanakan pada akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha / industri dengan memperhatikan paspor ketrampilan dan atau portofolio. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa peserta didik yang telah lulus melaksanakan UKK akan mendapat sertifikat uji kompetensi yang diterbitkan lembaga sertifikasi, asosiasi bidang atau lembaga diklat yang memiliki kredibilitas dalam bidangya. Sehingga, sertifikat hasil UKK dapat menjadi tolok ukur DU/DI dalam melihat kompetensi yang dimiliki peserta didik menjadi tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya.

    Tujuan Uji Kompetensi Siswa SMK
    Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (2018) tujuan pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) sebagai berikut :
    1) Mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang telah ditempuh;
    2) Memfasilitasi siswa SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi;
    3) Mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
    4) Memfasilitasi kerjasama SMK dengan dunia usaha / industri dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
    Selain hal tersebut di atas, Tujuan uji kompetensi menurut Direktorat pembinaan SMK adalah sebagai alat ukur keterserapan diklat, sebagai pengakuan diri atas kemampuan pada bidang kompetensinya, dan sebagai pintu masuk kedunia kerja. Tujuan pelaksanaan uji kompetensi akan tercapai apabila pelaksanaannya disiapkan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak sekolah dengan panduan dari Direktorat Pembinaan SMK.

    Kondisi Nyata Lapangan
    Menurut Ayu Septiana Pratiwi (2017) Pada kenyataannya, dengan sertifikat UKK masih belum menjamin bahwa lulusan siap masuki dunia kerja maupun dunia industri. Berdasakan data BPS (2015) menyatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk pendidikan SMK menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 9,05 persen, TPT pendidikan SMA sebesar 8,17 persen, dan TPT terendah pada tingkat SD ke bawah yaitu 3,61 persen. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan disalah satu SMK di Tulungagung, menyatakan bahwa pelaksanaan UKK di SMK tidak mengalami kesulitan dalam segi kurikulum maupun fasilitas yang terdapat di sekolah. Akan tetapi, dengan sertifikat yang dimiliki peserta didik belum menjamin peserta didik dapat memasuki dunia kerja.
    Hal senada juga diungkapkan oleh Igar Umar Syah (2017) bahwa hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan ujian praktik kejuruan teknik pemesinan bubut di SMK Negeri Bandung tahun pelajaran 2013/2014 seluruh siswa lulus dan dinyatakan kompeten pada kategori A dengan toleransi penilaian sebesar 30%. Namun ternyata data menunjukan lulusan yang terserap di industri hanya sebesar 39%, hal ini tentu saja bertolak belakang dengan tujuan SMK. Kualitas dimensi produk/benda kerja hasil UKK hanya mencapai 20% yang dapat memenuhi standar industri (go or no go) .

    Kondisi Idealnya
    Pemerintah telah memberikan solusi bagi peningkatan kompetensi lulusan, yaitu dengan adanya Lembaga Sertiikasi Profesi (LSP) P1. Menurut Budi Santosa (2018), Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Satu (LSPP-1) merupakan salah satu lembaga yang berwewenang mensertifikasi kompetensi tenaga kerja sudah berada di beberapa SMK. Keberadaan LSPP-1 di SMK memiliki peran yang cukup penting untuk menjamin kepemilikan kompetensi bagi lulusan SMK. LSPP-1 yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dapat menjadi lembaga penjamin mutu standar kompetensi bagi lulusan SMK. Menurut Suharto (2015) sekolah yang akan melaksanakan UKK ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi diantaranya sekolah bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk dengan ditandai dengan surat keputusan kepala sekolah. Pelaksanaan uji kompetensi ini dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengumuman hasil, dan pengumuman kelulusan uji kompetensi.
    Hal ini senada dengan yang disampaikan Rendra (2018) bahwa sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, BNSP mendapatkan tugas untuk: (1) mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, (2) mempercepat sertifikasi kompetensi bagi peserta didik dan tenaga pendidik SMK, dan (3) mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi pihak pertama, BNSP telah menyusun Rencana Aksi Nasional Sertifikasi Bagi Siswa SMK yang memuat rencana pelaksanaan kegiatan sertifikasi tahun 2016 sampai 2019 dan pengaturan pelaksanaan sertifikasi bagi siswa SMK. Untuk menjadi acuan bagi semua pihak terkait. Pelaksanaan sertifikasi bagi Lulusan SMK memiliki 4 (empat) pilihan pola untuk pelaksanaan sertifikasi bagi lulusan SMK. Pola pertama adalah pola pelaksanaan sertifikasi oleh LSP P-1 SMK yaitu untuk siswa dari SMK yang bersangkutan dan siswa SMK yang ditetapkan menjadi jejaring kerja (networking) sertifikasi kompetensi LSP P1 SMK ditetapkan oleh Direktorat Pembina SMK dan/atau Dinas Pendidikan Propinsi. Pola kedua adalah pola pelaksanaan sertifikasi oleh LSP P2 yaitu untuk siswa dari SMK-SMK yang belum memiliki LSP P1 dan berada dalam sector dan/atau lingkup wilayah tertentu. Pola ketiga adalah pelaksanaan sertifikasi oleh LSP P3 yaitu untuk siswa dari SMK yang memiliki kesamaan skema sertifikasi dengan LSP P3 tetapi belum memiliki LSP P1 dan LSP P2 pada wilayah tertentu.
    Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pedoman UKK Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (2018) bahwa dalam pelaksanaan UKK, SMK dapat memilih satu atau beberapa jenis dari skema berikut :
    1) Ujian melalui LSP Pihak Satu (LSP P-1) : LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/ pelatihan berbasis kompetensi dan atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
    2) Ujian melalui LSP pihak kedua (LSP-P2) : LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP
    3) Ujian melalui LSP pihak ketiga (LSP-P3) : LSP yang didirikan oleh asosiasi industri / asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan BNSP.

    Analisis
    Uji kompetensi keahlian ber-lisensi LSP tidak hanya ujian praktek saja, tetapi juga ada ujian teori yang terdiri dari ujian tulis dan tes wawancara. Penilaian ujian LSP dilakukan berdasarkan kriteria lulus yang tercantum dalam Materi Uji Kompetensi (MUK) yang disusun dalam Perangkat Asesmen. Proses penilaian ujian tulis dilakukan langsung oleh asesor dengan mencocokan pada pedoman penilaian di MUK. Penerbitan sertifikat LSP di awali dari rapat pleno semua panitian ujian LSP. Setelah itu dibuatkan permohonan penerbitan sertifikat dan langsung dikirim ke BNSP. Dari pihak BNSP akan menghitung jumlah sertifikat yang diminta lalu dikirim kembali ke LSP dalam bentuk sertifikat kosong yang berlogo garuda. Dari pihak LSP akan mencetak sesuai data dan akan diserahkan kepada siswa yang dinyatakan kompeten. Andika (2018) menyatakan Fungsi dari sertifikat LSP dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yang melakukan rekrutmen tenaga kerja.
    Intinya kelebihan/keuntungan dari pelaksanaan UKK LSP ini, yaitu sertifikat terbitan BNSP yang dipegang siswa berlaku secara nasional. Jika sertifikat dari UKK DUDI, hanya perusahaan yang bersangkutanlah yang memberikan logo, stempel, serta menandatangani sertifikat tersebut. Ada kalanya stempel dari industri yang dijadikan pasangan UKK tidak terlalu dikenal oleh industri lain

    Kesimpulan
    Terdapat banyak perbedaan antara UKK yang diselenggarakan oleh LSP-P1 dan yang bekerjasama dengan pihak DUDI. Perbedaan pokok tersebut yang pertama terletak pada materi yang diujikan. Kedua, syarat kelulusan. Ketiga, waktu pelaksanaan. Keempat, asesor. Kelima adalah sertifikatnya untuk UKK LSP diterbitkan oleh BNSP, sedangkan UKK DUDI diterbitkan oleh institusi pasangan.

    Rekomendasi
    Berdasarkan simpulan di atas, berikut rekomendasi yang dapat diberikan antara lain : untuk Uji kompetensi selanjutnya SMK yang belum membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) disarankan untuk segera membentuk LSP P1. Kepada industri disarankan untuk membuka peluang yang lebih besar bagi SMK yang siswanya telah memiliki sertifikat yang berstandar nasional karena nama perusahaan akan menjadi lebih baik lagi jika karyawannya memiliki kompetensi yang diakui secara nasional. Kepada pemerintah disarankan untuk lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi pada SMK untuk membentuk LSP-P1, karena belum semua SMK membentuk LSP-P1. Pemerintah juga disarankan untuk lebih kooperatif lagi dalam membantu SMK yang akan membentuk LSP-P1

    DAFTAR PUSTAKA :
    Andika Setiawan, Widiyanti, Sunomo. 2018. “Studi Pengelolaan Uji Kompetensi Keahlian Berlisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pada Jurusan Teknik Mesin di SMK N 1 Blitar”. Jurnal Teknik Mesin dan Pembelajaran, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018, Hal:1-7

    Ayu Septiana Pratiwi, Dwi Agus Sudjimat, Hakkun Elmunsyah. (2017). ‘Kontribusi Daya Kreativitas dan Kinerja Prakerind Terhadap Hasil Uji Kompetensi Keahlian”. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian dan Pengembangan Volume :2 Nomor 2, Bulan Februari tahun 2017, Halaman : 285-293.

    Budi Santosa. 2018. “Efektivitas lembaga sertifikasi profesi pihak satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Yogyakarta”. Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018.

    Farisya Anggela Putri, Yoto, Yuni Sunarto. 2017.”Studi Pengelolaan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian di SMK PGRI 3 Malang”. Jurnal Pendidikan Profesional, Volume 6, Nomor 02, Agustus 2017.

    Igar Umah Syah, UUM Sumirat, Purniwan.2017. “Pencapaian Kompetensi Siswa SMK dalam praktek bekerja dengan mesin bubut”. Journal of Mechanical Enginering Education, Volume 4, No 1 Juni 2017.

    Irwanti, Y & Sudira, P. 2014. Evaluasi Uji Kompetensi Siswa Keahlian Multimedia di SMK Se-Kota Yogyakart. Jurnal Pendidikan Vokasi, Volume 4, Nomor 3, November 2014.

    Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian Tahun Pelajaran 2018/2019. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

    Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2004 tentng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Online), (www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/62.pdf) diakses 16 oktober 2019.

    Rendra, A.P.H. 2017. “Analisis Hasil Uji Kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Otomotif Indonesia Se Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017”, dalam skripsi S-1 Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY.

    Suhartadi, S. 2012. “Pengembangan Model Perngkat Uji Kompetensi di Sekolah Menengah Kejuruan dalam bidang Permesinan. Jurnal Teknologi dan Kejuruan Volume 34, No 02 September 2011:154-164.

    Suharto. 2015.”Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran”. Materi seminar nasional PAP Pengembangan Ilmu dan Profesi Administrasi Perkantoran: Peluang dan Tantangan. (www.snap.fkip.uns.ac.id) dikses 16 oktober 2019

  6. 0501519002
    Jawaban soal no 5
    Judul : Wirausaha lulusan SMK

    Pendahuluan :
    Tingginya jumlah pengangguran di Indonesia tidak terlepas dari kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kelulusan sekolah dari jenjang sekolah menengah atas dan kejuruan maupun Perguruan tinggi dari tahun ke tahun semakin meningkat, setelah lulus sekolah biasanya ingin bekerja, akan tetapi pada kenyataannya mereka sulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan, tidak sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dimiliknya. Dari tahun ke tahun jumlah kesempatan kerja dengan pencari kerja lebih banyak yang mencari kerja, sehingga banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Bahkan juga semakin banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan, sehingga pengangguran pun semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi pengangguran tersebut, minimal harus ada perubahan pola fikir masyarakat dari pencari kerja menjadi menciptakan lapangan pekerjaan dan salah satu cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan adalah perlu adanya semangat wirausaha.
    Tujuan Wirausaha untuk lulusan SMK
    Pembangunan akan lebih berhasil, jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja, sebab kemampuan pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan sangat terbatas. Oleh karena itu, wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam segi jumlah maupun mutu wirausahawan itu sendiri. Ditambah lagi dengan adanya Inpres No 4 Tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, harapannya generasi muda semakin tertarik untuk berwirausaha dan generasi muda yang berwirausaha tersebut, dapat mencapai kesuksesan serta jumlahnya semakin meningkat.
    Buchari Alma (2010) menyebutkan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah wirausaha adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan harus mampu berperan aktif menyiapkan sumber daya manusia terdidik yang mampu menghadapi berbagai tantangan baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Ia tidak hanya cukup menguasai teori-teori, tetapi juga mau dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial. Pendidikan yang demikian adalah pendidikan yang berorientasi pada pembentukan jiwa kewirausahaan, yakni jiwa kreatif untuk mencari solusi dan menghadapi problema tersebut, jiwa mandiri serta tidak bergantung pada orang lain. Dengan demikian, lembaga pendidikan harus mempunyai peran dalam menanamkan jiwa kewirausahaan.
    Salah satu lembaga pendidikan yang mengembangkan pembelajaran kewirausahaan adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Dalam GBPP (Depdiknas,2004: 6) tujuan utama SMK antara lain:
    1. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesionalisme.
    2. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, berkompetensi dan mampu mengembangkan diri.
    3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan Industri baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang.
    4. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga Negara produktif, adaptif dan kreatif
    Berdasarkan konteks diatas maka siswa SMK dipersiapkan kelak untuk memasuki lapangan pekerjaan baik melalui jenjang karir menjadi tenaga kerja di tingkat menengah maupun menjadi mandiri, berusaha sendiri atau berwirausaha. Untuk itu siswa SMK perlu dibekali ketrampilan-ketrampilan yang mengarah pada ketrampilan kerja dan mandiri (berwirausaha).

    Kondisi Nyata Lapangan
    Dalam kurikulum SMK terdapat mata diklat kewirausahaan, Mata diklat kewirausahaan tidak diajarkan pada sekolah-sekolah umum. Mata diklat kewirausahaan hanya diajarkan pada siswa SMK mengingat tujuan utama Sekolah SMK adalah menghasilkan lulusan yang akan menempati lapangan pekerjaan maupun berwirausaha. Program diklat kewirausahaan membekali siswa untuk menjadi wirausahawan, yang berarti kelak akan menjadi orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan. Sehingga, diharapkan setelah mendapatkan mata diklat kewirausahaan, minat siswa dalam berwirausaha dapat semakin meningkat.
    Untuk meningkatkan minat siswa dalam berwirausaha tersebut, banyak hal yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah, salah satunya dengan kegiatan magang kerja di Unit Produksi dan magang kerja di Tempat Rekanan. Kegiatan tersebut, merupakan bagian dari program kewirausahaan di SMK. Tujuan dari kegiatan magang kerja tersebut adalah pengenalan dunia usaha, penanaman jiwa kewirausahaan, dan penanaman tanggung jawab siswa. Dengan kegiatan magang kerja, siswa diperkenalkan tentang kegiatan wirausaha secara riil dan siswa diminta untuk menghasilkan produk berupa jasa atau keterampilan yang telah dipelajari nya sebelumnya, yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk kegiatan produksi atau pelayanan kepada konsumen.
    Dalam memulai suatu usaha tentunya terdapat sumber ide yang hendak direalisasikan. Berbagai sumber ide untuk memulai usaha berdasarkan hasil penelitian di Amerika Serikat menurut Longenecker (2005), yaitu:
    1. Pengalaman pekerjaan utama,
    2. Kesenangan atau hobi
    3. Kesempatan yang berubah
    4. Saran-saran dari pihak lain (konsultan dan lainnya)
    5. Pendidikan atau kursus-kursus
    6. Bisnis atau usaha keluarga
    7. Teman atau kerabat, dan lain-lain (Leonardus Saiman, 2009:156-157)
    Sedangkan menurut Bygrave (1994) terdapat beberapa faktor kritis yang mendorong seseorang untuk membuka usaha baru atau berwirausaha, yaitu:
    1. Faktor personal, menyangkut aspek-aspek kepribadian seseorang
    2. Faktor sociological, menyangkut masalah hubungan dengan family, dsb.
    3. Faktor environmental, menyangkut hubungan dengan lingkungan (Buchari Alma, 2010: 9-11).
    Beberapa faktor personal yang mendorong Triggering Event, artinya yang memicu atau memaksa seseorang untuk terjun ke dunia bisnis adalah :
    1. Adanya ketidak puasan terhadap pekerjaan yang sekarang,
    2. Faktor keadaan ekonomi,
    3. Adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak ada pekerjaan lain (keadaan lapangan kerja),
    4. Dorongan karena faktor usia,
    5. Keberanian menanggung resiko,
    6. Dan komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis.
    Faktor-faktor Environment yang mendorong menjadi pemicu bisnis adalah:
    1. Adanya persaingan dalam dunia kehidupan,
    2. Adanya sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan, misalnya memiliki tabungan, modal, warisan, memiliki bangunan yang lokasinya strategis dan sebagainya,
    3. Mengikuti latihan-latihan atau Inkubator bisnis. Sekarang banyak kursus-kursus bisnis dan lembaga manajemen fakultas ekonomi melaksanakan pelatihan dan inkubator bisnis.
    4. Kebijaksanaan pemerintah misalnya ada kemudahan-kemudahan dalam lokasi berusaha maupun fasilitas kredit, dan bimbingan usaha yang dilakukan oleh Depnaker.
    Sedangkan faktor sociological yang berpengaruh terhadap minat memulai bisnis ialah masalah tanggung jawab terhadap keluarga. Hal lain dalam faktor sociological yang menjadi pemicu serta pelaksanaan bisnis adalah :
    1. Adanya hubungan-hubungan atau relasi-relasi dengan orang lain
    2. Adanya tim yang dapat diajak kerjasama dalam berusaha
    3. Adanya dorongan dari orang tua untuk membuka usaha
    4. Adanya bantuan family dalam berbagai kemudahan
    5. Adanya pengalaman-pengalaman dalam dunia bisnis sebelumnya.
    Selanjutnya Kasmir (2006) mengatakan terdapat beberapa alasan mengapa seseorang memulai usaha, antara lain:
    1. Faktor Keluarga Pengusaha
    Seseorang memulai usaha karena faktor keluarga (baik secara vertikal maupun horizontal), misalnya melanjutkan bisnis orangtuanya, saudara-saudaranya, atau keluarga lainnya. Umumnya keluarga menganjurkan untuk membuka usaha sendiri. Bahkan, keluarga dekat telah mengader anggota keluarganya untuk meneruskan usaha, membuka cabang atau usaha baru. Mulai dari modal, suplai bahan baku, sampai manajemen pengusaha pemula tersebut tinggal mengikuti yang sudah ada.
    2. Sengaja terjun menjadi pengusaha
    Seseorang yang dengan sengaja mendirikan usaha. Dapat dimulai dari hobi atau belajar dari kesuksesan orang lain. Dapat mencontoh dari pengusaha yang ada dengan mencari modal atau bermitra dengan orang lain. Model ini umumnya dilakukan oleh mereka yang berstatus pegawai, namun sebenarnya memiliki naluri bisnis yang kuat. Kesuksesan dan kegagalan orang lain menjadi panutan dan pedoman pengusaha tersebut dalam menjalankan usahanya.
    3. Kerja sampingan (iseng-iseng)
    Usaha ini dilakukan di luar pekerjaan utamanya, sebagai langkah untuk mencari kegiatan atau pendapatan tambahan. Biasanya, dengan skala usaha yang kecil sekedar untuk mengisi waktu luang. Tidak jarang dari yang tadinya hanya iseng, justru menjadi kegiatan yang memberikan hasil yang luar biasa.
    4. Coba-coba
    Cara ini umumnya dilakukan oleh seseorang yang belum memiliki pengalaman, yang kesulitan mencari pekerjaan, atau yang baru kena PHK.
    5. Terpaksa
    Cara ini memang jarang terjadi, namun ternyata ada beberapa usahawan yang dapat berhasil karena keterpaksaan. Cara ini dilakukan oleh seseorang yang telah lama menganggur, mulai dari sejak lulus sekolah atau kuliah, atau oleh seseorang yang telah berkali-kali melamar pekerjaan, tetapi tidak ada satupun yang menerimanya. Akibatnya, langkah untuk menjadi pengusaha dilakukan dengan setengah hati. Namun, ada beberapa yang sukses dan usahanya memberikan hasil yang lumayan dalam waktu yang singkat. Hal inilah yang menguatkan motivasinya untuk memajukan usahanya (Leonardus Saiman, 2009:152-153).

    Selanjutnya, Menurut Leonardus Saiman (2009) terdapat beberapa peristiwa yang mempercepat/memicu seseorang menjadi wirausahawan, antara lain:
    1. Sebuah peristiwa yang menyakitkan, seperti hilangnya pekerjaan karena mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempat kerjanya
    2. Memasuki usia pensiun, sehingga memiliki waktu luang yang lebih banyak
    3. Sulitnya memperoleh pekerjaan-melamar pekerjaan di berbagai instansi yang selalu ditolak (karena sempitnya kesempatan kerja)
    4. Telah mengikuti berbagai seminar, kursus atau memperoleh mata kuliah kewirausahaan
    5. Memperoleh sharing pengalaman dari wirausahawan atau famili yang telah berhasil atau memiliki bisnis sebelumnya.
    Dari pendapat di atas mengenai faktor-faktor pemicu sikap wirausaha, peneliti memberikan kesimpulan bahwa di dalam berwirausaha terdapat faktor intern (dari dalam diri) dan ekstern (dari luar) yang memicu atau mendorong seseorang mulai berwirausaha, yang mana pada individu satu dengan lainnya, faktor pemicu yang dimiliki berbeda-beda, seperti kurikulum yang diajarkan di SMK dan dorongan dari keluarga atau teman
    Hal ini senada dengan pendapat UD. Sukmana (2008) bahwa disimpulkan 1) Pendidikan kewirausahaan yang dicirikan oleh pemahaman dunia kerja, ketrampilan hidup praktis, ketrampilan manajerial dan ketrampilan sosial berpengaruh positif terhadap motivasi berwirausaha. 2) Dengan melibatkan jenis pekerjaan orang tua sebagai variable control, pendidikan kewirausahaan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap motivasi wirausaha. Siswa yang memiliki orang tua pengusaha memiliki motivasi lebih kuat dibandingkan dengan motivasi wirausaha siswa yang orang tuanya bukan pengusaha
    Kondisi Idealnya
    Wiedy Murtini (2009) menyatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang mempunyai kepekaan bisnis yang tinggi sehingga mampu melihat dan menilai adanya peluang bisnis, kemudian berusaha untuk merealisasikannya dengan sumber daya yang dimilikinya, menuangkan daya kreatifitasnya untuk menemukan sesuatu yang baru (inovatif) yang belum pernah dilakukan orang lain sehingga menjadikan usaha tersebut tumbuh dan berkembang, serta memperoleh keuntungan baik financial maupun non financial. Supaya lulusan SMK bisa setelah lulus Iin Nurbudiyani (2015) menyatakan selain didukung semangat pribadi dan lingkungan perlu dilakukan
    1) pembelajaran kewirausahaan, pada tahap perencanaan, penyusunan silabus dilakukan bersama MGMP Kewirausahaan SMK, sehingga tidak terfokus pada pembelajaran kewirausahaan yang akibatnya pada tahap implementasi dan evaluasi cenderung mengutamakan aspek kognitif, kurang memperhatikan aspek psikomotorik dan afektif.
    2) Program kelas wirausaha, esensi kelas wirausaha di adalah dengan memberikan mata pelajaran normatif dan adaptif pada dua tahun pertama, dan mata pelajaran produktif kejuruan diberikan secara blok pada tingkat tiga, bersamaan waktunya dengan pelaksanaan praktik industri (PI). Akibatnya bekal siswa untuk pelaksanaan PI kurang, sehingga guru hanya memberikan kompetensi dasar yang secara instans yang dibutuhkan untuk PI. Ini berarti pemerolehan kompetensi dasar produktif kejujuran tidak utuh sebagaimana yang diperoleh siswa kelas regular.
    3) Pelatihan unit produksi (UP), perencanaan program ini kurang matang, sehingga dalam pelaksanaannya lebih bersifat rutinitas saja. Di samping itu keterlibatan siswa kurang optimal karena pekerjaanpekerjaan manajemen lebih didominasi oleh pegawai. Sehingga pengembangan unit produksi tidak mendapat perhatian serius.
    4) Praktik Industri (PI), praktik ini sebagai media untuk memberikan pengalaman langsung bagi siswa dalam mengelola usaha, termasuk pengalaman dalam aspek manajerial, aplikasi keterampilan, bahkan pembentukan kepribadian (aspek sosial) sebagai seorang wirausaha terbentuk.

    Analisis
    Program kewirausahaan untuk membekali lulusan SMK agar siap berwirausaha yang dikembangakan adalah membuka usaha kecil meliputi kompetensi produksi dan pemasaran produk. Sehingga siswa dituntut untuk merencanakan produk (membuat proposal sejak perancangan sampai pada pemasaran dan pelaporan) yang sesuai dengan permintaan pasar dan juga harus berani menghadapi timbulnya resiko kegagalan. Untuk memperlancar pelaksanaan program pengembangan kelas wirausaha dilakukan pembelajaran sistem modul dan penjadwalan block system, yang diberikan pada semester 5 selama 2 bulan. Selain itu, dengan penataan kurikulum yang mendukung lulusan SMK siap berwirausaha. Hal ini akan berdampak pada peningkatan motivasi lulusan SMK untuk berwirausaha selain didukung oleh faktor internal dan eksternal dari lulusan SMK tersebut.

    Kesimpulan
    Sekolah Menengah Kejuruan adalah sekolah yang diharapkan dapat membentuk para usahawan baru di masa depan sesuai dengan bidang keahlianya. Dengan penataan kurikulum yang mendukung lulusan SMK siap berwirausaha. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain
    1) Kegiatan Unit Produksi (UP) merupakan suatu sarana pembelajaran berwirausaha bagi siswa dan guru serta memberi dukungan operasional sekolah. Unit produksi (UP), dapat menjadi wahana praktek langsung para siswa dalam menerapkan keterampilan dan keahliannya.
    2) Siswa SMK harus mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk memiliki keterampilan yang fleksibel yang memungkinkannya untuk memasuki pekerjaan yang beragam. PSG adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan, yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan belajar melalui kegiatan bekerja langsung pada bidang pekerjaan yang relevan, terarah untuk mencapai penguasaan kemampuan kompetensi tertentu. Dalam pelaksanaannya, PSG dilakukan oleh sekolah bersama dunia kerja/industri atau instansi lain yang berhubungan dengan dunia kerja sebagai institusi pasangan.

    Rekomendasi
    1) Pembelajaran kewirausahaan biasanya pada tahap implementasi dan evaluasi cenderung mengutamakan aspek kognitif, kurang memperhatikan aspek psikomotorik dan afektif. harus diubah, agar lebih memeperhatikan aspek psikomotorik dan afektif dengan banyak kegiatan praktek wirausaha, dan tidak cenderung teoritis di kelas.
    2) Pelatihan unit produksi (UP), perencanaan program ini harus digalakkan, sehingga dalam pelaksanaannya lebih terkoordinir dan didukung dengan keterlibatan siswa, bukan malah pekerjaan pekerjaan manajemen lebih didominasi oleh pegawai.
    3) Praktik Industri (PI), harus lebih ditingkatkan alokasi waktunya sebab praktik ini sebagai media untuk memberikan pengalaman langsung bagi siswa dalam mengelola usaha, termasuk pengalaman dalam aspek manajerial, aplikasi keterampilan, bahkan pembentukan kepribadian (aspek sosial) sebagai seorang wirausaha terbentuk.

    DAFTAR PUSTAKA
    Alma,Buchari.(2010). Kewirausahaan, untuk Mahasiswa dan Umum. Bandung: Alfabeta.

    Depdikbud. 1992. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 0490/U/1992, tentang sekolah menengah kejuruan, Jakarta

    Depdiknas. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Depdiknas

    Iin Nurbudiyani (2015). “ Manajemen Pengembangan Kewirausahaan (Entrepreneurship) Siswa SMKN-2 Palangkaraya”. Paedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2015, Volume 10 Nomor 1, (9-16).

    Laksmi, Asri. et al.(2005). Dasar-dasar Kewirausahaan. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.

    Murtini, Wiedy.(2009). Kewirausahaan Pendekatan Succes Story. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.

    Nastiti, Tur. Indarti, Nurul. Rostiani, Rokhima.(2010).”Minat Berwirausaha Mahasiswa Indonesia dan Cina”. Jurnal Manajemen dan Bisnis Berkala. (MB) Volume 9 No. 2 September 2010.

    Saiman, Leonardus.(2009). Kewirausahaan, Teori, Praaktik dan Kasus-kasus. Jakarta: Salemba Empat.

    Sukmana, UD. (2008).” Peran Pendidikan Kewirausahaan dalam Menumbuhkan Motivasi Wirausaha (Studi Tentang Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan terhadap Motivasi Wirausaha Mahasiswa Universitas Kuningan)”. Jurnal EQUILIBRIUM, Vol 4, No.8, Juli-Desember 2008:1-23.

    Suryana.(2006). Kewirausahaan, Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat.

  7. 1. 0501519001

    SMK PENYUMBANG PENGANGGURAN
    TERTINGGI DI INDONESIA

    A. Pendahuluan
    Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah pengangguran. Nanga (2005: 249) mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Sedangkan menurut Sukirno (2004: 28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja atau tenaga kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan.
    Kemiskinan merupakan masalah utama yang penanganannya terus diupayakan oleh pemerintah hingga kini. Krusialnya penanganan kemiskinan menjadikan masalah ini masuk dalam misi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Dalam nawacita atau sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019 pun secara implisit tercantum yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
    Rupert Evans (1978) mendefinisikan pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Menurut Rupert Evans (1978) pendidikan kejuruan bertujuan untuk; 1) memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja; 2) meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap individu; 3) mendorong motivasi untuk belajar terus. Tamatan dari SMK diharapkan mampu dan siap bekerja sebagi tenaga ahli dibidangnya, dan dapat membuka lapangan pekerjaan, namun pada kenyataanya angka keterserapan lulusan di dunia kerja dan industri masih jauh dari angka yang diharapkan, selain faktor ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih belum sesuai dengan jumlah lulusan yang dihasilkan, faktor kualitas lulusan masih menjadi penyebab banyaknya lulusan yang belum bekerja.
    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2019 ada di angka 5,01 persen dari tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia. Angka ini membaik dibanding posisi Februari 2018 yakni 5,13 persen. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan tren angka TPT pada Februari setiap tahunnya menunjukkan penurunan. Pada Februari 2019, jumlah pengangguran berkurang sebanyak 50 ribu orang dari 6,87 juta orang pada Februari 2018 menjadi 6,82 juta orang. Menurut BPS angka TPT ini masih menyisakan masalah fundamental tersendiri, yakni lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang masih mendominasi angka pengangguran. Data BPS mengatakan dari total tingkat partisipasi angkatan kerja pengangguran terbesar adalah lulusan SMK.
    Secara makro, pengangguran terdidik merupakan suatu pemborosan jika dikaitkandengan opportunity cost yang dikorbankan oleh Negara akibat dari menganggurnya angkatan kerja terdidik terutama pendidikan tinggi. Dari segi ekonomis, pengangguran terdidik mempunyai dampak ekonomis yang lebih besar daripada pengangguran kurang terdidik jika ditinjau dari konstribusi yang gagal diterima perekonomian. Dan dalam pandangan mikro, menganggur dapat mempengaruhi tingkat utilitas individu (Sutomo, dkk, 1999).

    B. Tujuan
    1. Mengetahui bagaimana pengangguran tertinggi dari lulusan SMK
    2. Mengetahui bagaimana lulusan SMK tidak terserap di dunia industri

    C. Kondisi Nyata Lapangan
    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 6 Mei 2019 mencatat, perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Februari 2019 sebesar 136,18 juta orang, meningkat sebesar 2,24 juta orang dibanding Februari 2018, atau ada kenaikan angkatan kerja sebesar 0,12 persen dibanding Februari 2018. Menurut data BPS tersebut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia merupakan lulusan sekolah menengah kejuruan ( SMK), angkanya mencapai 8,63 persen per Februari 2019. Angka ini menurun 0,29 persen dibandingkan dengan data per Februari 2018 yaitu sebesar 8,92 persen.
    Sedangkan pengangguran terendah (TPT) justru diraih oleh lulusan Ssekolah Dasar (SD) sebesar 2,65 persen, SMP sebesar 5,04 persen, SMA sebesar 6,78 persen, Diploma 6,89 persen dan Perguruan Tinggi sebesar 6,24 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang bekerja sebagai berikut, lulusan SD ke bawah sebesar 40,51 persen, SMP sebesar 17,75 persen, SMA sebesar 17,86 persen, SMK sebesar 11,31 persen, Diploma sebesar 2,82 persen dan Perguruan Tinggi sebesar 9,75 persen.
    Perubahan struktur kesempatan kerja merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja. Adanya kesenjangan kompetensi merupakan akibat langsung dari perencanaan pendidikan yang tidak berorentasi pada realitas yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan dilaksanakan sebagai bagian parsial, terpisah dari konstelasi masyarakat yang terus berubah. Pendidikan diposisikan sebagai mesin ilmu pengetahuan dan teknologi, cenderung lepas dari konteks kebutuhan masyarakat secara utuh. Ketidakseimbangan dalam bursa kerja menyebabkan menumpuknya lulusan program pendidikan pada tingkat tertentu, namun justru kekurangan pada segmen yang lainnya. Menurut Sampun Hadam (2017:8) dalam Strategi Revitalisasi SMK, ketidaksesuaian anatara supply dan demand lulusan SMK dengan peluang kebutuhan kerja terjadi kesenjangan. Sebagai contoh lulusan bidang keahlian bisnis dan manajenem, lulusan SMK bidang ini pada tahun 2016 sebesar 348.954 sedangkan peluang kebutuhan kerja sebesar 119.255 sehingga terjadi kelebihan lulusan sebanyak 229.699 orang lulusan SMK yang tidak mendapatkan pekerjaan. Angka ini memungkinkan untuk bertambah jika peluang kebutuhan kerja diisi oleh lulusan dari SMA.

    D. Kondisi Ideal
    SMK diharapkan dapat menciptakan generasi penduduk usia produktif siap kerja yang memiliki kompetensi keterampilan atau keahlian siap pakai yang dibutuhkan perusahaan dan dunia industri. Mengingat perusahaan dengan dunia industri sangat membutuhkan tenaga terampil siap kerja yang berkarakter etos kerja dan disiplin serta memiliki daya saing tinggi. Kondisi ideal yang seharusnya dimiliki oleh SMK adalah sebagai berikut.
    1) Mewujudkan link and match sekolah dengan dunia industry.
    2) Mengubah paradigma lulusan bahwa SMK hanya mencetak lulusan menjadi SMK menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki budaya industry dengan kurikulum yang selaras dengan industry.
    3) Mengubah pembelajaran dari supply driven ke demand driven.
    4) Menyiapkan lulusan SMK yang adaptable terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha.
    5) Mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan DUDI baik dari aspek teknologi, administratif, maupun kompetensi.

    E. Analisis
    Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik per Februari 2019 yang dirilis pada 6 Mei 2019 menyatakan bahwa data angkatan kerja pada Februari 2019 sebesar 136,18 juta orang dan data Februari 2018 sebesar 127,67 juta orang atau ada kenaikan sebesar 2,24 juta orang atau 0,12 persen. Dari data yang sama, lulusan SMK yang bekerja pada 2019 sebesar 14,63 juta orang dan data pada 2018 sebesar 14,55 juta orang atau ada peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 0,08 juta orang. Sebagai perbandingan menurut data BPS Tahun 2018 adalah jumlah lulusan SMA yang bekerja sebesar 21,32 juta orang. Sedangkan data BPS Tahun 2019 menunjukkan jumlah lulusan SMA yang bekerja sebesar 23,10 juta orang sehingga ada kenaikan sebesar 1,78 juta orang.
    Menurut data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud lulusan SMK pada tahun 2018 sejumlah 4,90 juta. Jika dibandingkan dengan data BPS maka jumlah lulusan SMK yang mendapatkan pekerjaan pada periode Februari 2018 sampai Februari 2019 hanya sejumlah 0,08 juta orang. Hal ini merupakan kenaikan yang sangat kecil dibandingkan dengan kenaikan jumlah tenaga kerja lulusan SMA. Berdasarkan data tersebut ada sedikit titik cerah berupa penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK sebesar 0,19 persen pada tahun 2019 sebesar 8,63 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 8,92 persen.
    Menurut Suhariyanto, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan, atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tingginya angka pengangguran dari siswa lulusan SMK disebabkan oleh tidak seimbangnya daya serap industri dengan jumlah angkatan kerja dari SMK. Selain itu, banyak guru yang tidak menguasai bidang ajaran, terutama untuk mengajar ketrampilan bagi siswa. Sebab guru-guru SMK saat ini masih banyak dari guru yang hanya menguasai ilmu murni. Untuk itu diperlukan upaya terobosan guna mencetak calon guru sesuai bidang, seperti pertanian, kelautan, ekonomi kreatif maupun teknologi informasi. Selain itu terbatasnya lulusan SMK yang terserap di industri salah satunya karena keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana terutama untuk praktikum di SMK. Alat-alat praktikum sangat mahal, sementara perkembangan peralatan di industri terus berkembang.
    Menurut BPS, jumlah TPT lulusan SMK dan SMA tinggi disebabkan karena lulusan SD dan SMP lebih bisa menerima pekerjaan apapun dan bidang apapun. Sedangkan menurut Bambang Brodjonegoro Menteri PPN / Kepala Bappenas menyebutkan bahwa lulusan SMK sebagai penyumbang tertinggi pengangguran dikarenakan adanya anomali terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia sehingga dinyatakan sebagai kondisi yang tidak masuk akal. Sebab, lulusan SMK harusnya bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan karena dibekali kompetensi dan keterampilan yang mumpuni dibandingkan SMA. Permasalahan utama dari pendidikan vokasi adalah kompetensi lulusannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diminta pelaku usaha, manajemen SMK kurang baik, pendidikan vokasi di Indonesia hanya berbasis jasa belum berbasis sertifikasi kompetensi agar perusahaan percaya dengan kemampuan lulusan SMK.
    Ketidakterserapan lulusan SMK oleh industri disebabkan oleh faktor kompetensi siswa yang kurang. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah belum memadai, kompetensi guru belum memadai, kurangnya kerjasama sekolah dengan dunia industri, dan kurikulum yang belum diselaraskan dengan industri. Kerjasama dengan industri dalam bentuk prakerin, magang untuk siswa dan guru, guru tamu dan kunjungan industri. Industri kadang kala tidak mau menerima siswa untuk prakerin atau magang dikarenakan menganggap siswa SMK merepotkan dunia industri. Kurikulum SMK juga perlu diselaraskan dengan industri agar ada kesamaan antara sekolah dengan industri. Sekolah perlu melaksanakan proses pembelajaran seperti kondisi nyata di industri agar siswa mengerti dan memahami pola kerja industri.

    F. Simpulan
    1. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi adalah lulusan SMK
    2. Adanya penurunan persentase Tingkat Pengangguran Tertinggi lulusan SMK pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018
    3. Penyebab tidak terserapnya lulusan SMK oleh dunia industri adalah sebagai berikut.
    a. Tidak seimbangnya daya serap industry dengan jumlah angkatan kerja lulusan SMK
    b. Kompetensi guru tidak memadai
    c. Keterbatasan sarana dan prasarana praktik
    d. Kerjasama dengan DUDI yang kurang
    e. Kurikulum yang belum selaras dengan DUDI
    f. Manajemen SMK belum baik
    g. Lulusan SMK belum memiliki sertifikat kompetensi

    G. Rekomendasi
    1. Penguatan dan penyelarasan kurikulum dengan keterlibatan industry
    2. Terlaksananya program teaching factory dan kelas industry
    3. Bantuan sarana dan prasarana praktik oleh pemerintah dan DUDI melalui program CSR
    4. Uji kompetensi dilaksanakan dengan biaya dari pemerintah
    5. Perlu kerjasama DUDI dan sekolah dalam bentuk sekolah binaan (one industry one school)
    6. Perlunya kesepakatan anatara Kementerian Ketenagakerjaan dengan DUDI bahwa persyaratan kerja harus memiliki sertifikat kompetensi

    Sumber :
    Badan Pusat Statistik. 2018. Berita Resmi Statistik. 7 Mei 2018
    Badan Pusat Statistik. 2019. Berita Resmi Statistik. 6 Mei 2019
    Nanga, Muana. 2005. Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
    Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. 2018. Pedoman Revitalisasi SMK Pemenuhan dan Peningkatan Profesionalitas Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    Ratih Probosiwi. 2016. Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan. Jurnal PKS Vol 15 No 2
    Sampun Hadam, Nastiti Rahayu, Ayu Nur Ariyadi. 2017. Strategi Implementasi Revitalisasi SMK. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
    Sutomo, AM Susilo & Lies Susanti. (1999). Analisis Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik di Kotamadya Surakarta, Laporan Penelitian.
    Yoga Sukmana. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/08/182900326/lulusan-smk-penyumbang-penggangguran-tertinggi-ini-kata-menaker-?page=all.
    https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190403134803-92-383168/lulusan-smk-banyak-menganggur-menteri-bambang-anggap-anomali

  8. 2. 0501519001

    PROPORSI JUMLAH SMK DENGAN SMA

    A. Pendahuluan
    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 6 Mei 2019 mencatat, perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Februari 2019 sebesar 136,18 juta orang, meningkat sebesar 2,24 juta orang disbanding Februari 2018, atau ada kenaikan angkatan kerja sebesar 0,12 persen disbanding Februari 2018. Menurut data BPS tersebut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia merupakan lulusan sekolah menengah kejuruan ( SMK), angkanya mencapai 8,63 persen per Februari 2019. Angka ini menurun 0,29 persen dibandingkan dengan data per Februari 2018 yaitu sebesar 8,92 persen.
    Wardiman dalam Arief Yulianto Notonegoro (2010) mengungkapkan terkait dengan fenomena tersebut masih sangat perlunya dunia pendidikan menggali kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja karena saat ini masih terjadi gap antara dunia pendidikan dan dunia usaha dan industri (link and match). Dunia pendidikan harus berusaha secara terus menerus mengejar dan menyesuaikan kompetensi yang diharapkan oleh dunia kerja yang sarat akan adanya perubahan dan ketidakpastian karena sulitnya memprediksi.
    Pada tahun 2007, Kementerian Pendidikan Nasional membuat keputusan yang sangat signifikan dalam pendidikan menengah. Dikatakan sangat signifikan karena pada tahun tersebut dibuat keputusan besar (big bang policy decision), yaitu pembalikan proporsi jumlah siswa SMK:SMA dari 42,15%:57,85% pada tahun 2007 dan diharapkan menjadi 70%:30% pada tahun 2014. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis Pendidikan Menengah Kejuruan untuk periode tahun 2010-2014, dan diluweskan proporsinya sesuai kespesifikan/ konteks daerah melalui Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
    Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, setiap kebupaten/kota mendirikan SMK baru sesuai arahan dan bantuan Menteri Pendidikan Nasional c.q. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat Pembinaan SMK). Berdasarkan Memorandum of Understanding (MOU) disepakati bersama antara Direktorat Pembinaan SMK dan Pemerintah Kabupaten/Kota, keduanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut. Direktorat Pembinaan SMK membuatkan gedung baru dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan lahan, guru dan peralatan/fasilitas pembelajaran. Untuk mendukung ketercapaian proporsi 30% siswa SMA dan 70% siswa SMK pada tahun 2014, Direktorat Pembinaan SMK melakukan pemasaran secara besar-besaran melalui iklan diberbagai media cetak dan elektronik (surat kabar, majalah, radio, televisi, dan sebagainya).

    B. Tujuan
    1. Mengetahui seberapa besar kontribusi ekspansi jumlah siswa SMK terhadap pertumbuhan ekonomi?
    2. Mengetahui seberapa besar kontribusi ekspansi jumlah siswa SMK terhadap pengurangan pengangguran lulusan SMK?

    C. Kondisi Nyata Lapangan
    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Pusat Data dan Statistik Kemendikbud, diperoleh data sebagai berikut.
    No Tahun Pelajaran SMA SMK
    ∑ SMA ∑ Siswa % ∑ SMK ∑ Siswa %
    1 2011/2012 11.654 4.196.467 51,08 10.256 4.019.157 48,92
    2 2012/2013 12.107 4.272.860 50,49 10.673 4.189.519 49,51
    3 2013/2014 12.409 4.292.288 50,55 11.726 4.199.657 49,45
    4 2014/2015 12.513 4.232.572 50,13 12.421 4.211.245 49,87
    5 2015/2016 12.689 4.312.407 49,87 12.659 4.334.987 50,13
    6 2016/2017 13.144 4.659.542 49,89 13.236 4.678.691 50,11
    7 2017/2018 13.495 4.783.645 49,40 13.710 4.899.136 50,60
    8 2018/2019 13.695 4.845.068 49,19 14.067 5.004.292 50,81
    9 2019/2020 13.919 4.834.325 49,06 14.284 5.019.994 50,94

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Pusat Data dan Statistik Kemendikbud di atas terlihat bahwa jumlah SMK da siswa SMK meningkat terjadi mulai tahun 2015/2016. Harapan pemerintah bahwa proporsi SMK 70 : 30 SMA akan tercapai pada tahun 2014 ternyata tidak tercapai.

    D. Kondisi Ideal
    Kondisi ideal terhadap proporsi jumlah SMK SMA maupun jumlah siswa SMK SMA sangat sulit untuk ditentukan, hal ini terjadi karena belum pernah dilakukan penelitian tentang hal tersebut. Idealnya adalah jumlah SMK berbanding lurus dengan jumlah permintaan tenaga kerja dari dunia industry. Dunia industry punya hak dan kewajiban menentukan standar atau kompetensi tertentu sebagai syarat perekrutan karyawan. Pihak sekolah dan Kemendikbud berkewajiban menyiapkan siswa sebagai calon pekerja yang siap kerja minimal siap latih.
    Sekarang ini banyak terjadi perusahaan banyak menerima karyawan tanpa persyaratan kompetensi. Semisal perusahaan garment, mereka menerima karyawan bahkan tanpa syarat pendidikan dan kompetensi. Ini menjadikan nilai tawar pendidikan menjadi rendah dan lulusan SMK menjadi pengangguran karena kalah bersaing dengan calon karyawan tanpa pendidikan. Untuk menghadapi era AFTA maka perlu dihasilkan lulusan dengan kompetensi tertentu.

    E. Analisis
    Pendidikan kejuruan (SMK) diharapkan berperan penting dalam pengembangan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Slamet PH (2011, 2013) menegaskan bahwa pengembangan manusia seutuhnya mencakup kualitas dasar (daya pikir, daya hati, daya pisik), kualitas instrumental (ilmu, teknologi, seni, dan olah raga selaras dengan karakteristik dan kebutuhan Indonesia), kualitas ke-Indonesia-an, dan kualitas global.
    Saat ini pemerintah Indonesia mempunyai program dalam dunia pendidikan, yaitu jumlah untuk SMK sebanyak 70% dan 30% untuk SMA. Perubahan jumlah sekolahan ini terpicu data yang diperoleh di lapangan bahwa pengangguran produktif kebanyakan adalah lulusan SMA. Pada dasarnya SMA diprogram untuk mereka yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pembekalan skill (untuk SMA) bisa dikatakan, tidak ada. Berbeda dengan dunia SMK, mereka dituntut untuk menguasai skillserta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. SMK dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dari segi keterampilan kerja, maka dari itu saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan dari SMK. Dinas Pendidikan telah menganjurkan untuk lebih memilih SMK karena lebih menjanjikan dalam dunia kerja. Dimasukkannya anak-anak ke sekolahan kejuruan adalah agar siswa cepat mendapat pekerjaan selepas lulus, dengan bekal keterampilan yang didapat dari sekolah. Jadi, sebetulnya, sekolah kejuruan juga berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat, dengan pembekalan keterampilan serta mempersiapkan siswa untuk dapat mandiri. Semakin banyaknya siswa yang belajar di sekolah kejuruan, semakin dapat ditekan pula angka kemiskinan yang ada di masyarakat. Harapan semua pihak, terutama dunia pendidikan dan pemerintah Indonesia adalah siswa yang telah lulus dapat berwirausaha, sehingga angka pengangguran dapat ditekan.
    Penambahan kuantitas SMK yang diprogramkan pemerintah sampai tahun 2012 jumlah SMK bertambah dan rasionya sudah 51-49. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkuat pendidikan vokasi di jenjang menegah, dengan terus menambah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Mulai tahun 2013, pemerintah membuat program pendidikan menengah universal, sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun. Diharapkan pada tahun 2015 pertumbuhan SMK menjadi 55%. Pendirian SMK baru atau penambahan ruang kelas baru di SMK, disarankan di daerah yang proporsi SMA-nya sudah banyak. Di Pulau Jawa, misalnya, jumlah SMA dinilai sudah cukup sehingga didorong untuk menambah SMK. Adapun daerah perbatasan dan yang masuk koridor Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), didorong untuk membangun SMK. Demikian pula di kota/kabupaten yang angka partisipasi kasar (APK)-nya di bawah nasional, akan ditambah dengan SMK.
    Pembukaan SMK baru di daerah diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran seperti harapan pemerintah. Tetapi realitasnya sampai saat ini penambahan SMK membutuhkan pembiayaan yang besar-satu SMK pembiayaannya sama dengan membangun satu SMA. Biaya pendidikan yang besar yang harus terpenuhi SMK dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan serta peralatan/ sarana dan prasarana. Dilihat dari segi peralatan belajar, maka untuk mewujudkan situasi atau pengalaman belajar yang dapat mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis dan edukatif diperlukan banyak perlengkapan, sarana dan perbekalan logistik yang lain. Bengkel dan laboratorium adalah kelengkapan umum yang menyertai eksistensi suatu sekolah kejuruan. Fasilitas sarana dan prasaran sangat mempengaruhi secaralangsung kualitas pendidikan, salah satu prinsip pendidikan kejuruan bahwa untuk mendapatlkan lulusan yang kompeten, sebaiknya siswa dilatih sesuai dengan replika dimana ia akan kerja kelak.
    Belum lagi masalah peminat yang ingin mendaftar di SMK-beberapa SMK di daerah kekurangan murid karena presepsi masyarakat yang masih menomor duakan SMK. Berbagai sekolah kesulitan untuk merekrut siswa lulusan SMP. Hal ini menurut penulis wajar mengingat keberadaan SMKsekarang juga masih belum memberikan harapan yang bagus terhadap lulusannya maupun masa depannya.
    Belum lagi banyak SMK yang dibuka tidak bermuatan lokal daerah belum lagi keterbatasan guru produktif untuk SMK. Sehingga pembentukan kwalitas lulusan SMK sulit untuk tercapai membuat lulusan susah bersaing di dunia kerja nantinya. Padahal tujuan utama dari lulusan SMK yaitu untuk langsung bekerja atau membuka lapangan kerja sendiri dan untuk orang lain.
    Hasil penelitian Boediono & McMahon (2001) yang menyimpulkan bahwa investasi di SMK tidak lebih efisien daripada investasi di SD, SMP, SMA, dan PT karena nilai baliknya (rate of return) nya paling rendah. Temuan penelitian ini juga bertolak belakang dengan human capital theory yang dikembangkan oleh Becker (1964) karena penambahan jumlah siswa SMK ternyata tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, padahal SMK seharusnya merupakan investasi pembangunan ekonomi.
    Tingkat pengangguran disebabkan oleh banyak faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi, jenis investasi (padat karya/modal), kebijakan fiskal (jenis belanja dan besar kecilnya pajak), mutu/kualitas pencari kerja, kejelasan informasi pasar kerja, kebijakan moneter, tinggi rendahnya jiwa kewirausahaan para pencari kerja, dan kultur lulusan (banyak yang ingin menjadi pekerja dan bukannya ingin menjadi orang yang mempekerjakan pekerja alias wirausahawan/pengusaha). Oleh karena itu, penambahan jumlah siswa SMK bukanlah satu-satunya variabel yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.
    Data tingkat pengangguran menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK makin banyak dengan bertambahnya jumlah siswa SMK. Ini memberi sinyal bahwa penambahan jumlah siswa SMK malah meningkatkan pengangguran lulusannya. Kontribusi ekspansi jumlah siswa SMK terhadap pengurangan pengangguran tidak berkorelasi positif. Tingkat pengangguran lulusan SMK justru bertambah dengan bertambahnya persentase jumlah siswa SMK. Ini jelas tidak efisien karena SMK memiliki tugas dan fungsi pokok menyiapkan lulusannya untuk bekerja dan biaya penyelenggaraanyapun jauh lebih mahal dari pada SMA. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, ekspansi jumlah siswa SMK harus dihentikan.
    Jumlah siswa SMK tidak berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran, bahkan sebaliknya. Makin banyak jumlah siswa SMK, makin banyak pula pengangguran yang berasal dari lulusan SMK. Padahal, pada tahun 2010, Kementerian Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja sebagai pedoman pengembangan SMK. Dalam praksisnya, kerangka kerja tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten.
    F. Simpulan
    1. Peningkatan jumlah siswa SMK tidak mendukung peningkatan angka pertumbuhan ekonomi dan bahkan sebaliknya.
    2. Jumlah siswa SMK tidak berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran, bahkan sebaliknya.
    3. Kebijakan menambah kuantitas SMK untuk mengatasi masalah pengangguran belum terwujud
    4. Perlu penguatan SMK untuk mewujudkan tujuan penambahan kuantitas SMK

    G. Rekomendasi
    1. Harus ada pemetaan dahulu industri-industri yang nantinya menyerap pangsa pasar lulusan SMK.
    2. Identifikasi keahlian apa yang dibutuhkan untuk Industri, yang nantinya menentukan kurikulum SMK.
    3. Identifikasi kearifan lokal ketika akan membuka SMK baru, sehingga SMK terpetakan dengan jelas.
    4. Adanya pendampingan usaha bagi wirausaha muda sampai dapat berdiri sendiri.
    5. Mencari, menciptakan inovasi, ciri khas produk dalam negeri yang lain dan tidak diproduksi oleh negara lain yang menjadi andalan untuk ekspor.

    Sumber :

    Arief Yulianto Notonegoro. 2010. Model Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berbasis Kompetensi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
    Badan Pusat Statistik. 2018. Berita Resmi Statistik. 7 Mei 2018
    Badan Pusat Statistik. 2019. Berita Resmi Statistik. 6 Mei 2019
    Boediono & McMahon. 2001. Pembangunan Pendidikan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
    Direktorat Pembinaan SMK. 2015. Rencana Strategis Pendidikan Menengah Kejuruan untuk periode tahun 2015-2019. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
    Direktorat Pembinaan SMK. 2010. Rencana Strategis Pendidikan Menengah Kejuruan untuk periode tahun 2010-2014. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
    Direktorat Pembinaan SMK. 2008. Peran SMK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK, Departemen Pendidikan Nasional.
    Kompas Online. 2012. “Jumlah SMK Terus Ditambah” http://edukasi.kompas.com/ read/2012/08/29/20190521/Jumlah SMK Terus Ditambah
    Kemendikbud. 2019. Pusat Data dan Statistik Kemendikbud. Jakarta
    Slamet PH. 2016. Konstribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Cakrawala Pendidikan Tahun XXXV Nomor 3
    Slamet PH. 2011. Peran Pendidikan Vokasi dalam Pembangunan Ekonomi (Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Juni 2011, Th XXX, No.2). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

  9. 3. 0501519001

    UJI KOMPETENSI SISWA SMK

    A. Pendahuluan
    Kondisi tenaga kerja di Indonesia saat ini masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dengan populasi mencapai 61% dari penduduk bekerja saat ini. Sementara lulusan SMK baru dapat berkontribusi sebesar 8,63% masih di bawah lulusan SMA (15,25%) pada bulan Agustus. Hal ini disebabkan lulusan SMK masih dalam proses tunggu pencarian pekerjaan. Kondisi yang berbeda jika survei dilakukan pada bulan Januari sampai dengan April maka lulusan SMK mencapai maksimal masuk ke lapangan pekerjaan mengungguli lulusan SMA. Kondisi ini merupakan celah yang harus dioptimalkan dalam pembangunan SMK. Kecepatan dalam membangun SMK ke depan harus dapat mengubah struktur ketenagakerjaan di Indonesia menjadi tenaga kerja terampil yang didominasi oleh SMK.
    Dalam program Nawacita yang digaungkan oleh pemerintah, pada Nawacita ke-6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Dalam nawacita tersebut dijabarkan dalam kegiatan meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja. Langkah untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja dilakukan dengan cara sebagai berikut.
    a. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan kurikulum/modul pelatihan mengacu kepada standar yang dikembangkan industry
    b. Sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan memiliki masa berlaku (validitas) sesuai ketentuan.
    Inti kekuatan daya saing sebuah bangsa terletak pada sumber daya manusianya. Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satunya dapat dilahirkan dari pendidikan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia kerja yang dinamis. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan vokasi yang menyiapkan tenaga terampil siap kerja. Lulusan SMK diharapkan memiliki sertifikat kompetensi yang bisa digunakan untuk mencari kerja di dunia usaha atau dunia industri.
    Kompetensi berfokus pada kemampuan individu untuk menguasai tugas atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Kemampuan seseorang tersebut mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara profesional. Seseorang dikatakan memiliki kompetensi (berkompeten) dalam bidang tertentu, manakala ia dengan segenap pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menyelesaikan tugas/ pekerjaan tersebut dengan baik sesuai dengan tuntutan profesionalisme.
    Uji kompetensi diperlukan untuk mengetahui kemampuan atau keahlian (kompetensi) seseorang sesuai dengan standar profesi. Untuk dapat diterima di dunia kerja, seseorang harus kompeten yang antara lain dibuktikan dengan sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang berwenang. Seorang lulusan SMK bisa memiliki lebih dari satu sertifikat kompetensi, tergantung pada program keahlian yang diambilnya di SMK.

    B. Tujuan
    1) Mengetahui jenis uji kompetensi pada SMK
    2) Mengetahui penyelenggara uji kompetensi pada SMK
    3) Mengetahui manfaat uji kompetensi
    C. Kondisi Nyata Lapangan
    Uji kompetensi dilaksanakan oleh semua SMK di Indonesia. Uji kompetensi yang diikuti oleh siswa SMK terdiri dari Uji Kompetensi Keahlian yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan dilaksanakan pada semester terakhir siswa tersebut belajar di SMK. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) adalah bagian dari intervensi Pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan UKK bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level tertentu sesuai Kompetensi Keahlian yang ditempuh selama masa pembelajaran di SMK. UKK dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian praktik yang menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada 1 event.
    UKK dapat dilaksanakan menggunakan standar yang ditetapkan oleh industri, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan/atau perangkat uji yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tempat-tempat uji kompetensi. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan UKK harus dinyatakan layak sebagai tempat uji kompetensi oleh koordinator Ujian Nasional Tingkat Provinsi atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Sebagaimana tahun 2019, nilai UKK akan diperhitungkan sebagai Nilai Ujian Sekolah untuk mata pelajaran kompetensi kejuruan.
    Perangkat UKK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersifat terbuka dan peserta uji dapat berlatih menggunakan perangkat ujian tersebut sebelum pelaksanaan ujian. Secara umum perangkat Uji Kompetensi Keahlian terdiri atas Soal Praktik Kejuruan (SPK), Pedoman Penilaian Soal Praktik (PPsP), dan Instrumen Verifikasi Penyelenggara Ujian Praktik Kejuruan (InV).
    Selain UKK, siswa SMK dapat mengikuti Uji Kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi. LSP yang dapat diikuti oleh siswa adalah LSP P1, LSP P2 dan LSP P3. Untuk LSP P1 adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan seperti SMK, Politeknik dan Perguruan Tinggi. LSP P1 dibentuk oleh lembaga pendidikan dan pelatihan (Lemdiklat) yang melatih pesertanya untuk kebutuhan industri. LSP P1 dapat menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan skema yang telah divalidasi oleh BNSP. Kewenangan LSP P1 terbatas pada pelaksanaan uji untuk siswa pada LSP tersebut berkedudukan atau sekolah dan lembaga diklat yang menjadi jejaring LSP tersebut. LSP P1 tidak memiliki kewenangan melaksanakan RCC (Recognition Current Competency).
    Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan merilis jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) SM, pada tahun 2018 sudah mencapai 791 LSP-P1 yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sebaran LSP-P1 di 5 Provinsi terbanyak sebagai berikut.
    1. Jawa Timur 278 LSP-P1 atau 35,1% dari jumlah LSP-P1 Nasional.
    2. Jawa Tengah 145 LSP-P1 atau 18,3% dari jumlah LSP-P1 Nasional
    3. Jawa Barat 91 LSP-P1 atau 11,5% dari jumlah LSP-P1 Nasional
    4. DKI Jakarta 75 LSP-P1 atau 9,5% dari jumlah LSP-P1 Nasional
    5. Banten 24 LSP-P1 atau 3 % dari jumlah LSP-P1 Nasional
    LSP P2 adalah lembaga sertifikasi mirip dengan LSP P1, tetapi dijalankan oleh suatu departemen pemerintah tertentu yang membutuhkan SKK Khusus dari departemen itu sendiri untuk dijadikan landasan edukasi dan sertifikasi internal mereka. LSP Pihak kedua adalah LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
    LSP P3 adalah LSP umum yang dapat dibentuk oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi. Siapapun yang memenuhi syarat dapat mengikuti ujian sertifikasi mereka secara langsung, dan oleh karena itu, LSP P3 umumnya menggunakan SKKNI.

    D. Kondisi Ideal
    Uji kompetensi siswa SMK idealnya dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama. Mengapa bukan UKK ? UKK atau Uji Kompetensi Keahlian adalah paket uji kompetensi yang dibuat oleh Kemendikbud. Paket uji ini tidak berdasarkan skema uji kompetensi yang sudah ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Output dari UKK adalah sertifikat uji kompetensi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Penguji Eksternal dari Dunia Usaha Dunia Industri.
    Uji kompetensi oleh LSP P1 dilaksanakan dengan system klaster, dimana setiap kompetensi keahlian memiliki jumlah skema uji yang bervariasi. Sebagai contoh adalah kompetensi TKRO memiliki 7 skema uji untuk KKNI level II, TAV memiliki 3 skema uji KKNI level II, TKJ memiliki 3 skema uji KKNI level II, dan TBSM memiliki 4 skema KKNI level II. Skema tersebut seharusnya dapat diselesaikan selama siswa menempuh pendidikan di SMK. Output uji kompetensi ini adalah sertifikat berlogo Garuda Pancasila jika sudah mampu menyelesaikan seluruh skema uji dan dinyatakan lulus atau kompeten.
    Uji kompetensi ini idealnya dilakukan oleh asesor kompetensi yang benar-benar mampu menjaga marwah uji kompetensi, yaitu independen dan melaksanakan uji berdasarkan penilaian yang akuntabel. Hal ini untuk meningkatkan mutu pengujian agar dihasilkan siswa yang benar-benar kompeten sesuai bidang keahliannya sehingga pihak dunia industry percaya akan kualitas lulusan SMK yang siap kerja.

    E. Analisis
    Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kompetensi siswa. Proses kompetensi siswa merupakan hasil dari pembelajaran di sekolah dan pelatihan/praktek kerja di industri dengan waktu yang cukup sesuai kompetensinya. Siswa SMK dinyatakan lulus jika mereka berhasil menyelesaikan Ujian Sekolah, Ujian Nasional dan Uji Kompetensi siswa. Uji kompetensi siswa dilaksanakan sesuai dengan kompetensi keahliannya dan dilaksanakan sebelum ujian nasional.
    Di dalam proses uji kompetensi perlu diketahui secara detail; (a)Kompetensi akan didapat melalui proses pelatihan kerja dengan urutan dan waktu yang benar, serta terukur;(b)Uji kompetensi adalah suatu sarana untuk menguji kemampuan siswa apakah siswa ini kompeten atau belum kompeten melalui proses penilaian baik teknis maupun non teknis dengan metode yang telah ditentukan assesor kompetensi; (c) Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metoda uji kompetensi yang akan dilaksanakan;(d)Asesor kompetensi adalah seseorang yang memiliki Kompetensi Metodologi Uji Kompetensi (workplace assessment) serta memiliki Kompetensi Teknis atau kompeten di bidangnya, dan mempunyai sikap ketidakberpihakan;(e)Materi Uji Kompetensi (MUK) adalah suatu acuan yang komprehensif dan terukur yang dikembangkan dari suatu unit kompetensi guna mendapatkan bukti-bukti yang valid, memadai, berlaku terkini serta otentik, dalam menetapkan apakah peserta uji sudah kompeten atau belum, terhadap unit kompetensi yang diujikan; dan untuk menentukan apakah bukti-bukti yang dikumpulkan dalam suatu proses uji kompetensi telah memenuhi unjuk kerja bagi suatu unit atau sekelompok unit kompetensi tertentu
    Dari penjelasan di atas berarti proses menentukan kompetensi siswa SMK, harus melalui uji kompetensi di tempat uji kompetensi yang telah ditentukan dengan materi uji kompetensi yang dilakukan oleh assesor kompetensi dengan ketidakberpihakan (berarti buka gurunya sendiri). Saat ini sudah banyak SMK mempunyai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP P1) dengan assesornya adalah guru dimasing-masing SMK tersebut. SMK belum melibatkan Industri terkait sebagai assesor yang obyektifitasnya lebih terjamin.
    Mencapai obyektifitas yang benar di dalam melakukan uji kompetensi masih kurang diperhatikan pada SMK yang mempunyai LSP P1, jika ini terus menerus dilakukan maka sertifikat kompetensi yang berlambang Garuda Pancasila akan tidak bernilai sesuai harkatnya karena terjadi keraguan bagi penerima kerja(Dunia Usaha-Dunia Industri).
    Pemerintah saat ini sudah bagus dalam mensukseskan program Revitalisasi SMK dimana salah satu poin penting pada revitalisasi tersebut adalah uji sertifikasi. Uji sertifikasi yang dilakukan untuk mengakomodasi lulusan SMK melalui dana yang bersumber dari APBN dan APBD telah dilakukan oleh pemerintah. Dana APBN melalui anggaran DIPA BNSP dan Dit PSMK, uji sertifikasi dilaksanakan. BNSP pada tahun 2018 melaksanakan program Program Sertifikasi Sektor (PSS) dan Dit PSMK melalui PSKK. Dana APBD melalui Disdikbud Provinsi Jawa Tengah melalui bantuan uji kompetensi 2018. Untuk Tahun 2019, BNSP melalui program PSKK 2019 melaksanakan uji kompetensi kepada siswa SMK kelas XII bagi SMK yang memiliki LSP P1 dan jejaringnya. Dit PSMK melalui bidang Lasjurin melaksanakan uji kompetensi bagi siswa kelas XII yang dilaksanakan mulai bulan Oktober – Nopember 2019.

    F. Simpulan
    1. Jenis uji kompetensi ada dua yaitu Uji Kompetensi Keahlian yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan Uji Sertifikasi Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
    2. Uji kompetensi sebaiknya dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, untuk lulusan SMK dilakukan oleh LSP P1
    3. Uji kompetensi mutlak dilaksanakan bagi lulusan SMK sehingga lulusannya memiliki sertifikat kompetensi

    G. Rekomendasi
    1. Uji kompetensi untuk SMK hanya melalui LSP P1/P3
    2. Asesor uji kompetensi bersikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan sehingga hasil uji kompetensi dapat dipertanggungjawabkan
    3. Sebaikya asesor uji kompetensi berasal dari LSP lain
    4. Perlunya penambahan LSP P1 di Indonesia

    Sumber :
    Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. Strategi Implementasi Revitalisasi SMK (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    https://eprints.uny.ac.id/8459/2/bab%201%20-%2008518241015.pdf
    https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/2720/uji-kompetensi-keahlian-tahun-pelajaran-2018201
    https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/lulusan-smk-punya-sertifikat-kompetensi-sesuai-kebutuhan-dunia-industri
    https://smkdp1jkt.sch.id/jumlah-lembaga-sertifikasi-profesi-pihak-pertama-lsp-p1-smk/
    https://www.kompasiana.com/sagustiono/5b122eb55e13735e5d0672f3/obyektifitas-guru-smk-belum-sepenuhnya-dilakukan-dalam-uji-kompetensi-siswa
    Humaini Usman dan Darmono. 2016. Pendidikan Kejuruan Masa Depan. Jakarta: Puskurbuk Kemendikbud
    Igar Umar Syah, Uum Sumirat, Purnawan. 2017. Pencapaian Kompetensi Siswa SMK dalam Praktik Bekerja dengan Mesin Bubut. Journal of Mechanical Engineering Education, Vol. 4, No. 1
    Pradika Noviandani, Purnawan, Wardaya. 2014. Analisis Hasil Kerja pada Uji Kompetensi Praktik Kejuruan Teknik Pemesinan Siswa SMK. Journal of Mechanical Engineering Education, Vol.1, No.2
    Yowanita Dwi Irwanti, Putu Sudira. 2014. Evaluasi Uji Kompetensi Siswa Keahlian Multimedia di SMK Se-Kota Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Vokasi. Vol 4 No 3

  10. 4. 0501519001

    REVITALISASI SMK

    A. Pendahuluan
    Eksistensi bangsa Indonesia akan lebih diperhitungkan di mata dunia apabila bangsa ini mampu memberikan sebuah perubahan besar. Perubahan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan yang sedang berlangsung di era Globalisasi yang sedang berlangsung ini menimbulkan banyak perubahan di segala bidang. Kebutuhan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks menuntut tenaga kerja sebagai sumber daya manusia harus mampu berkompetisi dengan bekal kompetensi yang profesional. Pendidikan diharap mampu melahirkan generasi bangsa yang berkarakter kuat, terampil, kreatif, inovatif, imajinatif, peka terhadap kearifan lokal dan technoprenership.
    Salah satu institusi sekolah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk mampu terjun langsung di dunia kerja setelah lulus adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Upaya peningkatan kualitas lulusan SMK telah dilakukan sejak berdirinya Sekolah Pertukangan pertama di Indonesia pada tahun 1853 yang berlokasi di Surabaya. Sekolah kejuruan di Indonesia telah berusia satu setengah abad hingga sekarang apabila sekolah tersebut dijadikan patokan. SMK dipersiapkan untuk mencetak tenaga terampil yang siap bekerja dengan berbagai kompetensi dan mampu mengikuti perkembangan IPTEK. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 15 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa SMK merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan potensi peserta didikagar memiliki akhlak mulia, pengetahuan dan wawasan kebangsaan yang luhur; serta mempunyai tujuan khusus yaitu menyiapkan peserta didik dengan pengetahuan, kompetensi, teknologi dan seni agar menjadi manusia produktif, maupun bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi.
    Kurang maksimalnya pencapaian tujuan pendidikan merupakan akibat dari sistem pendidikan yang tidak memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi, bakat dan minatnya. Akibatnya masih banyak lulusan SMK yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya, dan menyebabkan pengangguran. Beradasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada Agustus 2016, struktur pekerjaan di Indonesia berdasarkan lulusan atau tingkat pendidikan maka lulusan SMP menjadi penyumbang tenaga kerja tertinggi di Indonesia sebesar 60,24 persen, lulusan SMA/SMK sebesar 27,12 persen dan lulusan perguruan tinggi 12,24 persen.
    Mencermati data di atas tentang tenaga kerja Indonesia yang ditinjau berdasarkan lulusan, dapat dikatakan bahwa persentase tenaga kerja paling banyak adalah dari lulusan SMP kebawah, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak terampil, sehingga dapat dimaklumi bila produktivitas tenaga kerja Indonesia tertinggal dari Malaysia, Thailand, Filipina dan Cina (Bank Dunia 2014). Padahal berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akhir tahun 2015 akan menyebabkan peningkatan kebutuhan pekerja terampil serta menurunkan kebutuhan pekerja tidak terampil. MEA diharapkan akan menjadi pendorong bagi perekonomian yang padat keterampilan (skill intensive economies) karena banyak anggota ASEAN telah bergerak menuju produksi dan ekspor yang pengerjaan serta teknologinya membutuhkan keterampilan dan produktivitas yang tinggi.
    Minat masyarakat untuk menempuh pendididikan kejuruan tidak terlepas dari tingkat keterserapan lulusan SMK di pasar kerja. Perubahan di pasar kerja dapat diindikasikan oleh perubahan penyerapan tenaga kerja lulusan sistem pendidikan dan pelatihan. Persaingan lulusan SMK dalam pasar kerja untuk mendapat pekerjaan semakin ketat karena peningkatan jumlah lulusan tak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian mereka.
    Jika ditinjau dari segi lapangan kerja, cenderung ada perubahan struktur kesempatan kerja yang berjalan terus dan makin besar perubahannya dalam kurun waktu 15 tahun sampai dengan tahun 2015. Fokus pengembangan ekonomi bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Pada tahun 2015 terjadi penurunan drastis proporsi pekerja pada sektor pertanian, yaitu dari 45% pada tahun 2000 menjadi tinggal 33%. Perubahan tersebut diimbangi oleh peningkatan drastis proporsi pekerja pada sektor jasa dari 37% menjadi 45% pada kurun waktu yang sama. Sementara itu, proporsi pekerja pada sektor industri pengolahan meningkat secara lebih lambat dari 17% menjadi mendekati 22%.
    Selain perubahan struktur kesempatan kerja, adanya kesenjangan kompetensi juga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja Industri pengolahan dan jasa pada tahun 2000 – 2015 untuk kompetensi tertentu. Adanya kesenjangan kompetensi merupakan akibat langsung dari perencanaan pendidikan yang tidak berorentasi pada realitas yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan dilaksanakan sebagai bagian parsial, terpisah dari konstelasi masyarakat yang terus berubah. Pendidikan diposisikan sebagai mesin ilmu pengetahuan dan teknologi, cenderung lepas dari konteks kebutuhan masyarakat secara utuh. Ketidakseimbangan dalam bursa kerja menyebabkan menumpuknya lulusan program pendidikan pada tingkat tertentu, namun justru kekurangan pada segmen yang lainnya.
    Kesenjangan kompetensi antara kompetensi belajar di SMK dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja mendapatkan perhatian dari Pemerintah dalam bentuk perubahan kurikulum dengan cara penyelarasan kurikulum di sekolah dengan kebutuhan Dunia Usaha/Industri. Selain itu Pemerintah juga akan melakukan tata ulang program keahlian yang memang sudah tidak sesuai dengan program keahlian baru yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan Dunia Usaha/Industri saat ini.
    Pertumbuhan jumlah SMK harus diikuti oleh perkembangan kualitas lulusan SMK. Oleh karena itu, setiap peserta didik harus dididik untuk menjadi insan yang cerdas, unggul, terampil, kreatif, imajinatif, peka terhadap kearifan, dan technopreneurship supaya tidak menjadi beban masyarakat. Selain itu lulusan SMK harus mampu bersaing dengan lulusan dari negara lain dan harus dapat memberikan kontribusi terhadap daya saing bangsa, mengingat Indonesia harus mampu bersaing dengan negara – negara lain baik dalam produk, pelayanan, maupun dalam penyiapan sumber daya manusia.
    John F.Thompson salah satu pakar pendidikan kejuruan, dalam bukunya yang berjudul Foundations of Vocational education menyatakan bahwa pendidikan kejuruan menggerakkan pasar kerja dan berkontribusi pada kekuatan ekonomi suatu negara (1973: 93). Oleh karena itu, SMK harus mampu memberikan kontribusi terhadap daya saing bangsa. Terbitnya Inpres No.9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK tidak terlepas dari fenomena yang dipaparkan di atas.

    B. Tujuan
    1) Mewujudkan Link and Match sekolah dengan Dunia Usaha/Industri.
    2) Mengubah paradigma lulusan SMK agar sesuai kebutuhan DUDI
    3) Mengubah pembelajaran dari supply driven ke demand driven
    4) Menyiapkan lulusan SMK yang adaptable terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha.
    5) Mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan DUDI baik dari aspek teknologi, administratif, maupun kompetensi.

    C. Kondisi Nyata Lapangan
    Revitalisasi SMK sudah berjalan sejak tahun 2017, dimana ada lima area yang perlu direvitalisasi pada jenjang SMK. Kelima area revitalisasi tersebut adalah:
    1) Kurikulum
    2) Guru dan tenaga kependidikan
    3) Kerjasama dengan DUDI
    4) Sertifikasi dan akreditasi
    5) Sarana prasarana dan kelembagaan.
    Dari lima program revitalisasi kemudian dikembangkan menjadi sepuluh langkah revitalisasi SMK. Kesepuluh langkah tersebut adalah 1) Revitalisasi sumber daya manusia 2) Membangun SAS berbasis SIM 3) Link and match dengan industri 4) Kurikulum berbasis industri 5) Teaching factory 6) Penggunaan Media Video Tutorial dan Portofolio Berbasis Video e-Report Skill 7) Uji Sertifikasi Profesi 8) Pemenuhan sarana dan prasarana 9) Mengembangkan Kearifan Lokal 10) Peran SMK Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal.
    Langkah yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud dalam melakukan revitalisasi di bidang kurikulum sebagai berikut.
    1) Sinkronisasi kurikulum dengan DUDI yaitu dengan melakukan perubahan KIKD pada struktur kurikulum SMK yang lebih mengacu pada SKKNI.
    2) Menyusun kurikulum berbasis industry
    3) Menunjuk dan memberikan pendampingan kepada sekolah yang terpilih untuk menyelenggarakan pembelajaran model teaching factory dan technopark.
    4) Meluncurkan aplikasi e-Rapor yang bisa digunakan oleh SMK di seluruh Indonesia.
    Saat ini Kemendikbud terus memperkuat guru-guru SMK melalui berbagai program pelatihan, kursus singkat, dan magang industri baik di dalam maupun luar negeri, serta program sertifikasi keahlian ganda. Hal ini untuk mendorong revitalisasi vokasi secara keseluruhan dan dapat menghasilkan lulusan yang bisa bersaing di dunia kerja. Hingga akhir 2018, program Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang telah terlaksana yaitu Peningkatan Kompetensi Guru Kejuruan. Capaiannya adalah 1) Penyiapan Sistem Pendataan Calon Peserta Uji Kompetensi Keahlian (UKK); 2) Identifikasi/Pemetaan calon Guru Sasaran Uji Kompetensi Keahlian di 219 SMK revitalisasi; 3) Diklat Guru Produktif, pada 104 guru produktif Bidang Teknologi dan Rekayasa, Energi dan Pertambangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen, serta Seni dan Industri Kreatif.
    Untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang selaras dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan (link and match), maka Kemendikbud telah melakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan. Jika sebelumnya menggunakan pendekatan dari supply-driven, maka saat ini kurikulum telah disesuaikan menjadi demand-driven agar dunia usaha dan dunia industri (DUDI) semakin aktif terlibat dalam proses pendidikan kejuruan di SMK. Komitmen jangka panjang yang saling menguntungkan antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri juga terus diperkuat. Menurut Hamid Muhammad Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, sejak dilakukannya revitalisasi SMK itu, sudah ada 2700-an industri yang menjalin kerja sama dengan SMK. Dan itu kerja sama yang riil.
    Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kebekerjaan lulusan SMK, Kemendikbud mendorong peningkatan kapasitas SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1). Dirjen Dikdasmen menyampaikan bahwa berdasarkan data Direktorat Pembinaan SMK, saat ini terdapat 64 skema sertifikasi level 2 dan 3 yang digunakan oleh LSP-P1 SMK.
    Sampai dengan awal tahun 2019, Kemendikbud bersama BNSP telah menyiapkan skema sertifikasi kualifikasi level II dan III untuk digunakan di LSP-P1 SMK dan diharapkan dapat meningkatkan akses sertifikasi kepada para siswa SMK. Dan sejak tahun 2016, tercatat 184.816 siswa SMK telah memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sampai dengan awal tahun 2019, Kemendikbud bersama BNSP telah menyesuaikan 146 kompetensi keahlian pendidikan kejuruan di SMK. Dan sebanyak 1650 SMK telah melaksanakan sinkronisasi kurikulum.
    Revitalisasi sarana dan prasarana sudah dilakukan oleh kemendikbud berupa pengembangan dan bantuan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan industry. Lokasi atau bangunan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan peralatan praktik diberikan oleh pemerintah pusat. Bantuan peralatan diberikan kepada sekolah yang menjadi target revitalisasi. Semisal SMK dengan kompetensi keahlian TKRO mendapat bantuan dua unit mobil, peralatan uji (scan tools), alat uji emisi, balancing, tyre changer dan perbaikan alat maupun layout bengkel.
    Bantuan sarana dan prasarana juga ditunjang oleh bantuan dari pemerintah daeran provinsi berupa bantuan peralatan sesuai kebutuhan masing-masing kompetensi keahlian. Bahkan CSR perusahaan juga ikut membantu peralatan seperti yang dilakukan oleh Djarum Foundation.

    D. Kondisi Ideal
    Revitalisasi SMK akan berhasil manakala seluruh komponen atau langkah revitalisasi dapat terpenuhi. Komponen tersebut adalah sebagai berikut.
    1) Adanya sinkronisasi kurikulum dengan DUDI
    2) Adanya kurikulum berbasis industry
    3) Memiliki kurikulum berbasis Sistem Informasi Manajemen
    4) Memiliki media dan alat pembelajaran sesuai kebutuhan industry
    5) Pembelajaran berbasis IT
    6) Adanya kelas industry, teaching factory dan techno park
    7) Memiliki jumlah guru produktif yang memadai
    8) Memiliki guru yang kompeten sesuai kompetensi keahliannya
    9) Memiliki kerjasama dengan DUDI
    10) Memiliki LSP
    11) Mengadakan uji kompetensi untuk siswa
    12) Memiliki sarana dan prasarana yang sama dengan industry
    13) Memiliki Sistem Administrasi Sekolah berbasis SIM

    E. Analisis
    Revitalisasi akan efektif apabila dimulai dari peningkatan SDM berbasis pada Industri yang efektif dan efisien. Sistem administrasi sekolah yang berbasis sistem informasi manajemen, sehingga tercipta keterbukaan informasi dan saling keterkaitan antara lini kurikulum, lini kesiswaan, lini humas, lini administrasi, dan dunia industri. Dibentuk pula kelas – kelas industri dalam rangka mencapai Link and Match. Keterampilan yang dimiliki dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal melalui kerjasama dengan perguruan tinggi (Lembaga Riset) untuk menciptakan teknoterapan. Teknoterapan akan menghasilkan nilai tambah yang akan menumbuhkan technopreneurship. Technopreneurship dilakukan untuk mengurangi pengangguran bagi lulusan SMK dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan.
    Sumber daya manusia dalam bidang pendidikan seperti guru memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Pasalnya peningkatan peserta didik yang diperkirakan sebanyak 850 ribu sampai tahun 2020 harus diikuti dengan peningkatan kompetensi guru-gurunya. Peningkatan kompetensi guru berguna untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar yang efektif.Meningkatnya jumlah guru SMK tidak sebanding dengan meningkatnya kualitas guru yang kompeten dalam mengajar. Hanya 22% guru SMK yang berkualifikasi guru kelompok mata pelajaran bidang produktif (biasa disebut Guru Produktif). Guru Produktif adalah guru yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai dengan keahlian yang diajarkan, misalkan guru yang mengajar pengelasan harus mempunyai sertifikat yang menyatakan kompetensinya dalam bidang pengelasan. Mayoritas guru SMK berasal dari guru kelompok mata pelajaran bidang normatif dan adaptif (biasa juga disebut Guru Normatif dan Guru Adaptif).
    Untuk mencapai sumber daya manusia yang terampil, multifungsi dan mampu wirausaha seperti harapan kurikulum 2013, pemerintah melakukan upaya berupa langkah pertama memberdayakan otak kanan untuk mengoptimalkan otak kiri demi tercapainya perubahan mutakhir dalam dunia pendidikan guna membentuk manusia yang berkarakter kuat, terampil, kreatif, inovatif, intuitif dan peka terhadap kearifan lokal serta tumbuh technopreneurship. Kedua adalah perubahan kepala sekolah yang menjalankan fungsi sebagai motivator, inovator, organizing dan controlling. Langkah ketiga adalah perubahan guru yang menjalankan fungsi sebagai tenaga pendidik dan karyawan sebagai tenaga kependidikan, dan kelima yaitu perubahan pada sumber daya manusia peserta didik.
    Revitalisasi berikutnya adala Sistem Administrasi Sekolah ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah proses administrasi dan kegiatan KBM. Penggunaan sistem ini dapat mempermudah seluruh administrasi sekolah, dimulai dari administrasi keuangan, kurikulum, kesiswaan sampai dengan humas. Adanya pembagian dalam sistem membuat SAS benar-benar fleksibel. Kepala sekolah bisa memantau pemenuhan tugas akademik guru, berapa nilai ulangan yang sudah masuk setiap mata pelajaran, dan laporan-laporan lainnya. Jika guru sibuk karena memegang banyak kelas, maka sub bagian akademik dapat membantu guru untuk memasukkan nilai mereka. SAS berbasis SIM ini akan membawa manfaat baik untuk sekolah, peserta didik, orang tua wali murid, Dunia Usaha/Industri, dan Pemerintah. Contoh kegiatan ini adalah e-book, video tutorial, kurikulum berbasis web, e-rapor.
    Kerjasama dengan DUDI dapat dilaksanakan dengan beberapa cara antara lain prakerin, guru tamu, kunjungan industry, magang guru, validasi kurikulum, pembentukan kelas industri dan rekruitmen karyawan. Kurikulum SMK digunakan setelah dilaksanakan sinkronisasi kurikulum dengan DUDI. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi link and match, pendekatan demand driven, dan dual base program. Dalam pemebelajaran menggunakan system blok baik blok mingguan atau bulanan, dan diadakannya kegiatan language program seperti English day dan pembentukan karakter.
    Teaching factory merupakan suatu konsep pembelajaran pada tingkat yang sesungguhnya, sehingga penting perlu adanya penyelenggaraan pembelajaran ini. Beberapa alasan penting mengapa Teaching factory perlu diselenggarakan di sekolah antara lain: a) Meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik, b) Mendorong terciptanya budaya mutu di sekolah, c) Menciptakan budaya industri di sekolah, d) Wahana kreativitas daninovasi peserta didik dan guru, sarana pengembangan entrepreneurship di sekolah, e) Tempat magang dan penampungan lulusan yang belum mendapat pekerjaan di dunia industri atau dunia usaha.
    Pembelajaran melalui teaching factory ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan karakter dan etos kerja (disiplin, tanggung jawab, jujur, kerjasama, kepemimpinan) yang dibutuhkan Dunia Usaha/Industri, meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dari sekedar membekali kompetensi (competency based training) menuju ke pembelajaran yang membekali kemampuan memproduksi barang/jasa (production based training), sebagai wahana kreativitas pengembangan technopreneur, membangun budaya industri di sekolah, sebagai sumber keuntungan bagi sekolah melalui Unit Produksi Jurusan (UPJ) yang sekaligus sebagai unit praktik bagi peserta didik.
    Sertifikasi adalah suatu proses pengakuan keahlian dan kewenangan seorang dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjan tertentu, melalui sesuatu proses sistem pengujian keahlian yang mengacu kepada standar keahlian yang berlaku dan diakui oleh lapangan pekerjaan (Depdikbud:2007). Proses untuk mengikuti ujian sertifikasi profesi sudah diatur dalam pasal BNSP lewat Tempat Uji Kompetensi (TUK).
    Uji sertifikasi profesi dapat dilakukan lebih dari satu penguji pada satu bidang, sebagai contoh peserta didik mempunyai kemampun di bidang CNC, di sekolah peserta didik dapat melakukan ujian sertifikasi profesi untuk mendapatkan sertifikat P1, dengan penguji (asesor ) dari SMK lain, peserta didik dapat memperoleh sertifikat P2 dengan melakukan uji sertifikasi profesi dari pihak luar sekolah (BLK), sedangkan untuk mendapatkan sertifikat P3 peserta didik dapat melakukan uji sertifikasi profesi di Industri yang sudah menjadi mitra kerja SMK. Bagi SMK sertifikasi profesi berguna untuk membentengi diri dari persaingan pasar bebas.

    F. Simpulan
    1. Revitalisasi SMK sudah dijalankan oleh pemerintah dengan didukung oleh Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK
    2. Progres revitalisasi SMK berjalan cukup baik dengan dilakukannya revitalisasi kepada 350 SMK terpilih pada tahun 2017 dan program revitalisasi 5000 SMK sampai tahun 2024.
    3. Revitalisasi SMK berjalan cukup baik dengan sinergitas antara Kemendikbud, Kemenperin dan Kemenpar.
    4. Program revitalisasi yang sudah dijalankan oleh kemendikbud:
    a. Sinkronisasi kurikulum dengan DUDI
    b. Link and Match
    c. Teaching Factory, Kelas Industri dan Technopark
    d. Magang Guru
    e. Pembentukan LSP P1 dan Uji kompetensi siswa SMK
    f. Sistem infomasi manajemen

    G. Rekomendasi
    1. Pemilahan sekolah yang berpotensi untuk direvitalisasi agar percepatan revitalisasi dapat berjalan
    2. Anggaran revitalisasi diperbesar
    3. Jumlah sekolah sasaran revitalisasi diperbanyak
    4. Uji kompetensi dibiayai oleh Negara dan dimulai sejak skema awal
    5. Percepaatan pemenuhan sarana prasarana
    6. Magang guru di industry minimal 3 bulan dan dilaksanakan minimal 2 tahun sekali
    7. Penekanan kepada industry untuk menjadikan sekolah sebagai binaan

    Sumber :
    Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. Strategi Implementasi Revitalisasi SMK (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    Djojonegoro, Wardiman. 1998. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: Depdiknas
    https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/18040/pemerintah-fokus pendidikan -kejuruan-revitalisasi-smk-tunjukkan-dampak-positif/0/artikel_gpr
    https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/05/revitalisasi-smk-untuk-produktivitas-dan-daya-saing-bangsa
    https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/05/empat-fokus-revitalisasi-smk
    https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/08/15/kemendikbud-revitalisasi-350-smk-pada-2019-428836
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2008. Pengembangan Program Prakerin. Jakarta
    ———– . 2016. Peta Jalan Pengembangan SMK 2017-2019. Jakarta
    ————. 2016. Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Jakarta
    Republik Indonesia. 2016. Inpres No.9 tentang Revitalisasi SMK

  11. 5. 0501519001

    WIRAUSAHA LULUSAN SMK

    A. Pendahuluan
    Kewirausahaan berasal dari istilah entrepeneurship yang sebenarnya berasal dari kata entrepreneur yang artinya suatu kemampuan (ability) dalam berfikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Osborne & Gaebler (1992, dalam Suryana, 2003) mengatakan bahwa dalam perkembangan dunia dewasa ini dituntut pemerintah yang berjiwa kewirausahaan (Entrepreneurrial Governement). Dengan memiliki jiwa kewirausahaan maka birokrasi dan instansi akan memiliki inovasi, optimisme dan berlomba untuk menciptakan cara-cara baru yang lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel dan adaptif.
    Kemudian kewirausahaan dipersamakan dengan entrepreneurship atau wirausaha diartikan berbeda beda namun pada prinsipnya maksud dan ruang lingkupnya sama. Kewirausahaan berasal dari kata Wirausaha. Wirausaha berasal dari kata wira artinya berani, utama, mulia. Usaha berarti kegiatan bisnis komersil maupun non komersil. Jadi kewirausahaan diartikan secara harfiah sebagai hal-hal yang menyangkut keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis maupun non bisnis secara mandiri.
    Minimnya lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan angkatan kerja, menjadi penyebab utama tingginya angka pengangguran di Indonesia. Karenanya Pemerintah melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga setiap lulusan siap terjun ke dunia usaha dengan skil yang dimiliki. Hal tersebut juga sebagai jawaban atas banyaknya pengangguran elite, atau pengangguran yang memiliki ijazah formal setingkat perguruan tinggi. Namun kenyataannya mereka tidak disebabkan keilmuan mereka tidak sesuai kebutuhan pasar kerja (lapangan kerja).
    Karenanya, dalam berbagai literatur disebutkan, pendidikan SMK tidak hanya menekankan pada aspek kecerdasan konseptual atau kognitif semata, tetapi sekolah dituntut menanamkan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) kepada setiap siswanya. Dalam salah satu penelitian disebutkan, bahwa keberhasilan mahasiswa bukan semata-mata ditentukan kepandaian yang dipunyai, tetapi oleh faktor lain. Dimana tingkat kecerdasan hanya menyumbang sekitar 20 persen hingga 30 persen.
    Sementara jiwa kewirausahaan yang didukung kecerdasan sosial, justru menyumbang 80 persen keberhasilan siswa di kemudian hari. Karenanya materi kewirausahaan menjadi sebuah keharusan, bukan lagi sekedar pelengkap. Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menginternalisasikan bakat rekayasa dan peluang yang ada. Sehingga wirausahawan akan berani mengambil risiko, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan mampu menyiasati peluang secara tepat.
    Harus diakui bahwa penanaman jiwa kewirausahaan sangat efektif jika ditanamkan melalui bangku pendidikan. Dimana seorang anak sedang masa pertumbuhan kecerdasan, dan keterampilan. Sesuai dengan tujuannya, menanamkan konsep kewirausahaan harus dilakukan secara holistik atau melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimana pelajaran kewirausahaan seyogyanya diberikan dengan porsi lebih banyak dan dominan jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya yang berorientasi pada kecerdasan kognitif. Agar bisa lebih mengenai, maka sektor wirausaha yang diajarkan dan dikenalkan ke siswa SMK harus sesuai dengan kondisi kedaerahan.

    B. Tujuan
    1. Mengetahui program pemerintah dalam menciptakan wirausahawan muda

    C. Kondisi Nyata Lapangan
    Pada tahun 2018 Dit PSMK Kemendikbud memberikan bantuan kepada 184 SMK dalam program Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK. Dari program Bantuan Pengembangan Kewirausahaan SMK telah mampu melahirkan wirausahawan muda seperti Fadhila Aulia Pratiwi (SMKN 11 Bandung) dengan total omzet Rp 39 juta per semester bidang kuliner online, Dina Fitriana (SMK Al Hadi) Bandung total omzet Rp 23 juta per semester bidang fashion, Ahmad Mirzul Maulana (SMKN 8 Malang) dengan total omzet Rp 22 juta per semester bidang pembuatan website. Selain itu ada pula Muh. Chairudin Basyaroh (SMK Tunas Harapan Pati) total omzet Rp 11 juta per semester bidang bibit tanaman buah, dan Muh. Reza Domu (SMK Pariwisata Matland) total omzet Rp 25 juta per semester bidang cafe coffe barista.
    SMK Negeri 2 Tasikmalaya, adalah salah satu sekolah yang telah mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan pada siswanya. Kegiatan wirausaha yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut.
    1) Maxima Racing dengan produknya berupa knalpot modifikasi
    2) MT Production dengan produknya Robot Arm Robotic Smart Robot yaitu robot yang berbentuk tangan serta mampu mengambil barang-barang tertentu. Selain itu MT Production juga menghasilkan produk berupa running text, sensor kelembaban taman, kunci ganda sepeda motor, hama digital, speaker pipa, lampu hias dan tidur bermotif, rak bunga bersusun, roda-roda gigi mesin sampai produksi kuliner.
    Kemendikbud juga menelorkan program SMK Pencetak Wirausaha sejak Tahun 2017. Sekolah yang ditunjuk diminta untuk mengembangkan SPW di sekolah masing-masing, tapi semua murni dilakukan oleh sekolah, tanpa diberi bantuan apapun. Bagi sekolah yang sudah menghasilkan omzet Rp 5 juta ke atas, guru pembimbing diundang mengikuti kegiatan workshop mengenai kewirausahaan untuk dikembangkan di sekolah bersangkutan. Guru pembimbing diharapkan mampu menggerakkan SPW pada siswa mereka dengan mengangkat potensi yang ada disetiap jurusan keahlian. Pada tahun 2018 jumlah siswa yang mendapatkan dukungan program SPW sekitar 2000 orang.
    Contoh keberhasilan program SMK Pencetak Wirausaha adalah SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Belasan siswa sekolah ini berhasil menjadi wirausahaan muda dengan berbisnis di berbagai macam jenis usaha. Antara lain pengalaman kelas wirausaha yang saat ini berjalan adalah di bidang pengolahan sampah. Disamping para siswa ada yang berusaha di produk makanan, penjualan langsung, program dana jaminan dan penjualan online .
    Selain sekolah-sekolah tersebut di atas masih cukup banyak sekolah yang mampu menghasilkan siswa sebagai wirausaha muda seperti SMK Pariwisata Metland Cileungsi dengan produk kopi jalanan, susu double shake, susu kacang kedelai dan macaroni hokcay.
    Disamping pemerintah menggalakan program SPW, BUMN juga menyelenggarakan kegiatan yang membantu terciptanya wirausahaan muda seperti yang dilakukan oleh Bank BNI. Bank BNI menggelar kegiatan dengan Program “Aku Saudagar Muda”. Tujuan utama digelarnya “Aku Saudagar Muda” adalah menciptakan pengusaha-pengusaha muda sejak dini, dalam hal ini mengajak para siswa dari berbagai sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) di berbagai kota. Program ini didiadakan di Rumah Kreatif BUMN yang dikelola BNI di Tegal, Jawa Tengah pertengahan November 2018. Selain Bank BNI juga ada lembaga Seameo (The Southeast Asian Ministers of Education Organization) yang memberikan penghargaan kepada sekolah yang mampu mencetak wirausahawan muda.

    D. Kondisi Ideal
    Banyak sekali jurusan di SMK yang dapat dikembangkan kepada siswa agar mereka mau terjun dan menekuni bisnis sebagai seorang yang mampu bekerja dan menghasilkan uang dengan keahlian yang dimiliki secara mandiri. Meski demikian, untuk menuju ke sana sudah pasti perlu persiapan. Bagi sekolah yang memiliki program pendidikan Kewirausahaan harus pro aktif mendorong siswa siswi mereka agar mau terjun berwirausaha. Sekolah pasti memiliki potensi guru dibidang ini, syukur-syukur mereka pernah atau juga berprofesi sebagai entrepreneur disamping sebagai guru.
    Potensi yang dimiliki siswa SMK, bukan hanya menjadi incaran dunia usaha dan industri, karena lulusan SMK memiliki banyak jurusan dan para siswa mereka betul–betul menguasai jurusannya dan ahli dibidangnya, tapi mereka juga melirik potensi siswa SMK karena mereka diyakini memiliki potensi lain sebagai wirausaha.
    Hal ini sejalan dengan program pemerintah, yang dari waktu ke waktu terus berusaha menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki siswa SMK ini. Cara pandang dan berpikir siswa SMK sediikit demi sedikit juga harus diubah. Bahwa mereka setelah lulus tidak hanya harus fokus bekerja dibidang usaha dan industri sebagai tenaga kerja atau karyawan, atau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi saja. Tapi mereka juga memiliki peluang lain untuk menghasilkan uang, yaitu dengan cara berwirausaha.
    Tugas pemerintah, disamping terus mengembangkan jiwa kewirausahaan dikalangan siswa SMK, secara otomatis juga akan mendorong pihak-pihak lainnya untuk ikut mewujudkan program tersebut. Pihak lain yang harus diajak bekerjasama mengembangkan potensi wirausaha siswa SMK adalah BUMN, BUMD, perusahaan-perusahaan nasional yang tertarik dengan potensi tersebut.
    Idealnya proses pemncetakan wirausaha muda lulusan SMK butuh komitmen bersama anatara pemerintah, sekolah dan dunia industry. Pemerintah dengan program-program yang mendukung disertai regulasi yang mampu menciptakan wirausaha muda. Sekolah mampu memberikan ilmu dan motivasi kepada siswanya agar merasa percaya diri untuk menciptakan usaha dan lapangan pekerjaan. Dunia industry melalui program CSR-nya membantu pemerintah dan sekolah untuk melatih calon wirausaha muda dengan pelatihan dan dana agar mereka bisa langsung terjun ke dunia usaha.

    E. Analisis
    Dalam Undang – Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, SMK merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 dikatakan bahwa pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yan mengutamakan pengembangan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu.
    Dalam Undang-undang No.20 tahun 2003, SMK memiliki tujuan khusus yaitu (a) menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya; (b) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya; (c) membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (d) membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa SMK adalah suatu pendidikan yang mempersiapkan siswa-siswinya untuk siap terjun dalam dunia kerja sesuai bidang yang dipelajarinya. Didirikannya SMK bertujuan untuk mempersiapkan lulusan SMK untuk bekerja sesuai keahliannya dan mengembangkan keprofesionalitasan. SMK juga bertujuan untuk menciptakan lulusan yang mampu berdaya saing dan wirausahawan yang produktif, adaptif dan kreatif.
    Kewirausahaan berasal dari istilah entrepeneurship yang sebenarnya berasal dari kata entrepreneur yang artinya suatu kemampuan (ability) dalam berfikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Osborne & Gaebler (1992, dalam Suryana, 2003) mengatakan bahwa dalam perkembangan dunia dewasa ini dituntut pemerintah yang berjiwa kewirausahaan (Entrepreneurrial Governement). Dengan memiliki jiwa kewirausahaan maka birokrasi dan instansi akan memiliki inovasi, optimisme dan berlomba untuk menciptakan cara-cara baru yang lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel dan adaptif.
    Kemudian kewirausahaan dipersamakan dengan entrepreneurship atau wirausaha diartikan berbeda beda namun pada prinsipnya maksud dan ruang lingkupnya sama. Kewirausahaan berasal dari kata Wirausaha. Wirausaha berasal dari kata wira artinya berani, utama, mulia. Usaha berarti kegiatan bisnis komersil maupun non komersil. Jadi kewirausahaan diartikan secara harfiah sebagai hal-hal yang menyangkut keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis maupun non bisnis secara mandiri.
    Kewirausahaan merupakan sikap, jiwa, semangat mulia pada diri seseorang yang inovatif, kreatif, berupaya untuk kemajuan pribadi dan masyarakat. Jadi alangkah baiknya kalau kewirausahaan itu ada pada setiap orang (guru, pegawai, pegawai pemerintah, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga dll) tidak hanya terbatas pada pengusaha saja.
    Pendidikan sekolah dewasa ini dituntut tidak hanya mampu menghasilkan lulusan semata, pendidikan juga harus memiliki orientasi yang jelas kearah mana lulusan akan berkontribusi dimasyarakat. Pendidikan tingkat menengah, khususnya SMK memiliki karakter yang unik dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja. Sesunguhnya potensi lulusan SMK bukan hanya siap kerja, namun memiliki peluang besar ikut mengembangkan ekonomi melalui kewirausahaan. Siswa SMK yang sedang menempuh pendidikan harus dipersiapkan tidak hanya untuk mengisi peluang kerja sebagai pekerja pada dunia usaha dan industri, akan tetapi juga upaya pendidikan yang memberikan lulusan SMK memiliki jiwa dan perilaku atau karakteristik kewirausahaan.
    Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional sejak awal tahun 2005 mulai mengembangkan kembali peran SMK dan lulusan SMK untuk siap kerja dan siap menjadi wirausaha. Kebijakan ini sudah barang tentu perlu disambut dengan baik, terutama ditengah ketidakseimbangan antara lapangan kerja, pencari kerja dan pencari kerja yang berkualitas. Namun demikian sudah barang tentu setiap kebijakan tidak semuanya efektif dan langsung sinergi dengan lembaga pendidikan (SMK) itu sendiri, terutama dalam aspek-aspek pembelajaran yang relevan bagi sekolah. Cukup disadari bahwa saat ini SMK di Indonesia memiliki berbagai macam pembelajaran yang bertujuan agar menghasilkann lulusan siap kerja dan wirausaha.
    Lulusan yang siap kerja dan siap berwirausaha merupakan tantangan pendidikan di sekolah kejuruan, hal ini tidak lepas dari rendahnya tingkat pasar tenaga kerja jika dibandingkan dengan angkatan kerja. Oleh sebab itu kewirausahaan diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketidak seimbangan suply and demand dalam bidang ketenaga kerjaan di Indonesia. Namun demikian sudah barang tentu dengan model pembelajaran yang sama akan menghasilkan lulusan SMK yang lulus dan memiliki minat untuk berwirausaha.
    Menurut Drucker,1985(dalam Suryana, 2003) dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship mengemukakan perkembangan teori kewirausahaan menjadi tiga tahapan : a) Teori yang mengutamakan peluang usaha. teori ini disebut teori ekonomi, yaitu wirausaha akan muncul dan berkembang apabila ada peluang ekonomi; b) Teori yang mengutamakan tanggapan orang terhadap peluang, yakni, teori Sosiologi, yang mencoba menerangkan mengapa beberapa kelompok social menunjukkan tanggapan yang berbeda terhadap peluang usaha dan teori Psikologi yang mencoba menjawab karakateristik perorangan yang membedakan wirausaha dan bukan wirausaha serta karakteristik perorangan yang membedakan wirausaha berhasil dan tidak berhasil dan c) Teori yang mengutamakan hubungan antara perilaku wirausaha dengan hasilnya. Disebut dengan teori perilaku, yaitu yang mencoba memahami pola perilaku wirausaha. Kewirausahaan dapat dipelajari dan dikuasai, karena kewirausahaan bisa merupakan pilihan kerja, pilihan karir.
    Dari ketiga teori diatas, mitos/kepercayaan bahwa “orang Indonesia itu tidak dapat menjadi wirausaha dan tidak dapat menjadi manajer” dapat diruntuhkan, karena semua kegiatan dapat dipelajari, dilatihkan, dan dapat dikuasai. Ciri-ciri seorang wirausaha meliputi : memiliki rasa percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan lingkungannya, berperilaku pemimpin, memiliki inisiatif, berperilaku kreatif dan inovatif, mampu bekerja keras, berpandangan luas dan memiliki visi ke depan, berani mengambil risiko yang diperhitungkan, dan tanggap terhadap saran dan kritik.
    Ciri tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai kemampuan seperti dalam memilih jenis usaha, mengelola produksi, mengembangkan pemasaran, meningkatkan pengelolaan keuangan dan permodalan, mengorganisasikan dan mengelola kelompok usaha, dan mengembangkan jalinan kemitraan usaha.
    Menurut Joko Sutrisno (2003) pendidikan yang berwawasan kewirausahaan, adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup (life skill) pada peserta didiknya melalui kurikulum yang terintegrasi yang dikembangkan di sekolah.
    Untuk menanamkan wirausaha disekolah maka peran dan keaktifan guru dalam mengajar harus menarik, misalnya pembawaan yang ramah dan murah senyum, lucu, mendatangkan wirausahawan untuk memberikan ceramah tentang keberhasilan dan kegagalannya sehingga akhirnyabisa berhasil. Selain itu peran aktif para siswa juga dituntut karena sasaran pengajaran ini adalah keberhasilan siswa bukan keberhasilan guru.
    Faktor-faktor yang berperan dalam membuka dan menerapkan minat untuk berwirausaha disekolah sebagai berikut.
    a. Aspek kepribadian para siswa sendiri.
    b. Hubungan dengan teman-teman disekolah.
    c. Hubungan dengan orang tua dan famili.
    d. Hubungan dengan lingkungannya.
    Faktor-faktor pemicu dan dorongan agar siswa mau berusaha adalah sebagai berikut.
    a. Adanya praktek kecil-kecilan dalam bisnis dengan temannya,
    b. Adanya tim bisnis disekolah yang dapat diajak bekerjasama dalam berwirausaha,
    c. Adanya dorongan dari orang tua, familinya untuk berwirausaha
    d. Adanya pengalaman dalam berwirausaha sebelum mereka masuk sekolah
    Faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa kewirausahaan yang dimiliki seseorang selain dari faktor internal, seperti bakat atau sifat yang dibawa sejak lahir (faktor keturunan) mungkin pula karena dibentuk oleh faktor yang berada di sekitarnya. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi jiwa kewirausahaan, di antaranya adalah pendidikan dan lingkungan sekitar.
    Pendidikan kewirausahaan memang telah diberikan di SMK, namun secara prakteknya, pendidikan kewirausahaan dirasa kurang. Pendidikan kewirausahaan yang diberikan perlu diimbangi dengan praktek nyata, sehingga para siswa SMK pun tidak hanya tinggi pengetahuan kewirausahaannya, namun juga sikap dan perilaku kewirausahaannya juga tinggi. Bahkan teori-teori kewirausahaan yang didapat selama pendidikan di SMK dapat diterapkan langsung dalam praktek nyata di sekolah dengan mendirikan usaha secara madiri maupun kelompok di sekolah. Para siswa SMK perlu belajar mengenai praktek manajemen usaha secara langsung, seperti bagaimana menjalankan sebuah usaha, memahami konsep konsumen dan menghadapi persaingan. Dengan dibekali hal tersebut maka diharapkan lulusan SMK bisa lebih percaya diri dalam berwirausaha (Entrepreneurship in Vocational Education and Training, 2009).
    Pembelajaran Kewirausahaan di SMK pada Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai Tahun 2013 secara bertahap memberikan porsi 2 jam pelajaran setiap minggunya sejak kelas X sampai kelas XII dengan nama pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 130/D/KEP/KR/2017, terjadi perubahan struktur kurikulum dimana salah satu yang berubah adalah struktur kurikulum pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Perubahan tersebut adalah terjadinya perubahan nama mata pelajaran menjadi Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan jumlah jam 5 jam pelajaran per minggu untuk kelas XI dan XII. Struktur ini kembali berubah pada tahun 2018 dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018 dengan penambahan jumlah jam pelajaran menjadi 7 jam pelajaran pada kelas XI dan 8 jam pelajaran pada kelas XII.

    F. Simpulan
    1) Pemerintah sudah serius dalam melakukan kegiatan mencetak wirausahawan muda dengan program Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan SMK dan Sekolah Pencetak Wirausaha.
    2) Banyak sekolah yang sudah mampu mencetak wirausaha muda
    3) BUMN dan Industri ikut bersinergi dalam mencetak calon wirausaha

    G. Rekomendasi
    1) Perlu penambahan program percepatan calon wirausahawan muda
    2) Perlu pemberian stimulus kepada calon wirausahawan yang berhasil membuat ide atau gagasan
    3) Perlu penekanan kepada dunia industry terlibat aktif dalam mencetak calon wirausahawan

    Sumber :
    Brigitta Putri Atika Tyagita, Kristiana Hesti Padmini. 2016. Edupreneur dalam Meningkatkan Mutu Lulusan SMK. UKSW: FIPK
    Direktorat Pembinaan SMK. 2018. Raih Mimpimu di SMK. Kemendikbud: Edisi ke-4
    Entrepreneurship in Vocational Education adn Training. 2009. European Commison; Final report of the Expert Group.
    http://psmk.kemdikbud.go.id/konten/3056/saatnya-menyiapkan-lulusan-smk-siap-berwirausaha
    https://edukasi.kompas.com/read/2018/09/17/21413501/lulusan-smk-jadi-pengusaha-bisa
    Muladi Wibowo. 2011. Pembelajaran Kewirausahaan dan Minat Wirausaha Lulusan SMK. Ekplanasi Volume 6 Nomor 2 Edisi September 2011
    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
    Suryana. 2003. Kewirausahaan, Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses. Bandung: Salemba Empat
    Suryana, 2004. Memahami Karakteristik Kewirausahaan, Modul, Jakarta: Depdiknas
    UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional

  12. 0501519009
    No. 3
    Judul : Uji Kompetensi Siswa SMK
    Pendahuluan :
    Kompetensi lulusan SMK tidak hanya dapat diterapkan dalam dunia kerja, tetapi dapat ditunjukkan dan diuji. Pengujian kompetensi siswa SMK biasanya di-lakukan pada setiap level pada proses pembelajaran berlangsung, dan secara keseluruhan dilakukan pada akhir masa pendidikan di sekolah melalui kegiatan yang dinamakan UJI Kompetensi Keahlian (UKK), yang pelaksanaannya ada di bawah pengendalian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), baik soal, kriteria penilaian, maupun standar penguji. Penilaian UKK tidak hanya melibatkan penguji intern yakni guru keahlian/produktif, tetapi melibatkan penguji eksternal yang berasal dari industri, LSP, atau akademisi yang telah memenuhi persyaratan sebagai penguji
    Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan salah satu asesmen penting untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar di SMK. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tinggi rendahnya hasil pencapaian UKK banyak dipengaruhi faktor dari dalam dan faktor dari luar diri siswa. Faktor dari dalam berupa kecerdasan, perhatian, bakat, minat dan motivasi sedangkan faktor dari luar berupa lingkungan belajar, sarana prasarana belajar, media pembelajaran serta kegiatan yang ada di sekolah.

    Tujuan:
    Menurut Joko Sutrisno yang dimuat pada panduan uji kompetensi dari DP SMK (2012) tujuan dilaksanakan uji kompetensi adalah sebagai indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan, sedangkan bagi stakeholder uji kompetensi dijadikan informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja. Siswa dikatakan lulus uji kompetensi jika sudah melaksanakan uji kompetensi keahlian meliputi uji kompetensi praktik dan uji kompetensi teori. Uji kompetensi teori digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman siswa, sedangkan uji kompetensi praktik berfungsi untuk mengukur kemampuan siswa (DP SMK, 2012). Persentase skor uji kompetensi praktik adalah 70% dan uji kompetensi teori sebesar 30%.

    Kondisi nyata lapangan:
    1. Pada beberapa sekolah dalam pelaksanaan uji kompetensi kurang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Contoh: jurusan TKBB yang seharusnya uji kompetensinya adalah praktik batu, dialihkan menjadi gambar autocad.
    2. Uji kompetensi tetap dilakukan di sekolah yang sarana dan prasaranya kurang memadahi sehingga hasilnya kurang baik.
    3. Penguji internal yang berasal dari guru bidang produktif belum semuanya memiliki sertifikat dan latar belakang pendidikan S1, sehingga dalam hal ini pertimbangan pemerataan kesempatan menjadi penguji bagi guru-guru produktif yang telah memiliki masa kerja minimal 3 tahun diterapkan oleh SMK.
    4. Penguji eksternal pada pelaksanaan UKK di SMK lebih banyak memprioritaskan pada penguji dari dunia usaha/industri (DU/DI) yang telah menjalin kerjasama (sebagai mitra) dengan sekolah, khususnya industri tempat siswa melaksanakan prakerin, tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan atau sertifikat sebagai penguji yang dimilikinya. Sekolah lebih suka memilih penguji dari unsur industri dibanding-kan penguji dari lembaga pelatihan/pendidikan non formal (PNF) yang telah memiliki sertifikat penguji.

    Kondisi ideal
    1. Soal yang diujikan dalam UKK harus sesuai dengan kompetensi keahlian nya.
    2. Sekolah yang tidak dapat memenuhi persyaratan melaksanakan uji kompetensi dapat bekerjasama dengan pihak industri atau ikut bergambung dengan sekolah lain yang sudah memenuhi persyaratan melangsungkan uji kompetensi. Verifikasi peralatan juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan uji kompetensi praktik, karena tanpa didukung peralatan yang layak pelaksanaan uji kompetensi tidak akan berjalan dengan baik.
    3. Berdasarkan BSNP tentang persyaratan penguji, penguji UKK di SMK terdiri dari penguji internal dan penguji eksternal. Persyaratan penguji internal adalah: (1) Memiliki sertifikat kompetensi di bidang keahlian yang sesuai, (2) Minimal pendidikan formal, dan (3) Pengalaman mengajar minimal 3 tahun.
    4. Sedangkan persyaratan sebagai penguji eksternal adalah: (1) Memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji dari LSP, (2) Minimal Lulusan D3, dan (3) Telah bekerja di bidang busana minimal 2 tahun.

    Analisis:
    Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK saat ini masih masih terdapat beberapa kesenjangan antara kondisi real dan kondisi idealnya. Tempat pelaksanaan uji kompetensi dapat dilaksanakan di sekolah, industri maupun di institusi pasangan yang dinyatakan layak oleh pemerintah daerah sesuai dengan panduan dari DP SMK. Sekolah yang tidak dapat memenuhi persyaratan melaksanakan uji kompetensi dapat bekerjasama dengan pihak industri atau ikut bergabung dengan sekolah lain yang sudah memenuhi persyaratan melangsungkan uji kompetensi. Selain verifikasi tempat pelaksanaan uji kompetensi, penyelenggara uji kompetensi juga harus melakukan verifikasi peralatan, standarisasi penguji, baik penguji internal maupun penguji eksternal dan perhitungan rincian biaya uji kompetensi. Verifikasi peralatan juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan uji kompetensi praktik, karena tanpa didukung peralatan yang layak pelaksanaan uji kompetensi tidak akan berjalan dengan baik.
    Tidak semua sekolah dapat menyediakan peralatan sesuai standar industri dan untuk sekadar meminjam peralatan dari industri sekolah keberatan dari segi biaya. Masalah lain dalam persiapan pelaksanaan uji kompetensi yaitu pada standarisasi penguji, baik penguji internal maupun penguji eksternal. Idealnya, pengujian kompetensi dilakukan mereka yang berasal dari dunia industri agar didapatkan pelaksanaan ujian yang mewakili kebutuhan dari dunia industri itu sendiri.
    sulit menemukan penguji dari industri karena jumlah yang terbatas, sehingga uji kompetensi melibatkan guru program produktif yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Mengingat tidak semua sekolah menengah kejuruan mempunyai guru yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi, akhirnya guru yang belum mendapatkan sertifikat kompetensi tetap dijadikan penguji. Masalah lain yang muncul dalam mempersiapkan pelaksanaan uji kompetensi yaitu masalah biaya uji kompetensi.

    Kesimpulan :
    Tiap sekolah memiliki kondisi dan lingkungan yang berbeda. Peran dan keterlibatan dunia usaha dan industri dalam pengembangan kurikulum juga belum diwujudkan secara optimal. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan UKK ternyata belum standar, dan bahkan ada beberapa perlengkapan yang harus dibawa oleh peserta uji kompetensi. Standar penilaian kompetensi peserta UKK masih banyak dipengaruhi oleh cara pandang dan latar belakang penguji internal maupun eksternal, antara lain latar belakang pendidikan, keterampilan, maupun wawasan yang dimiliki penguji.
    Rekomendasi :
    UKK yang berhasil harus didasari dengan kerjasama yang baik anatara siswa, pihak SMK, industri dan pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan.

    Referensi:
    Sintawati, Esin. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Tata Busana Di Smk: Antara Kenyataan Dan Harapan
    Santiyadnya, Nyoman. Implementasi Uji Kompetensi Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lulusan Smk Negeri Bidang Teknologi Di Provinsi Bali
    Ruliawan. 2016. Hubungan Sarana Prasarana Dan Minat Praktik Dengan Hasil Uji Kompetensi Keahlian Siswa Jurusan Titl Smk Negeri 5 Surabaya. Vol 05 (03)
    Anugrah, A.P.A. 2015. Hubungan Sarana Prasarana Dan Minat Praktik Dengan Hasil Uji Kompetensi Keahlian Siswa Jurusan Tav Smk YPM 4 Taman. Vol 04 (02)
    Jayanti, R.D & Sudarwanto, Tri. Pengaruh Pelaksanaan Praktek Kerja Industri ( Prakerin ) Terhadap Hasil Uji Kompetensi Keahlian Siswa Kelas Xii Tn Smk Negeri 2 Nganjuk
    Irwanti, Y.D. 2014. Evaluasi Uji Kompetensi Siswa Keahlian Multimedia Di Smk Se-Kota Yogyakarta. Vol 4 (3)

    • No. 3
      Judul : Uji Kompetensi Siswa SMK
      Pendahuluan :
      Kompetensi lulusan SMK tidak hanya dapat diterapkan dalam dunia kerja, tetapi dapat ditunjukkan dan diuji. Pengujian kompetensi siswa SMK biasanya di-lakukan pada setiap level pada proses pembelajaran berlangsung, dan secara keseluruhan dilakukan pada akhir masa pendidikan di sekolah melalui kegiatan yang dinamakan UJI Kompetensi Keahlian (UKK), yang pelaksanaannya ada di bawah pengendalian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), baik soal, kriteria penilaian, maupun standar penguji. Penilaian UKK tidak hanya melibatkan penguji intern yakni guru keahlian/produktif, tetapi melibatkan penguji eksternal yang berasal dari industri, LSP, atau akademisi yang telah memenuhi persyaratan sebagai penguji
      Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan salah satu asesmen penting untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar di SMK. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tinggi rendahnya hasil pencapaian UKK banyak dipengaruhi faktor dari dalam dan faktor dari luar diri siswa. Faktor dari dalam berupa kecerdasan, perhatian, bakat, minat dan motivasi sedangkan faktor dari luar berupa lingkungan belajar, sarana prasarana belajar, media pembelajaran serta kegiatan yang ada di sekolah.

      Tujuan:
      Menurut Joko Sutrisno yang dimuat pada panduan uji kompetensi dari DP SMK (2012) tujuan dilaksanakan uji kompetensi adalah sebagai indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan, sedangkan bagi stakeholder uji kompetensi dijadikan informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja. Siswa dikatakan lulus uji kompetensi jika sudah melaksanakan uji kompetensi keahlian meliputi uji kompetensi praktik dan uji kompetensi teori. Uji kompetensi teori digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman siswa, sedangkan uji kompetensi praktik berfungsi untuk mengukur kemampuan siswa (DP SMK, 2012). Persentase skor uji kompetensi praktik adalah 70% dan uji kompetensi teori sebesar 30%.

      Kondisi nyata lapangan:
      1. Pada beberapa sekolah dalam pelaksanaan uji kompetensi kurang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Contoh: jurusan TKBB yang seharusnya uji kompetensinya adalah praktik batu, dialihkan menjadi gambar autocad.
      2. Uji kompetensi tetap dilakukan di sekolah yang sarana dan prasaranya kurang memadahi sehingga hasilnya kurang baik.
      3. Penguji internal yang berasal dari guru bidang produktif belum semuanya memiliki sertifikat dan latar belakang pendidikan S1, sehingga dalam hal ini pertimbangan pemerataan kesempatan menjadi penguji bagi guru-guru produktif yang telah memiliki masa kerja minimal 3 tahun diterapkan oleh SMK.
      4. Penguji eksternal pada pelaksanaan UKK di SMK lebih banyak memprioritaskan pada penguji dari dunia usaha/industri (DU/DI) yang telah menjalin kerjasama (sebagai mitra) dengan sekolah, khususnya industri tempat siswa melaksanakan prakerin, tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan atau sertifikat sebagai penguji yang dimilikinya. Sekolah lebih suka memilih penguji dari unsur industri dibanding-kan penguji dari lembaga pelatihan/pendidikan non formal (PNF) yang telah memiliki sertifikat penguji.

      Kondisi ideal
      1. Soal yang diujikan dalam UKK harus sesuai dengan kompetensi keahlian nya.
      2. Sekolah yang tidak dapat memenuhi persyaratan melaksanakan uji kompetensi dapat bekerjasama dengan pihak industri atau ikut bergambung dengan sekolah lain yang sudah memenuhi persyaratan melangsungkan uji kompetensi. Verifikasi peralatan juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan uji kompetensi praktik, karena tanpa didukung peralatan yang layak pelaksanaan uji kompetensi tidak akan berjalan dengan baik.
      3. Berdasarkan BSNP tentang persyaratan penguji, penguji UKK di SMK terdiri dari penguji internal dan penguji eksternal. Persyaratan penguji internal adalah: (1) Memiliki sertifikat kompetensi di bidang keahlian yang sesuai, (2) Minimal pendidikan formal, dan (3) Pengalaman mengajar minimal 3 tahun.
      4. Sedangkan persyaratan sebagai penguji eksternal adalah: (1) Memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji dari LSP, (2) Minimal Lulusan D3, dan (3) Telah bekerja di bidang busana minimal 2 tahun.

      Analisis:
      Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK saat ini masih masih terdapat beberapa kesenjangan antara kondisi real dan kondisi idealnya. Tempat pelaksanaan uji kompetensi dapat dilaksanakan di sekolah, industri maupun di institusi pasangan yang dinyatakan layak oleh pemerintah daerah sesuai dengan panduan dari DP SMK. Sekolah yang tidak dapat memenuhi persyaratan melaksanakan uji kompetensi dapat bekerjasama dengan pihak industri atau ikut bergabung dengan sekolah lain yang sudah memenuhi persyaratan melangsungkan uji kompetensi. Selain verifikasi tempat pelaksanaan uji kompetensi, penyelenggara uji kompetensi juga harus melakukan verifikasi peralatan, standarisasi penguji, baik penguji internal maupun penguji eksternal dan perhitungan rincian biaya uji kompetensi. Verifikasi peralatan juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan uji kompetensi praktik, karena tanpa didukung peralatan yang layak pelaksanaan uji kompetensi tidak akan berjalan dengan baik.
      Tidak semua sekolah dapat menyediakan peralatan sesuai standar industri dan untuk sekadar meminjam peralatan dari industri sekolah keberatan dari segi biaya. Masalah lain dalam persiapan pelaksanaan uji kompetensi yaitu pada standarisasi penguji, baik penguji internal maupun penguji eksternal. Idealnya, pengujian kompetensi dilakukan mereka yang berasal dari dunia industri agar didapatkan pelaksanaan ujian yang mewakili kebutuhan dari dunia industri itu sendiri.
      sulit menemukan penguji dari industri karena jumlah yang terbatas, sehingga uji kompetensi melibatkan guru program produktif yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Mengingat tidak semua sekolah menengah kejuruan mempunyai guru yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi, akhirnya guru yang belum mendapatkan sertifikat kompetensi tetap dijadikan penguji. Masalah lain yang muncul dalam mempersiapkan pelaksanaan uji kompetensi yaitu masalah biaya uji kompetensi.

      Kesimpulan :
      Tiap sekolah memiliki kondisi dan lingkungan yang berbeda. Peran dan keterlibatan dunia usaha dan industri dalam pengembangan kurikulum juga belum diwujudkan secara optimal. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan UKK ternyata belum standar, dan bahkan ada beberapa perlengkapan yang harus dibawa oleh peserta uji kompetensi. Standar penilaian kompetensi peserta UKK masih banyak dipengaruhi oleh cara pandang dan latar belakang penguji internal maupun eksternal, antara lain latar belakang pendidikan, keterampilan, maupun wawasan yang dimiliki penguji.
      Rekomendasi :
      UKK yang berhasil harus didasari dengan kerjasama yang baik anatara siswa, pihak SMK, industri dan pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan.

      Referensi:
      Sintawati, Esin. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Tata Busana Di Smk: Antara Kenyataan Dan Harapan
      Santiyadnya, Nyoman. Implementasi Uji Kompetensi Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lulusan Smk Negeri Bidang Teknologi Di Provinsi Bali
      Ruliawan. 2016. Hubungan Sarana Prasarana Dan Minat Praktik Dengan Hasil Uji Kompetensi Keahlian Siswa Jurusan Titl Smk Negeri 5 Surabaya. Vol 05 (03)
      Anugrah, A.P.A. 2015. Hubungan Sarana Prasarana Dan Minat Praktik Dengan Hasil Uji Kompetensi Keahlian Siswa Jurusan Tav Smk YPM 4 Taman. Vol 04 (02)
      Jayanti, R.D & Sudarwanto, Tri. Pengaruh Pelaksanaan Praktek Kerja Industri ( Prakerin ) Terhadap Hasil Uji Kompetensi Keahlian Siswa Kelas Xii Tn Smk Negeri 2 Nganjuk
      Irwanti, Y.D. 2014. Evaluasi Uji Kompetensi Siswa Keahlian Multimedia Di Smk Se-Kota Yogyakarta. Vol 4 (3)
      https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/2720/uji-kompetensi-keahlian-tahun-pelajaran-20182019
      https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/02/13/48743/ukk-sebagai-media-untuk-menguji-kompetensi-siswa

  13. 0501519009
    No 1.
    Judul : SMK penyumbang pengangguran terbesar
    Pendahuluan :
    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah pengangguran di Indonesia hingga Februari 2019 sebanyak 6,82 juta orang. Jumlah ini menurun 50 ribu orang dari posisi Februari 2018 yang sebanyak 6,87 juta orang.
    Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, jumlah pengangguran terbanyak masih berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di antara tingkat pendidikan lainnya. Sedangkan yang terendah dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada jenjang pendidikan SMK sebesar 8,63%. Adapun tingkat pengangguran dari penduduk berpendidikan SD ke bawah sebesar 2,56%. Karena ketika pendidikan SD ke bawah ini mencari pekerjaan tidak pilih-pilih sama sekali. Di sisi lain, tingkat pengangguran lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebesar 5,18%, kemudian lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,19%. Lalu tingkat pengangguran dari lulusan pendidikan Diploma I/II/III sebesar 7,92%. Sedangkan dari lulusan universitas tingkat penganggurannya 6,31%.
    Tujuan: Untuk mengetahui kondisi nyata dilapangan berdasarkan isu bahwa pengangguran terbesar adalah SMK
    Kondisi Nyata Lapangan : Prospek SMK menurut Renstra Dit PSMK 2015-2019 masih sangat memprihatikan karena masih banyak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang menganggur, padahal SMK mempunyai banyak peluang untuk menciptakan tenaga kerja yang ahli pada bidangnya dibandingkan dengan Sekolah Menengah Atas tetapi pada kenyataannya masih saja lebih banyak lulusan SMA yang bekerja dibandingkan dengan lulusan SMK.
    Kondisi Ideal : SMK adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidangnya masing-masing, karena SMK mempunyai banyak peluang untuk menciptakan tenaga kerja yang ahli pada bidangnya dibandingkan dengan Sekolah Menengah Atas SMK memiliki potensi untuk bekerja sesuai kebutuhan, SMK memiliki lima elemen kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kepentingan seperti kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan profesional, kebutuhan generasi masa depan dan ilmu pengetahuan. Tujuan dari dibentuknya pendidikan kejuruan ini adalah untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja dan mampu bersaing dalam proses pekerjaannya kedepan. Selain itu pendidikan kejuruan memiliki tujuan khusus dibandingkan dengan pendidikan menengah lainnya yaitu:
    • Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha maupun dunia industri baik nasional maupun global.
    • Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan vokasi pada program keahlian teknik yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja serta asosiasi-asosiasi profesi bidang teknik yang relevan dan mampu bersaing di pasar global.
    • Menghasilkan berbagai produk penelitian dan program inovatif dalam disiplin ilmu PTK (pendidikan teknlogi kejuruan) dan disiplin ilmu teknik yang berguna bagi peningkatan mutu sumber daya manusia dalam pembangunan nasional.
    • Menjadi pusat informasi dan diseminasi bidang pendidikan teknologi dan kejuruan serta bidang teknik.
    • Menghasilkan pendidik/pelatih di bidang teknologi kejuruan yang memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship)

    Analisis:
    Pendidikan kejuruan dibangun dengan tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompetitif dan berkompetensi sejak dini. Sehingga peserta didik lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah siap bekerja sesuai bidangnya. Menurut KEMENDIKBUD untuk meningkatkan pendidikan kejuruan adalah meningkatkan sarana prasarana yang ada, mempekerjakan tenaga pendidik yang kompeten dalam bidangnya, memperbaiki mutu lulusan. SMK memiliki potensi untuk bekerja sesuai kebutuhan, SMK memiliki lima elemen kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kepentingan seperti kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan profesional, kebutuhan generasi masa depan dan ilmu pengetahuan. Dengan begitu kita siap mengahadipi era persaingan global.
    Kurikulum pendidikan kejuruan seharusnya seiringan dengan apa yang dibutuhkan dunia kerja bukan sesuai dengan pemerintah. Sehingga pendidikan kejuruan harus menganut pada kebijakan ‘Link and Match’ yang mengimplikasikan sumber daya manusia, wawasan masa depan, wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawasan profesionalisme, wawasan nilai tambah, dan wawasan ekonomi dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan.
    Salah satu program pemerintah untuk menanggunalangi masalah pengangguran dari SMK sebenarnya sudah ada yang mulai berjalan, seperti program Kelas Industri. Program Kelas Industri adalah sebuah program dimana sekolah (SMK) bekerja sama dengan industri untuk mensinkronisasikan kurikulum yang ada di sekolah disesuaikan dengan yang ada di industri.
    Hal tersebut sudah sangat baik mengingat kurikulum yang ada di kelas tersebut sudah disesuaikan dengan industri. Namun apakah hal tersebut berjalan dengan baik? Tentu saja tidak semua industri dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk sekolah. Untuk itu sekolah diharapkan dapat memilih partner industri yang baik dan sesuai dengan kompetensi atau jurusan yang ada di sekolah.
    Untuk solusi yang lainnya adalah memfokuskan siswa untuk mendalami kompetensi yang di pilihnya. Jika dilihat dari kurikulum SMK yang beredar saar ini, kebanyak materi tidak inline dengan kompetensi siswa atau terlalu banyak dan tidak fokus pada komptensi inti siswa. Mungkin dari kurikulum tersebut, pemerintah dapat memperbaikinya sehingga siswa di SMK bisa lebih fokus dalam mengasah skillnya.

    Kesimpulan:
    Angka penggangguran di kalangan lulusan SMK dikarenakan miss atau tidak adanya match antara program pendidikan dengan kebutuhan di dunia indutri. Untuk saat ini program-program pendidikan SMK kebanyakan seperti akutansi, manajemen, administrasi perkantoran kurang dibutuhkan oleh dunia kerja. Menurut dia, jurusan yang dibutuhkan sekarang kebanyakan itu tenaga IT (teknologi informasi), penguasaan dalam internet dan pengoperasian program. Terlebih lagi di dukung dengan adanya revolusi industri 4.0, yang sudah mengadaptasi sistem digitalisasi dan cloud computing, sehingga kebutuhan akan tenaga IT lebih banyak dibutuhkan.
    Ini artinya perlu ada penyesuaian kurikulum demi menghadapi tantangan persoalan tenaga kerja ke depannya. Apalagi saat ini, perkembangan teknologi membuat ekonomi tengah menyongsong revolusi industri 4.0 yang bisa berubah sangat cepat.

    Rekomendasi:
    Pemerintah, instansi pendidikan dan industri perlu duduk bersama dan membebicarakan hal ini guna menanggulangi masalah pengangguran terbaknyak disebabkan oleh lulusan SMK.

    Referemsi:
    Amin, Mustaghfirin. 2015. Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK (PSMK) tahun 2015 – 2019.
    Firdaus, Endis. 2017. Tujuan dan Sasaran Pendidikan Kejuruan. Bandung. Diakses pada Minggu, 26 Februari 2017 di http://fptk.upi.edu/?page_id=1713
    https://www.cnbcindonesia.com/news/20191007132549-4-104933/penyumbang-pengangguran-tertinggi-jumlah-smk-kok-ditambah
    https://economy.okezone.com/read/2019/05/06/320/2052138/pengangguran-di-indonesia-paling-banyak-lulusan-smk
    https://tirto.id/mengapa-pengangguran-terbanyak-justru-lulusan-smk-cJ6Y
    https://www.ayocirebon.com/read/2019/08/12/3081/lulusan-smk-masih-penyumbang-pengangguran-tertinggi

  14. 0501519009
    NO. 2
    Judul : Rasio SMK 70: SMA 30
    Pendahuluan :
    Saat ini pemerintah Indonesia mempunyai program dalam dunia pendidikan, yaitu jumlah untuk SMK sebanyak 70% dan 30% untuk SMU. Perubahan jumlah sekolahan ini terpicu data yang diperoleh di lapangan bahwa pengangguran produktif kebanyakan adalah lulusan SMU. Pada dasarnya SMU diprogram untuk mereka yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pembekalan skill (untuk SMU) bisa dikatakan, tidak ada. Berbeda dengan dunia SMK, mereka dituntut untuk menguasai skill serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. SMK dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dari segi keterampilan kerja, maka dari itu saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan dari SMK. Dinas Pendidikan telah menganjurkan untuk lebih memilih SMK karena lebih menjanjikan dalam dunia kerja. Dimasukkannya anak-anak ke sekolahan kejuruan adalah agar siswa cepat mendapat pekerjaan selepas lulus, dengan bekal keterampilan yang didapat dari sekolahan Jadi, sekolah kejuruan diharapkan berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat, dengan pembekalan keterampilan serta mempersiapkan siswa untuk dapat mandiri. Semakin banyaknya siswa yang belajar di sekolah kejuruan, diharapkan semakin dapat ditekan pula angka kemiskinan yang ada di masyarakat. Harapan semua pihak, terutama dunia pendidikan dan pemerintah Indonesia adalah siswa yang telah lulus dapat berwirausaha, sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

    Tujuan :
    Untuk mengetahui rasio yang tepat antara SMK dan SMA agar terciptanya pendiidkan yang berkualitas di Indonesia

    Kondisi Nyata Lapangan:
    Akhir-akhir ini banyak SMK di bua, dana untuk itu luar biasa besarnya dengan perhatian penuh di dukung iklan bertubi-tubi. Sukses untuk memincut siswa dan orang tua. Harapannya semua tahu yg ia pilih akan kemana mereka dididik. SMK diorientasikan untuk menyiapkan lulusan siap kerja. SMA siap untuk dididik lebih tinggi. Sehingga ada kesan bahwa SMA adalah tempat sekolahnya anak relatif pintar dibanding siswa SMK. Demikian yang terjadi di negeri sebelah. Di Indonesia tidak memikirkan soal ini,lebih-lebih jika pilihan jurusan di SMK lagi trend dan mentereng (misalnya jurusan terkait komputer). Kadang mereka silau akan hal itu, tidak mengerti apa yg bisa ia lakukan setelah lulus nanti. Jadi ketegasan orientasi lulusan SMK dan SMA mesti disadari sejak dini sehingga orientasi tidak jadi penyesalan.
    Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009 dinyatakan bahwa rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum ditargetkan sebesar 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015. Kebijakan ini diharapkan dapat memecahkan salah satu permasalahan pengangguran. Peningkatan pendidikan kejuruan bertujuan menyiapkan tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri. Kebijakan ini dilaksanakan dengan meningkatkan daya tampung dan kualitas pendidikan menengah kejuruan serta tetap menjaga keseimbangan dan kualitas pendidikan menengah umum. Proporsi SMA dan SMK tidak memberikan sumbangan yang signifikan pada penurunan tingkat pengangguran, nilai balik pendidikan SMK lebih rendah dari SMA, minat masuk SMK lebih rendah dari SMA. Oleh karena itu, target perimbangan SMK dan SMA sebesar 70:30 pada tahun 2015 perlu ditinjau kembali.

    Kondisi Ideal:
    Proporsi jumlah SMK 70%, SMA 30% dinegeri ini sepertinya cocok jika dikaitkan kemampuan melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Konsekuensinya adalah dunia kerja yg akan menampung lulusan SMK harus siap meskipun untuk memasukinya lulusan SMK perlu masih perlu dilatih. Konsekuensi bagi SMA yang notabene adalah siswa-siswa akan melanjutkan studinya maka mesti terpilih dari anak bangsa yang benar-benar pandai. Pembatasan jumlah kelas di SMA sangatlah perlu sehingga prioritas atau perhatian guru fokus. Jadi siswa SMA benar-benar siap untuk menerima ilmu yg lebih tinggi nantinya. Dasar-dasar keilmuan tertanam kuat.

    Analisis:
    Dalam Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009, Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025 disebutkan bahwa pada tahun 2009 target rasio jumlah SMA dan SMK sebesar 60:40, tahun 2015 sebesar 50:50, tahun 2020 sebesar 40:60, dan tahun 2025 sebesar 30:70 (Depdiknas, 2005). Sementara itu, berdasarkan Statistik Pendidikan Menengah tahun 2005/2006 yang diterbitkan oleh Pusat Statistik Pendidikan, rasio jumlah SMA dan SMK sebesar 61:39. (PSP, 2006a dan PSP, 2006b). Perbandingan tersebut belum memperhitungkan jumlah pendidikan menengah di bawah Departemen Agama seperti MA dan MAK. Jika jumlahnya diperhitungkan maka rasio pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan menjadi70:30.
    Dalam harian Kompas, Direktur Pembinaan SMK memberikan angka yang berbeda dengan target yang ada dalam Renstra Depdiknas 2005-2009. Menurutnya, Rencana Strategis Nasional Pendidikan mematok rasio antara jumlah SMK dan SMA sebesar 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015. Penetapan target tersebut perlu diikuti dengan perubahan paradigma bagi semua kalangan, khususnya paradigma bahwa SMK bukanlah sekolah terminal atau tempat penampungan lulusan SMP yang tidak berminat ke jalur akademik.)
    Perubahan sasaran rasio SMA dan SMK tersebut akan berdampak penyediaan dana yang cukup besar yang harus disediakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan tenaga kependidikan. Dampak lainnya adalah perguruan tinggi yang selama ini ada lebih banyak menampung lulusan SMA dengan proporsi jurusan ilmu sosial jauh lebih besar jika dibandingkan jurusan teknologi. Sementara itu, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara tidak semata-mata karena penekanan pada pendidikan menengah umum atau kejuruan.

    Kesimpulan:
    Strategi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi program tersebut melalui beberapa upaya diantaranya ;
    1. Pembekuan sekolah SMA
    2. Pembukaan sekolah SMK baru
    3. Konversi sekolah SMA ke SMK

    Rekomendasi:
    Yang perlu diperhatikan terhadap program pemerintah tersebut adalah jika pemerintah melakukan:
    1. Pembekuan sekolah SMA harus dilihat dulu jumlah angkatan masuk sekolah, apakah jumlah sekolah masih mencukupi ataukah masih kurang, jangan sampai pembekuan ini menimulkan masalah baru. Misal tidak tertampunganya angkatan sekolah untuk melanjutkan ke SMA.
    2. Pembukaan sekolah menengah kejuruan/program keahlian berbasis industri, seperti terjadi di Negara jerman bahwasannya sekolah kejuruan didirikan karena industri membutuhkan tenaga yang ahli dibidang industri yang akan didirikan, setelah mencukupi program itu ditutup.
    3. Konversi sekolah menengah SMA ke SMK mungkin menjadi pilihan terakhir, mengingat permasalahan yang ditimbulkan akan banyak sekali misalnya guru yang tidak kompeten, sarana dan pengadakan prasarana akan membutuhkan biaya yang besar
    Referensi:
    Barliana, M. dkk. 2010.Evaluasi Kebijakan Peningkatan Rasio Siswa SMK : SMA Ditelaah dari Kesiapan Sarana dan Prasarana. Vol 6 (17).
    Mulyatiningsih, E. 2010. Studi Kelayakan Kebijakan Peningkatan Jumlah Peserta Didik Smk Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
    https://www.kompasiana.com/akalakalan/550e19e2a33311b22dba7f9e/kajian-pola-kebijakan-pendidikan-7030-prospek-pengembangan-smk-di-kabupaten-rokan-hulu
    https://www.beritasatu.com/kesra/309338-atasi-kemiskinan-kemdikbud-akan-perbanyak-smk.html
    https://bandung.bisnis.com/read/20131113/549/1026390/jabar-kejar-target-rasio-7030-jumlah-smk

  15. 1.
    0501519004

    PENGANGGURAN TERTINGGI DARI LULUSAN SMK
    A. Pendahuluan
    Saat ini pemerintah Indonesia mempunyai program dalam dunia pendidikan, yaitu jumlah untuk SMK sebanyak 70% dan 30% untuk SMU. Perubahan jumlah sekolahan ini terpicu data yang diperoleh di lapangan bahwa pengangguran produktif kebanyakan adalah lulusan SMU. Pada dasarnya SMU diprogram untuk mereka yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pembekalan skill (untuk SMU) bisa dikatakan, tidak ada. Berbeda dengan dunia SMK, mereka dituntut untuk menguasai skill serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. SMK dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dari segi keterampilan kerja, maka dari itu saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan dari SMK. Dinas Pendidikan telah menganjurkan untuk lebih memilih SMK karena lebih menjanjikan dalam dunia kerja. Dimasukkannya anak-anak ke sekolahan kejuruan adalah agar siswa cepat mendapat pekerjaan selepas lulus, dengan bekal keterampilan yang didapat dari sekolahan. Jadi, sebetulnya, sekolah kejuruan juga berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat, dengan pembekalan keterampilan serta mempersiapkan siswa untuk dapat mandiri. Semakin banyaknya siswa yang belajar di sekolah kejuruan, semakin dapat ditekan pula angka kemiskinan yang ada di masyarakat. Harapan semua pihak, terutama dunia pendidikan dan pemerintah Indonesia adalah siswa yang telah lulus dapat berwirausaha, sehingga angka pengangguran dapat ditekan.
    Harapan pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran lulusan SMA melalui peningkatan jumlah peserta didik SMK belum dapat terpenuhi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2019 sebanyak 6,82 juta orang atau menurun 50.000 orang dibandingkan dengan Februari 2018 yang sebesar 6,87 juta orang. Berdasarkan data BPS, tingkat penggangguran berdasarkan pendidikan masih dipegang oleh lulusan SMK yang sebesar 8,63%. Lalu, lulusan diploma I/II/III sebesar 6,89%, lulusan SMA sebesar 6,78%, lulusan Universitas sebesar 6,24%. Kemudian lulusan SMP sebesar 5,04% dan lulusan SD 2,65%

    B. Tujuan
    1. Mengetahui recana program untuk keterserapan lulusan SMK
    2. Mengetahui cara meningkatkan daya saing lulusan SMK

    C. Kondisi nyata lapangan
    Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang tertentu. Lantaran itulah, pemerintah terus melakukan sejumlah perbaikan dan penataan SMK di Tanah Air. Berdasarkan data Satuan Kerja Nasional (SAKERNAS) periode 2014 hingga 2018, Muhadjir mengungkapkan, partisipasi kerja lulusan SMK pada Agustus maupun Februari selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika pada Agustus 2015, tercatat angka partisipasi kerja lulusan SMK berada di angka 10.837 maka pada Agustus 2018 berada di angka 13.682 jiwa. Sementara penghitungan pada Februari 2015, jumlahnya juga terus naik hingga pada Februari 2018. Dari angka partisipasi kerja lulusan SMK 11.800 menjadi sebesar 14.545 jiwa. Seiring dengan itu, tingkat pengangguran terbuka pun terus menurun bagi lulusan SMK. Tercatat, jika pada 2016 sebesar 9,84 persen, pada 2018 menjadi 8,92 persen.

    D. Kondisi ideal
    1. Selama ini kalangan pengusaha menilai tenaga kerja Indonesia kurang berdaya saing dibanding dengan beberapa negara ASEAN lain. Hal ini yang mendera lulusan SMK yang seyogyanya ditempah untuk masuk ke dunia kerja dan rendahnya tingkat keterserapan lulusan SMK ke dunia kerja. Sehingga hal ini mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan revitalisasi SMK melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Langkah yang dilakukan seperti melakukan penyelerasan kurikulum serta melakukan inovasi pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga pendidik. Selain itu, adanya upaya untuk meningkatkan kerja sama antara sekolah dengan dunia usaha, industri, serta perguruan tinggi. Hal ini guna mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai tuntutan lapangan kerja. Surat Keputusan untuk revitalisasi SMK baru dikeluarkan pada awal 2017. Setalah muncul Inpres dilakukan penataan dan persiapannya pada 2018 sehingga memang revitalisasi SMK perlu waktu. Sebanyak 5000 SMK ditarget telah direvitalisasi pada 2025 mendatang. Masalah yang dihadapi nantinya adalah era bonus demografi serta ledakan orang usia produktif, tetapi orang pada usia produktif belum tentu dapat bekerja produktif. Jadi supaya orang produktif ini bisa bekerja produktif maka inilah revitalisasi SMK.
    2. Upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing lulusan yaitu :
    a) Profesionalisme terus dikembangkan
    Karena dunia usaha dan dunia industri terus bergerak dinamis, maka harus dijawab lewat peningkatan secara terus menerus kemampuan, sikap dan ketrampilan guru. Tujuannya, tidak tertinggal kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan mampu merespon karakteristik siswa. Kecenderungan adanya perubahan pasar kerja yang menuntut perpaduan antara kompetensi dan kapabilitas, bisa dijawab lewat inovasi berupa pembelajaran kreatif. Pengintegrasian mata pelajaran normanda adaptif dengan mata pelajaran produktif, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, bisa jadi solusi.
    b) Ketercukupan guru produktif, baik dari sisi kualifikasi akademik maupun kompetensi
    Karena itu, harus ada validasi data terkait proyeksi kebutuhan guru produktif. Termasuk berkurangnya jumlah guru produktif karena pensiun. Jika pemenuhan hanya bertumpu pada rekruitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka ketercukupan guru produktif sangat lama. Karena itu harus ada regulasi bagi pengangkatan pegawai pemerintah lewat perjanjian kerja bagi para guru. Sebab UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, justru menutup peluang guru karena termasuk profesi yang melaksanakan urusan pemerintah yang bersifat wajib. Cara lain adalah melalui program keahlian ganda. Yaitu, pengalihan fungsi ke mapel produktif melalui sertifikasi dan kompetensi. Namun, program ini seyogyanya diperuntukan bagi guru berusia muda.
    c) Rekruitmen kepala sekolah
    Mengingat posisinya yang sangat penting dan strategis dalam mengembangkan sekolah vokasi, maka dalam rekruitmen kepala sekolah, perlu mulai dipertimbangkan satu kriterianya berasal dari guru produktif. Sehingga, telah memahami dasar, konsep, dan pengembangan sekolah vokasi.
    d) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha
    Hal ini agar SMK bisa mengarah pada permintaan pasar, maka perlu keterlibatan dan dukungan dunia industri yang ada di daerah. Karena itu, perlu fasilitasi pemerintah daerah agar dunia industri membuka diri untuk tempat praktik siswa, magang guru, serta membantu sarana praktik melalui dana CSR.
    e) Pengkajian dan pengendalian program keahlian
    Agar lulusan SMK dapat terserap pada dunia kerja sesuai kompetensi yang dimiliki, maka perlu ada pengkajian dan pengendalian program keahlian. Baik pada sekolah yang telah berjalan maupun sekolah yang akan didirikan. Pengkajian dan pengendalian ini sangat penting kaitannya dengan proyeksi kebutuhan pasar kerja. Bagi program keahlian yang pasarnya telah jenuh, menurut hemat penulis, perlu dikendalikan. Meningkatkan daya saing lulusan SMK adalah sebuah keniscayaan. Tidak mudah memang. Namun, kita harus menerima tanggungjawab itu sebagai sebuah kewajiban. Bukan hanya karena pendidikan vokasi menjadi satu prioritas utama pendidikan nasional. Tetapi, masa depan bangsa ini harus dipastikan, diserahkan kepada generasi yang memiliki daya saing.

    3. Simpulan
    1. Dengan adanya program revitalisasi SMK, jumlah SMK diperbanyak dibanding SMA, diharpkan lulusan masuk ke dunia kerja sesuai tuntutan dunia kerja produktif untuk 4.0.
    2. Daya serap lulusan setiap tahun berubah sehingga perlu peran Pemerintah telah memberikan dukungan melalui pemberian dana operasional dan fasilitasi program pendidikan dan pelatihan bagi guru SMK.

    4. Rekomendasi
    1. Harus ada kerjasa sama antar departemen untuk mewujudkan pembangunan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
    2. Industri diwajibkan menerima tenaga lokal bangsa.
    3. Identifikasi keahlian apa yang dibutuhkan untuk industri, yang nantinya menentukan kurikulum smk

    Sumber :
    _______. 2019. Lulusan SMK Masih Dominasi Pengangguran di RI. Jakarta : Detikfinance, 06 Mei 2019.
    _______. 2018. BPS: Lulusan SMK Banyak Menganggur Sepanjang 2017. Jakarta : CNNIndonesia, 26 Februari 2018.
    _______. 2018. Keterserapan Lulusan SMK ke Dunia Kerja Semakin Meningkat. Jakarta : Monitorday, 08 November 2018.
    _______. 2018. Mendikbud Tak Jamin Lulusan SMK 100% Bisa Kerja. Jakarta : CNNIndonesia, 07 October 2019.
    _______. 2018. Terobosan Mengatasi Tingginya Pengangguran SMK. Jakarta : Kemendikbud, 12 Maret 2018
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta.
    Mulyatiningsih. Endang. 2010. Studi kelayakan kebijakan peningkatan jumlah Peserta didik SMK di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Simposiumpendidikan2010@ puslitjaknov.org
    Satyanto. Heni. 2011. Analisis Kebijakan Porsi SMK 70 dan SMA 30 Mencetak Tenaga Kerja Terampil. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
    Barliana. M. Syaom. dkk. 2010. Evaluasi atas kebijakan peningkatan rasio siswa SMK :SMA ditelaah dari kesiapan sarana dan prasarana . INVOTEC, Volume VI No. 17, Agustus 2010: 529 – 538
    _______. (2010). Rencana strategis pendidikan nasional 2010-2014. Jakarta: Depdiknas

  16. 2.
    0501519004
    PERUBAHAN JUMLAH RASIO ANTARA SMK 70 DAN SMA 30
    A. Pendahuluan
    Pada era 1970-an dan 1980-an di Indonesia, banyak siswa sekolah kejuruan yang merasa minder tentang sekolah-sekolah mereka. Sekolah-sekolah menengah umum dianggap jauh lebih bermutu, lebih menjanjikan masa depan gemilang, lebih hebat fasilitasnya, atau, setidak-tidaknya, lebih bergengsi. Namun sejak dekade 1990-an, khususnya setelah Reformasi, terasa sekali pergeseran cara pandang ini, seiring dengan kian menyempitnya lapangan kerja. Bukan hal yang luar biasa kini bila kita temukan orangtua siswa yang memang telah merancang agar putra-putri mereka meneruskan bersekolah di SMK. Dalam pendidikan yang berfokus kepada penyiapan tenaga kerja profesional, kemungkinan kian menyempitnya peluang kerja diantisipasi dengan penumbuhan semangat wirausaha di antara para siswa.
    Proporsi jumlah SMK 70%, SMA 30% dinegeri ini sepertinya cocok jika dikaitkan kemampuan melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Konsekuensinya adalah dunia kerja yg akan menampung lulusan SMK harus siap meskipun untuk memasukinya lulusan SMK perlu masih perlu dilatih. Konsekuensi bagi SMA yang notabene adalah siswa-siswa akan melanjutkan studinya maka mesti terpilih dari anak bangsa yang benar-benar pandai. Pembatasan jumlah kelas di SMA sangatlah perlu sehingga prioritas atau perhatian guru fokus. Jadi siswa SMA benar-benar siap untuk menerima ilmu yg lebih tinggi nantinya. Dasar-dasar keilmuan tertanam kuat

    B. Tujuan
    1. Mengetahui fungsi peningkatan rasio SMK
    2. Mengetahui rencana pemenuhan 70 : 30

    C. Kondisi nyata lapangan
    Adanya kesenjangan antara lulusan SMA dengan SMK. Peminat SMA lebih tinggi dari peminat SMK, padahal lulusan SMA hanya sedikit saja yang melanjutkan ke perguruan tinggi, selebihnya masuk ke dunia kerja. Kurangnya peminat SMK membuat pemerintah gencar mempromosikan SMK kepada masyarakat. Berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah untuk menarik peminat SMK, seperti membuat iklan, meningkatkan infrastruktur, menambah jumlah tenaga pendidik, menyempurnakan bidang keahlian dan lain-lain.

    D. Kondisi ideal
    1. Peningkatan rasio SMK tersebut guna mendukung program utama penguatan pendidikan vokasi yang mengedepankan penguasaan keahlian terapan. Menguatnya pendidikan vokasi di jenjang pendidikan formal dinilainya berdampak positif bagi lahirnya tenaga terampil dan berdaya saing. Adapun SMA yang masih ada, harus tetap memberi bekal siswa agar siap memasuki dunia kerja, jika mereka tak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Semisal pendidikan Kepariwisataan, Pertanian, Kelautan, atau Industri Kreatif
    2. Yang perlu diperhatikan terhadap program pemerintah tersebut adalah jika pemerintah melakukan :
    a) Pembekuan sekolah SMA harus dilihat dulu jumlah angkatan masuk sekolah, apakah jumlah sekolah masih mencukupi ataukah masih kurang, jangan sampai pembekuan ini menimulkan masalah baru. Misal tidak tertampunganya angkatan sekolah untuk melanjutkan ke SMA.
    b) Pembukaan sekolah menengah kejuruan/program keahlian berbasis industri, seperti terjadi di Negara jerman bahwasannya sekolah kejuruan didirikan karena industri membutuhkan tenaga yang ahli dibidang industri yang akan didirikan, setelah mencukupi program itu ditutup.
    c) Konversi sekolah menengah SMA ke SMK mungkin menjadi pilihan terakhir, mengingat permasalahan yang ditimbulkan akan banyak sekali misalnya guru yang tidak kompeten, sarana dan pengadakan prasarana akan membutuhkan biaya yang besar

    E. Simpulan
    1. Bahwa peningkatan jumlah rasio SMK 70 dan SMK 30 sangat dibutuhkan karena kedepan dapat menyiapkan tenaga kerja yang produktif untuk menyiapkan diri pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
    2. Pemerintah telah merencanakan peningkatan jumlah peserta didik SMK secara proporsional termasuk upaya penataan bidang keahlian dan program studi di SMK serta fasilitas magang agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Penataan ini dilakukan agar lulusan sekolah menengah kejuruan dapat makin memadai untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja

    F. Rekomendasi
    1. Harus ada kerjasa sama antar departemen untuk mewujudkan pembangunan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
    2. Kebijakan ini seharusnya dibangun di atas landasan yang kokoh, misalnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar, karena implementasi kebijakan bukan semata-mata menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas pendidikan. Atas dasar ini, maka sudah selayaknya, peningkatan jumlah siswa melalui berbagai promosi, disertai juga dengan kebijakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasana pendidikan secara luar biasa
    3. Tetap melanjutkan program pemerintah untuk pemenuhan rasio SMK 70 dan SMK 30

    Sumber :
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta.
    _______. 2009. 2014, Rasio SMK dan SMA Mencapai 2:1. Jakarta: Harian Kompas. 22 Mei 2009.
    _______. 2017. Mendikbud akan Tingkatkan Rasio SMK Dibanding SMA, Ini Alasannya. Jawa Tengah : Tribun Jateng. 27 April 2017.
    _______. 2016. Kemdikbud tingkatkan persentase jumlah SMK Negeri. Jakarta : Antara, 24 Juni 2016.
    Satyanto. Heni. 2011. Analisis Kebijakan Porsi SMK 70 dan SMA 30 Mencetak Tenaga Kerja Terampil. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
    Barliana. M. Syaom. dkk. 2010. Evaluasi atas kebijakan peningkatan rasio siswa SMK :SMA ditelaah dari kesiapan sarana dan prasarana . INVOTEC, Volume VI No. 17, Agustus 2010: 529 – 538
    Mulyatiningsih. Endang. 2010. Studi kelayakan kebijakan peningkatan jumlah Peserta didik SMK di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Simposiumpendidikan2010@ puslitjaknov.org
    Depdiknas. (2005). Rencana strategis pendidikan nasional 2005-2009. Jakarta: Depdiknas
    _______. (2010). Rencana strategis pendidikan nasional 2010-2014. Jakarta: Depdiknas
    Mustasya. Tata. 2005. Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel:Tepatkah Untuk Indonesia Saat Ini. The Indonesian Institute

  17. 3.
    0501519004
    UJI KOMPETENSI BAGI SISWA SMK
    A. Pendahuluan
    Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara substansi merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja kelas menengah dalam memasuki dunia kerja dan mengembangkan sikap profesional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 76 menyatakan tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
    Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Clarke & Winch (2007: 62), menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan upaya pengembangan sosial ketenagakerjaan, pemeliharaan, percepatan dan peningkatan kualitas tenaga kerja tertentu dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan secara bebas bahwa tugas sistem pendidikan dan kejuruan adalah harus memberikan bekal keterampilan khusus untuk individu dalam mencari pekerjaan atau memulai suatu bisnis mandiri dan melatih individu untuk bekerja secara produktif dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di masa depan. Sedangkan secara khusus lebih menekankan bahwa lulusan pendidikan kejuruan disiapkan untuk memasuki dunia kerja baik dalam memulai usaha sendiri maupun memasuki peluang kerja yang ada. Seiring dengan ketatnya tingkat persaingan yang akan dihadapi oleh semua lulusan SMK dalam rangka mendapatkan lapangan pekerjaan, penciptaan lapangan pekerjaan, maupun peningkatan karier maka perlu didukung oleh kompetensi lulusan siswa dengan pencapaian tingkat kompeten sesuai yang dimiliki dan sudah kompeten diharapkan lulusan SMK dapat bersaing dalam dunia kerja.

    B. Tujuan
    1. Mengetahui fungsi Uji kompetensi siswa SMK
    2. Mengetahui pelaksanaan uji kompetensi siswa SMK

    C. Kondisi nyata lapangan
    Pemerintah telah menetapkan standar kelulusan SMK melalui Peraturan Menteri (Permen) no. 45 tahun 2010 tentang kriteria kelulusan peserta didik SMK. Namun dalam Permen tersebut ditetapkan bahwa siswa SMK dapat dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata NA minimal 5,5 sedangkan nilai setiap mata pelajaran minimal 4,0 dengan proporsi nilai 40% dari UN dan 60% dari nilai ujian sekolah (US). Merujuk dari standar minimal nilai tersebut tentunya tidaklah terlalu sulit bagi seorang siswa SMK untuk memperoleh nilai tersebut. SementaraUji kompetensi yang merupakan uji keterampilan yang wajib diikuti oleh seorang siswa SMK dan dilakukan oleh pihak eksternal sebenarnya di beberapa SMK sudah dilaksanakan dengan baik, namun kriteria penilaian yang digunakan masih berbeda-beda. Dengan kondisi seperti ini akan sangat sulit mengukur tingkat kompetensi lulusan SMK dan bisa dilihat dari daya serap lulusan SMK.
    Hal ini terjadi karena kompetensi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja meningkat secara pesat, namun kompetensi lulusan SMK tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga untuk mendapatkan lulusan SMK yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja perlu dilakukan upaya atau kiat-kiat untuk membenahi pelaksanaan uji kompetensi (ujian praktik) bagi seluruh SMK. Namun upaya pembenahan tersebut bukanlah hal yang mudah karena setiap SMK memiliki karakter yang berbeda-beda. Selain itu, masalah bukan hanya terdapat pada pelaksanaannya tetapi juga pada setelah pelaksanaan. Yaitu sertifikat UKK yang didapat oleh siswa SMK masih belum menjamin bahwa lulusan siap masuki dunia kerja maupun dunia industri.

    D. Kondisi ideal
    1. UKK merupakan ujian yang diselenggarakan oleh BSNP yang dilaksanakan oleh instasi (sekolah-sekolah) bersama dunia usaha dan dunia industri. Menurut Suhartadi (2011:157) menyatakan bahwa pelaksanaan UKK merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan keterampilan peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetntukan. Hal ini juga diperkuat oleh Irwanti (2014:421) bahwa pelaksanaan UKK merupakan hasil belajar siswa untuk melihat sudah kompeten atau belum. Tujuan pelaksanaan UKK ini adalah untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian yang diperoleh siswa. Berdasarkan buku Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK, menyatakan bahwa untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada level tertentu sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa peserta didik yang telah lulus melaksanakan UKK akan mendapat sertifikat uji kompetensi yang diterbitkan lembaga sertifikasi, asosiasi bidang atau lembaga diklat yang memiliki kredibilitas dalam bidangya. Sehingga, sertifikat hasil UKK dapat menjadi tolok ukur DU/DI dalam melihat kompetensi yang dimiliki peserta didik menjadi tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya.
    2. Uji kompetensi keahlian (UKK) pada SMK merupakan bagian dari ujian nasional (UN) yang terdiri atas ujian teori dan praktek kejuruan. Hasil dari uji kompetensi keahlian selanjutnya digunakan sebagai indikator ketercapaian standar kompetensi kelulusan (SKL) yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kelulusan SMK/MAK, sedangkan bagi stakeholder akan dijadikan bahan informasi akan kompetensi yang dimiliki oleh siswa sebagai calon tenaga kerja. Pelaksanaan uji kompetensi berbasis kompetensi diarahkan untuk mengukur dan menilai performansi peserta uji yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian terhadap hasil belajar pada SMK dilaksanakan melalui uji kompetensi keahlian sesuai dengan kriteria kinerja (performance criteria) yang dituangkan dalam soal uji kompetensi teori dan praktek kejuruan. Penilaian hasil uji kompetensi ini yaitu dengan mengamati beberapa aspek yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan.

    E. Simpulan
    1. Uji Kompetensi siswa SMK sebagai penilaian hasil belajar dalam sistem pembelajaran kompetensi pada dasarnya merupakan proses penentuan untuk memastikan siswa apakah sudah kompeten atau belum.
    2. Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK dapat dilaksanankan melalui beberapa model yaitu : model project work pelaksanaannya diatur oleh Kementrian Pendidikan Nasional, model Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan model Uji Kompetensi dan Sertifikasi yang dilakukan oleh sekolah.

    F. Rekomendasi
    1. Memaksimalkan kerjasama (MoU) dengan DUDI supaya pihak SMK dapat meluluskan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDI.
    2. Pelaksanaan Uji kompetensi siswa SMK yang dilaksanakan oleh Sekolah sesuai motede/ kaidah pengujian/ penilaian berbasis kompetensi.

    Sumber :
    BSNP. 2018. Pedoman Penyelenggaraan UN Kompetensi Keahlian SMK.
    Budiyono. Aris. 2011. Uji Kompetensi Kejuruan Siswa SMK. Lembaran Ilmu Kependidikan, Jilid 40, No.1, April 2011 : 11-18.
    Clarke, L and Winch. C. 2007. Vocational Education International Approach, Development and System. New York: Routledge
    Jayanti. Retno Dwi dan Sudarwanto. Tri. 2013. Pengaruh pelaksanaan praktek kerja industri ( prakerin ) Terhadap hasil uji kompetensi keahlian siswa kelas XII TN SMK Negeri 2 Nganjuk. Universitas Negeri Surabaya.
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta.
    Pratiwi. Ayu Septiana. dkk. 2017. Kontribusi daya kreativitas dan kinerja Prakerin terhadap hasil uji Kompetensi keahlian. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan Volume: 2 Nomor: 2 Bulan Februari Tahun 2017 Halaman: 285—293
    Santiyadnya. Nyoman. 2011. Implementasi Uji Kompetensi Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lulusan SMK Negeri Bidang Teknologi Di Provinsi Bali. JPTK, UNDIKSHA, Vol. 8, No. 1, Januari 2011 : 1 – 16
    Suryadi. Dedy. 2003. Pengembangan model uji kompetensi Dalam kurikulum berbasis kompetensi Pada SMK kelompok teknologi dan industri. Fakultas Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia
    Suranto, Muhyadi, dan Djemari Mardapi. 2018. Pengembangan instrumen evaluasi uji kompetensi keahlian (UKK) administrasi perkantoran di SMK. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Tahun 18, Nomor 1, 2014
    Taruno. Djoko Laras Budiyo. 2014. Model Uji Kompetensi Keahlian Instalasi Listrik. JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 44, Nomor 2, November 2014, Halaman 103-116

  18. 4.
    0501519004
    REVITALISASI SMK
    A. Pendahuluan
    Pemerintah Indonesia saat ini sedang mencanangkan revitalisasi SMK menuju lembaga vocational level menengah yang lulusannya mampu bersaing dan mengisi kebutuhan tenaga kerja. Atas dasar itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis dengan menerbitkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 yang isinya mengenai pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan di SMK dari hulu sampai hilir sehingga lulusannya diharapkan siap untuk menjadi tenaga kerja yang handal.
    Kebijakan ini dinilai sebagian kalangan agak terlambat, mengingat pembenahan SMK terutama dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004-2009 mengenai bantuan penyediaan fasilitas praktek, penguatan kerjasama dengan dunia usaha atau industri, penyediaan lapangan pekerjaan bagi lulusannya, pelatihan dan penambahan guru bidang kejuruan, dst. sudah lama dilakukan namun karena sistemnya tidak terintegrasi dan tidak secara komprehensip, maka perkembangan SMK seakan jalan ditempat.
    Ditambah lagi dengan adanya laporan dari World Economic Forum (WEF) tahun 2016 terutama masalah efesiensi pasar tenaga kerja di Indonesia yang jatuh diperingkat ke 108 dari 138 negara, menuntut pembenahan SMK terutama aspek lulusannya untuk siap bersaing di pasar regional, nasional bahkan internasional benar-benar perlu segera dilakukan secara serius dan fokus. Hemat penulis tidak ada kata terlambat, apabila permasalahan akan persoalan tersebut sudah dapat diidentifikasi dan dicarikan solusinya. Dengan terbitnya Inpres No. 9 tahun 2016 merupakan langkah yang sangat tepat dan cepat untuk mengejar ketertinggalan persoalan menyiapkan SDM terutama dari lulusan SMK di Indonesia.
    Revitalisasi pendidikan merupakan hal yang harus segera dilaksanakan pada satuan pendidikan. Sekolah Menengah Kejuruan merupakan objek yang akan di revitalisasi sesuai dengan instruksi presiden tentang revitalisasi pendidikan kejuruan. Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Revitalisasi adalah proses pembaharuan kembali segala unsur yang memerlukan perbaikan untuk menjadi vital dan diperlukan dalam perkembangan kehidupan.
    B. Tujuan
    1. Mengetahui tujuan revitalisasi SMK
    2. Mengetahui dimensi revitalisasi SMK
    C. Kondisi nyata lapangan
    Saat ini keberadaan sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Lulusan SMK dijadikan sebagai ‘kambing hitam’ penyumbang terbesar dalam pengangguran terbesar di Indonesia.
    Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2016 menyebutkan angka pengangguran SMK 11,11% dari total pengangguran terbuka sebesar 7,02 juta. Terjadinya miss match antara yang dipelajari di sekolah dan dunia usaha serta industri menjadi masalah yang sangat serius. Materi pembelajaran SMK dianggap belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sejak kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah diberikan kepada kabupaten/kota, pertumbuhan jumlah SMK meningkat pesat, tetapi belum diiringi dengan peningkatan kualitas.
    Berdasar data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), saat ini jumlah SMK mencapai sekitar 14 ribu. Sebagian besar tidak didukung ketersediaan laboratorium atau ruang praktik/bengkel, guru bersertifikasi kompetensi, dan rasio jumlah siswa dengan alat atau tempat praktik yang tak seimbang.

    D. Kondisi ideal
    SMK merupakan tempat pembuat produk, sudah barang tentu sebagai tempat pembuat produk haruslah mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Produk berkualitas sendiri memiliki makna bahwa produk tersebut memiliki karakteristik sesuai dengan yang dibutuhkan dan dipersyaratkan. Produk SMK sendiri, sebagai sekolah kejuruan, adalah tenaga kerja atau bahasa lebih kerennya Sumber Daya Manusia. Membahas tenaga kerja khususnya untuk dunia industri sudah barang tentu tidak lepas dari industri selaku penggunanya. Industri sebagai pengguna SDM yang dihasilkan SMK mensyaratkan kondisi lulusan SMK yang memiliki kompetensi dan karakter yang siap kerja. Mengingat lulusan SMK tidak hanya hidup di industri tapi juga hidup di lingkungan masyarakat maka sudah barang tentu lulusan SMK harus mampu untuk menyesuaikan hidup di lingkungan masyarakat.
    Tujuan pelaksanaan Revitalisasi SMK, pertama mewujudkanLink and Match sekolah dengan Dunia Usaha/Industri. Kedua, mengubah paradigma dari push menjadi pull. Artinya mengubah paradigma SMK yang dulunya hanya mendorong untuk mencetak lulusan saja tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja berganti menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk disusun kurikulum SMK yang diselaraskan dengan kurikulum industri. Ketiga, mengubah pembelajaran dari supply driven ke demand driven. Keempat, menyiapkan lulusan SMK yang adaptable terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Kelima, mengurangi/ menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) baik dari aspek teknologi, administratif, maupun kompetensi. dari tujuan tersebut revitalisasi pendidikan kejuruan terdapat 4 dimensi yang harus diperbaiki, yaitu: tata kelola lembaga, guru dan tenaga kependidikan, kualitas pembelajaran, dan kebekerjaan lulusan.

    E. Simpulan
    1. Revitalisasi SMK dilaksanakan untuk mengembangkan lulusan SMK agar lebih produktif dan aktif untuk menghadapi persaingan MEA
    2. Pelaksanaan revitalisasi SMK dilakukan secara bertahap kepada seluruh SMK serta terstruktur dan terprogram sesuai keinginan pemerintah.

    F. Rekomendasi
    1. Sekarang ini masih banyak yayasan maupun pemerintahan di daerah dalam mendirikan SMK kurang memerhatikan dan mementingkan potensi dan kebutuhan keterampilan di wilayahnya masing-masing, sehingga bidang dan program keahlian SMK yang didirikan kurang relevan dan bahkan tidak sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.
    2. Kesesuaian dan keterkaitan dengan DU/DI jadi kunci terlaksananya program Revitalisasi SMK diseluruh SMK

    Sumber :
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta
    ______. 2018. “Revitalisasi SMK” Untukmu SMK Tercinta. Jawa Tengah : Radar Semarang, 20 Mei 2018.
    Lestari. Tita. 2019. Dilema Program Revitalisasi SMK. Jakarta : Media Indonesia, 02 September 2019.
    _______. 2018. Kemendikbud Revitalisasi 350 SMK pada 2019. Jakarta : Pikiran Rakyat, 15 Agt 2018.
    ______ 2018. Lima Tujuan Revitalisasi SMK. Jawa Barat: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 16 Oktober 2018.
    Wardani. Dani. 2016. Tantangan Dan Harapan Revitalisasi SMK Di Indonesia Menuju Lembaga Vocational Yang Berdaya Saing. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
    Priyanto. Nurul, Tri Rijanto. 2018. Persepsi Guru Dan Tenaga Kependidikan Terhadap Program Revitalisasi SMK Serta Keterlaksanaannya: Studi Kasus Di SMKN 1 Surabaya. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro Volume 07 Nomor 03 Tahun 2018, 313-317
    Soebagyo. Joko, Wahyu Purnama. 2017. Peningkatan Kompetensi Guru Matematika SMK Melalui Program Revitalisasi di PPPPTK BMTI. Euclid, p-ISSN 2355-1712, e-ISSN 2541-4453, Vol. 6, No. 2, pp. 130- 144
    Saidah . Amalia Amirotus. 2017. Studi Tentang Kesiapan Revitalisasi Pendidikan Kejuruan Di SMK Negeri 1 Gedangan Kabupaten Malang. Universitas Negeri Malang.
    Tyas. Nur Wahyuning. 2018. Studi tentang Kesiapan SMK An Nur Bululawang Menghadapi Revitalisasi. Universitas Negeri Malang.

  19. 5.
    0501519004
    WIRAUSAHA PADA LULUSAN SMK
    A. Pendahuluan
    Jumlah perkembangan penduduk dan angkatan kerja yang besar serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya tidak menjadi alasan untuk tidak mendapatkan kesempatan kerja. Sebagian besar masyarakat hanya berorientasi pada pencarian kerja dan tidak berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Setiap tahun beratus-ratus atau berjuta-juta orang ingin bekerja atau mendapatkan pekerjaan, mereka mencoba melamar menjadi karyawan di sebuah instansi yang dirasa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (repository.usu.ac.id).
    Sesuai dengan tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu menciptakan tenaga kerja tingkat menengah, siswa diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki peluang besar untuk ikut dalam mengembangkan ekonomi melalui kewirausahaan Wibowo (2011:10). Siswa SMK setelah lulus akan mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Walaupun demikian tidak semua lulusan SMK mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat menimbulkan pengangguran Mugiono (2011:6). Upaya untuk mengurangi pengangguran tersebut minimal harus ada perubahan pola pikir masyarakat khususnya pada lulusan SMK dari mencari kerja menjadi menciptakan lapangan kerja. Membentuk suatu manusia yang berjiwa wirausaha dan sekaligus mampu melakukan wirausaha, khususnya pada siswa SMK, maka yang harus tertanam dahulu adalah minat untuk berwirausaha itu sendiri Sumarni (2006:3). Minat berwirausaha bisa datang dari dalam individu siswa itu sendiri maupun dari luar.
    Hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Bina Karier (1990) dalam Sumarni (2006:3) bahwa calon wirausaha, mereka merasa perlu mengenali kepribadian dan kompetensi diri mereka sendiri. Hal ini akan sangat berarti bagi kehidupannya. Menurut Kadeni (2009:47) bahwa seorang yang mempunyai motivasi yang kuat akan menumbuhkan kreativitas untuk mencapai suatu tujuan, konsisten, bertanggungjawab pada tugas dan pantang menyerah, walaupun dihadapkan pada halangan ataupun rintangan dalam usahanya mencapai tujuan termasuk keputusan untuk berwirausaha. Tumbuhnya minat berwirausaha tidak lepas dari pengaruh lingkungan keluarga siswa sebagai salah satu faktor yang ikut mendukung.

    B. Tujuan
    1. Mengetahui kondisi lulusan SMK
    2. Mengetahui peluang wirausaha lulusan SMK

    C. Kondisi nyata lapangan
    SMK mempunyai tuntutan tersendiri dalam kesiapan kerja di lapangan. Setelah ini lanjut bekerja dimana. Masih menjadi suatu pertanyaan yang menghantui siswa kelas akhir. Selama pembelajaran di kelas, siswa SMK dibekali dengan keterampilan kerja sesuai dengan minat bidang masing-masing. Meski jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanyak jumlah lulusan yang dihasilkan. Saat ini, program praktik kerja industri(prakerin) atau yang dikenal dengan magang masih menjadi andalan sekolah dalam pembekalan siswa di dunia kerja. Selama satu semester terjun di dunia industri menjadi tantangan tersendiri bagi siswa. Minimnya lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan angkatan kerja, menjadi penyebab utama tingginya angka pengangguran di Indonesia. Karenanya Pemerintah melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga setiap lulusan siap terjun ke dunia usaha dengan skil yang dimiliki. Hal tersebut juga sebagai jawaban atas banyaknya pengangguran elite, atau pengangguran yang memiliki ijazah formal setingkat perguruan tinggi. Namun kenyataannya mereka tidak disebabkan keilmuan mereka tidak sesuai kebutuhan pasar kerja (lapangan kerja).
    Karenanya, dalam berbagai literatur disebutkan, pendidikan SMK tidak hanya menekankan pada aspek kecerdasan konseptual atau kognitif semata, tetapi sekolah dituntut menanamkan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) kepada setiap siswanya.Dalam salah satu penelitian disebutkan, bahwa keberhasilan mahasiswa bukan semata-mata ditentukan kepandaian yang dipunyai, tetapi oleh faktor lain. Dimana tingkat kecerdasan hanya menyumbang sekitar 20 persen hingga 30 persen. Sementara jiwa kewirausahaan yang didukung kecerdasan sosial, justru menyumbang 80 persen keberhasilan siswa di kemudian hari. Karenanya materi kewirausahaan menjadi sebuah keharusan, bukan lagi sekedar pelengkap. Tetapi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terjun ke dunia wirausaha masih sangat rendah. Terhitung, dari total lulusan sebanyak 1,4 juta pada tahun 2017, siswa yang terjun dalam dunia usaha hanya sekitar 2,5 persen atau sekitar 40 ribu siswa saja. Dari 20 siswa, ada 5 yang menjadi wirausaha itu sudah luar biasa.

    D. Kondisi ideal
    Pada saat ini yang berhubungan dengan pendidikan antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan kejuruan (vokasi) untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global, serta menghasilkan SDM kreatif.Target menarik yang menjadi tujuan yaitu sekitar 70% lulusan SMK bekerja pada tahun kelulusan dan seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan.Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subyek Pembelajar mandiri yang bertanggung jawab,kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan.
    Minat siswa SMK untuk berwirausaha setelah lulus sekolah bisa disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal, faktor pembelajaran dan faktor kesiapan instrumen. Kegiatan pembelajaran kewirausahaan memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap minat siswa SMK di Kota Surakarta untuk berwirausaha setelah lulus dari sekolah. Pembelajaran yang dianggap memberikan kontribusi minat siswa meliputi praktek kerja industri, mata pelajaran kewirusahaan dan pelatihan sekolah dibidang kewirausahaan. Siswa seharusnya lebih memahami bahwa lapangan pekerjaan yang ada tidak mungkin menyerap semua lulusan SMK. Kewirausahaan dapat diterapkan di berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan. Kewirausahaan juga sangat berguna untuk masa depan dan dapat menyelamatkan siswa dari pengangguran ketika lulus nanti.

    E. Simpulan
    1. Siswa SMK merupakan langkah penting untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia
    2. Guru mata diklat kewirausahaan agar dapat memberikan materi pelajaran dan metode belajar yang sesuai untuk meningkatkan kreatifitas dan kemandirian siswa agar siswa lebih termotivasi. Guru juga hendaknya memberi bekal pengetahuan mengenai persiapan kewirausahaan
    F. Rekomendasi
    1. Minat berwirausaha yang dimiliki oleh siswa hendaknya dapat lebih ditingkatkan oleh semua pihak, orang tua, masyarakat, pendidik, maupun pemerintah.
    2. Sekolah diharapkan dapat mengkondisikan lingkungan sekolah sebagai laboratorium besar dalam mengaplikasikan seluruh teori yang didapat terutama dalam pengembangan intensi berwirausaha

    Sumber :
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta
    Wibowo. Muladi. 2011. Pembelajaran Kewirausahaan Dan Minat Wirausaha Lulusan SMK. Ekplanasi Volume 6 Nomor 2 Edisi September 2011
    Fitriani, Aprilia. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha pada siswa kelas XII SMK Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2011/2012. Economic Education Analysis Journal 1 (2) (2012)
    Lastariwati. Badraningsih. 2012. Pentingnya kelas kewirausahaan pada SMK Pariwisata. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 2, Nomor 1, Februari 2012
    Caecilia Vemmy, S. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi intensi berwirausaha siswa SMK. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 2, Nomor 1, Februari 2012
    Aprilianty. Eka. 2012. Pengaruh kepribadian wirausaha, pengetahuan kewirausahaan, dan lingkungan terhadap minat berwirausaha siswa SMK. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 2, Nomor 3, November 2012
    Mustofa. Muchammad Arif. 2014. Pengaruh pengetahuan kewirausahaan, self efficacy, dan karakter wirausaha terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Depok Kabupaten Sleman. Universitas Negeri Yogyakarta
    https://www.unwaha.ac.id/artikel/lulusan-smk-bekerja-wirausaha-atau-kuliah/
    https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/02/01/p3h0dh359-lulusan-smk-yang-berwirausaha-masih-minim
    http://psmk.kemdikbud.go.id/konten/3056/saatnya-menyiapkan-lulusan-smk-siap-berwirausaha

  20. 1.
    0501519004

    PENGANGGURAN TERTINGGI DARI LULUSAN SMK
    A. Pendahuluan
    Saat ini pemerintah Indonesia mempunyai program dalam dunia pendidikan, yaitu jumlah untuk SMK sebanyak 70% dan 30% untuk SMU. Perubahan jumlah sekolahan ini terpicu data yang diperoleh di lapangan bahwa pengangguran produktif kebanyakan adalah lulusan SMU. Pada dasarnya SMU diprogram untuk mereka yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pembekalan skill (untuk SMU) bisa dikatakan, tidak ada. Berbeda dengan dunia SMK, mereka dituntut untuk menguasai skill serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. SMK dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dari segi keterampilan kerja, maka dari itu saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan dari SMK. Dinas Pendidikan telah menganjurkan untuk lebih memilih SMK karena lebih menjanjikan dalam dunia kerja. Dimasukkannya anak-anak ke sekolahan kejuruan adalah agar siswa cepat mendapat pekerjaan selepas lulus, dengan bekal keterampilan yang didapat dari sekolahan. Jadi, sebetulnya, sekolah kejuruan juga berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat, dengan pembekalan keterampilan serta mempersiapkan siswa untuk dapat mandiri. Semakin banyaknya siswa yang belajar di sekolah kejuruan, semakin dapat ditekan pula angka kemiskinan yang ada di masyarakat. Harapan semua pihak, terutama dunia pendidikan dan pemerintah Indonesia adalah siswa yang telah lulus dapat berwirausaha, sehingga angka pengangguran dapat ditekan.
    Harapan pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran lulusan SMA melalui peningkatan jumlah peserta didik SMK belum dapat terpenuhi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2019 sebanyak 6,82 juta orang atau menurun 50.000 orang dibandingkan dengan Februari 2018 yang sebesar 6,87 juta orang. Berdasarkan data BPS, tingkat penggangguran berdasarkan pendidikan masih dipegang oleh lulusan SMK yang sebesar 8,63%. Lalu, lulusan diploma I/II/III sebesar 6,89%, lulusan SMA sebesar 6,78%, lulusan Universitas sebesar 6,24%. Kemudian lulusan SMP sebesar 5,04% dan lulusan SD 2,65%

    B. Tujuan
    1. Mengetahui recana program untuk keterserapan lulusan SMK
    2. Mengetahui cara meningkatkan daya saing lulusan SMK

    C. Kondisi nyata lapangan
    Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang tertentu. Lantaran itulah, pemerintah terus melakukan sejumlah perbaikan dan penataan SMK di Tanah Air. Berdasarkan data Satuan Kerja Nasional (SAKERNAS) periode 2014 hingga 2018, Muhadjir mengungkapkan, partisipasi kerja lulusan SMK pada Agustus maupun Februari selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika pada Agustus 2015, tercatat angka partisipasi kerja lulusan SMK berada di angka 10.837 maka pada Agustus 2018 berada di angka 13.682 jiwa. Sementara penghitungan pada Februari 2015, jumlahnya juga terus naik hingga pada Februari 2018. Dari angka partisipasi kerja lulusan SMK 11.800 menjadi sebesar 14.545 jiwa. Seiring dengan itu, tingkat pengangguran terbuka pun terus menurun bagi lulusan SMK. Tercatat, jika pada 2016 sebesar 9,84 persen, pada 2018 menjadi 8,92 persen.

    D. Kondisi ideal
    1. Selama ini kalangan pengusaha menilai tenaga kerja Indonesia kurang berdaya saing dibanding dengan beberapa negara ASEAN lain. Hal ini yang mendera lulusan SMK yang seyogyanya ditempah untuk masuk ke dunia kerja dan rendahnya tingkat keterserapan lulusan SMK ke dunia kerja. Sehingga hal ini mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan revitalisasi SMK melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Langkah yang dilakukan seperti melakukan penyelerasan kurikulum serta melakukan inovasi pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga pendidik. Selain itu, adanya upaya untuk meningkatkan kerja sama antara sekolah dengan dunia usaha, industri, serta perguruan tinggi. Hal ini guna mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai tuntutan lapangan kerja. Surat Keputusan untuk revitalisasi SMK baru dikeluarkan pada awal 2017. Setalah muncul Inpres dilakukan penataan dan persiapannya pada 2018 sehingga memang revitalisasi SMK perlu waktu. Sebanyak 5000 SMK ditarget telah direvitalisasi pada 2025 mendatang. Masalah yang dihadapi nantinya adalah era bonus demografi serta ledakan orang usia produktif, tetapi orang pada usia produktif belum tentu dapat bekerja produktif. Jadi supaya orang produktif ini bisa bekerja produktif maka inilah revitalisasi SMK.
    2. Upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing lulusan yaitu :
    a) Profesionalisme terus dikembangkan
    Karena dunia usaha dan dunia industri terus bergerak dinamis, maka harus dijawab lewat peningkatan secara terus menerus kemampuan, sikap dan ketrampilan guru. Tujuannya, tidak tertinggal kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan mampu merespon karakteristik siswa. Kecenderungan adanya perubahan pasar kerja yang menuntut perpaduan antara kompetensi dan kapabilitas, bisa dijawab lewat inovasi berupa pembelajaran kreatif. Pengintegrasian mata pelajaran normanda adaptif dengan mata pelajaran produktif, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, bisa jadi solusi.
    b) Ketercukupan guru produktif, baik dari sisi kualifikasi akademik maupun kompetensi
    Karena itu, harus ada validasi data terkait proyeksi kebutuhan guru produktif. Termasuk berkurangnya jumlah guru produktif karena pensiun. Jika pemenuhan hanya bertumpu pada rekruitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka ketercukupan guru produktif sangat lama. Karena itu harus ada regulasi bagi pengangkatan pegawai pemerintah lewat perjanjian kerja bagi para guru. Sebab UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, justru menutup peluang guru karena termasuk profesi yang melaksanakan urusan pemerintah yang bersifat wajib. Cara lain adalah melalui program keahlian ganda. Yaitu, pengalihan fungsi ke mapel produktif melalui sertifikasi dan kompetensi. Namun, program ini seyogyanya diperuntukan bagi guru berusia muda.
    c) Rekruitmen kepala sekolah
    Mengingat posisinya yang sangat penting dan strategis dalam mengembangkan sekolah vokasi, maka dalam rekruitmen kepala sekolah, perlu mulai dipertimbangkan satu kriterianya berasal dari guru produktif. Sehingga, telah memahami dasar, konsep, dan pengembangan sekolah vokasi.
    d) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha
    Hal ini agar SMK bisa mengarah pada permintaan pasar, maka perlu keterlibatan dan dukungan dunia industri yang ada di daerah. Karena itu, perlu fasilitasi pemerintah daerah agar dunia industri membuka diri untuk tempat praktik siswa, magang guru, serta membantu sarana praktik melalui dana CSR.
    e) Pengkajian dan pengendalian program keahlian
    Agar lulusan SMK dapat terserap pada dunia kerja sesuai kompetensi yang dimiliki, maka perlu ada pengkajian dan pengendalian program keahlian. Baik pada sekolah yang telah berjalan maupun sekolah yang akan didirikan. Pengkajian dan pengendalian ini sangat penting kaitannya dengan proyeksi kebutuhan pasar kerja. Bagi program keahlian yang pasarnya telah jenuh, menurut hemat penulis, perlu dikendalikan. Meningkatkan daya saing lulusan SMK adalah sebuah keniscayaan. Tidak mudah memang. Namun, kita harus menerima tanggungjawab itu sebagai sebuah kewajiban. Bukan hanya karena pendidikan vokasi menjadi satu prioritas utama pendidikan nasional. Tetapi, masa depan bangsa ini harus dipastikan, diserahkan kepada generasi yang memiliki daya saing.

    3. Simpulan
    1. Dengan adanya program revitalisasi SMK, jumlah SMK diperbanyak dibanding SMA, diharpkan lulusan masuk ke dunia kerja sesuai tuntutan dunia kerja produktif untuk 4.0.
    2. Daya serap lulusan setiap tahun berubah sehingga perlu peran Pemerintah telah memberikan dukungan melalui pemberian dana operasional dan fasilitasi program pendidikan dan pelatihan bagi guru SMK.

    4. Rekomendasi
    1. Harus ada kerjasa sama antar departemen untuk mewujudkan pembangunan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
    2. Industri diwajibkan menerima tenaga lokal bangsa.
    3. Identifikasi keahlian apa yang dibutuhkan untuk industri, yang nantinya menentukan kurikulum smk

    Sumber :
    _______. 2019. Lulusan SMK Masih Dominasi Pengangguran di RI. Jakarta : Detikfinance, 06 Mei 2019.
    _______. 2018. BPS: Lulusan SMK Banyak Menganggur Sepanjang 2017. Jakarta : CNNIndonesia, 26 Februari 2018.
    _______. 2018. Keterserapan Lulusan SMK ke Dunia Kerja Semakin Meningkat. Jakarta : Monitorday, 08 November 2018.
    _______. 2018. Mendikbud Tak Jamin Lulusan SMK 100% Bisa Kerja. Jakarta : CNNIndonesia, 07 October 2019.
    _______. 2018. Terobosan Mengatasi Tingginya Pengangguran SMK. Jakarta : Kemendikbud, 12 Maret 2018
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta.
    Mulyatiningsih. Endang. 2010. Studi kelayakan kebijakan peningkatan jumlah Peserta didik SMK di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Simposiumpendidikan2010@ puslitjaknov.org
    Satyanto. Heni. 2011. Analisis Kebijakan Porsi SMK 70 dan SMA 30 Mencetak Tenaga Kerja Terampil. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
    Barliana. M. Syaom. dkk. 2010. Evaluasi atas kebijakan peningkatan rasio siswa SMK :SMA ditelaah dari kesiapan sarana dan prasarana . INVOTEC, Volume VI No. 17, Agustus 2010: 529 – 538
    _______. (2010). Rencana strategis pendidikan nasional 2010-2014. Jakarta: Depdiknas

  21. 2.
    0501519004
    PERUBAHAN JUMLAH RASIO ANTARA SMK 70 DAN SMA 30
    A. Pendahuluan
    Pada era 1970-an dan 1980-an di Indonesia, banyak siswa sekolah kejuruan yang merasa minder tentang sekolah-sekolah mereka. Sekolah-sekolah menengah umum dianggap jauh lebih bermutu, lebih menjanjikan masa depan gemilang, lebih hebat fasilitasnya, atau, setidak-tidaknya, lebih bergengsi. Namun sejak dekade 1990-an, khususnya setelah Reformasi, terasa sekali pergeseran cara pandang ini, seiring dengan kian menyempitnya lapangan kerja. Bukan hal yang luar biasa kini bila kita temukan orangtua siswa yang memang telah merancang agar putra-putri mereka meneruskan bersekolah di SMK. Dalam pendidikan yang berfokus kepada penyiapan tenaga kerja profesional, kemungkinan kian menyempitnya peluang kerja diantisipasi dengan penumbuhan semangat wirausaha di antara para siswa.
    Proporsi jumlah SMK 70%, SMA 30% dinegeri ini sepertinya cocok jika dikaitkan kemampuan melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Konsekuensinya adalah dunia kerja yg akan menampung lulusan SMK harus siap meskipun untuk memasukinya lulusan SMK perlu masih perlu dilatih. Konsekuensi bagi SMA yang notabene adalah siswa-siswa akan melanjutkan studinya maka mesti terpilih dari anak bangsa yang benar-benar pandai. Pembatasan jumlah kelas di SMA sangatlah perlu sehingga prioritas atau perhatian guru fokus. Jadi siswa SMA benar-benar siap untuk menerima ilmu yg lebih tinggi nantinya. Dasar-dasar keilmuan tertanam kuat

    B. Tujuan
    1. Mengetahui fungsi peningkatan rasio SMK
    2. Mengetahui rencana pemenuhan 70 : 30

    C. Kondisi nyata lapangan
    Adanya kesenjangan antara lulusan SMA dengan SMK. Peminat SMA lebih tinggi dari peminat SMK, padahal lulusan SMA hanya sedikit saja yang melanjutkan ke perguruan tinggi, selebihnya masuk ke dunia kerja. Kurangnya peminat SMK membuat pemerintah gencar mempromosikan SMK kepada masyarakat. Berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah untuk menarik peminat SMK, seperti membuat iklan, meningkatkan infrastruktur, menambah jumlah tenaga pendidik, menyempurnakan bidang keahlian dan lain-lain.

    D. Kondisi ideal
    1. Peningkatan rasio SMK tersebut guna mendukung program utama penguatan pendidikan vokasi yang mengedepankan penguasaan keahlian terapan. Menguatnya pendidikan vokasi di jenjang pendidikan formal dinilainya berdampak positif bagi lahirnya tenaga terampil dan berdaya saing. Adapun SMA yang masih ada, harus tetap memberi bekal siswa agar siap memasuki dunia kerja, jika mereka tak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Semisal pendidikan Kepariwisataan, Pertanian, Kelautan, atau Industri Kreatif
    2. Yang perlu diperhatikan terhadap program pemerintah tersebut adalah jika pemerintah melakukan :
    a) Pembekuan sekolah SMA harus dilihat dulu jumlah angkatan masuk sekolah, apakah jumlah sekolah masih mencukupi ataukah masih kurang, jangan sampai pembekuan ini menimulkan masalah baru. Misal tidak tertampunganya angkatan sekolah untuk melanjutkan ke SMA.
    b) Pembukaan sekolah menengah kejuruan/program keahlian berbasis industri, seperti terjadi di Negara jerman bahwasannya sekolah kejuruan didirikan karena industri membutuhkan tenaga yang ahli dibidang industri yang akan didirikan, setelah mencukupi program itu ditutup.
    c) Konversi sekolah menengah SMA ke SMK mungkin menjadi pilihan terakhir, mengingat permasalahan yang ditimbulkan akan banyak sekali misalnya guru yang tidak kompeten, sarana dan pengadakan prasarana akan membutuhkan biaya yang besar

    E. Simpulan
    1. Bahwa peningkatan jumlah rasio SMK 70 dan SMK 30 sangat dibutuhkan karena kedepan dapat menyiapkan tenaga kerja yang produktif untuk menyiapkan diri pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
    2. Pemerintah telah merencanakan peningkatan jumlah peserta didik SMK secara proporsional termasuk upaya penataan bidang keahlian dan program studi di SMK serta fasilitas magang agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Penataan ini dilakukan agar lulusan sekolah menengah kejuruan dapat makin memadai untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja

    F. Rekomendasi
    1. Harus ada kerjasa sama antar departemen untuk mewujudkan pembangunan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
    2. Kebijakan ini seharusnya dibangun di atas landasan yang kokoh, misalnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar, karena implementasi kebijakan bukan semata-mata menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas pendidikan. Atas dasar ini, maka sudah selayaknya, peningkatan jumlah siswa melalui berbagai promosi, disertai juga dengan kebijakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasana pendidikan secara luar biasa
    3. Tetap melanjutkan program pemerintah untuk pemenuhan rasio SMK 70 dan SMK 30

    Sumber :
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta.
    _______. 2009. 2014, Rasio SMK dan SMA Mencapai 2:1. Jakarta: Harian Kompas. 22 Mei 2009.
    _______. 2017. Mendikbud akan Tingkatkan Rasio SMK Dibanding SMA, Ini Alasannya. Jawa Tengah : Tribun Jateng. 27 April 2017.
    _______. 2016. Kemdikbud tingkatkan persentase jumlah SMK Negeri. Jakarta : Antara, 24 Juni 2016.
    Satyanto. Heni. 2011. Analisis Kebijakan Porsi SMK 70 dan SMA 30 Mencetak Tenaga Kerja Terampil. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
    Barliana. M. Syaom. dkk. 2010. Evaluasi atas kebijakan peningkatan rasio siswa SMK :SMA ditelaah dari kesiapan sarana dan prasarana . INVOTEC, Volume VI No. 17, Agustus 2010: 529 – 538
    Mulyatiningsih. Endang. 2010. Studi kelayakan kebijakan peningkatan jumlah Peserta didik SMK di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Simposiumpendidikan2010@ puslitjaknov.org
    Depdiknas. (2005). Rencana strategis pendidikan nasional 2005-2009. Jakarta: Depdiknas
    _______. (2010). Rencana strategis pendidikan nasional 2010-2014. Jakarta: Depdiknas
    Mustasya. Tata. 2005. Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel:Tepatkah Untuk Indonesia Saat Ini. The Indonesian Institute

  22. 3.
    0501519004
    UJI KOMPETENSI BAGI SISWA SMK
    A. Pendahuluan
    Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara substansi merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja kelas menengah dalam memasuki dunia kerja dan mengembangkan sikap profesional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 76 menyatakan tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
    Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Clarke & Winch (2007: 62), menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan upaya pengembangan sosial ketenagakerjaan, pemeliharaan, percepatan dan peningkatan kualitas tenaga kerja tertentu dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan secara bebas bahwa tugas sistem pendidikan dan kejuruan adalah harus memberikan bekal keterampilan khusus untuk individu dalam mencari pekerjaan atau memulai suatu bisnis mandiri dan melatih individu untuk bekerja secara produktif dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di masa depan. Sedangkan secara khusus lebih menekankan bahwa lulusan pendidikan kejuruan disiapkan untuk memasuki dunia kerja baik dalam memulai usaha sendiri maupun memasuki peluang kerja yang ada. Seiring dengan ketatnya tingkat persaingan yang akan dihadapi oleh semua lulusan SMK dalam rangka mendapatkan lapangan pekerjaan, penciptaan lapangan pekerjaan, maupun peningkatan karier maka perlu didukung oleh kompetensi lulusan siswa dengan pencapaian tingkat kompeten sesuai yang dimiliki dan sudah kompeten diharapkan lulusan SMK dapat bersaing dalam dunia kerja.

    B. Tujuan
    1. Mengetahui fungsi Uji kompetensi siswa SMK
    2. Mengetahui pelaksanaan uji kompetensi siswa SMK

    C. Kondisi nyata lapangan
    Pemerintah telah menetapkan standar kelulusan SMK melalui Peraturan Menteri (Permen) no. 45 tahun 2010 tentang kriteria kelulusan peserta didik SMK. Namun dalam Permen tersebut ditetapkan bahwa siswa SMK dapat dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata NA minimal 5,5 sedangkan nilai setiap mata pelajaran minimal 4,0 dengan proporsi nilai 40% dari UN dan 60% dari nilai ujian sekolah (US). Merujuk dari standar minimal nilai tersebut tentunya tidaklah terlalu sulit bagi seorang siswa SMK untuk memperoleh nilai tersebut. SementaraUji kompetensi yang merupakan uji keterampilan yang wajib diikuti oleh seorang siswa SMK dan dilakukan oleh pihak eksternal sebenarnya di beberapa SMK sudah dilaksanakan dengan baik, namun kriteria penilaian yang digunakan masih berbeda-beda. Dengan kondisi seperti ini akan sangat sulit mengukur tingkat kompetensi lulusan SMK dan bisa dilihat dari daya serap lulusan SMK.
    Hal ini terjadi karena kompetensi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja meningkat secara pesat, namun kompetensi lulusan SMK tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga untuk mendapatkan lulusan SMK yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja perlu dilakukan upaya atau kiat-kiat untuk membenahi pelaksanaan uji kompetensi (ujian praktik) bagi seluruh SMK. Namun upaya pembenahan tersebut bukanlah hal yang mudah karena setiap SMK memiliki karakter yang berbeda-beda. Selain itu, masalah bukan hanya terdapat pada pelaksanaannya tetapi juga pada setelah pelaksanaan. Yaitu sertifikat UKK yang didapat oleh siswa SMK masih belum menjamin bahwa lulusan siap masuki dunia kerja maupun dunia industri.

    D. Kondisi ideal
    1. UKK merupakan ujian yang diselenggarakan oleh BSNP yang dilaksanakan oleh instasi (sekolah-sekolah) bersama dunia usaha dan dunia industri. Menurut Suhartadi (2011:157) menyatakan bahwa pelaksanaan UKK merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan keterampilan peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetntukan. Hal ini juga diperkuat oleh Irwanti (2014:421) bahwa pelaksanaan UKK merupakan hasil belajar siswa untuk melihat sudah kompeten atau belum. Tujuan pelaksanaan UKK ini adalah untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian yang diperoleh siswa. Berdasarkan buku Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK, menyatakan bahwa untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada level tertentu sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa peserta didik yang telah lulus melaksanakan UKK akan mendapat sertifikat uji kompetensi yang diterbitkan lembaga sertifikasi, asosiasi bidang atau lembaga diklat yang memiliki kredibilitas dalam bidangya. Sehingga, sertifikat hasil UKK dapat menjadi tolok ukur DU/DI dalam melihat kompetensi yang dimiliki peserta didik menjadi tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya.
    2. Uji kompetensi keahlian (UKK) pada SMK merupakan bagian dari ujian nasional (UN) yang terdiri atas ujian teori dan praktek kejuruan. Hasil dari uji kompetensi keahlian selanjutnya digunakan sebagai indikator ketercapaian standar kompetensi kelulusan (SKL) yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kelulusan SMK/MAK, sedangkan bagi stakeholder akan dijadikan bahan informasi akan kompetensi yang dimiliki oleh siswa sebagai calon tenaga kerja. Pelaksanaan uji kompetensi berbasis kompetensi diarahkan untuk mengukur dan menilai performansi peserta uji yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian terhadap hasil belajar pada SMK dilaksanakan melalui uji kompetensi keahlian sesuai dengan kriteria kinerja (performance criteria) yang dituangkan dalam soal uji kompetensi teori dan praktek kejuruan. Penilaian hasil uji kompetensi ini yaitu dengan mengamati beberapa aspek yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan.

    E. Simpulan
    1. Uji Kompetensi siswa SMK sebagai penilaian hasil belajar dalam sistem pembelajaran kompetensi pada dasarnya merupakan proses penentuan untuk memastikan siswa apakah sudah kompeten atau belum.
    2. Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK dapat dilaksanankan melalui beberapa model yaitu : model project work pelaksanaannya diatur oleh Kementrian Pendidikan Nasional, model Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan model Uji Kompetensi dan Sertifikasi yang dilakukan oleh sekolah.

    F. Rekomendasi
    1. Memaksimalkan kerjasama (MoU) dengan DUDI supaya pihak SMK dapat meluluskan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDI.
    2. Pelaksanaan Uji kompetensi siswa SMK yang dilaksanakan oleh Sekolah sesuai motede/ kaidah pengujian/ penilaian berbasis kompetensi.

    Sumber :
    BSNP. 2018. Pedoman Penyelenggaraan UN Kompetensi Keahlian SMK.
    Budiyono. Aris. 2011. Uji Kompetensi Kejuruan Siswa SMK. Lembaran Ilmu Kependidikan, Jilid 40, No.1, April 2011 : 11-18.
    Clarke, L and Winch. C. 2007. Vocational Education International Approach, Development and System. New York: Routledge
    Jayanti. Retno Dwi dan Sudarwanto. Tri. 2013. Pengaruh pelaksanaan praktek kerja industri ( prakerin ) Terhadap hasil uji kompetensi keahlian siswa kelas XII TN SMK Negeri 2 Nganjuk. Universitas Negeri Surabaya.
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta.
    Pratiwi. Ayu Septiana. dkk. 2017. Kontribusi daya kreativitas dan kinerja Prakerin terhadap hasil uji Kompetensi keahlian. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan Volume: 2 Nomor: 2 Bulan Februari Tahun 2017 Halaman: 285—293
    Santiyadnya. Nyoman. 2011. Implementasi Uji Kompetensi Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lulusan SMK Negeri Bidang Teknologi Di Provinsi Bali. JPTK, UNDIKSHA, Vol. 8, No. 1, Januari 2011 : 1 – 16
    Suryadi. Dedy. 2003. Pengembangan model uji kompetensi Dalam kurikulum berbasis kompetensi Pada SMK kelompok teknologi dan industri. Fakultas Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia
    Suranto, Muhyadi, dan Djemari Mardapi. 2018. Pengembangan instrumen evaluasi uji kompetensi keahlian (UKK) administrasi perkantoran di SMK. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Tahun 18, Nomor 1, 2014
    Taruno. Djoko Laras Budiyo. 2014. Model Uji Kompetensi Keahlian Instalasi Listrik. JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 44, Nomor 2, November 2014, Halaman 103-116

  23. 0501519009
    no. 4
    Judul : Revitalisasi SMK
    Pendahuluan : Pemerintah Indonesia saat ini sedang mencanangkan revitalisasi SMK menuju lembaga vocational level menengah yang lulusannya mampu bersaing dan mengisi kebutuhan tenaga kerja. Atas dasar itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis dengan menerbitkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 yang isinya mengenai pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan di SMK dari hulu sampai hilir sehingga lulusannya diharapkan siap untuk menjadi tenaga kerja yang handal.
    Pendidikan vokasi di Indonesia memasuki babak baru. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, yang disusul dengan nota kesepahaman antarkementerian terkait, seakan menjadi roket pendorong pendidikan vokasi di negeri ini. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai reformasi pendidikan kejuruan ketiga, setelah reformasi pendidikan kejuruan pertama tahun 1964, dan reformasi kedua tahun 1976.
    Perkembangan teknologi desruptif akibat Revolusi Industri 4.0 menjadi perhatian utama dalam revitalisasi dan pemutakhiran bidang-bidang keahlian di SMK. Sejalan dengan itu, empat potensi wilayah prioritas pembangunan nasional, yaitu Kemaritiman, Pariwisata, Pertanian, dan Industri Kreatif, menjadi prioritas garapan untuk mendongkrak keunggulan lokal ini menjadi daya saing bangsa di tingkat global.

    Tujuan :
    tujuan Revitalisasi SMK
    1. mewujudkanLink and Match sekolah dengan Dunia Usaha/Industri.
    2. mengubah paradigma daripush menjadi pull. Artinya mengubah paradigma SMK yang dulunya hanya mendorong untuk mencetak lulusan saja tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja berganti menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk disusun kurikulum SMK yang diselaraskan dengan kurikulum industri.
    3. mengubah pembelajaran dari supply driven ke demand driven.
    4. menyiapkan lulusan SMK yang adaptable terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha.
    5. mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) baik dari aspek teknologi, administratif, maupun kompetensi
    Kondisi Nyata Lapangan:
    Meski sudah ada lnstruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, namun hingga kini implementasi revitalisasi dinilai belum optimal. Salah satunya masalah yang mendasar, yaitu minimnya ketersediaan guru SMK yang berkompeten. Jumlah produktif hanya 22 persen dari jumlah guru yang dibutuhkan, Persoalan minimnya guru SMK tersebut, berpengaruh pada kualitas mengajar yang rendah. Hal itu, tentunya akan berdampak pada kemampuan siswa SMK, yang pada praktiknya dituntut untuk bisa sejalan dengan kebutuhan industri. Sehingga beban yang dipikul lulusan SMK semakin berat. Guru banyak yang tidak kompeten, tapi siswa dituntut harus bisa menjawab kebutuhan industri .Banyak SMK yang belum melakukan mitra dengan industri. Padahal jika didukung bermitra dengan industri, maka siswa SMK dapat menerima manfaat seperti kemudahan praktek dan lainnya.

    Kondisi Ideal :
    Revitalisasi ditempuh dengan dua strategi utama. Skenario pertama adalah menyempurnakan dan memantapkan sekolah-sekolah kejuruan dengan model demand-driven, mengubah model supply-driven yang berlangsung selama ini dengan standarisasi mutu. Ciri utama pendidikan dan pelatihan vokasi ini mengedepankan pendekatan job-based learning. Desain sekolah dikembangkan berangkat dari kebutuhan dan pengakuan dunia usaha dan industri. Analisis kebutuhan itu kemudian dirumuskan ke dalam standar-standar kompetensi disertai dengan jenis sertifikasi dan teknik pengujiannya.
    Dari standarisasi ini, sekolah mengembangkan kurikulum dan sistem pembelajarannya. Proses standarisasi dan sertifikasi serta penyusunan kurikulum melibatkan pihak-pihak terkait, terutama sinergi sekolah dan industri. Dengan demikian, siswa dididik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Menilik prospek dunia usaha dan industri sektor formal di Indonesia yang relatif bersifat turbulen, dan persaingan tenaga kerja luar negeri yang makin ketat, skenario pertama ini diharapkan menjadi lorong yang bisa menyalurkan tenaga kerja ke industri dan dunia usaha yang menjadi mitra sekolah dan mengisi pasar tenaga kerja terampil di luar negeri yang relevan.
    Skenario kedua adalah mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan dan pelatihan-pelatihan kreatif dengan model life-based learning sebagai pendidikan alternatif. Pembelajaran di SMK mengedepankan pendekatan berbasis potensi alam kehidupan nyata. Model ini memungkinkan tumbuhnya sekolah-sekolah kreatif sesuai dengan keunggulan potensi wilayah.

    Analisis:
    Revitalisasi SMK sangat diperlukan untuk menyiapkan lulusan yang kompetitif. untuk mencapai kerberhasilannya revitalisasi SMK diperlukan usaha yang tidak mudah antara pemerintah guru dudi dan siswa harus bisa bekerjasama dengan baik. Guru yang berkompeten akan sangat membantu mewujudkan tujuan dari revitalisasi SMK, akan tetapi juga harus di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, siswa yang mau dan mampu dibimbing, serta dudi yang dapat diajak kerjasama.

    Kesimpulan:
    Perhatian pemerintah terhadap kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) semakin terlihat, hal ini dibuktikan dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, mengenai revitalisasi SMK. Revitalisasi SMK sangat penting dilakukan saat ancaman teknologi desruptif mulai terlihat nyata di dunia industri. Lulusan SMK dengan keterampilan di suatu bidang serta memiliki wawasan global sangatlah diperlukan agar keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK terus meningkat. Faktor yang dapat menunjang kompetensi lulusan SMK agar dapat bersaing dalam dunia kerja adalah melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan juga pembekalan sertifikasi kompetensi bagi para calon lulusannya. Revitalisasi SMK memang belum sepenuhnya berhasil, maka dari itu perlu usaha lebih yang harus dilakukan guru, pemerintah, dudi, dan siswa agar revitalisasi SMK dapat berjalan dengan lebih baik.

    Rekomendasi:
    Agar pelaksanaan Revitalisai dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan:
    1. Guru yang berkompeten
    2. Sarana dan prasarana yang memadahi
    3. Meminta industri agar mau bekerjasama

    Referensi:
    Pracihara, Biwara. 2017. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 (Revitalisasi Smk) Memacu Smk Bidang Seni Dan Industri Kreatif Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
    Wardani, Dani. Tantangan Dan Harapan Revitalisasi Smk Di Indonesia Menuju Lembaga Vocational Yang Berdaya Saing
    Revitalisasi SMK (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta : Direktorat Jenderal
    https://itc-indonesia.com/revitalisasi-smk/?lang=en
    https://www.academia.edu/36135723/REVITALISASI_PENDIDIKAN_VOKASI
    https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/18040/pemerintah-fokus-pendidikan-kejuruan-revitalisasi-smk-tunjukkan-dampak-positif/0/artikel_gpr
    https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/08/15/kemendikbud-revitalisasi-350-smk-pada-2019-428836
    https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/2637/revitalisasi-smk-mendongkrak-unggulan-nasional

  24. 0501519009
    no 5.
    Judul : Wirausaha untuk lulusan SMK
    Pendahuluan :
    Minimnya lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan angkatan kerja, menjadi penyebab utama tingginya angka pengangguran di Indonesia. Karenanya Pemerintah melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga setiap lulusan siap terjun ke dunia usaha dengan skil yang dimiliki.Hal tersebut juga sebagai jawaban atas banyaknya pengangguran elite, atau pengangguran yang memiliki ijazah formal setingkat perguruan tinggi. Namun kenyataannya mereka tidak disebabkan keilmuan mereka tidak sesuai kebutuhan pasar kerja (lapangan kerja).
    Karenanya, dalam berbagai literatur disebutkan, pendidikan SMK tidak hanya menekankan pada aspek kecerdasan konseptual atau kognitif semata, tetapi sekolah dituntut menanamkan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) kepada setiap siswanya. Dalam salah satu penelitian disebutkan, bahwa keberhasilan mahasiswa bukan semata-mata ditentukan kepandaian yang dipunyai, tetapi oleh faktor lain. Dimana tingkat kecerdasan hanya menyumbang sekitar 20 persen hingga 30 persen.Sementara jiwa kewirausahaan yang didukung kecerdasan sosial, justru menyumbang 80 persen keberhasilan siswa di kemudian hari. Karenanya materi kewirausahaan menjadi sebuah keharusan, bukan lagi sekedar pelengkap.
    Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menginternalisasikan bakat rekayasa dan peluang yang ada. Sehingga wirausahawan akan berani mengambil risiko, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan mampu menyiasati peluang secara tepat.”Jiwa dan semangat kewirausahaan menentukan kemajuan perekonomian suatu negara” Harus diakui bahwa penanaman jiwa kewirausahaan sangat efektif jika ditanamkan melalui bangku pendidikan. Dimana seorang anak sedang masa pertumbuhan kecerdasan, dan keterampilan.

    Tujuan :
    Untuk mengetahui apakah lulusan SMK dapat melaksanakan program pemerintah untuk menjadi wirausaha

    Kondisi Nyata Lapangan:
    Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010–2014 (Depdiknas, 2010:104) menetapkan bahwa lulusan SMK lebih diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dunia kerja serta dunia usaha dan industri. Pada kenyataannya implementasi rencana strategis Depdiknas ini belum sepenuhnya dimengerti oleh pelaksana dilapangan. Proses pembelajaran kewirausahaan di sekolah belum diikuti dengan penerapan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan yang riil. Tidak optimumnya proses pembelajaran kewirausahaan, akhirnya membuat lulusan SMK tidak mempunyai semangat berwirausaha dan justru lebih menyukai menjadi pegawai atau buruh
    Kondisi Ideal:
    Mata pelajaran kewirausahaan termasuk salah satu ciri muatan yang dibelajarkan pada kurikulum SMK sekarang ini, dengan diajarkan mata pelajaran kewirausahaan akan semakin menambah pengetahuan kewirausahaan siswa SMK tentang wirausaha. Hal ini diharapkan akan semakin menumbuhkan minat berwirausaha siswa, dengan diajarkan mata pelajaran kewirausahaan dan keterampilan, diharapkan siswa mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan keterampilan masing-masing.
    Siswa yang sudah memiliki pengetahuan tentang mata pelajaran kewirausahaan pasti akan menentukan sikap untuk memperoleh prestasi yang ditumbuhkan oleh keyakinan dalam dirinya. Keyakinan diri atau efikasi diri yang positif merupakan faktor penentu keberhasilan yang akan menciptakan kepuasan yang muncul bersamaan dengan adanya pengetahuan yang sudah diserap. Setelah mengetahui betapa pentingnya faktor-faktor personal siswa, peneliti tertarik dengan keyakinan diri atau efikasi diri yang dimiliki oleh siswa terhadap suatu mata pelajaran kewirausahaan.

    Analisis:
    Membentuk suatu manusia yang berjiwa wirausaha dan sekaligus mampu melakukan wirausaha, khususnya pada siswa SMK, maka yang harus tertanam dahulu adalah minat untuk berwirausaha itu sendiri Sumarni (2006:3). Pengertian minat berwirausaha yaitu rasa tertariknya seseorang untuk melakukan kegiatan usaha yang mandiri dengan keberanian mengambil risiko. Minat berwirausaha bisa datang dari dalam individu siswa itu sendiri mapun dari luar. Hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Bina Karier (1990) dalam Sumarni (2006:3) bahwa calon wirausaha, mereka merasa perlu mengenali kepribadian dan kompetensi diri mereka sendiri. Hal ini akan sangat berarti bagi kehidupannya. Menurut Kadeni (2009:47) bahwa seorang yang mempunyai motivasi yang kuat akan menumbuhkan kreativitas untuk mencapai suatu tujuan, konsisten, bertanggungjawab pada tugas dan pantang menyerah, walaupun dihadapkan pada halangan ataupun rintangan dalam usahanya mencapai tujuan termasuk keputusan untuk berwirausaha.

    Kesimpulan:
    Minat wirausaha siswa SMK masih rendah dikarenakan pada mata pelajaran wirausaha, kebanyakan smk hanya sebatas pengetahuan saja tidak untuk mengimplementasikan, selain itu siswa masih menganggap bahawa wirausa adalah pekerjaan yang paling susah dikarenakan memiliki resiko yang sangat besar dan diperlukan modal yang besar pula. Kecilnya minat berwirausaha sangat disayangkan. Siswa seharusnya lebih memahami bahwa lapangan pekerjaan yang ada tidak mungkin menyerap semua lulusan SMK. Kewirausahaan dapat diterapkan di berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan. Kewirausahaan juga sangat berguna untuk masa depan dan dapat menyelamatkan siswa dari pengangguran ketika lulus nanti. Maka dari itu siswa tidak hanya harus berpendidikan karakter, namun juga harus berpendidikan kewirausahaan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan minat berwirausaha melalui mata pelajaran kewirausahaan bagi siswa SMK merupakan langkah penting untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia.

    Rekomendasi:
    1. Perlunya meningkatkan minat siswa SMK dari dini untuk berwirausaha
    2. Memberikan dukungan berupa materi maupun arahan yang dibutuhkan bagi siswa yang sudah mempunyai minat berwirausaha
    3. Kerjasama dengan dunia industri dalam mencetak calon wirausaha

    Referensi:
    Mustofa, M.A. 2014. Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Self Efficacy, Dan Karakter Wirausaha Terhadap Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Depok Kabupaten Sleman
    Aprilianty, E. 2012. Pengaruh Kepribadian Wirausaha, Pengetahuan Kewirausahaan, Dan Lingkungan Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK. Vol 2 (3)
    Vemmy, Caecilia. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Berwirausaha Siswa SMK. Vol 2 (1)
    Aprilia, F. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas Xii Smk Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2011/2012. EEAJ 1 (2)
    Wibowo, M. 2011. Pembelajaran Kewirausahaan Dan Minat Wirausaha Lulusan SMK. Vol 6 (2)
    https://mediaindonesia.com/read/detail/224624-lulusan-smk-didorong-berwirausaha
    https://www.kompasiana.com/ipungsps/55186e10a333118307b664ba/apakah-smk-siap-berwirausaha
    https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/02/01/p3h0dh359-lulusan-smk-yang-berwirausaha-masih-minim

  25. 0501519008
    no. 1
    Isu Pengangguran Tertinggi Dari Lulusan SMK

    1. Pendahuluan
    Sekolah Menengah Kejuruan adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang bertujuan untuk menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja maupun untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Seorang siswa SMK harus tepat dalam memilih jurusan yang sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri serta yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Hal ini berkaitan dengan peluang untuk dapat bersaing di dunia kerja.
    Saat ini total SMK di seluruh Indonesia sekitar 14 ribu sekolah. Secara bertahap, pemerintah akan merevitalisasi 5.000 SMK sampai tahun 2025. Tahun ini sudah ada 300 SMK yang direvitalisasi.Dalam revitalisasi ini, siswa SMK akan difokuskan untuk terserap di bidang pariwisata, pertanian produktif, ekonomi kreatif, kemaritiman, dan energi pertambangan.Selain itu, siswa akan diberikan sertifikasi sesuai masing-masing bidang. Untuk tenaga pengajar akan diambil dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Kurikulum pelajaran pun akan ditentukan oleh dunia usaha agar lulusan ini dapat terserap banyak.”Anak-anak SMK sekarang di samping nanti mendapat ijazah yang penting dia mendapat sertifikat kemahiran. Dan sertifikat kemahiran ini benar-benar terstandard baik dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) maupun standar internasional sesuai bidangnya,” kata Muhadjir.
    Menurut data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia memiliki kecenderungan menurun, namun angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, TPT Indonesia ga (3) kali TPT Singapura,dan dua (2) kali TPT Malaysia. Tingginya TPT di Indonesia mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja kurang mampu memberikan informasi tentang kesempatan kerja yang ada. Alchian dalam McCall (1970) menyatakanbahwa munculnya pengangguran disebabkan karena ketidakpas an dan informasi yang sangat mahal dalam pasar tenaga kerja.

    2. Tujuan
    a. Untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan berkaitan isu pengangguran terbanyak dari lulusan SMK,
    b. Untuk mengulas kondisi ideal berkaitan isu pengangguran terbanyak dari lulusan SMK,
    c. Untuk menganalisis berkaitan isu pengangguran terbanyak dari lulusan SMK.

    3. Kondisi Di Lapangan Isu Pengangguran Terbanyak Dari Lulusan SMK
    a. Profil pengangguran lulusan SMK
    Tujuan instusi pendidikan vokasi adalah untuk menghasilkan lulusan siap pakai yang mempunyai keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang studi yang dimina siswa. Dengan demikian diharapkan seluruh lulusan SMK dapat tertampung ke dalam pasar kerja. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dak semua lulusan SMK terserap dalam pasar kerja, ebagian dari mereka masih menjadi penganggur terbuka. Hasil survei menunjukkan bahwa dari 1.532 responden yang mengisi angket terdapat 88,84 persen yang termasuk sebagai angkatan kerja dan 11,16 persen yang bukan termasuk angkatan kerja. Sementara itu, di antara lulusan SMK yang berstatus sebagai angkatan kerja, sebanyak 1.198 orang (88,02%) berstatus berkeja dan 163 orang (11,98%) berstatus sebagai penganggur terbuka.
    BPS (2016) menemukan bahwa ngkat penganggur terbuka pendidikan SMK angkanya lebih besar jika Brief Notes Lembaga Demografi FEB UI Oktober 2017 3 Ringkasan Studi: Profil Pengangguran dan Lama Mencari Kerja Lulusan SMK http://www.ldfebui.org dibandingkan dengan ngkat pengangguran terbuka jenjang pendidikan lainnya. Pada bulan Februari 2016, ngkat pengangguran terbuka berpendidikan SMK sebesar 9,89 persen, sementara ngkat pengangguran terbuka berpendidikan SMA sebanyak 6,95 persen. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa justru lebih banyak penganggur terbuka SMK dibandingkan dengan ins tusi lainnya. Tidak semua SMK mempunyai kualitas yang sama dan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan, keahlian dan wawasan yang memadai. Selain itu, hal ini juga memperlihatkan keahlian lulusan SMK belum sesuai dengan kebutuhan dan diperparah dengan terbatasnya informasi kerja (LD FEB UI, 2014)
    Kembali berdasarkan tracer study, jika dirinci menurut jenis kelamin, lulusan SMK laki-laki yang menganggur mencapai 15,19 persen dan perempuan sebesar 10,07 persen. Lulusan SMK perempuan memiliki kecenderungan lebih cepat memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan lulusan SMK laki-laki. Hal ini disebabkan perempuan biasanya bersedia bekerja di sektor apapun, baik formal maupun informal. Sementara itu, lulusan SMK laki-laki lebih menginginkan pekerjaan formal seper di industri atau kantor-kantor lainnya yang sesuai dengan bidang keahlian yang mereka miliki.
    Menurut data Sakernas (2016), jika dilihat dari besarnya pengangguran setiap jurusan, secara umum angka pengangguran lulusan SMK masih terbilang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya jurusan yang angka penganggurannya menyentuh dua digit persentase. Jurusan SMK yang memiliki persentase tingkat pengangguran ter tinggi adalah Teknik Komputer dan Informatika, yaitu sebesar 24,53 persen, dan Teknik Otomo f sebesar 17,94 persen. Sementara itu, jurusan dengan persentase pengangguran terkecil adalah Tata Niaga sebesar 5,22 persen. Penemuan ini pen ng karena ngginya ngkat pengangguran suatu jurusan di SMK menunjukkan terdapat mismatch (ketidaksesuaian) dalam menyediakan jurusan yang tepat dengan skill yang dibutuhkan di pasar kerja.

    b. Lama mencari kerja lulusan SMK
    Jika bagian sebelumnya telah membahas mengenai profil pengangguran dari lulusan SMK, selanjutnya akan dikaitkan dengan lama mencari kerja lulusan SMK. Lama mencari kerja paling banyak dari Lulusan SMK untuk menemukan pekerjaan adalah 1-3 bulan. Peringkat kedua adalah lebih dari 6 bulan untuk mencari pekerjaan yaitu sebesar 21 persen. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya jeda waktu yang dibutuhkan lulusan SMK untuk masuk ke pasar kerja. Banyak faktor yang dapat berperan dalam lama mencari kerja pengangguran lulusan SMK, salah satunya adalah kesesuaian bidang studi dan pela han kerja
    Indrayanti (2015) menemukan bahwa kesesuaian bidang studi dan pelatihan kerja menentukan lama mencari kerja tenaga muda lulusan SMK, selain pengalaman kerja dan karakteristik sosio demografi lainnya. Hasil analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwa lama mencari kerja individu yang berpendidikan sekolah kejuruan bidang studi SMKK (tata boga, tata busana) dan mengikut ipelatihan kejuruan (jahit menjahit, bordir, tata boga) lebih cepat 0,96 bulan dibandingkan dengan individu lainnya. Sedangkan lama mencari kerja individu yang jurusan pendidikannya SMK pariwisata dan mengikuti pelaatihan pariwisata lebih cepat 1,677 bulan dibandingkan dengan individu lainnya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa lulusan sekolah sekolah kejuruan bidang studi SMKK dan SMK pariwisata yang mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang studinya akan lebih cepat mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan individu lainnya. Hal berbeda ditunjukkan oleh lulusan sekolah kejuruan bidang studi STM. Meskipun mengikuti pelatihan yang sesuai dengan jurusannya, lama mencari kerjanya dan lebih cepat dibandingkan dengan individu karakteristik lainnya. Hal ini berarti bahwa pelatihan yang diikuti oleh lulusan STM dak efektif untuk lebih cepat mendapatkan pekerjaan.

    c. Kondisi Ideal Berkaitan Isu Pengangguran Terbanyak Dari Lulusan SMK
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah merumuskan solusi untuk menekan angka pengangguran lulusan SMK yang masih tinggi. Solusinya terangkum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menjelaskan, dalam Inpres tersebut menginstruksikan adanya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, peningkatan jumlah dan kompetensi industri, peningkatan jumlah dan kompetensi guru, revitalisasi fasilitas dan alat praktik. “Juga peningkatan uji kompetensi, sertifikasi dan akreditasi, serta peningkatan kerja sama SMK dengan industri,” kata Hamid ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/11).
    Untuk melaksanakan hal tersebut pada tahun 2017 hingga 2018 Kemendikbud telah menyiapkan sekitar 12 ribu guru SMK dengan keahlian ganda. Selain itu hingga tahun 2024, Kemendikbud juga telah mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mengangkat 92 ribu guru SMK menjadi ASN. “Untuk kerja sama industri, sebanyak 1.500 lebih SMK sudah melakukan kontrak kerja sama dengan industri yang difasilitasi oleh Kementerian Perindusterian dan Kementerian/lembaga terkait,”

    d. Analisis berkaitan isu pengangguran terbanyak dari lulusan SMK.
    Pada saat ini masih ada beberapa masalah yang masih menjadi PR besar bagi pemerintah. Setidaknya, ada tiga faktor yang mempengaruhi tingginya pengangguran lulusan SMK. Pertama, terjadi oversupply antara jumlah lulusan SMK dengan kebutuhan industri. Lalu kedua persoalan kualitas lulusan yang tidak sesuai dengan standar industri dan ketiga persoalan usia lulusan yang rata-rata baru 17 tahun.

    4. Kesimpulan
    Besarnya ngkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK tentu bukanlah merupakan berita baik, mengingat lulusan SMK yang sejatinya memang dipersiapkan untuk langsung terjun ke lapangan kerja. Karakteristik utama penganggur yang tergambar melalui studi ini adalah: 1) Angka pengangguran lulusan SMK akan menurun seiring dengan semakin lama tahun kelulusan 2) Persentase penganggur laki-laki lebih besar daripada perempuan 3) Lulusan jurusan Teknik Komputer & Informatika serta Teknik Otomotif mendominasi besarnya proporsi pengangguran SMK. Sementara itu, jika dikaitkan dengan aspek lama mencari kerja, terlihat bahwa banyak lulusan SMK yang harus menempuh waktu lebih dari 6 bulan untuk mencari kerja. Di antara banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut,salah satunya adalah kesesuaian jurusan dan pelatihan yang pernah diambil. Terdapat beberapa rekomendasi untuk menangani permasalahan pengangguran yang terjadi pada lulusan SMK. Pertama, bermitra dengan pihak Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI). Kedua, optimalisasi fungsi forum-forum yang ada di sekolah, seper MKKS (Musyawarah Kerja Untuk Kepala Sekolah) bagi kepala sekolah dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) bagi guru. Ketiga, pemberian materi soft skill bagi siswa SMK, seperti materi mengenai atitude dan kemampuan berkomunikasi. Keempat, pemberian materi kewirausahaan bagi para siswa-siswa SMK. Kelima, sertifikasi lulusan SMK. Keenam, pemanfaatan unit industri di masing-masing SMK untuk mengasah keterampilan, misalnya, unit koperasi dan jasa perhotelan. Ketujuh, revitalisasi BKK (Bursa Kerja Khusus) SMK.

    REKOMENDASI
    Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). Survei Keadaan Angkatan Kerja (SAKERNAS) 2016. Jakarta: BPS.
    Indrayan , Ratna. (2015). Pengaruh Kesesuaian Bidang Studi dan Pelatihan Kerja terhadap Lama Mencari Kerja Pekerja. Makalah yang disampaikan dalam Seminar Akademik Pembangunan Ekonomi Indonesia 2015. Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi FEB UI.
    https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/11/14/pi6xq0354-ini-solusi-kemendikbud-tekan-angka-pengangguran-smk
    https://www.cnbcindonesia.com/news/20191007132549-4-104933/penyumbang-pengangguran-tertinggi-jumlah-smk-kok-ditambah
    https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/07/lulusan-smkmendominasi-tingkat-pengangguran-terbuka
    Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI). (2014). Laporan Akhir. Analisis Lulusan SMK di Pasar Kerja Indonesia.
    McCall, J.J. (1970). “Economics of Informati on and Job Search”. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 1 (Feb., 1970), pp.113-126.

  26. 0501519008
    no. 2
    Isu Pendidikan Kejuruan Rasionya Akan Dibalik Menjadi 70% SMK Dan 30%
    PENDAHULUAN
    Pendidikan sebagai wahana utama pembangunan sumberdaya manusia. Dalam hal ini perlu berperan dalam mengembangkan peserta didik menjadi sumberdaya manusia yang produktif. Disamping itu memiliki kemampuan professional dalam melaksanakan pembangunan dalam menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan merupakan dasar dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia, karena melalui pendidikan seorang manusia dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannnya sebagai modal yang telah mengikuti pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut karena adanya kesenjangan antara pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan di lapangan.
    Pendidikan yang paling strategis untuk menghadapai tantangan globalisasi adalah pendidikan yang berorientasi pada dunia industri dengan penekanan pada pendekatan pembelajaran dan didukung oleh kurikulum yang sesuai. Pendidikan menengah kejuruan dipandang dan diharapkan mampu menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha/dunia industri dan tantangan global.
    Selama ini SMA/MA menjadi prioritas utama bagi lulusan SMP/MTs yang akan melanjutkan pendidikan. SMA merupakan lembaga yang menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, padahal belum tentu semua lulusan SMA/MA tersebut akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kondisi ini telah menimbulkan banyak lulusan SMA/MA yang sulit mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan. Salah satu solusi dalam memecahkan masalah tersebut, maka Pemerintah telah melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, yaitu membalikkan rasio perbandingan jumlah peserta didik SMK dan SMA dari 30:70 pada tahun 2004 menjadi 70:30 pada tahun 2014.
    Pada era 1970-an dan 1980-an di Indonesia, banyak siswa sekolah kejuruan yang merasa minder tentang sekolah-sekolah mereka. Sekolah-sekolah menengah umum dianggap jauh lebih bermutu, lebih menjanjikan masa depan gemilang, lebih hebat fasilitasnya, atau, setidak-tidaknya, lebih bergengsi. Namun sejak dekade 1990-an, khususnya setelah Reformasi, terasa sekali pergeseran cara pandang ini, seiring dengan kian menyempitnya lapangan kerja. Bukan hal yang luar biasa kini bila kita temukan orangtua siswa yang memang telah merancang agar putra-putri mereka meneruskan bersekolah di SMK. Dalam pendidikan yang berfokus kepada penyiapan tenaga kerja profesional, kemungkinan kian menyempitnya peluang kerja diantisipasi dengan penumbuhan semangat wirausaha di antara para siswa (“Sekolah kejuruan jawaban mengatasi pengagguran”, 2005).
    Proporsi jumlah SMK 70%, SMA 30% dinegeri ini sepertinya cocok jika dikaitkan kemampuan melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Konsekuensinya adalah dunia kerja yg akan menampung lulusan SMK harus siap meskipun untuk memasukinya lulusan SMK perlu masih perlu dilatih. Konsekuensi bagi SMA yang notabene adalah siswa-siswa akan melanjutkan studinya maka mesti terpilih dari anak bangsa yang benar-benar pandai. Pembatasan jumlah kelas di SMA sangatlah perlu sehingga prioritas atau perhatian guru fokus. Jadi siswa SMA benar-benar siap untuk menerima ilmu yg lebih tinggi nantinya. Dasar-dasar keilmuan tertanam kuat.
    1.2 Tujuan
    1. Untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan berkaitan SMK saat ini.
    2. Untuk mengulas kondisi ideal berkaitan isu rasio perubahan SMK 70% SMA 30%,
    3. Untuk menganalisis berkaitan isu rasio perubahan SMK 70% SMA 30%.

    PEMBAHASAN
    2.1 Kondisi Nyata Di Lapangan Berkaitan SMK Saat Ini.
    2.1.1 Guru Kurang Pengalaman Praktik Industri
    Merujuk pada Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang dimaksud dengan guru yang berkualitas adalah guru yang profesional. Ada beberapa istilah yang bertautan dengan kata profesional, yaitu profesi, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi. Menurut Sanusi, dkk (1991:19) profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (expertise) dari para anggotanya. Artinya, pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu (pendidikan/latihan pra-jabatan) maupun setelah menjalani profesi (in-service-training).
    Dengan mengambil definisi tersebut maka supaya mutu lulusan SMK bagus maka mutu guru yang mengajar di SMK harus bagus atau harus professional, khususnya untuk guru bidang produktif perlu pegalaman praktik di industri. Dengan pengalaman di industri seorang guru dapat mendiseminasi pengetahuannya tentang dunia kerja atau dunia industri kepada siswa.
    2.2.2 Sekolah Kekurangan Fasilitas Praktek
    Merujuk permen No. 40 tahun 2008 tentang standar pendidikan nasional mengenai saran dan prasarana: Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Artinya jika sekolah tidak memiliki atau kekurangan fasilitas praktik maka akan menimbulkan kesenjangan antara pemahaman teori dan praktik yang pada akhirnya akan menghasilkan mutu lulusan yang rendah. Konsep dasar dalam pendekatan KBK didasarkan pada dua filosofi dasar. Pertama adalah human competence yaitu kemampuan yang benar-benar terlihat dan terlatih, bukan kemampuan yang didapatkan karena ketidaksengajaan. Kedua adalah mastery learning yang mendasarkan bahwa hampir semua orang dapat mempelajari semua pengetahuan dengan baik, apabila mendapatkan pengajaran yang berkualitas dan waktu belajar yang cukup. Dalam dunia pendidikan sekarang ini, tidak semua jenjang pendidikan yang mampu menselaraskan pendidikan didalamnya dengan tuntutan dunia kerja atau industri. SMK merupakan salah satu jenjang dalam pendidikan yang berupaya melaksanakan penyesuaian tersebut, karena memang salah satu tujuan didirikannya SMK adalah untuk menciptakan ahli-ahli tingkat menengah yang siap bekerja, dan mandiri. Oleh karena itu kegiatan belajar yang dilakukan di SMK lebih banyak dilakukan didalam ruang praktik dari pada diruangan kelas. Praktik merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses belajar mengajar di SMK. Pembekalan melalui praktik sangat berguna dalam mempersiapkan kompetensi siswa yang siap bekerja. Praktik dalam kegiatan belajar mengajar di SMK dilakukan dalam lingkungan sekolah sendiri yakni dalam ruang praktik, pada unit-unit produksi yang dimiliki oleh SMK, juga dilakukan dalam dunia industri, melalui praktik kerja industri.
    2.3 Rencana dan Strategi DepDikNas
    Dalam Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009, Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025 disebutkan bahwa pada tahun 2009 target rasio jumlah SMA dan SMK sebesar 60:40, tahun 2015 sebesar 50:50, tahun 2020 sebesar 40:60, dan tahun 2025 sebesar 30:70 (Depdiknas, 2005). Sementara itu, berdasarkan Statistik Pendidikan Menengah tahun 2005/2006 yang diterbitkan oleh Pusat Statistik Pendidikan, rasio jumlah SMA dan SMK sebesar 61:39. (PSP, 2006a dan PSP, 2006b). Perbandingan tersebut belum memperhitungkan jumlah pendidikan menengah di bawah Departemen Agama seperti MA dan MAK. Jika jumlahnya diperhitungkan maka rasio pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan menjadi 70:30.
    Dalam harian Kompas, Direktur Pembinaan SMK memberikan angka yang berbeda dengan target yang ada dalam Renstra Depdiknas 2005-2009. Menurutnya, Rencana Strategis Nasional Pendidikan mematok rasio antara jumlah SMK dan SMA sebesar 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015. Penetapan target tersebut perlu diikuti dengan perubahan paradigma bagi semua kalangan, khususnya paradigma bahwa SMK bukanlah sekolah terminal atau tempat penampungan lulusan SMP yang tidak berminat ke jalur akademik.)
    Perubahan sasaran rasio SMA dan SMK tersebut akan berdampak penyediaan dana yang cukup besar yang harus disediakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan tenaga kependidikan. Dampak lainnya adalah perguruan tinggi yang selama ini ada lebih banyak menampung lulusan SMA dengan proporsi jurusan ilmu sosial jauh lebih besar jika dibandingkan jurusan teknologi. Sementara itu, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara tidak semata-mata karena penekanan pada pendidikan menengah umum atau kejuruan.
    Berdasarkan data tahun 2005/2006 perbandingan siswa SMK dan SMA sebesar 39:61. Jika memperhitungkan jumlah siswa Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) perbandingan tersebut menjadi 30:70. Sementara itu, Renstra Depdiknas 2005-2009 menyebutkan bahwa pemerintah akan berupaya meningkatkan jumlah SMK sehingga mencapai perbandingan 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015.
    2.4 Strategi Pemerintah Terhadap Pemenuhan 70:30
    Strategi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi program tersebut melalui beberapa upaya diantaranya ;
    – Pembekuan sekolah SMA
    – Pembukaan sekolah SMK baru
    – Konversi sekolah SMA ke SMK

    Yang perlu diperhatikan terhadap program pemerintah tersebut adalah jika pemerintah melakukan ;
    – Pembekuan sekolah SMA harus dilihat dulu jumlah angkatan masuk sekolah, apakah jumlah sekolah masih mencukupi ataukah masih kurang, jangan sampai pembekuan ini menimulkan masalah baru. Misal tidak tertampunganya angkatan sekolah untuk melanjutkan ke SMA.
    – Pembukaan sekolah menengah kejuruan/program keahlian berbasis industri, seperti terjadi di Negara jerman bahwasannya sekolah kejuruan didirikan karena industri membutuhkan tenaga yang ahli dibidang industri yang akan didirikan, setelah mencukupi program itu ditutup.
    – Konversi sekolah menengah SMA ke SMK mungkin menjadi pilihan terakhir, mengingat permasalahan yang ditimbulkan akan banyak sekali misalnya guru yang tidak kompeten, sarana dan pengadakan prasarana akan membutuhkan biaya yang besarPada saat ini masih ada beberapa masalah yang masih menjadi PR besar bagi pemerintah. Setidaknya, ada tiga faktor yang mempengaruhi tingginya pengangguran lulusan SMK. Pertama, terjadi oversupply antara jumlah lulusan SMK dengan kebutuhan industri. Lalu kedua persoalan kualitas lulusan yang tidak sesuai dengan standar industri dan ketiga persoalan usia lulusan yang rata-rata baru 17 tahun.

    KESIMPULAN
    Lulusan smk sekarang ini masih mempunyai begitu banyak permasalahan menyelimutinya mulai dari tidak siapnya masuk dunia kerja, tidak sesuainya keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan pasar, minimnya kompetensi keahliannya yang dimiliki sehingga hanya menjadi tenaga kerja pabrikan, rendahnya penghargaan dunia industri terhadap keahlian lulusan dari smk (dalam arti upah yang didapat sangat rendah), produk yang dihasilkan oleh lulusan smk tidak laku dijual di pasar nasional. Dan masih banyak lagi permasalahan yang di hadapi termasuk kebijakan pendukung dan perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

    REKOMENDASI
    http://eprints.ums.ac.id/31511/2/Bab_1.pdf
    http://staffnew.uny.ac.id/upload/130683974/lainlain/Pendidikan%20Kejuruan%20Masa%20Depan.pdf
    http://documents.worldbank.org/curated/en/904551468258306961/pdf/537320v20INDON1design1indvol21final.pdf

  27. 0501519008
    no. 2
    Uji Kompetensi Siswa SMK
    PENDAHULUAN
    Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Rendahnya efektivitas pendidikan dapat dilihat dari rendahnya efektivitas keterampilan kerja yang dimiliki oleh lulusan lembaga pendidikan. Pada bidang pendidikan menengah kejuruan, muncul kritikan dari dunia industri yang menganggap lulusan sekolah-sekolah kejuruan belum siap memasuki lapangan kerja. Saat ini masih terjadi ketimpangan hubungan antara dunia usaha/industri terhadap pendidikan di SMK. Sudah menjadi masalah klasik bagi dunia pendidikan SMK di Indonesia, dimana link and match antara output pendidikan SMK dengan dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna output pendidikan SMK belum tercapai. Salah satu masalahnya terletak pada kualitas lulusan SMK yang belum sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Pada akhirnya dunia kerja atau industri menjadi kurang optimal dalam menyerap tenaga kerja tamatan SMK, dunia industri lebih berminat mempekerjakan tenaga kerja yang sudah mempunyai pengalaman kerja cukup dan terlatih, sehingga tenaga kerja lulusan SMK tidak terpakai dan akhirnya menganggur.
    Penilaian untuk mengetahui siswa SMK kompeten atau tidak dilakukan melalui ujian kompetensi keahlian (UKK). Pemerintah akan memfasilitasi SMK yang telah terlisensi sebagai LSP-P1 atau memenuhi kriteria yang ditetapkan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK). Kompetensi yang diujikan merujuk pada kualifikasi jenjang 2 atau 3 Kerangka Kualitikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu pada jabatan operator. Hasil ujian kompetensi keahlian tersebut nantinya skill passport sebagai bukti siswa tersebut telah kompeten pada kualifikasi lulusan SMK, dan diharapkan dapat dengan mudah mendapat pekerjaan sehingga menekan angka pengangguran.
    1.2 Tujuan
    1. Untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan lulusan SMK yang sudah tersertifikasi,
    2. Untuk mengulas kondisi ideal lulusan siswa SMK yang sudah tersertifikasi,
    3. Untuk menganalisis berkaitan lulusan SMK yang sudah tersertifikasi.

    PEMBAHASAN
    Kondisi Nyata Di Lapangan Lulusan SMK Yang Sudah Tersertifikasi
    Uji Kompetensi
    Uji kompetensi keahlian pada sekolah menengah kejuruan merupakan bagian dari ujian nasional yang terdiri dari ujian teori kejuruan dan ujian praktik kejuruan. Penyelenggaraan uji kompetensi keahlian diatur oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan bekerja sama dengan DU/DI atau asosiasi profesi. Uji kompetensi dilaksanakan pada akhir dari proses studi baik studi selama 3 tahun maupun studi 4 tahun. Menurut Direktorat Pembinaan SMK (2012: 1), pelaksanaan uji kompetensi pada tahun ajaran 2011/2012 yaitu dengan bekerja sama dengan industri atau asosiasi profesi yang terkait dengan bidang keahlian. Sebelum melaksanakan uji kompetensi, siswa diberikan kisi-kisi soal uji kompetensi yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Pelaksanaan uji kompetensi paling lambat dilaksanakan satu bulan sebelum penyelenggaraan ujian nasional, sehingga pelaksanaan uji kompetensi tidak mengganggu persiapan ujian nasional. Menurut pedoman dari Direktorat Pembinaan SMK (2012: 2), terdapat beberapa perangkat uji kompetensi, yaitu kisi-kisi soal, soal ujian, lembar pedoman penilaian soal praktik, dan instrumen verifikasi penyelenggara ujian praktik kejuruan.

    Tujuan Uji Kompetensi
    Tujuan uji kompetensi menurut Direktorat pembinaan SMK adalah sebagai alat ukur keterserapan diklat, sebagai pengakuan diri atas kemampuan pada bidang kompetensinya, dan sebagai pintu masuk kedunia kerja. Tujuan pelaksanaan uji kompetensi akan tercapai apabila pelaksanaannya disiapkan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak sekolah dengan panduan dari Direktorat Pembinaan SMK. Menurut Direktorat Pembinaan SMK (2012: 3-4), prosedur pelaksanaan uji kompetensi, yaitu: ujian praktik dapat dilaksanakan di sekolah atau di industri, alat dan bahan harus siap, menetapkan soal yang akan diujikan, dan melakukan latihan praktik sebelum ujian sebenarnya. Rincian biaya diserahkan pada saat pelaksanaan verifikasi tempat dan peralatan uji kompetensi. Verifikasi penyelenggaraan uji kompetensi meliputi kelayakan tempat, kelayakan industri mitra, dan penentuan tim penguji. Penguji pada uji kompetensi terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal. Penguji praktik direkomendasikan oleh penyelenggara tingkat satuan pendidikan dan ditetapkan oleh penyelenggara tingkat Kabupaten. Menurut Joko Sutrisno (DP SMK, 2011: 2) dalam pedoman pelaksanaan uji kompetensi siswa menyatakan bahwa pelaksanaan penilaian hasil belajar berbasis kompetensi harus diarahkan untuk mengukur dan menilai performansi siswa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga aspek yang diukur dan dinilai diatas merupakan aspek psikologis yang sering disebut dengan taksonomi Bloom.
    Merujuk permen No. 40 tahun 2008 tentang standar pendidikan nasional mengenai saran dan prasarana: Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Artinya jika sekolah tidak memiliki atau kekurangan fasilitas praktik maka akan menimbulkan kesenjangan antara pemahaman teori dan praktik yang pada akhirnya akan menghasilkan mutu lulusan yang rendah. Konsep dasar dalam pendekatan KBK didasarkan pada dua filosofi dasar. Pertama adalah human competence yaitu kemampuan yang benar-benar terlihat dan terlatih, bukan kemampuan yang didapatkan karena ketidaksengajaan. Kedua adalah mastery learning yang mendasarkan bahwa hampir semua orang dapat mempelajari semua pengetahuan dengan baik, apabila mendapatkan pengajaran yang berkualitas dan waktu belajar yang cukup. Dalam dunia pendidikan sekarang ini, tidak semua jenjang pendidikan yang mampu menselaraskan pendidikan didalamnya dengan tuntutan dunia kerja atau industri. SMK merupakan salah satu jenjang dalam pendidikan yang berupaya melaksanakan penyesuaian tersebut, karena memang salah satu tujuan didirikannya SMK adalah untuk menciptakan ahli-ahli tingkat menengah yang siap bekerja, dan mandiri. Oleh karena itu kegiatan belajar yang dilakukan di SMK lebih banyak dilakukan didalam ruang praktik dari pada diruangan kelas. Praktik merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses belajar mengajar di SMK. Pembekalan melalui praktik sangat berguna dalam mempersiapkan kompetensi siswa yang siap bekerja. Praktik dalam kegiatan belajar mengajar di SMK dilakukan dalam lingkungan sekolah sendiri yakni dalam ruang praktik, pada unit-unit produksi yang dimiliki oleh SMK, juga dilakukan dalam dunia industri, melalui praktik kerja industri.

    Evaluasi dan Penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi
    Evaluasi dan penerbitan sertifikat uji kompetensi kejuruan merupakan hasil dari pelaksanaan uji kompetensi kejuruan. Hasil nilai-nilai yang telah direkap akan dimasukkan pada sertifikat uji kompetensi kejuruan dan selanjutnya sertifikat akan ditandatangani. Selain itu dari proses UKK ini SMK akan memperoleh banyak manfaat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Suranto (2012: 7) yang menyatakan bahwa melalui penyelenggaraan kegiatan UKK dapat diperoleh empat hal, yaitu: (1) Informasi apakah kompetensi yang diajarkan oelh sekolah sudah sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana dalam standar kompetensi lulusan (SKL); (2) Masukan dari assesor untuk peningkatan sistem pelayanan sekolah; (3) Informasi capaian kompetensi;dan (4) Pengakuan legal. Keempat manfaat yang diperoleh akan memajukan SMK sebagai penyelenggara pendidikan.

    KESIMPULAN
    Dari penjelasan di atas berarti proses menentukan kompetensi siswa SMK, harus melalui uji kompetensi di tempat uji kompetensi yang telah ditentukan dengan materi uji kompetensi yang dilakukan oleh assesor kompetensi dengan ketidak berpihakan ( berarti buka gurunya sendiri). Saat ini sudah banyak SMK mempunyai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP P1) dengan assesornya adalah guru dimasing-masing SMK tersebut.

    REKOMENDASI
    Direktorat Pembinaa Sekolah Menengah Kejuruan. 2016. Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Sertifikasi Siswa SMK pada Ujian Nasinal Tahun pelajaran 2015/2016. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Online) (http://www.slideshare.net/ nayantakahusna-hartono/pedoman-ujian-kompetensi-keahlian-2016) diakses tanggal 18 April 2016
    Saraswati, I. Peran Dunia Usaha Terhadap Pendidikan Praktek Kerja Industri. Jurnal Gardan Tahun 2013 Vol, 20 No.2. (Online)(http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/gardan/article/vi ew/99/116). Diakses Tanggal 15 April 2016
    https://eprints.uny.ac.id/6810/1/JURNAL%20SKRIPSI.pdf
    http://staffnew.uny.ac.id/upload/132256206/penelitian/PENCAPAIAN%20STANDAR%20KOMPETENSI%20SISWA%20SMK%20NEGERI.pdf
    http://www.jurnalpendidikanprofesional.com/index.php/JPP/article/view/212
    https://www.kompasiana.com/pakcahya/5c44a1f5677ffb6883561238/urgensi-lembaga-sertifikasi-profesi-lsp-di-smk-sebuaeh-renungan?page=all

  28. 0501519003
    No 1. Pengangguran tertinggi dari lulusan SMK.

    Pendahuluan

    Latar belakang
    Pendidikan kejuruan merujuk pada pendidikan sekolah mengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk bekerja, walaupun di Indonesia istilah pendidikan kejuruan dan vokasional masih dipisahkan, tetapi sejatinya makna pendidikan kejuruan sama dengan pendidikan vokasional, hanya dibedakan oleh jenjangnya, pendidikan kejuruan pada jenjang sekolah menengah sedangkan vokasional merujuk pada pendidikan politeknik atau perguruan tinggi. (Sudira, 2006).
    Pendidikan kejuruan awalnya lebih berorientasi pada ketrampilan teknis, namun sekarang selain kemampuan teknis juga mengarah pada ketrampilan yang lebih luas dan memerlukan adaptasi yang cepat. Tuntutan kerja di era global memerlukan seseorang yang bekerja secara kreatif, inovatif, inisiatif, memiliki kemampuan memimpin, mandiri, mampu bekerjasama dalam tim, kemampuan literasi, kemampuan komunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Pendidikan kejuruan pada abad ini dituntut untuk dapat mempersiapkan peserta didik untuk bekerja mandiri.
    Untuk menghadapi tuntutan abad ini, Indonesia telah menyiapkan Sekolah Menengah Kejuruan dengan berlandaskan 3 tujuan pokok, yaitu mempersiapkan lulusan untuk bisa bekerja, meneruskan, dan wirausaha. Untuk memenuhi ketrampilan, sudah seharusnya sekolah kejuruan tidak hanya membentuk skill teknik, tetapi juga ke arah pembentukan kecakapan beradaptasi, komunikasi, kerjasama, dan inovasi. Untuk itu diperlukannya sebuah model pembelajaran yang dapat merangkum itu semua menjadi sebuah kegiatan yang efisien. Tetapi hal yang menjadi momok bagi sekolah kejuruan adalah banyaknya pengangguran lulusan SMK, disebabkan karena keahliannya tidak match dengan kebutuhan perusahaan. (Ariyanti, 2017). Selain karena lulusan yang tidak match dengan bidang yang diambil waktu sekolah, lulusan harus menunggu dalam waktu lama untuk memperoleh pekerjaan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengguran mencapai 7,04 juta orang dan SMK menyumbang 11,41%. (BPS, 2016) 
    Tujuan
    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2019 sebanyak 6,82 juta orang atau menurun 50.000 orang dibandingkan dengan Februari 2018 yang sebesar 6,87 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jumlah pengangguran yang setara 5,01% dari jumlah angkatan kerja 136,18 juta orang paling tinggi masih lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). “Tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan, tidak banyak berubah bahwa TPT paling tinggi masih dari SMK, lalu dari diploma I, II, dan III, lalu di susul SMA”. (Kusuma, 2019). Penyebab tingginya angka pengangguran lulusan SMK disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya tidak sesuainya kompetensi yang dibutuhkan perusahaan dan kompetensi yang dimiliki siswanya. Menurut Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), lulusan SMK seharusnya memiliki peluang kerja yang lebih besar dibandingkan lulusan SMA. Sebab, pendidikan SMK merupakan pendidikan vokasi, yakni mempersiapkan siswa untuk bekerja ketika lulus. Dia menilai, dengan menengok data tersebut maka ada kesalahan dari sistem pendidikan vokasi. Hal ini yang membuat pemerintah sedang mendorong perbaikan pendidikan vokasi. Lebih lanjut Bambang menyatakan, saat ini tingkat pengangguran memang menurun hingga ke 5,34%, namun lapangan kerja masih didominasi oleh sektor informal. Menurutnya, hal ini perlu diubah dengan menggenjot lapangan kerja di sektor formal. (Uly, 2019). Dari hasil tersebut, perlu diadakan langkah solutif untuk menurunkan jumlah pengangguran tingkat SMK.

    Kondisi Nyata Lapangan
    Pada keadaan sesungguhnya, penyebab tingginya tingkat pengangguran lulusan dari SMK adalah karena tidak cocoknya kompetensi keahlian yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri (Widjajanti, 2018). Hal ini merupakan sebuah kasus yang cukup kompleks karena melibatkan beberapa pihak, diantaranya siswa, sekolah, industri, dan pemerintahan. Kesenjangan kompetensi yang ada di SMK bisa jadi disebabkan oleh fasilitas (sarana dan prasarana) yang dimiliki oleh sekolah, selain itu, kondisi lulusan yang tidak tahu arah dan tujuan setelah lulus menjadikan banyaknya pengangguran, seharusnya pihak sekolah melakukan bimbingan karir untuk lulusannya agar kompetensi keahlian yang dimiliki lulusan bisa sesuai dengan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan.

    Kondisi Ideal
    Kondisi ideal dari lulusan SMK adalah dengan bisa bekerja atau masuk ke DUDI sesuai dengan kompetensi keahlian lulusan. Sehubungan dengan hal itu, perlu diadakannya bimbingan karir agar lulusannya dapat bekerja sesuai dengan kompetensi dan keinginannya, sekolah sudah seharusnya berperan aktif untuk membantu lulusannya mencari peluang untuk lulusannya agar dapat masuk ke bidang yang tepat.

    Analisis
    Permasalahan karir yang terjadi pada biasanya berkaitan dengan pemilihan jenis pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan jenis pekerjaan dimasa depan. Permasalahan ini penting untuk diperhatikan karena banyaknya remaja yang kebingungan dalam fase ini untuk menentukan arah karirnya. Tidak hanya itu, labilnya pemilihan karir berakibat pada tingkat kematangan perkembangan kepribadian.
    Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saka, Gati, dan Kelly (Gati et al., 2011) tentang pemilihan karir remaja. Menurut mereka, remaja yang tidak memiliki pilihan karir yang jelas cenderung memiliki gangguan emosi dan kepribadian seperti pesimistis, gangguan kecemasan (anxiety), dan konsep diri negatif serta kepercayaan diri yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Creed& Patton (Creed & Wendy A. Patton, 2003) terhadap 166 siswa menengah atas di Australia menunjukkan bahwa kematangan karir berkaitan dengan kematangan konsep diri secara umum. Penelitian tersebut juga menunjukan adanya kematangan karir pada usia remaja menunukkan kemampuan remaja dalam memenuhi harapan sosial dan masyarakat. Hasil penelitian yang lain diungkapkan oleh Esters dan Bowen (Purwanta, 2012) terhadap siswa sekolah pertanian menemukan bahwa orangtua merupakan faktor pertama yang berpengaruh pada pilihan karir anak.
    Masalah karir memang lebih dirasakan oleh siswa SMK daripada SMA, karena pada SMK memang lulusannya lebih disiapkan untuk bekerja. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri mendidik siswanya dalam kompetensi bidang ilmu tertentu. Seharusnya, siswa yang masuk ke SMK sudah memiliki pilihan yang mantap mengenai arah karir mereka, sebab mereka sudah memilih sekolah dengan bidang keilmuan tertentu, tetapi pada nyatanya masih banyak siswa yang tidak yakin dengan pilihan karirnya, hal itu menunjukkan belum tercapainya kematangan karir dikalangan SMK. Berbagai strategi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas individu di Sekolah Menengah Kejuruan telah dilakukan. Hasil dari usaha yang dilakukan masih belum dapat dirasakan secara langsung. Siswa di Sekolah Menengah Atas yang cenderung masih mengalami berbagai masalah. Khususnya yang berkaitan dengan masalah karir. Permasalahan karir siswa SMK telah menjadi kajian dari banyak pihak. Syamsu Yusuf (2000: 195) menyebutkan perkembangan berpikir pada remaja antara lain “dapat memikirkan masa depan dengan membuat perencanaan dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mencapainya”. Maka berdasar pendapat ini, remaja mau tidak mau harus menyadari bahwa dia harus segera memilih dan mempersiapkan karir yang tepat dengan potensi dan kondisinya. Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan siswa yang baru sadar memilih dan merencanakan kerja pada saat masa-masa kritis (terlalu terlambat melakukan pilihan dan persiapan). Subrata (2001: 36) melakukan survey persiapan karir sejumlah siswa SMA di Surabaya menunjukkan 85% siswa ragu terhadap karir masa depannya, 80% belum menetapkan karir masa depannya dengan mantap, 75% mengalami kesulitan dalam memutuskan dan merencanakan karir dengan baik. Walaupun begitu 90% menyadari pemilihan karir merupakan proses yang penting yang dengannya seseorang bisa mempersiapkan diri dengan melakukan pilihan-pilihan pendidikan maupun latihan. Purwoko, (2002: 32) yang melakukan survey terhadap mahasiswa di beberapa PTN di Surabaya menemukan 82% mahasiswa memilih jurusan bukan berdasar pemilihan dan persiapan karir yang telah dilakukan semasa SMU. (Hurlock, 1980)

    Simpulan
    Dalam menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, pemerintah perlu melakukan gebrakan untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dari SMK, salah satunya dengan mengadakan bimbingan karir di SMK.
    Rekomendasi
    Hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan bimbingan karir di SMK adalah dengan cara memberikan pengarahan kepada guru BK yang ada disekolah tentang bagaimana seharusnya langkah yang diambil untuk membantu lulusannya dalam mencari pekerjaan setelah lulus.

    Sumber :
    Ariyanti, F. (2017). Lulusan SMK Jadi Pengangguran Paling Banyak di RI. Retrieved October 15, 2019, from http://bisnis.liputan6.com/read/3153245/lulusan-smk-jadipengangguran-paling-banyak-di-ri
    BPS. (2016). Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan. Jakarta: BPS – Statistic Indonesia.
    Creed, P. A., & Wendy A. Patton. (2003). Predicting Two Components of Career Maturity in School Based Adolescents. Journal of Career Development, 29(4), 277–290. https://doi.org/10.1023/A
    Gati, I., Gadassi, R., Saka, N., Hadadi, Y., Ansenberg, N., Friedmann, R., & Asulin-Peretz, L. (2011). Emotional and personality-related aspects of career decision-making difficulties: Facets of career indecisiveness. Journal of Career Assessment, 19(1), 3–20. https://doi.org/10.1177/1069072710382525
    Hurlock, E. B. (1980). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Erlangga.
    Kusuma, H. (2019). Lulusan SMK Masih Dominasi Pengangguran di RI. Retrieved October 20, 2019, from detikFinance website: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4537723/lulusan-smk-masih-dominasi-pengangguran-di-ri
    Purwanta, E. (2012). Upaya Meningkatkan Eksplorasi Karier Anak Berkebutuhan Khusus. Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 1(2), 1–9.
    Sudira, P. (2006). Pembelajaran di SMK. Jakarta: Depdiknas.
    Uly, Y. A. (2019). Kepala Bappenas Heran Pengangguran SMK Lebih Banyak dari SMA. Retrieved October 20, 2019, from Okezone website: https://economy.okezone.com/read/2019/04/03/320/2038632/kepala-bappenas-heran-pengangguran-smk-lebih-banyak-dari-sma
    Widjajanti, C. (2018). Optimalisasi Kompetensi Lulusan SMK Dalam Industri / Teknologi Terapan (M. Herdyka, M. A. Majid, & Ari, Eds.). Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

  29. 0501519010
    Jawaban No 1

    Judul : SMK SEBAGAI PENYUMBANG PENGANGGURAN TERTINGGI

    Pendahuluan :
    Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu pemegang peranan yang penting dalam penyiapan tenaga kerja dituntut untuk selalu dapat mengikuti kebutuhan pasar yang terus berkembang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah pasal 3 ayat 2 juga menyebutkan bahwa SMK mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan SMK saat ini dinilai masih kurang dalam penyiapan lulusannya sebagai tenaga siap kerja. Kenyataan tersebut dibuktikan dengan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Berdasarkan data BPS yang berkaitan dengan hal tersebut pada Agustus 2013 lulusan SMK yang menganggur mencapai 11,21 persen terhadap jumlah pengangguran terbuka, dan persentase tersebut merupakan angka tertinggi disusul lulusan SMA sebesar 9,55 persen, lulusan SMP sebesar 7,15 persen, lulusan diploma sebesar 6,14 persen, lulusan dari universitas sebesar 5,65 persen dan yang terakhir dari lulusan SD menyumbang 3,04 persen (Suryowati, 2013). Hal tersebut menunjukkan belum adanya link and match antara sekolah dan industri sehingga lulusan SMK belum terserap di dunia industri, kompetensi lulusan SMK yang diharapkan oleh industri belum terbentuk dengan baik.

    Tujuan:
    Secara umum SMK di Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu menyiapkan lulusan SMK yang terampil, berkarakter dan mandiri yang siap kerja. Menurut Amrozi (2011:16) pendidikan kejuruan pada dasarnya mengembangkan keterampilan, kemampuan pemahaman, sikap, kebiasaan kerja dan pengetahuan bagi pekerja guna memenuhi dan mengembangkan keterampilan kerja agar mampu menjadi pekerja yang betul-betul berguna dan produktif. Proses pembelajaran di SMK menuntut siswa mempunyai tiga ranah kompetensi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. SMK dituntut harus mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Kondisi Nyata Lapangan:
    Realita yang terjadi justru lulusan SMK yang menyumbangkan jumlah pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Rata-rata sekolah yang ada di Indonesia belum membentuk lulusannya untuk mempunyai keterampilan hard skill dan soft skill sehingga pada akhirnya lulusannya akan sulit bersaing di dunia kerja. Lulusan yang tidak siap kerja akan menjadi pengangguran karena tidak mampu bersaing dan mendapatkan pekerjaan, bahkan ketika sudah bekerja pun akan sulit melaksanakan tugas-tugas dalam pekerjaannya yang akhirnya akan keluar dari pekerjaannya (turn over). Lulusan SMK masih banyak yang belum berwirausaha, mayoritas masih berorientasi mencari pekerjaan atau menjadi karyawan, padahal jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia lebih kecil daripada jumlah angkatan kerja. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pengangguran yang disumbangkan oleh lulusan SMK.

    Kondisi Ideal:
    Lulusan SMK diharapkan mandiri dan siap kerja. Dalam proses pembelajaran di SMK tugas utamanya adalah pencetak tenaga kerja yang siap pakai harus membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi program keahlian masing-masing. Lulusan SMK berperan dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja sebagai tenaga kerja tingkat menengah, selain diharuskan menguasai kompetensi sesuai bidang juga harus mampu melakukan pengembangan diri sebagai upaya agar tetap mampu berkompetisi pada saat ini maupun masa yang akan datang menyesuaikan tuntutan jaman. SMK membekali lulusannya dengan kemampuan kognitif (pengetahuan) dan kemampuan psikomotorik atau keterampilan (skill). Kerjasama sekolah dengan industri adalah suatu keharusan oleh sebuah SMK, karena beberapa kegiatan sekolah selalu melibatkan dunia industri misalnya praktik kerja industri (Prakerin), on job training (OJT), kunjungan industri dan sebagainya. SMK harus bisa meningkatkan mutu pendidikan dalam membekali tamatannya dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan berusaha menyesuaikan keterampilan yang dimiliki lulusannya dengan kebutuhan industri.

    Analisis:
    Permasalahan kesiapan kerja pada siswa SMK menjadi perhatian serius yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK. Bagi pihak pengguna lulusan SMK bahwa kesiapan kerja memiliki arti transisi dari Sekolah Menengah Kejuruan menuju dunia kerja yang membutuhkan employability skill atau keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan di dunia kerja. Employability skill merupakan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa SMK agar memiliki kesiapan kerja yang baik yang dibutuhkan didunia kerja. Banyak lulusan SMK yang kesulitan mencari pekerjaan karena rendahnya aspek employability skill. Keterampilan keilmuan sesuai bidang belum cukup untuk membuat lulusan SMK diterima didunia kerja dan mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Employability skill tersebut diantaranya adalah kemampuan komunikasi guru dengan siswa dan siswa dengan guru dalam kegiatan belajar mengajar, kemampuan beradaptasi guru dan siswa melalui gaya belajar yang tepat, kemampuan kerjasama, kemampuan memanajemen diri, keinginan berwirausaha yang tinggi, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab dan motivasi untuk belajar yang tinggi menjadi hal yang sangat penting pada kondisi guru dan siswa tersebut. Sangat diperlukan kemampuan employability skill yang baik bagi guru maupun bagi siswa dalam meningkatkan kesiapan kerja siswa. Bentuk-bentuk kegiatan di sekolah yang dapat memperkecil celah antara SMK dengan industri diantaranya program teaching factory dan jalinan kerjasama dengan industri yang berbentuk pengelolaan prakerin yang baik, magang (OJT), pengelolaan kunjungan industri, rekruitmen tenaga kerja, penyelenggaraan kelas industri; dan penyuluhan dan pembinaan dari stake holder terkait dengan ketenagakerjaan. Kegiatan teaching factory terdiri dari dua prinsip utama yaitu pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis produksi. Bentuk kongkrit teaching factory di sekolah yang ada di Indonesia adalah penyediaan produksi dan jasa sesuai dengan kompetensi yang ada di sekolah tersebut atau dinamakan Unit Produksi dan Jasa (UPJ). Bentuk kerjasama antara SMK dengan industri yang selama ini dilakukan oleh sekolahsekolah adalah berbentuk pelaksanaan kegiatan Prakerin. Sekolah memberikan kepercayaan terhadap industri untuk membimbing siswa mencapai kompetensi sesuai dengan kurikulum. Kegiatan magang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang, sekolah sebaiknya menjalin kerjasama dengan industri agar bersedia menyediakan waktu untuk dunia pendidikan jika terdapat teknologi baru yang diciptakan. Bentuk kegiatan nyata yang dapat dilihat oleh siswa adalah kegiatan kunjungan industri, dimana siswa secara langsung berkunjung ke industri untuk melihat proses produksi yang dilakukan mulai dari persiapan produksi sampai dengan pasca produksi. Sebaiknya sekolah menjalin kerjasama yang baik dengan industri yang berskala nasional atau internasional sebagai lokasi kunjungan. Kelas industri adalah kegiatan yang bertujuan supaya siswa dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan kegiatan nyata di industri, dalam hal ini sekolah dituntut mendatangkan industri yang mau memberikan pendidikan di sekolah dan tindak lanjutnya biasanya pada rekruitmen tenaga kerja. Kurikulum dalam kelas industri disusun oleh sekolah dan industri, peran industri disini dituntut untuk menskenario proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

    Simpulan:
    Langkah kongrit yang dapat dilakukan sekolah untuk memperkecil kesenjangan antara SMK dengan industri terkait bidang kompetensi lulusan. SMK adalah menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten baik dari segi hard skills maupun soft skills sesuai harapan industri, SMK dapat melaksanakan program-program kegiatan sebagai berikut: (1) program teaching factory (2) pengelolaan prakerin (3) pengelolaan kunjungan industri (4) penyelenggaraan kelas industri. (5) program on job training, dan (6) penyuluhan serta pembinaan dari stake holder terkait dengan tenaga kerja. Employability skill yang diberikan kepada siswa dan guru menjadikan siswa dan guru SMK memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, kemampuan beradaptasi guru dan siswa melalui gaya belajar yang tepat, memiliki kemampuan kerjasama, memiliki kemampuan memanajemen diri, memiliki keinginan berwirausaha yang tinggi, memiliki kemandirian, memiliki kedisiplinan, memiliki tanggung jawab dan memiliki motivasi untuk belajar yang tinggi. Siswa dan guru yang memiliki kemampuan employability yang baik diharapkan dapat menerapkannya kepada siswa-siswa yang lain sehingga berdampak pada meningkatnya kemampuan employability secara menyeluruh bagi siswa SMK.

    Rekomendasi:
    Soft skills dan hard skills Siswa SMK yang mengikuti program magang di Unit Produksi/Jasa tergolong baik, sehingga program ini baik untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan inisiatif berwirausaha, menambah intensitas belajar kewirausahaan, membantu program prakerin dan meningkatkan pengetahuan IPTEK, hal ini ditunjukkan dari penguasaan soft skill dan hard skill siswa yang baik pula. Kedua keterampilan tersebut cenderung lebih nyata dan relatif berada di permukaan sebagai salah satu yang dimiliki manusia Bagi SMK penyelenggara program Unit Produksi/Jasa, hendaknya memanfaatkan Unit Produksi/Jasa sebagai wahana magang siswa karena evektifitas pembelajaran praktik di Unit Produksi/Jasa yang tinggi dapat membentuk soft skill dan hard skill siswa SMK yang tinggi pula.

    Sumber :
    – Soeparno. 2017. Sistem Magang Di Unit Produksi/Jasa Untuk Membentuk Soft Skills Dan Hard Skills Siswa SMK. Seminar Nasional Pendidikan Vokasi ke 2. Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi (PTM 56 -PTB-PTIK), FKIP-UNS.
    – Tentama, Fatwa, dkk. 2018. TOT Employability Skill Bagi Guru dan Siswa SMK. Universitas Mathla’ul Anwar Banten. Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, 3(1), 85-92.
    – Rizky, Octavina, dkk. Upaya Peningkatan Soft dan Hard Skill Siswa SMK. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter. Volume 2 Nomor 1 (Januari-Juli) 2019, Hal. 01-10.
    – Fatma, Tira. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja Siswa SMK. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 6, Nomor 1.

  30. 0501519010
    Jawaban no. 2

    Judul: RASIO PENDIDIKAN SMK DAN SMA

    Pendahuluan:
    Salah satu topik dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah adanya kebijakan pemerintah yang mendorong jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih banyak dari jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA). Saat ini pemerintah Indonesia mempunyai program dalam dunia pendidikan, yaitu untuk SMK sebanyak 70% dan 30% untuk SMA. Perubahan jumlah sekolah ini terpicu data yang diperoleh di lapangan bahwa pengangguran produktif kebanyakan adalah lulusan SMA. Pada dasarnya SMA di program untuk mereka yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pembekalan skill (untuk SMA) bisa dikatakan, tidak ada. Berbeda dengan dunia SMK, mereka dituntut untuk menguasai skill serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. SMK dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dari segi ketrampilan kerja, maka dari itu saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan dari SMK (Dwi Riyanti, 2004). Lebih lanjut lagi, banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan kuliah di perguruan tinggi kurang dari 10% lulusan SMA yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Ada berbagai keresahan yang menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mempersiapkan karirnya masih rendah, yang tampak dalam berbagai masalah baik yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan dan aspek-aspek karir lainnya maupun yang berkaitan dengan ketidaksiapan para lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah mempersiapkan alumninya yang siap memasuki dunia kerja, sesuai keterampilan (skill) yang di milikinya. Namun demikian pihak sekolah tidak terlepas untuk selalu memberikan layanan bimbingan karir kepada siswa-siswa yang sedang melakukan praktek lapangan, sehingga mereka mampu memiliki kapasitas atau mampu memasuki dunia saing dalam dunia pekerjaan.

    Tujuan:
    Tujuan dari kebijakan tersebut adalah upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penggangguran terdidik, sehingga kaum terdidik bisa terserap di dunia kerja dan bisa bersaing di kancah internasional tidak terkecuali dalam menghadapi MEA. Melalui pendidikan, khususnya SMK diharapkan bisa menciptakan tenaga ahli yang terdidik dan terlatih sehingga bisa bersaing dalam dunia kerja, karena pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki. Perkembangan minat melanjutkan pendidikan lanjutan menengah diawali pada tingkat Siswa Menengah Pertama (SMP). Karena pada tingkat SMP, ada beberapa pilihan sekolah tingkat menengah yang dapat dipilih oleh siswa. Siswa dapat memilih sekolah lanjutan sesuai dengan keinginannya, seperti melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) atau SMK. Di bangku SMA siswa mendapatkan pelajaran yang bersifat umum dan lebih dikhususkan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sementara di bangku SMK siswa akan mendapatkan pelajaran yang lebih spesifik dan dapat digunakan untuk mengasah keterampilannya.

    Kondisi Nyata Lapangan:
    Permasalahan yang muncul adalah menuntut SMK harus bisa menyesuaikan dengan DUDI, namun SMK juga menuntut biaya investasi yang besar, karena SMK membutuhkan fasilitas praktik berupa gedung, mesin-mesin, peralatan dan fasilitas pendukung praktek lainnya serta biaya operasional yang tinggi. Banyak peserta didik khususnya SMK berasal dari kalangan keluarga yang kondisi ekonominya menengah ke bawah. Kondisi ini dibuktikan dengan sulitnya mereka memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan untuk putra-putrinya. Terjadi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja, kondisi ekonomi orang tua yang rata-rata menengah ke bawah sehingga anak putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi namun tidak bisa bekerja mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai, terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global, akan menimbulkan persoalan yang baru yaitu meningkatnya jumlah pengangguran

    Kondisi Ideal:
    SMK diharapkan untuk menguasai skill dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. SMK dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dari segi keterampilan kerja, maka dari itu saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan dari SMK. Keluaran pendidikan kejuruan dapat lebih berorientasi pada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha dan dunia indusri (DUDI). Kerja sama dengan DUDI dapat meningkatkan efisensi dan efektivitas penyelenggaraan SMK. Kerja sama SMK dan DUDI dapat mendukung tercapainya orientasi pendidikan kejuruan di SMK. Pendidikan peserta didik dapat berjalan secara optimal sehingga mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi apabila didukung oleh faktor ekonomi yang memadai. Diharapkan pula bahwa penambahan jumlah siswa SMK mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PDB, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran, dan pengurangan angka kemiskinan.

    Analisis:
    Menurut Djojonegoro (1998, p.35), orientasi pendidikan kejuruan membawa konsekuensi bahwa pendidikan kejuruan harus selalu dekat dengan dunia kerja. Kedekatan tersebut dalam artian bahwa perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, mulai dari kurikulum, hingga penyaluran lulusan. Oleh karena itu, salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kejuruan adalah kerja sama atau kemitraan dengan DUDI selaku penyedia lapangan kerja. Kualitas lulusan SMK turut secara langsung merefleksikan kualitas tenaga kerja Indonesia, oleh karena itu kualitas tenaga kerja harus dibangun untuk meningkatkan keunggulan kompetitif SDM yang tangguh dalam menghadapi persaingan di era bebas ASEAN. Dalam hal ini SMK sebagai pendidikan kejuruan harus menyiapkan peserta didik atau SDM yang memiliki kemampuan kerja sebagai tenaga kerja menengah sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Dalam meningkatkan kualitas lulusan SMK perlu adanya program penyelarasan antara SMK dengan DUDI. Dalam program penyelarasan yang dimaksud adalah penyelarasan dari supply side dan demand side. Penyelarasan dari supply side merupakan upaya penyesuaian lulusan yang dihasilkan oleh dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang direpresentsikan melalui tingkat penyerapan tenaga kerja sedangkan penyelarasan dari demand side direpresentasikan melalui tingkat pemenuhan permintaan dunia kerja (Tim Penyelaras Pendidikan dengan Dunia Kerja, 2010, p.15). Terkait dengan proporsi jumlah siswa SMK dibanding siswa SMA, ditemukan bahwa kenaikan jumlah siswa SMK sangat signifikan. Mengingat esensi pendidikan kejuruan adalah keselarasannya dengan dunia kerja (Slamet PH, 2011; 2013; 2014; dan 2015), maka penambahan jumlah siswa SMK harus dikendalikan agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Keselarasan antara persediaan dan permintaan tenaga kerja harus equilibrium agar efisiensi pendidikan dapat dijaga. Peningkatan jumlah siswa SMK tidak mendukung peningkatan angka pertumbuhan ekonomi dan bahkan sebaliknya. Hasil penelitian Boediono & McMahon (2001) menyimpulkan bahwa investasi di SMK tidak lebih efisien daripada investasi di SD, SMP, SMA, dan PT karena nilai baliknya (rate of return) nya paling rendah. Temuan penelitian ini juga bertolak belakang dengan human capital theory yang dikembangkan oleh Becker (1964) karena penambahan jumlah siswa SMK ternyata tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, padahal SMK seharusnya merupakan investasi pembangunan ekonomi. Ekspansi kuantitas/jumlah siswa SMK tidak berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran, bahkan sebaliknya. Makin banyak jumlah siswa SMK, makin banyak pula pengangguran yang berasal dari lulusan SMK. Padahal, pada tahun 2010, Kementerian Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja sebagai pedoman pengembangan SMK. Dalam praksisnya, kerangka kerja tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten. Proporsi ideal jumlah siswa SMK:SMA untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia baru akan dilaksanakan pada tahun 2017. Selain itu, secara kualitatif, konsep SMK Rujukan juga akan diteliti dan dikembangkan pada tahun 2017. Oleh karena itu, konsep proporsi ideal jumlah siswa SMK:SMA dan pengembangan SMK Rujukan harus mengacu pada konsep keselarasan (link & match) antara dunia pendidikan kejuruan (SMK) dan dunia kerja, baik secara kuantitatif, kualitatif, lokasi, maupun waktu, dan untuk sektor primer, sekunder, tersier, dan kuarter.

    Simpulan:
    Idealnya, proporsi jumlah siswa SMA dan SMK harus didasarkan atas kebutuhan tenaga kerja. Temuan ini memberi sinyal bahwa penambahan jumlah siswa SMK harus dilakukan berdasarkan data-data kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK yang digali dari dunia kerja. Penguatan keselarasan pendidikan kejuruan dan dunia kerja harus dilakukan secara berkelanjutan melalui survei, perbaikan sistem informasi pasar kerja, dan segera dibentuk suatu badan atau majelis atau apa pun namanya, yang berfungsi mempererat keselarasan (link & match) SMK dan dunia kerja. Kebijakan peningkatan rasio jumlah siswa SMK : SMA menjadi 70 : 30, selayaknya bukan didasarkan kepada pendekatan common sense atau pendekatan proyek belaka. Kebijakan ini seharusnya dibangun di atas landasan yang kokoh, misalnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar, karena implementasi kebijakan bukan semata-mata menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas pendidikan. Atas dasar ini, maka sudah selayaknya, peningkatan jumlah siswa melalui berbagai promosi, disertai juga dengan kebijakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasana pendidikan secara luar biasa.

    Rekomendasi:
    Pelibatan industri dalam program-program penyelenggaraan SMK dimanfaatkan seoptimal mungkin. Untuk menunjang pendidikan agar dapat lebih maju, kerja sama dilakukan baik dalam monitoring dan evaluasi, ataupun program lainnya. Perlu adanya kebijakan terhadap SMK yang diharapkan adanya koordinasi untuk menyamakan persepsi antar pihak terkait dan mendorong terciptanya komitmen bersama dalam pengembangan SMK. Mendorong terciptanya komitmen dunia usaha untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan SMK, dalam penentuan kompetensi bidang keahlian yang akan dikembangkan, penyusunan muatan kurikulum, sharing pembiayaan pembangunan dan bantuan kerja sama dalam penyediaan sarana dan prasarana selama proses pembelajaran. Untuk pengenalan dan menyamakan persepsi sekaligus untuk memperoleh masukan dalam rangka perbaikan konsep dan pelaksanaan manajemen SMK, maka sosialisasi harus terus dilakukan. Kegiatan-kegiatan magang harus terusa dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang mungkin muncul di dalam pelaksanaannya untuk dicari solusinya dalam rangka mengantisipasi kemungkinan-kemungkian kendala yang muncul di masa mendatang. Harapannya dengan konsep ini, maka peningkatan mutu pendidikan di SMK akan dapat diraih oleh pelaksana dari proses pengembangan sumber daya manusia menghadapi persaingan global yang semakin ketat dan ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara cepat, inilah yang dapat lebih diandalkan untuk mengembangkan pikiran menjadi lebih baik sampai menyatu dalam sikap, sehingga baru menjadi suatu tingkat kesadaran. Jika kebijakan peningkatan jumlah siswa SMK tidak diikuti dengan perencanaan strategis penyediaan guru, sarana dan prasarana, dan bidang keahlian, maka akan berimplikasi pada kemunduran yang bersifat massif pada mutu pendidikan kejuruan di SMK

    Sumber:
    – Haryadi, Singgih. 2010. Perbedaan Perencanaan Karir Siswa SMK Dan SMU. FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. http://eprints.ums.ac.id/9259/1/F100040086.pdf
    – Syaom, M. B. Dkk. Evaluasi Atas Kebijakan Peningkatan Rasio Siswa SMK : SMA Ditelaah Dari Kesiapan Sarana dan Prasarana. INVOTEC, Volume VI No. 17, Agustus 2010: 529 – 538. https://ejournal.upi.edu/index.php/invotec/article/viewFile/6087/4108
    – Chairunnisa, Ade. Peran Dunia Usaha Bagi SMK Untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 13 (26) Des. 2015 ISSN : 1693 – 1157.
    – Indriaturrah. Peran Dunia Usaha Dan Dunia Industri Dalam Penyelenggaraan SMK Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Mataram. Jurnal Pendidikan Vokasi Volume 6, Nomor 2, Juni 2016.

  31. 0501519007
    soal no 01
    PROBLEMATIKA LULUSAN SMK MENCETAK PENGANGGURAN
    Pendahuluan
    Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat pada Februari 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,01%. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta oran dibanding Februari 2018. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,12 persen poin.
    Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 50 ribu orang, sejalan dengan TPT yang turun menjadi 5,01 persen pada Februari 2019.
    Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,63 persen.
    Tujuan
    Tugas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengangguran lulusan SMK berdasarkan data-data
    Kondisi Nyata Lapangan
    Lulusan sekolah menengah kejuaran ( SMK) menjadi penyumbang tertinggi pengangguran terbuka di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan rencana awal menjadikan lulusan SMK sebagai lulusan yang langsung bisa diserap oleh dunia usaha. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari 7 juta pengangguran terbuka per Agustus 2018, 11,24 persennya merupakan lulusan SMK. Persentase itu lebih tinggi dari pengangguran terbuka lulusan SMA 7,95 persen, lulusan SD 2,43 persen, sedangkan untuk lulusan SMP yang menganggur ada sebanyak 4,8 persen.
    Materi pembelajaran sering tidak sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Konsekwensinya, setelah lulus sekolah siswa tidak bisa langsung menerapkan teori yang didapatkan dari sekolah.
    Fenomena yang terjadi, antara dunia pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak match dan terjadi kesenjangan cukup signifikan. Kebutuhan masyarakat belum bisa diwujudkan sepenuhnya oleh lembaga pendidikan. Di antara indikator masalah ini adalah, lulusan lembaga pendidikan belum siap pakai karena hanya menguasai teori, miskin keterampilan. Dunia industri pun akhirnya meninggalkan sekolah karena tidak ada linkage.
    Tamatan dari SMK diharapkan mampu dan siap bekerja sebagi tenaga ahli dibidangnya, dan dapat membuka lapangan pekerjaan, namun pada kenyataanya angka keterserapan lulusan di dunia kerja dan industri masih jauh dari angka yang diharapkan, selain faktor ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih belum sesuai dengan jumlah lulusan yang dihasilkan, faktor kualitas lulusan masih menjadi penyebab banyaknya lulusan yang belum bekerja.
    Kondisi Ideal
    SMK adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan latihan. Diharapkan dari lulusan SMK sesuai dengan sasaran pola penyelenggaran kecakapan hidup ditinjau dari keberhasilan lulusan yaitu:
    1) Lulusan bekerja sesuai dengan bidang keahlinya.
    2) Tenggang waktu lulusan mendapatkan kerja setelah lulus maksimal satu tahun.
    3) Keterserapan lulusan dalam periode dua tahun setelah lulus minimal 75%.
    4) Jumlah lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja 5%.
    (Depdiknas, 2003: 3)
    Analisis
    Gambaran tentang kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang disarikan dari Finch dan Crunkilton (1984), bahwa : “Kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah atau in-school success standards dan kualitas menurut ukuran masyarakat atau out-of school success standards”. Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikulum yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja. Kriteria kedua, kemampuan lulusan untuk berhasil di luar sekolah berkaitan dengan pekerjaan atau kemampuan kerja yang biasanya dilakukan oleh dunia usaha atau dunia industri.
    Simpulan
    Pertumbuhan jumlah SMK harus diikuti oleh perkembangan kualitas lulusan
    SMK. Oleh karena itu, setiap peserta didik harus dididik untuk menjadi insan yang
    cerdas, unggul, terampil, kreatif, imajinatif, peka terhadap kearifan, dan
    technopreneurship supaya tidak menjadi beban masyarakat. Selain itu lulusan SMK
    harus mampu bersaing dengan lulusan dari negara lain dan harus dapat memberikan
    kontribusi terhadap daya saing bangsa, mengingat Indonesia harus mampu bersaing
    dengan negara – negara lain baik dalam produk, pelayanan, maupun dalam
    penyiapan sumber daya manusia.
    Daftar Pustaka
    Wiryanto, Bernard T. Wahyu. 2010. Sukses Kerja dengan Ijazah SMA/SMK. Jakarta: Transmedia Pustaka.
    Sidi, Indra Djati. 2009. Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profeesional. Jakarta: Grasindo.
    Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
    https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/15/060600226/lulusan-banyak-yang-menganggur-apa-salah-smk-kita?page=all.

  32. 0501519007
    soal no 02
    Kebijakan Pendidikan vokasi SMA:SMK = 30% : 70 %
    Pendahuluan
    Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009 dinyatakan bahwa rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum ditargetkan sebesar 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015. Kebijakan ini diharapkan dapat memecahkan salah satu permasalahan pengangguran. Peningkatan pendidikan kejuruan bertujuan menyiapkan tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri. Kebijakan ini dilaksanakan dengan meningkatkan daya tampung dan kualitas pendidikan menengah kejuruan serta tetap menjaga keseimbangan dan kualitas pendidikan menengah umum.
    Pembangunan tersebut tampak dari perubahan kurikulum yang ditetapkan pemerintah yaitu penggunaan kuriukulum 2013 dengan pendekatan scientifict pada sekolah menengah dan pendekatan tematik terpadu pada jenjang pendidikan dasar. Selain pada perubahan kurikulum, pemerintah mempunyai program yang ditujukan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yaitu presentase rasio antara jumlah SMK dan SMA.
    Jika memakai skema perbandingan siswa SMK dengan SMA (60 : 40) untuk proyeksi tahun 2007/2008 secara ideal dibutuhkan penambahan guru sebanyak 52.752 orang. Ini adalah angka yang ambisius dan mungkin utopis, dan karena itu sulit dipenuhi, baik dari segi pengadaan maupun terutama anggaran rekruitmen.
    Tujuan
    Dengan program penentuan rasio 70:30 untuk SMK dan SMA memungkinkan banyak anak di Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan yang layak serta pekerjaan yang layak, karena biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan di SMK tidak sebanyak dengan biaya yang ditempuh di perguruan tinggi. Dan juga untuk meningkatkan lulusan yang siap terjun di dunia kerja. Tujuan lain pemerintah meningkatkan jumlah rasio untuk SMK adalah untuk mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat dengan pembekalan keterampilan kerja serta mempersiapkan siswa untuk mandiri
    Kondisi Nyata & Kondisi Ideal
    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2015 mengalami peningkatan dibanding Februari 2015. Pada Agustus 2015 jumlah pengangguran di Indonesia naik 110 ribu orang menjadi 7,56 juta orang dari sebelumnya 7,45 juta orang pada Februari 2015.
    Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS Razali Ritonga menjelaskan, lulusan SMK mendominasi lantaran lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian belum banyak.
    Berikut adalah beberapa sebab yang harus dipertimbangkan apabila terjadi peningkatan jumlah SMK dibanding SMA;
    1. Kebijakan pemerintah untuk menambah rasio jumlah SMK dan SMA 70:30 dianggap tidak memerhatikan kepentingan jangka panjang kebutuhan nasional bangsa akan lahirnya generasi peneliti dan tenaga-tenaga terdidik secara akademis. Perlu diingat, banyaknya pengangguran terdidik dari perguruan tinggi ataupun lulusan SMA tak akan serta-merta diatasi dengan mendirikan SMK. Selain itu, perubahan proporsi ini akan memperkecil kesempatan siswa masuk perguruan tinggi (PT). Pada masa depan, PT memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat melalui kinerja penelitian dan keilmuan yang dimiliki. Kita akan kehilangan banyak dokter, peneliti, ilmuwan, dan lainnya karena kebijakan pendidikan kita lebih mengarahkan siswa pada akuisisi kemampuan dan keterampilan teknik, sedangkan refleksi filosofis intelektual yang memiliki rigoritas akademis kian berkurang.
    2. Dengan memperbanyak rasio jumlah SMK sementara lupa mengintegrasikannya dengan membangun akademi atau politeknik sesuai kompetensi yang dibutuhkan, hanya akan menciptakan tenaga kerja murah dan hanya menguntungkan perusahaan swasta karena mereka tak perlu membiayai ongkos pelatihan untuk perekrutan karyawan yang baru, sementara beban seperti ini ditanggung negara.
    3. Tugas utama sekolah adalah membentuk anak-anak yang cerdas, pintar, kritis, yang mampu memahami tatanan sosial masyarakat menjadi lebih baik sehingga mereka mampu terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat.
    Analisis
    Kebijakan vokasionalisasi SMA:SMK = 30% : 70 %, sebenarnya belum terlalu siap untuk dilaksanakan, akan tetapi jika hal ini akan tetap dilaksanakan, maka ada beberapa rekomendasi strategi tambahan agar program ini berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu:
    a) Harus ada pemetaan dahulu industri-industri yang nantinya menyerap pangsa pasar lulusan SMK.
    b) Identifikasi keahlian apa yang dibutuhkan untuk Industri, yang nantinya menentukan kurikulum SMK.
    c) Identifikasi kearifan local ketika akan membuka SMK baru, sehingga SMK terpetakan dengan jelas.
    d) Adanya pendampingan usaha bagi wirausaha muda sampai dapat berdiri sendiri.
    e) Mencari, menciptakan inovasi, ciri khas produk dalam negeri yang lain dan tidak diproduksi oleh Negara lain yang menjadi andalan untuk ekspor.
    Simpulan
    Dari pembahasan yang sudah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keseimbangan sekolah kejuruan dan sekolah menengah umum diperlukan karena adanya jumlah yang sama antara SMA dan SMK dengan rasio yang sama 50:50 diharapkan mampu menekan jumlah pengangguran di Indonesia yang pada saat di dominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan. Selain itu keseimbangan antara SMA dan SMK akan memberikan kontribusi yang sinergis terhadap kebutuhan Negara. Dengan SMK dapat menciptakan lulusan yang terampil dalam dunia kerja dan wirausaha yang dapat mengatasi pengangguran. Sedangkan SMA dapat menyiapkan lulusan yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Keduanya sama-sama dibutuhkan untuk pembangunan suatu bangsa.
    Daftar Pustaka
    Hasbullah. 2015. Kebijakan Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
    Sudradjad. 2000. Kiat Mengentaskan Pengangguran Melalui Wirausaha. Jakarta: BumiAksara.
    http://smkpgriwonoasri.sch.id/index.php/component/content/article/76-artikel-pendidikan/51-smk-jembatan-sekolah-dan-dunia-kerja-
    http://henisatyanto.wordpress.com/2011/07/22/analisis-kebijakan-porsi-smk-70-dan-sma-30/
    http://www.bps.go.id
    https://endahswardani.worpress.com/2013/05/02/tingkat-keterserapan-lulusan-smk-dibidang-industry/
    http://m.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/14/11/03/nevfon-daya-serap-industry-terhadap-lulusan-smk-masih-rendah
    http://www.kompasiana.com/weyea/relevansi-pendidikan_55281781f17e61fa148b45ab
    http://economy.okezone.com/read/2015/06/12/320/1164242/jumlah-pengangguran-tak-sebanding-dengan-lapangan-kerja

  33. 0501519007
    soal no 03
    Uji Kompetensi Siswa SMK
    Pendahuluan
    Jurnal Pendidikan Vokasi – 423
    Pengelolaan Program Studi Desain dan Teknologi Sepatu
    or modules. Too rarely have these compe-
    tencies been fully recognized by employers
    and enterprises with regard to concrete
    decisions about hiring, salary and pro-
    motion. Sertikasi merupakan pengakuan
    kompetensi. Kompetensi ini telah sepenuh-
    nya diakui oleh perusahaan dan berkaitan
    dengan keputusan mengenai perekrutan,
    gaji dan promosi.
    Uji kompetensi bertujuan untuk memasti-
    kan indikator-indikator kompetensi siswa ter-
    penuhi dan dapat dikembangkan lebih lanjut.
    Menurut UNESCO (2003, p.128) uji kompe-
    tensi dimaksudkan untuk menilai keterampi-
    lan kerja.
    Jurnal Pendidikan Vokasi – 423
    Pengelolaan Program Studi Desain dan Teknologi Sepatu
    or modules. Too rarely have these compe-
    tencies been fully recognized by employers
    and enterprises with regard to concrete
    decisions about hiring, salary and pro-
    motion. Sertikasi merupakan pengakuan
    kompetensi. Kompetensi ini telah sepenuh-
    nya diakui oleh perusahaan dan berkaitan
    dengan keputusan mengenai perekrutan,
    gaji dan promosi.
    Uji kompetensi bertujuan untuk memasti-
    kan indikator-indikator kompetensi siswa ter-
    penuhi dan dapat dikembangkan lebih lanjut.
    Menurut UNESCO (2003, p.128) uji kompe-
    tensi dimaksudkan untuk menilai keterampi-
    lan kerja.
    Jurnal Pendidikan Vokasi – 423
    Pengelolaan Program Studi Desain dan Teknologi Sepatu
    or modules. Too rarely have these compe-
    tencies been fully recognized by employers
    and enterprises with regard to concrete
    decisions about hiring, salary and pro-
    motion. Sertikasi merupakan pengakuan
    kompetensi. Kompetensi ini telah sepenuh-
    nya diakui oleh perusahaan dan berkaitan
    dengan keputusan mengenai perekrutan,
    gaji dan promosi.
    Uji kompetensi bertujuan untuk memasti-
    kan indikator-indikator kompetensi siswa ter-
    penuhi dan dapat dikembangkan lebih lanjut.
    Menurut UNESCO (2003, p.128) uji kompe-
    tensi dimaksudkan untuk menilai keterampi-
    lan kerja.
    Uji kompetensi bertujuan untuk memasti-
    kan indikator-indikator kompetensi siswa ter-
    penuhi dan dapat dikembangkan lebih lanjut.
    Menurut UNESCO (2003, p.128) uji kompe-
    tensi dimaksudkan untuk menilai keterampi-
    lan kerja.
    Sekolah kejuruan sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia, dituntut juga untuk terus mengikuti dan menerapkan berbagai perubahan kurikulum dalam periode tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam sistem pendidikan nasionalnya. Sekolah kejuruan berbeda dengan sekolah umum, terutama kompetensi lulusannya serta keterkaitannya secara langsung dengan dunia kerja, menyebabkan kurikulum untuk sekolah kejuruan tidak pernah bisa dilepaskan dari kondisi dan situasi dunia kerja yang sedang berkembang. Penyesuaian kurikulum dengan dunia kerja serta tetap dilandasi oleh minat dan kebutuhan siswa, menjadikan kurikulum sekolah kejuruan memiliki kerumitan tertentu, baik dalam proses penyusunan maupun implementasinya (Balitbang, 1999(a)
    Pelaksanaan uji kompetensi merupakan salah satu standar kelulusan siswa di SMK. Penilaianuji kompetensidi SMK diatur kedalam Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 78 Tahun 2008 tentang ujian nasional dan keputusan BSNP Nomor 1513/BNSP/XI/2008 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional bahwa: mengingat struktur kurikulum SMK mencakup kognitif dan psikomotorik yang meliputi pula aspek afektik. Maka Ujian Nasional Kompetensi Keahlian Kejuruan dirancang dalam bentuk teori dan praktek kejuruan (Individual Task).
    Tujuan
    Tujuan dari penilaian kompetensi adalah untuk menetapkan keberhasilan peserta didik dalam menguasai satu unit kompetensi dengan mengacu kepada standar kompetensi nasional.
    Kondisi Nyata & Kondisi Ideal
    Dalam menentukan kelulusan siswa, SMK menggunakan nilai hasil ujian nasional dan nilai uj kompetensi. Sampai saat ini nilai ujian nasional yang dipersyaratkan oleh pemerintah agar seorang siswa SMK dapat dinyatakan lulus adala 5,5 (reratanya) dan nilai setiap mata pelajaran minimal 4,0. Nilai ini sangat mudah dicapai oleh seorang siswa SMK, sehingga untuk mengukur kompetensi seorang siswa SMK perlu lebih ditekankan pada nilai hasil uji kompetensi. Selama ini pelaksanaan uji kompetensi dilakukan di masing-masing sekolah dengan melibatkan pihak eksternal. Dalam pelaksanaan uji kompetensi ini guru bersama-sama pihak eksternal melakukan penilaian terhadap hasil ujian praktik yang digunakan sebagai nilai uji kompetensi. Uji kompetensi ini dilakukan dengan cara ujian praktik untuk menguji kemampuan/penguasaan siswa terhadap kompetensi dasar yang dipersyaratkan oleh satu mata diklat, tidak dilakukan terhadap setiap indikator. Sehingga gambaran kompetensi siwa yang diperoleh dari uji kompetensi in hanya berupa gambaran kemampuan secara global, sementara itu kompetensi per indikatornya belum dapat diamati, dan seringkali diabaikan. Kita ambil satu contoh pelaksanaan uji kompetensi di SMK jurusan Teknik Audio Video, misalnya untuk kompetensi dasar membuat rangkaian elektronika, uji kompetensi (ujian praktik) yang dilaksanakan langsung terhadap kemampuan siswa membuat satu rangkaian elektronika. Padahal kalau dicermati lebih jauh, dalam memenuhi kompetensi dasar ada indikator indikator yang harus dipenuhi/dikuasai terlebih dahulu. Untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat rangkaian elektronika yang baik, ada beberapa indikator yang harus diukur terlebih dahulu, seperti bagaimana cara menyolder yang baik, menggambar layout, memilih komponen, dan lain-lain. Namun dalam uji kompetensi yang dilaksanakan di SMK, indikator-indikator tersebut tidak diujikan. Dengan model pelaksanaan uji kompetensi seperti ini akan sangat sulit mendapatkan data tentang kompetensi siswa secara akurat, karena kita tidak mendapatkan data hasil pengukuran terkait kemampuan siswa terhadap penguasaan indikator-indikatornya.
    Sementara itu pihak luar yang dilibatkan dalam uji kompetensi seringkali tidak memperhatikan kompetensinya, karena belum memiliki sertifikat sebagai asesor namun hanya memiliki kemampuan di bidangnya yang dianggap sudah cukup ahli. Karena kalau menggunakan pihak yang sudah memiliki sertifikat sebagai asesor biayanya akan mahal sekali, sementara itu pihak sekolah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mendatangkan seorang asesor. Untuk menanggulangi hal tersebut sebenarnya pihak sekolah dapat mengirimkan guru yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk mengikuti pelatihan sebagai asesor, namun pihak sekolah masih belum mampu menyediakan anggaran walaupun biayanya jauh lebih murah. Pelibatan pihak luar yang belum memiliki sertifikat sebagai asesor cenderung kurang objektif karena tidak memiliki standar penilaian yang pasti. Lain halnya kalau melibatkan asesor, mereka telah memiliki standar penilaian yang pasti dan cenderung objektif. Kurangnya kompetensi lulusan SMK seringkali disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMK tersebut, hanya SMK yang berada di pusat kota dan sudah lama berdiri yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai dengan kualitas dan standar yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Seringkali sarana dan prasarana tersebut jarang ditera sehingga kurang baik digunakan untuk membentuk kompetensi siswa. Lain halnya dengan SMK yang ada dipinggiran, sarana dan prasarana yang dimiliki cenderung kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini menjadi salah satu faktor sulitnya meningkatkan kompetensi siswa SMK. Selain sarana dan prasarana, kendala lain yang sering terjadi adalah masih adanya guru SMK kurang peka terhadap perkembangan teknologi. Hal ini akibat kurangnya keinginan guru untuk meg-update diri melalui kegiatan worskhop atau pelatihan, dan seringkali guru merasa dirinya sudah puas dengan apa yang pernah dipelajari sewaktu kuliah di S1
    Analisis
    Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Menurut E. Mulyasa (2005), kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.
    Simpulan
    Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menentukan standar penilaian dalam pelaksanaan uji kompetensi dalam lembar penilaian ujian pratik kejuruan. Ada beberapa kriteria tertentu dalam penilaian yang merujuk kepada kompetensi yang diharapkan(BSNO, 2013). Aspek tersebut meliputi lima aspek yang menjadi standar acuan penilaian proses uji kompetensi praktek kejuruan diantaranya aspek persiapan kerja, aspek proses (sistematika dan cara kerja),aspek hasil kerja, aspek sikap kerja dan aspek waktu. Diantara aspek penilaian tersebut, menggunakan lebar penilaian dari BNSP.
    Rekomendasi
    Badan Standar Nasional Pendidikan. (2013). Lembar Penilaian Ujian Praktik KejuruanTahun Pelajaran 2013/2014.Jakarta: Depdiknas.
    Rochim, T. (2001). Spesifikasi, metrologi, & control kualitas geometrik. Jilid 1. Bandung: ITB.
    Widayanti, A. (2008). Perencanaan Pembelajaran Berbasis Kompetensi. Makalah pada Mata Kuliah Perencanaan Pengajaran UID, Jakarta.
    Jihad, A.danHaris, A. (2013). Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Multi Persindo.
    Sudjana, N. (2005). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar.Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
    Purwanto, N. (2010). Prinsip-prinsipdanTeknikEvaluasiPengajaran.Bandung: PT RemajaRosdakarya.

  34. 0501519007
    soal no 04

    Revitalisasi SMK

    Pendahuluan
    Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 karena melihat bangsa Indonesia menghadapi tantangan global akibat Revolusi Industri 4.0 di Abad XXI. Gelombang besar Revolusi Industri 4.0 membiakkan teknologi desruptif yang luar biasa dahsyat dan membuat turbulensi kehidupan baru, serta persaingan global yang makin berat. Revitalisasi SMK diharapkan dapat mendongkrak kualitas tenaga kerja Indonesia yang sekarang statistiknya masih menggelembung di tingkat bawah dengan tingkat pendidikan mayoritas pendidikan dasar.
    Revitalisasi SMK diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu SMK dengan dua orientasi baru. Pertama, mengantisipasi datangnya gelombang Revolusi Industri 4.0 dengan segala teknologi desruptif yang menyertainya; dan kedua, orientasi pengembangan keunggulan potensi wilayah sebagai keunggulan nasional untuk menciptakan daya saing bangsa. Pilar pertama memperkokoh jalinan SMK dengan dunia usaha dan industri Abad XXI, pilar kedua mendongkrak keunggulan lokal menjadi keunggulan global.
    Perkembangan teknologi desruptif akibat Revolusi Industri 4.0 menjadi perhatian utama dalam revitalisasi dan pemutakhiran bidang-bidang keahlian di SMK. Sejalan dengan itu, empat potensi wilayah prioritas pembangunan nasional, yaitu Kemaritiman, Pariwisata, Pertanian, dan Industri Kreatif, menjadi prioritas garapan untuk mendongkrak keunggulan lokal ini menjadi daya saing bangsa di tingkat global.
    Tujuan
    Tujuan yang pertama yaitu mewujudkanLink and Match sekolah dengan Dunia Usaha/Industri.
    Kedua, mengubah paradigma daripush menjadi pull. Artinya mengubah paradigma SMK yang dulunya hanya mendorong untuk mencetak lulusan saja tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja berganti menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk disusun kurikulum SMK yang diselaraskan dengan kurikulum industri.
    Ketiga, mengubah pembelajaran dari supply driven ke demand driven. Keempat, menyiapkan lulusan SMK yang adaptable terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Kelima,mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) baik dari aspek teknologi, administratif, maupun kompetensi
    Kondisi Nyata & Kondisi Ideal
    evitalisasi SMK diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu SMK dengan dua orientasi baru. Pertama, mengantisipasi datangnya gelombang Revolusi Industri 4.0 dengan segala teknologi desruptif yang menyertainya. Kedua, orientasi pengembangan keunggulan potensi wilayah sebagai keunggulan nasional untuk menciptakan daya saing bangsa.
    Perkembangan teknologi desruptif akibat Revolusi Industri 4.0 menjadi perhatian utama dalam revitalisasi dan pemutakhiran bidang-bidang keahlian di SMK. Sejalan dengan itu, empat potensi wilayah prioritas pembangunan nasional, yaitu Kemaritiman, Pariwisata, Pertanian, dan Industri Kreatif, menjadi prioritas garapan untuk mendongkrak keunggulan lokal ini menjadi daya saing bangsa di tingkat global.
    Terdapat enam isu strategis yang menjadi prioritas revitalisasi SMK. Yakni,
    1) penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum;
    2) inovasi pembelajaran;
    3) pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan;
    4) kemitraan sekolah dengan dunia usaha/dunia industri dan perguruan tinggi;
    5) standarisasi sarana dan prasarana utama; dan
    6) penataan/pengelolaan kelembagaan.
    Analisis
    Revitalisasi ditempuh dengan dua strategi utama. Skenario pertama langkah menyempurnakan dan memantapkan sekolah-sekolah kejuruan dengan model demand-driven, mengubah model supply-driven yang berlangsung selama ini dengan standarisasi mutu. Ciri utama pendidikan dan pelatihan vokasi ini mengedepankan pendekatan job-based learning.
    Desain sekolah dikembangkan berangkat dari kebutuhan dan pengakuan dunia usaha dan industri. Analisis kebutuhan itu kemudian dirumuskan ke dalam standar-standar kompetensi disertai dengan jenis sertifikasi dan teknik pengujiannya.
    Dari standarisasi ini, sekolah mengembangkan kurikulum dan sistem pembelajarannya. Proses standarisasi dan sertifikasi serta penyusunan kurikulum melibatkan pihak-pihak terkait, terutama sinergi sekolah dan industri. Dengan demikian, siswa dididik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
    Menilik prospek dunia usaha dan industri sektor formal di Indonesia yang relatif bersifat turbulen, dan persaingan tenaga kerja luar negeri yang makin ketat, skenario pertama ini diharapkan menjadi lorong yang bisa menyalurkan tenaga kerja ke industri dan dunia usaha yang menjadi mitra sekolah. Dan, mengisi pasar tenaga kerja terampil di luar negeri yang relevan.
    Skenario kedua adalah mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan dan pelatihan-pelatihan kreatif dengan model life-based learning sebagai pendidikan alternatif. Pembelajaran di SMK mengedepankan pendekatan berbasis potensi alam kehidupan nyata. Model ini memungkinkan tumbuhnya sekolah-sekolah kreatif sesuai dengan keunggulan potensi wilayah.
    Simpulan
    Diharapkan pada tahun 2020, melalui program revitalisasi SMK, akan terwujud kondisi sebagai berikut:
    a. SMK melayani 5,5 juta siswa dengan pendidikan berbasis IT melalui 1.650 SMK Rujukan, 850 SMK Reguler, 3.300 SMK Aliansi serta 750 SMK Konsorsium;
    b. 80 persen tamatan SMK bekerja dibidangnya, 12 persen berwirausaha, dan 8 persen 1.650 SMK rujukan memiliki lisensi LSP-P1 dan membawahi 800 TUK bagi siswa dan aliansinya;
    c. 750 Teaching Factory dan Technopark di SMK berfungsi sebagai Rumah Inovasi;
    d. 1.000 Lembaga Kursus dan Pelatihan, serta 350 SMA Luar Biasa terintegrasi dengan SMK.
    e. 45.000 Guru Keahlian Ganda dan 2500 Instuktur Kursus;
    f. 1,75 juta lulusan SMK, 1 juta lulusan Kursus dan Pelatihan, 1.200 lulusan SMA Luar Biasa memiliki sertifikat keahlian;
    g. SMK menjadi pilihan utama bagi lulusan SMP untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan menengah.

    Dalam pelaksanaan revitalisasi SMK, Kemendikbud bekerjasama dengan berbagai sektor, baik di pemerintahan, dunia usaha dan industri, serta lembaga non pemerintah dalam dan luar negeri. Selain Kemendikbud, Inpres nomor 9 tahun 2016 juga menugaskan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; serta Kementerian Kesehatan. Sinergi antar pemangku kepentingan mutlak diperlukan untuk mewujudkan kualitas SDM yang produktif dan berdaya saing melalui pendidikan kejuruan dengan industri sebagai penghelanya.
    Rekomendasi
    Blanchard, Allan. (2001). Contextual Teaching and Learning. New York :B.E.S.T.
    Calhoun, C.C. and Finch,C.R. (1976).Vocational educational: Concepts and operation, Belmont: Wadsworth Publishing Company.
    Depdiknas (2002). Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Depdiknas.
    Dobson, Graeme, 2003. A Guide to WritingCompetency Based Training Materials. Commonwealth of Australia: Published by National Volunteer Skills Centre.

  35. 0501519007
    soal no 05

    Lulusan SMK Berwirausaha

    Pendahuluan
    Berwirausaha selain dapat mengurangi jumlah pengangguran yang semakin meningkat, bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan devisa negara. Menurut Macke & Marley (2003), Area economics with high rates of entrepreneurship typically have strong economic performance and higher levels of prosperity. Pernyaataan tersebut menjelaskan bahwa jumlah pengangguran dan kemiskinan dapat diperkecil dengan keberanian membuka usaha-usaha baru atau berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa wirausaha merupakan potensi yang terbaik salah satunya dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Suatu negara akan maju dan stabil perekonomiannya jika penduduk yang menjadi wirausahawan minimal 2% dari jumlah penduduk (JPPN, 2011).
    Tujuan
    Untuk mengetahui minat siswa lulusan SMK yang berwirausaha
    Kondisi Nyata & ideal
    Istilah entrepreneur (wirausaha) berasal dari bahasa Perancis entreprende yang berarti berusaha atau mengusahakan. Sedangkan entrepreneur dalam bahasa Indonesia dapat diartikan wirausaha yang berasal dari kata `wira`, memiliki makna sebagai orang yang berani, teladan, utama, atau patut dicontoh, sedangkan usaha yang berarti kerja keras untuk memperoleh hasil atau menghasilkan sesuatu. Sehingga wirausaha adalah seseorang yang mempunyai kreativitas dan semangat yang tinggi untuk bekerja dan berhasil dalam usahanya. Enterpreneurship is the process of creating something new with value by devoting the necessary time and effort, assuming the accompanying financial, psychic, and social risks, and receiving the resulting rewards of monetary and personal satisfaction and independence (Hisrich, 2008: 8). Kewirausahaan tersebut dapat diartikan sebagai proses untuk menciptakan sesuatu yang baru oleh nilai dengan mengabdikan waktu dan usaha yang diperlukan, adanya asumsi keuangan yang menyertainya, psikis, risiko sosial, dan mendapatkan penghargaan yang dihasilkan dari kepuasan pribadi. Sementara itu ciri-ciri pokok yang harus dipersiapkan oleh wirausahawan menurut Wasty (1999: 45) adalah (1) moral yang tinggi, (2) sikap mental wirausaha, (3) kepekaan terhadap lingkungan ketrampilan wirausaha. Sedangkan Sifat-sifat yang harus dipersiapkan dan dimiliki wirausahawan menurut Meredith (2005: 5-6) adalah: percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi ke depan. Sikap mental yang tepat terhadap suatu pekerjaan ataupun wirausaha sangatlah penting, karena sikap mental yang positif akan merubah pekerjaan menjadi pekerjaan yang menarik dan memberikan kepuasan. Menurut Slameto (2010: 133) seseorang yang secara mental sehat biasanya adalah yang memiliki konsep diri yang positif dan merasa bahwa dirinya berharga. Kesiapan berwirausaha menurut Mueller (2010) ada tiga kategori umum yang harus dimiliki yaitu kepribadian, ketrampilan, dan motivasi.
    Simpulan
    Keterampilan berwirausaha dalam hal ini merupakan ketrampilan seseorang untuk berwirausaha, keterampilan-keterampilan yang 159 Kesiapan Berwirausaha pada Siswa SMK harus dimiliki dalam berwirausaha adalah keterampilan dalam kepemimpinan, keterampilan membangun jaringan, dan keterampilan persuasi.
    Rekomendasi
    Anastasia Onik Kartikaningsih. 2007. Kesiapan berwirausaha siswa tingkat III SMK kelompok bisnis dan manajemen program keahlian penjualan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis magister, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. Badan Pusat Statistik. 2011. Perkembangan beberapa indikator utama sosial-ekonomi Indonesia Agustus 2011. Jakarta: BPS, Katalog BPS: 3101015.

  36. 0501519010
    Jawaban no.3

    Judul: Uji kompetensi siswa SMK

    Pendahuluan:
    Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Wardiman D. (1998, p.36) mendeskripsikan pendapat Rupert Evans bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang bertujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja; (2) meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap individu; dan (3) menumbuhkan motivasi untuk belajar sepanjang hayat. Agar bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok maka masyarakat pengguna pendidikan kejuruan harus mengerti dan memahami dengan baik jenis-jenis lapangan kerja dan berbagai jenis bidang keahlian yang di selenggarakan di SMK. Untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan kejuruan tidak dapat dipisahkan dari dunia industri sebagai institusi penyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan harus didesain agar para lulusan dapat mengembangkan keterampilan, kemampuan, pengetahuan, sikap dan kebiasaan kerja yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Dalam pendidikan kejuruan, SMK merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang mempersiapkan dan mengembangkan kompetensi siswa untuk memasuki dunia kerja, sehingga kualifikasi lulusan SMK juga harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Salah satu upaya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul, pemerintah melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dengan menerapkan sistem pengujian kompetensi atau “competency test” yang dilakukan untuk komponen mata pelajaran produktif dalam bentuk ujian praktik dan tertulis secara komprehensif-integratif.

    Tujuan:
    Pada hakikatnya UKK adalah kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data untuk mengukur penguasaan kompetensi siswa. Kegiatan UKK memiliki makna penting bagi sekolah kejuruan yang berusaha mempersiapkan lulusannya memasuki dunia kerja. Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 351/C.C5/MN/2007 (Surat Edaran, 2007) menguatkan posisi pentingnya UKK bagi siswa SMK, karena nilai kelulusan UKK menjadi pertimbangan kelulusan peserta ujian nasional SMK.

    Kondisi Nyata Lapangan:
    Dalam dokumen kurikulum, umumnya tidak disertai suatu model evaluasi atau alat ukur yang terstandarisasi dan mampu mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam pencapaian kompetensi-kompetensi keahlian standar secara akurat dan obyektif sesuai tuntutan kurikulum yang disyaratkan. Beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi belum sesuai seperti yang diharapkan dalam pedoman pelaksanaan. Pelaksanaan uji kompetensi keahlian belum mencerminkan standar kemampuan yang dipersyaratkan dunia kerja. Lulusan SMK belum sepenuhnya memperoleh pengakuan kompetensi kerja melalui pengujian dari lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi.

    Kondisi Ideal:
    Produk penyelenggaraan UKK ialah informasi capaian kompetensi yang menjadi dasar pengambilan keputusan kelulusan siswa. Apabila siswa lulus, maka menjadi dasar bagi asesor eksternal dari asosiasi profesi atau DU/DI untuk menerbitkan sertifikat kompetensi, dan menjadi pertimbangan bagi sekolah terkait kelulusan siswa dari SMK untuk mendapatkan ijazah. Setiap kegiatan pendidikan perlu dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan uji kompetensi guru dan DU/DI sangat berperan penting dalam penilaian kompetensi yang dimiliki siswa. Dalam penilaian uji kompetensi guru merupakan asesor internal yang harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sedangkan DU/DI berfungsi sebagai eksternal yang harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan mempunyai kompetensi sesuai bidang yang diujikan.

    Analisis:
    Direktorat Pembinaan SMK (2011, pp.2-4) menguraikan komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan ujian praktik kejuruan, mencakup: (1) tempat penyelenggaraan ujian praktik kejuruan, (2) kerja sama penyelenggara tingkat satuan pendidikan dengan dunia usaha/industri/asosiasi profesi/institusi mitra, (3) sarana prasarana bahan, peralatan, dan alat penunjang ujian praktik kejuruan, (4) penguji atau asesor dari dunia usaha/industri/asosiasi profesi/guru sesuai kriteria yang telah ditetapkan, (5) peserta uji atau siswa, (6) hasil ujian praktik kejuruan berupa informasi capaian kompetensi siswa, dan (7) sertifikat yang ditandatangani oleh pihak eksternal. Kolaborasi atau kerja sama penyelenggara UKK pada satuan pendidikan dengan dunia usaha/industri/asosiasi profesi/institusi mitra, pada hakikatnya pihak sekolah ingin memperoleh informasi dari dunia kerja mengenai standar kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Berdasarkan standar kompetensi tersebut, maka sekolah menyusun kurikulum yang relevan. Selanjutnya kurikulum diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran, dilakukan uji kompetensi. Dengan demikian, materi uji kompetensi juga harus sesuai dengan cakupan SKL serta materi pembelajaran. Dengan demikian kolaborasi dalam menyiapkan perangkat UKK, antara sekolah dengan asosiasi profesi dan DU/DI yang diwakili oleh para asesor eksternal, perlu mempertimbangkan SKL pada sekolah yang bersangkutan. Kualifikasi asesor sesuai dengan tujuan UKK juga perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Asesor dapat berasal dari asosiasi profesi, maupun dari pengguna lulusan, yaitu DU/DI. Hal ini disebabkan, secara rasional, pihak-pihak yang paling mengetahui perkembangan kompetensi terkini yang dibutuhkan oleh dunia kerja adalah para praktisi di lapangan, yaitu asosiasi profesi dan DU/DI. Begitu pula kesesuaian antara ketersediaan sarana dan prasarana UKK dengan kebutuhan, juga menentukan kualitas penyelenggaraan kegiatan UKK.

    Simpulan:
    Siswa harus mempersiapkan semua kondisi semaksimal mungkin untuk pelaksanaan UKK agar berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam menghadapi uji kompetensi kejuruan sehingga akan memberi kesiapan mental yang optimal. Bagi lembaga diharapkan lebih meningkatkan pembelajaran yang intensif lagi, tanpa ada kesiapan hasil belajar siswa tidak akan baik. namun, jika siswa sudah siap maka hasil belajar akan lebih baik.

    Rekomendasi:
    Penting sekali dibuat suatu model evaluasi kompetensi yang mengacu pada kriteria-kriteria standar, baik yang digunakan SMK maupun dunia industri atau asosiasi profesi. Pengukuran keterampilan kejuruan perlu mengintegrasikan tiga ranah, yakni kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil lain yang direkomendasikan bahwa evaluasi seharusnya dilaksanakan dengan sistematika pengukuran, yang meliputi keterampilan tahap kognitif dan keterampilan tahap fiksasi, dimana didalamnya meliputi tahapan proses dan produk. Perlu adanya standarisasi uji kompetensi agar sekolah-sekolah menghasilkan lulusan yang memang memiliki kompetensi. Mengingat pentingnya pelaksanaan uji kompetensi siswa untuk mempersiapkan kemampuan atau kompetensi lulusan SMK, maka perlu dilakukan penelitian evaluasi pelaksanaan uji kompetensi.

    Sumber:
    – Narwoto. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Prestasi Belajar Teori Kejuruan Siswa SMK. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 3, Nomor 2, Juni 2013.
    – Dwi, Retno J. & Tri Sudarwanto. Pengaruh Pelaksanaan Praktek Kerja Industri ( Prakerin ) Terhadap Hasil Uji Kompetensi Keahlian Siswa Kelas Xii Tn Smk Negeri 2 Nganjuk. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.
    – Suryadi, Dedy. Pengembangan Model Uji Kompetensi Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi Pada SMK Kelompok Teknologi dan Industri.
    http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND.TEKNIK_SIPIL/196707261997031-DEDY_SURYADI/Artikel/Mkl-SemnasKurSMK03.pdf
    http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/TIBusana/article/view/37599
    – Suranto, dkk. Pengembangan Instrumen Evaluasi Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Administrasi Perkantoran Di SMK. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Tahun 18, Nomor 1, 2014.

  37. 0501519003
    Rasio 70% SMK dan 30% SMA

    Pendahuluan
    Pada tahun 2005, muncul kebijakan tentang peningkatan rasio SMK : SMA sebesar 70:30 pada tahun 2014. Hal ini dikemukakan oleh Mendiknas, Bambang Sudibyo pada saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2009 di Depdiknas, Jakarta, Sabtu (2/05/2009). Selain itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Harian Umum Pakuan, 19/05/2009) juga mengatakan untuk mengejar target pemerintah provinsi memerlukan perencanaan dan blue print dalam penyediaan sarana dan prasarana SMK. Saat ini jumlah bangunan sekolah di Jabar menunjukkan SMK 52% dan SMA 48%, tapi jumlah siswanya masih banyak SMA. Data Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar mencatat, SMK di Jabar ada 1.120 dan SMA 1.198 yang tersebar di 26 kabupaten/kota. Sebelum pada tataran Jawa Barat atau Nasional, pada skala mikro kota Bandung, permasalahannya terletak pada dua hal. Pertama, pada kondisi sekarang, ketika perimbangan siswa SMK berbanding SMA adalah 50 : 50, apakah fasilitas pendidikan yang ada sudah memenuhi standar baik dari segi kualitas dan kuantitas? Kedua, bagaimana proyeksi fasilitas pendidikan kedepan, pada saat jumlah SMK dan SMA berbanding 70 : 30.
    Formulasi kurikulum khusus untuk pendidikan vokasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah selesai pada 2016, saat ini sudah diterapkan mulai semester ajaran baru di tahun 2017. (Puspitasari, 2016).
    Tujuan
    Tujuan perubahan rasio antara SMK 70% dan SMA 30% harusnya diperhatikan agar tidak menjadi bumerang negatif bagi bangsa Indonesia. Indonesia butuh waktu yang tidak sedikit untuk menyiapkan agar SMK dapat berjalan sesuai tujuan dan visi misinya. Tujuan perubahan rasio ini tentunya berkaitan untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan.
    Kondisi Nyata Lapangan
    Pada kenyataannya, siswa memilih SMK daripada SMK karena desakan kondisi sosial ekonomi dari orang tuanya, misalnya pada penelitian Shinta (2016), kondisi ekonomi sosial orang tua yang menengah menduduki angka 47,1% . Tinggi rendahnya kondisi sosial keluarga berpengaruh besar terhadap motivasi melanjutkan pendidiikan. Keluarga yang memiliki kondisi sosial yang tinggi akan selalu berusaha menciptakan hubungan yang baik dan humoris dengan anggota keluarga yang lain termasuk anak-anak, sehingga anak merasa diperhatikan dan selalu ingin mendapatkan jenjang pendidikan yang tinggi.
    Kondisi Ideal
    Perolehan siswa SMK sudah seharusnya menjadi prioritas dari sekolah itu sendiri, karena banyak siswa yang masuk SMK bukan karena kemauannya sendiri melainkan desakan dari kondisi sosial ekonomi keluarga, sehingga ketika ingin merubah rasio perbandingan 70:30 perlu diperhatikan calon siswanya, agar tidak menjadi seperti buangan dari siswa yang tidak lolos di SMA.
    Analisis
    Pada dasarnya SMK lebih dituntut untuk menguasai skill serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Perubahan rasio perbandingan SMK dan SMA dengan nilai 70:30 apakah sudah efektif atau malah menjadi bumerang bagi dunia pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Dirjen Dikdasmen Kemdikbud) Hamid Muhammad mengatakan, pemerintah ke depannya akan memperbanyak, serta memprioritaskan dan meningkatkan sekolah menengah kejuruan (SMK) daripada Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuannya untuk dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Sebab saat ini banyak penggangguran berasal dari lulusan SMA yang tidak memiliki kecakapan dan keahlian. Hamid menerangkan, untuk mengurangi angka pengangguran yang rata-rata lulusan SMA, Pemerintah tidak sekadar meningkatkan jumlah SMK tetapi lebih pada mutu dan kualitas sehingga siswa lulusan SMK dapat berkerja sesuai keahlian dan dapat bersaing. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2019 sebanyak 6,82 juta orang atau menurun 50.000 orang dibandingkan dengan Februari 2018 yang sebesar 6,87 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jumlah pengangguran yang setara 5,01% dari jumlah angkatan kerja 136,18 juta orang paling tinggi masih lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). “Tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan, tidak banyak berubah bahwa TPT paling tinggi masih dari SMK, lalu dari diploma I, II, dan III, lalu di susul SMA”. (Kusuma, 2019). Penyebab tingginya angka pengangguran lulusan SMK disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya tidak sesuainya kompetensi yang dibutuhkan perusahaan dan kompetensi yang dimiliki siswanya.

    Simpulan
    Sudah seharusnya pemerintah memperhatikan kondisi pendidikan saat ini. Kondisi fasilitas dan sumber daya yang kurang memadai menjadikan dunia pendidikan kurang berjalan semestinya, langkah yang harus ditempuh adalah dengan memperhatikan kondisi nyata di lapangan.
    Rekomendasi
    Hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kondisi rasio 70:30 yang efektif yaitu dengan memperbaiki sarana prasarana dan sumber daya pengajar di SMK.
    Sumber :
    Abhida. 2011. Pengaruh Kondisi Sosial dan Ekonomi Orang Tua terhadap Motivasi Siswa untuk Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi (Studi Kasus pada Siswa Kelas XII SMA Negeri Plandaan Tahun Ajaran 2010/2011. Skripsi Tidak Diterbitkan. Malang: FIP UM.
    Alfiani, S. 2009. Pengaruh Perhatian dan Latar Belakang Ekonomi Orangtua terhadap Motivasi Belajar Siswa SMAN 6 Malang.Skripsi Tidak Diterbitkan. Malang:FIP UM.
    Dinas Pendidikan Kota Malang. 2014. Data Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik SMK Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun Ajaran 2013/2014. Malang: Dinas Pendidikan.
    Kencana, R. 2011. Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Motivasi Belajar dengan Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Siswa Kelas XI IPS MAN Malang 1. Skripsi Tidak Diterbitkan. Malang: FIP UM.
    Kusuma, H. (2019). Lulusan SMK Masih Dominasi Pengangguran di RI. Retrieved October 20, 2019, from detikFinance website: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4537723/lulusan-smk-masih-dominasi-pengangguran-di-ri
    Puspitasari, S. N. (2016). Formulasi Kurikulum SMK Diterapkan 2017. Retrieved October 21, 2019, from Pikiran Rakyat website: https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/09/15/formulasi-kurikulum-smk-diterapkan-2017-379878
    Shinta Delly Farnila, Agus Timan, Ahmad Nurabadi. 2015. “Kondisi Sosial, Ekonomi dan Motivasi Peserta Didik Untuk Melanjutkan ke PT”. Jurnal Manajemen Pendidikan Vol 24, Nomor 6, September 2015: 515-522

  38. 0501519010
    Jawaban no 4:

    Judul: Revitalisasi SMK

    Pendahuluan:
    Pemerintah Indonesia saat ini sedang mencanangkan revitalisasi SMK menuju lembaga vocational level menengah yang lulusannya mampu bersaing dan mengisi kebutuhan tenaga kerja. Atas dasar itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis dengan menerbitkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 yang isinya mengenai pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan di SMK dari hulu sampai hilir sehingga lulusannya diharapkan siap untuk menjadi tenaga kerja yang handal. Kebijakan ini dinilai sebagian kalangan agak terlambat, mengingat pembenahan SMK terutama dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004-2009 mengenai bantuan penyediaan fasilitas praktek, penguatan kerjasama dengan dunia usaha atau industri, penyediaan lapangan pekerjaan bagi lulusannya, pelatihan dan penambahan guru bidang kejuruan, dst. sudah lama dilakukan namun karena sistemnya tidak terintegrasi dan tidak secara komprehensip, maka perkembangan SMK seakan jalan ditempat.

    Tujuan:
    Revitalisasi SMK diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu SMK dengan dua orientasi baru. Pertama, mengantisipasi datangnya gelombang Revolusi Industri 4.0 dengan segala teknologi desruptif yang menyertainya; dan kedua, orientasi pengembangan keunggulan potensi wilayah sebagai keunggulan nasional untuk menciptakan daya saing bangsa. Pilar pertama memperkokoh jalinan SMK dengan dunia usaha dan industri Abad XXI, pilar kedua mendongkrak keunggulan lokal menjadi keunggulan global. Tujuan yang akan dicapai dengan adanya revitalisasi SMK ini adalah:
    1) Mewujudkan Link and Match sekolah dengan Dunia Usaha/Industri.
    2) Mengubah paradigma dari push menjadi pull. Artinya paradigma SMK yang dulunya hanya mendorong untuk mencetak lulusan saja tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja berganti menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk disusun kurikulum SMK yang diselaraskan dengan kurikulum industri.
    3) Mengubah pembelajaran dari supply driven ke demand driven.
    4) Menyiapkan lulusan SMK yang adaptable terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha.
    5) Mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan DUDI baik dari aspek teknologi, administratif, maupun kompetensi.

    Kondisi Nyata Lapangan:
    Masih banyak yayasan maupun pemerintahan di daerah dalam mendirikan SMK kurang memerhatikan dan mementingkan potensi dan kebutuhan keterampilan di wilayahnya masing-masing, sehingga bidang dan program keahlian SMK yang didirikan kurang relevan dan bahkan tidak sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Sekarang ini yang menjadi kendala kebanyakan penyelenggara SMK di daerah adalah kesulitan kerja sama dan dukungan dari pemerintah serta perusahaan atau dunia usaha dan industri dalam penempatan lulusannya di tempat kerja. Banyak perusahaan masih memandang bahwa lulusan SMK belum memenuhi standar atau persyaratan menjadi karyawan. Kendala yang paling banyak dikeluhkan perusahaan dalam memakai tenaga kerja dari lulusan SMK berkaitan dengan kesiapan mental bekerja (soft skill).

    Kondisi Ideal:
    Harapan pemerintah untuk menambah jumlah SMK di berbagai wilayah sudah mulai terealisasi. SMK dinilai oleh banyak kalangan sebagai salah satu jenjang pendidikan tingkat menengah yang diorientasikan lulusannya supaya mudah bekerja. Pemerintah pusat telah menugaskan para menterinya untuk bekerja sama secara lintas kementerian dalam mencari letak permasalahan di SMK kemudian mencari solusinya. Posisi SMK sebagai lembaga vokasi dalam konteks global, setidaknya harus siap dengan perkembangan zaman. Perkembangan pertama dalam menghadapi peraturan global (regulation changes) dimana terjadi pergeseran terutama aspek ekonomi dari orientasi monopoli ke era kompetisi terbuka. Perlu disoroti lebih lanjut untuk mengawal keberhasilan revitalisasi SMK sesuai dengan track-nya menuju daya saing dan kesuksesan.

    Analisis:
    Dalam perwujudan revitalisasi yang dituangkan dalam sepuluh langkah revitalisasi SMK dapat dirumuskan model revitalisasi sebagai pendukung terlaksananya sepuluh langkah revitalisasi SMK. Reorientasi revitalisasi SMK ini sangat penting dalam beberapa aspek, dengan tujuan agar sekolah menengah kejuruan dapat menyediakan tenaga kerja terampil yang siap kerja di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, pariwisata, bahkan ekonomi kreatif. Diharapkan keberhasilan revitalisasi SMK ini juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia serta dapat mengurangi permasalahan pengangguran usia produktif. Sepuluh langkah revitalisasi tersebut adalah sebagai berikut.
    1) Revitalisasi sumber daya manusia
    2) Membangun SAS berbasis SIM
    3) Link and match dengan industri
    4) Kurikulum berbasis industri
    5) Teaching factory
    6) Penggunaan Media Video Tutorial dan Portofolio Berbasis Video e-Report Skill
    7) Uji Sertifikasi Profesi
    8) Pemenuhan sarana dan prasarana
    9) Mengembangkan Kearifan Lokal
    10) Peran SMK Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal
    Pemerintah Indonesia sudah memetakan permintaan tenaga kerja menurut pasar kerja yang dapat dipenuhi oleh lulusan SMK. Prinsipnya menggunakan azas suplay (permintaan) and demand (penawaran). Bidang kompetensi yang diperlukan pasar kerja saat ini diantaranya: bidang kemaritiman, bidang industri kreatif, bidang pariwisata, dan bidang pertanian. Untuk memenuhi tenaga kerja bidang tersebut maka lulusan SMK yang sesuai dengan bidangnya perlu dipetakan dan didistribusikan secara merata dan kesesuaian. Diperlukan akses pelatihan terhadap pendidikan dan pelatihan SDM (guru) di SMK yang mudah dan terintegrasi. Salah satu aspek fundamental dari keberhasilan sistem pendidikan dan pelatihan SMK adalah akses yang diberikan pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha atau industri kepada peserta (guru kejuruan) dalam memperoleh pelatihan yang tersistem dan continue.

    Simpulan:
    Terdapat enam isu strategis yang menjadi prioritas revitalisasi SMK, yakni penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum; inovasi pembelajaran; pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; dan kemitraan sekolah dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan perguruan tinggi; standarisasi sarana dan prasarana utama; dan penataan/pengelolaan kelembagaan. Penyelerasan dan pemutakhiran kurikulum SMK memprioritaskan kesesuaian perkembangan teknologi dan kesesuaian dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri (DUDI). Pemerintah juga telah mendukung program kerja sama industri dengan melibatkan peran guru kejuruan melalui program keahlian ganda yang didukung dengan program magang industri untuk guru produktif dan guru tamu dari industri. Peningkatan kebekerjaan lulusan SMK akan didorong melalui pemberian sertifikasi kompetensi lulusan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Satu (LSP-P1). Selain itu, perluasan teaching factory di SMK dirancang agar mendorong inovasi dan produktivitas lulusan SMK.

    Rekomendasi:
    Perluasan dan pemerataan pendidikan SMK yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dan industri harus ditempatkan pada prioritas tertinggi dalam pembangunan pendidikan di SMK. Menyiapkan SMK untuk dapat berdaya saing dan lulusannya siap bekerja. Masalah kuantitas, lulusan, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan revitalisasi dan terakhir terkait isu-isu global yang menutut lulusan SMK supaya dapat mandiri dan berusaha keluar dari zona aman untuk tidak hanya sekedar mencari pekerjaan, namun berani berwirausaha. Mutu dan relevansi pendidikan tercermin dari kemampuan membentuk kecakapan (competencies) lulusan agar dapat menjadi pekerja produktif dan mandiri. Kesempatan pendidikan keahlian, keterampilan dan profesi harus besar dan merata dikaitkan dengan sentra-sentra pengembangan ekonomi industri, pendayagunaan iptek, dan peningkatan kecakapan hidup yang sesuai dengan potensi daerah, dengan prinsip belajar sepanjang hayat.

    Sumber:
    – Wardani, Dani. Tantangan dan Harapan Revitalisasi SMK Di Indonesia Menuju Lembaga Vocational yang Berdaya Saing. http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id/karya/files/dikmen_2/DaniWardani,S.Hum.,M.Pd._28102016231905.pdf
    – Hadam, Sampun, dkk. 2017. Strategi Implementasi Revitalisasi Smk (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
    https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/2637/revitalisasi-smk-mendongkrak-unggulan-nasional
    https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/18040/pemerintah-fokus-pendidikan-kejuruan-revitalisasi-smk-tunjukkan-dampak-positif/0/artikel_gpr

  39. Nim : 0501519005
    Jawaban soal no 1
    Fenomena Tingginya Angka Pengangguran di SMK

    Pendahuluan
    Ada banyak tantangan dalam melaksanakan pembangunan suatu negara. Salah satu tantangan tersebut adalah mengenai masalah pengangguran. Pengangguran dan kesempatan kerja pada dasarnya merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara termasuk Indonesia. Terjadinya pengangguran umumya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Badan Pusat Statistika Februari tahun 2018 menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi sebesar 6,87 juta orang (Badan Pusat Statistik). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 8,92 persen, Diploma sebesar 7,92 persen, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,19 persen, Universitas sebesar 6,31 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,18 persen dan Sekolah Dasar (SD) atau tidak tamat SD sebesar 2,67 persen. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, sebab lulusan SMK yang sejatinya dibekali ilmu kerja nyatanya justru paling banyak tenaga kerja yang tidak terserap.
    Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan pada SMK yaitu menghasilkan lulusan yang siap menjadi tenaga kerja atau berwirausaha dan 4 melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kejuruannya. Oleh sebab itu untuk menyiapkan lulusan atau tenaga kerja yang terampil guna membentuk siswa menuju Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, di SMK dibekali pembelajaran kewirausahaan guna menumbuhkan minat berwirausaha siswa. Pembelajaran kewirausahaan ini meliputi pembelajaran teori dan praktik. Adanya pembelajaran kewirausahaan bertujuan agar siswa memahami tentang pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan sehingga dapat dipraktikkan baik saat mereka masih duduk di bangku sekolah maupun setelah mereka lulus sekolah. Harapannya siswa mampu mengembangkan minat berwirausaha dan jika telah lulus SMK tidak perlu mencari pekerjaan akan tetapi justru menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran.
    Tujuannya untuk melihat karakteristik dari penganggur terdidik di Indonesia. Serta bagaimana mengantisipasi banyaknya tingkat pengganguran lulusan SMK.
    Kondisi Nyata Lapangan. Meskipun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lulusannya diorientasikan untuk siap bekerja, namun faktanya masih banyak yang belum terserap oleh dunia kerja. Pengangguran memang disebabkan oleh banyak factor, diantaranya adalah kesenjangan antara kualitas lulusan SMK dengan kualitas yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi kesenjangn antara kebutuhan dunia kerja dengan kualitas lulusan pendidikan, seperti dengan penerapan link and match, pendidikan ssistem ganda, dan magang atau praktek kerja lapangan, namun upaya tersebut masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan alternative lain agar lulusan SMK mendekati 100% yangterserap oleh pasar kerja.
    Kondisi Ideal dan Analisis . untuk mempersiapkan kebutuhan SDM
    1. Profesionalisme terus dikembangkan
    Karena dunia usaha dan dunia industri terus bergerak dinamis, maka harus dijawab lewat peningkatan secara terus menerus kemampuan, sikap dan ketrampilan guru. Tujuannya, tidak tertinggal kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan mampu merespon karakteristik siswa. Kecenderungan adanya perubahan pasar kerja yang menuntut perpaduan antara kompetensi dan kapabilitas, bisa dijawab lewat inovasi berupa pembelajaran kreatif. Pengintegrasian mata pelajaran normanda adaptif dengan mata pelajaran produktif, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, bisa jadi solusi. “Harapannya, metode tersebut dapat menumbuhkan minat, imajinasi, kreativitas, ide, gagasan, kepercayaan diri, dan adaptif terhadap perubahan di dunia kerja,”
    2. Ketercukupan guru produktif, baik dari sisi kualifikasi akademik maupun kompetensi
    Harus ada validasi data terkait proyeksi kebutuhan guru produktif. Termasuk berkurangnya jumlah guru produktif karena pensiun.Jika pemenuhan hanya bertumpu pada rekruitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka ketercukupan guru produktif sangat lama. Karena itu harus ada regulasi bagi pengangkatan pegawai pemerintah lewat perjanjian kerja bagi para guru. Karena UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, justru menutup peluang guru karena termasuk profesi yang melaksanakan urusan pemerintah yang bersifat wajib. Disamping itu, perlu regulasi untuk mengatasi kekurangan guru melalui pengangkatan guru kontrak menggunakan tenaga profesional dari dunia usaha. Cara lain adalah melalui program keahlian ganda. Yaitu, pengalihan fungsi ke mapel produktif melalui sertifikasi dan kompetensi. Namun, program ini seyogyanya diperuntukan bagi guru berusia muda.

    3. Rekruitmen kepala sekolah
    Mengingat posisinya yang sangat penting dan strategis dalam mengembangkan sekolah vokasi, maka dalam rekruitmen kepala sekolah, perlu mulai dipertimbangkan satu kriterianya berasal dari guru produktif.
    4. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha
    Hal ini agar SMK bisa mengarah pada permintaan pasar, maka perlu keterlibatan dan dukungan dunia industri yang ada di daerah. Karena itu, perlu fasilitasi pemerintah daerah agar dunia industri membuka diri untuk tempat praktik siswa, magang guru, serta membantu sarana praktik melalui dana CSR.
    5. pengkajian dan pengendalian program keahlian
    Agar lulusan SMK dapat terserap pada dunia kerja sesuai kompetensi yang dimiliki, maka perlu ada pengkajian dan pengendalian program keahlian. Baik pada sekolah yang telah berjalan maupun sekolah yang akan didirikan. Pengkajian dan pengendalian ini sangat penting kaitannya dengan proyeksi kebutuhan pasar kerja. Bagi program keahlian yang pasarnya telah jenuh, Meningkatkan daya saing lulusan SMK adalah sebuah keniscayaan. Tidak mudah memang. Namun, kita harus menerima tanggungjawab itu sebagai sebuah kewajiban. Bukan hanya karena pendidikan vokasi menjadi satu prioritas utama pendidikan nasional. Tetapi, masa depan bangsa ini harus dipastikan, diserahkan kepada generasi yang memiliki daya saing.

    6. Sarana dan Prasarana di sekolah
    Sarana dan prasarana yang ada disekolah harus disesuaikan dengan kebuttuhan dunia kerja. Baik sarana ygedung sekolah, fasilitas disekolah mapun prasarana lab praktik yang memadai. Seperti contohnya pada smk jurusan tata boga yang menggunakan oven untuk praktik akery, seharusnya oven yang digunakan sudah seperti di industry yang menggunakan listrik dan timer dan suhu untuk menggatur oven, tapi pada kenyataannya tidak semua SMK memenuhi syarat kebutuhan tersebut, bahkan masih ada yang menggunakan oven kompor, padahal jika menggunakan oven kompor siswa tidak bisa mengetahui berapa suhu standar yang digunakan pada tiap- tiap produk bakery dan berapa lama proses pemanggangan tidak bisa diatur dn ditentukan. Sarana dan prsarana yang baik akan mendukung proses belajar sehingga dapat meningkatkan kompetensi.
    7. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan
    Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu menumbuhkan jiwa – jiwa kewirausahaan pada siswa baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler mapun ekstrakurikuler. Sehinggaa diharapkan dengan kondisi lingkungan yang menerapkan karakteristik wirausaha, siswa dapat termotifasi untuk berwirausaha. Dengan demikian angka pengangguran lulusan smk dapat sedikit teratasi.

    Simpulan
    Dunia pendidikan dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai peranan yang sangat penting dalam melahirkan SDM yang bermutu. Sekolah kejuruan merupakan salah satu alternative tempat formal pendidikan berkarakter yang mampu menjadi salah satu solusi dalam menggurangi pengangguran. Untuk itu SMK perlu di rencanakan, dilaksanakan dan dikendlikan untuk mencapai tujuan yaitu menghasilkan tamatan yang siap kerja dan berkompeten. Yang di dukung dengan gueu yang professional, sarana dan prasarana yang mendukung, kerja sama dengan dunia kerja dan dunia industry.

    Rekomendasi
    1. Membangun karakter bangsa melalui pendidikan diharapkan menjadi kegiatan – kegiatan yang positif untuk itupendidik diharapkan lebih aktif dalam pembelajarannya.
    2. Dengan adanya fasilitas sekolah sarana dan prasarana yang memadai, dapat menunjang kemajuan sekolah menengah kejuruan.

    – Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi
    – Sutomo, AM Susilo & Lies Susanti. (1999). Anlisis Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik di Kotamadya Surakarta. LAporan Penelitian.
    – Aaltje.D.Wayong. Peran LPTK dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia. Seminar Internasional, ISNN 1907-2066.
    – Darmada, I M.2001. Komeptensi Kejuruan Lulusan SekolahMenengah Kejuruan di Denpasar dan di sekitarnya. Tesis. Universitas Negeri Yogyakarta.
    – Ulum Miftahul. 2017. Strategi Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Pasca Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001;2008. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Universitas Kristen Satya Wacana.
    – Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2008. Pengembangan Program Prakerin.Jakarta.
    – BPS.2018. Ketenagakerjaan. Jakarta: Badan Pusat Statistik
    – Djojonegoro, Wardiman. 1988. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: Depdiknas.
    http://repositori.kemdikbud.go.id/5018/1/9JO9j2NuOyYULtOKgfwdrwHdYgX5WKAWms5bT8hp.pdf
    https://media.neliti.com/media/publications/79841-none-8fb1bf4c.pdf

  40. 0501519010
    Jawaban no 5:

    Judul: Minat Berwirausaha Siswa

    Pendahuluan:
    Lulusan SMK diharapkan mandiri dan siap kerja. Namun, realita yang terjadi justru lulusan SMK yang menyumbangkan jumlah pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Slogan “SMK Bisa! Siap kerja, Cerdas dan Kompetitif” hanya membara saat generasi muda menempuh pendidikan di jenjang sekolah. SMK yang sejatinya mempersiapkan generasi sekolah menengah untuk siap terjun ke dunia kerja nampaknya menjadi ironi semata. Lulusan SMK masih banyak yang belum berwirausaha, mayoritas masih berorientasi mencari pekerjaan atau menjadi karyawan, padahal jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia lebih kecil daripada jumlah angkatan kerja. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pengangguran yang disumbangkan oleh lulusan SMK. Siswa SMK dibekali dengan berbagai macam keterampilan yang sesuai dengan jurusan yang diambil. Namun demikian, masih diperlukan pembinaan kewirausahaan agar tidak hanya berorientasi untuk mencari pekerjaan, tetapi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui wirausaha. Guru memegang peranan penting dalam melakukan pembinaan kewirausahaan kepada siswa. Guru sebagai fasilitator dan motivator berperan penting dalam menumbuhkan minat berwirausaha siswa. Intensi siswa untuk berwirausaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah melalui pembinaan kewirausahaan. Dalam pendidikan kewirausahaan tidak cukup dengan pembelajaran teori saja, melainkan harus disertai dengan praktik. Harus ada keseimbangan antara teori yang diberikan dengan praktiknya, sehingga siswa tidak mudah bosan dengan pembelajaran yang hanya berlangsung di dalam kelas. Selain itu, siswa juga bisa merasakan secara langsung bagaimana merintis atau menjadi seorang wirausaha.

    Tujuan:
    Pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan memiliki jiwa wirausaha. Program pendidikan kewirausahaan ini dikaitkan dan diintegrasikan dengan program-program lain, seperti pendidikan karakter, pendidikan ekonomi kreatif dan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum sekolah. kewirausahaan diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketidak seimbangan suply and demand dalam bidang ketenaga kerjaan di Indonesia. Namun demikian sudah barang tentu dengan model pembelajaran yang sama akan menghasilkan lulusan SMK yang lulus dan memiliki minat untuk berwirausaha.

    Kondisi Nyata Lapangan:
    Realita di lapangan, sistem pembelajaran saat ini belum sepenuhnya secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa termasuk karakter wirausaha. Proses pembelajaran di SMK belum sepenuhnya mampu membangun potensi kepribadian wirausaha. Masih banyak yang kurang kreatif dan tidak berani mengambil resiko untuk membuka dan mengelola usaha. Masih banyak SMK hanya menitikberatkan pembelajaran pada aspek pengetahuan saja dan belum mampu mengkondisikan lingkungan sekolah yang dapat menumbuhkan minat siswa berwirausaha. Proses pembelajaran yang selama ini hanya dititikberatkan pada aspek pengetahuan semestinya diikuti dengan pembelajaran keterampilan wirausaha di lapangan.

    Kondisi Ideal:
    Menuntut sejumlah kreativitas dan sebuah kemampuan untuk melihat pola-pola dan trend-trend yang berlaku untuk menjadi seorang wirausahawan. Beberapa kepribadian wirausaha lainnya seperti percaya diri, berorientasi pada hasil, kepemimpinan, kerja keras, dan masih banyak lagi, akan mendukung terbentuknya sumberdaya manusia yang mampu mengelola usaha. Hendaknya siswa SMK memiliki potensi kepribadian wirausaha agar kelak mampu mandiri, menolong dirinya sendiri dalam menghadapi kesulitan hidup, bahkan mampu membuka peluang kerja bagi dirinya dan orang lain.

    Analisis:
    Pengertian Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kewirausahaan adalah suatu proses kreativitas dan inovasi yang mempunyai resiko tinggi untuk menghasilkan nilai tambah bagi produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendatangkan kemakmuran bagi wirausahawan. Kewirausahaan itu dapat dipelajari walaupun ada juga orang-orang tertentu yang mempunyai bakat dalam hal kewirausahaan. Proses kewirausahaan menuntut kemauan untuk mengambil resiko dengan penuh perhitungan sehingga dapat mengatasi rintangan untuk mencapai kesuksesan yang diharapkan. Pada umumnya, wirausahawan menggunakan kecerdikannya untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Wirausahawan yang berhasil, salah satu kuncinya memiliki kepribadian yang unggul. Kepribadian tersebut kadangkala membedakannya dari kebanyakan orang. Gambaran ideal seorang wirausahawan menurut Alma (2010: 21) adalah orang yang dalam keadaan bagaimanapun daruratnya, tetap mampu berdiri atas kemampuan sendiri untuk menolong dirinya keluar dari kesulitan yang dihadapi, termasuk mengatasi kemiskinan tanpa bantuan siapapun. Bahkan dalam keadaan yang biasa (tidak darurat), mampu menjadikan dirinya maju, kaya, berhasil lahir dan bathin.

    Simpulan:
    Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai peluang yang cukup besar untuk ikut serta dalam membangun sistem perekonomian dengan memanfaatkan tahap perkembangan remaja, mendidik siswa agar berminat menjadi wirausaha. Guru memegang peranan penting dalam melakukan pembinaan kewirausahaan kepada siswa. Guru sebagai fasilitator dan motivator berperan penting dalam menumbuhkan minat berwirausaha siswa. Sebagai fasilitator, guru dapat memfasilitasi siswa dengan memberikan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan dapat diwujudkan dengan praktik membuat atau merintis suatu usaha di bidang tertentu sesuai dengan jurusan yang diambil siswa SMK tersebut. SMK diharapkan tidak hanya siap kerja, cerdas dan kopetitif, namun juga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan menjadi wirausahawan.

    Rekomendasi:
    Pendidikan kewirausahaan diterapkan ke dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Guru sebagai pendidik profesional diharapkan mampu menghasilkan output pendidikan yang berkualitas baik dilihat dari kualitas akademik maupun non akademik. Hendaknya siswa SMK memiliki potensi kepribadian wirausaha agar kelak mampu mandiri, menolong dirinya sendiri dalam menghadapi kesulitan hidup, bahkan mampu membuka peluang kerja bagi dirinya dan orang lain. Minat dapat ditumbuhkan dengan menghubungkan seseorang dengan kebutuhannya sehingga timbul keinginan untuk memenuhinya.

    Sumber:
    – Perwita, Dyah. Upaya Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Meningkatkan Minat Berwirausaha Siswa. Jurnal Pendidikan Ekonomi. e-ISSN 2442-9449 Vol.5. No.2 (2017) 9-14 p-ISSN 2337-4721.
    – Haryadi, Singgih. 2010. Perbedaan Perencanaan Karir Siswa SMK dan SMU. Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
    – Aprilianty, Eka. Pengaruh Kepribadian Wirausaha, Pengetahuan Kewirausahaan, dan Lingkungan Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 2, Nomor 3, November 2012.
    – Wibowo, Muladi. Pembelajaran Kewirausahaan dan Minat Wirausaha Lulusan SMK. Ekplanasi Volume 6 Nomor 2 Edisi September 2011.

  41. 0501519003
    no.3 Uji kompetensi siswa SMK

    Pendahuluan
    Pada hakikatnya pendidikan merupakan dasar bagi kemajuan suatu bangsa dan pembinaan usaha untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan pendidikan yang berkualitas Indonesia khususnya kan mampu menciptakan SDM unggul yang siap dalam mengahadapi perkembangan jaman ini terutama dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Pendidikan nyata dalam mengembangkan SDM yaitu dengan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan lulusan yang unggul dalam bidang tertentu. Dalam UU No 20 Tahun 2003 Sisdiknas menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan mpendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu penyelenggara pendidikan kejuruan yang memiliki karakteristik mempersiapkan lulusan yang kompeten dalam bidangnya agar dapat langsung memasuki dunia kerja. Salah satu program pemerintah untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, cerdas dan kompetitif yaitu dengan adanya Uji Kompetensi Keahlian (UKK). UKK merupakan ujian yang diselenggarakan oleh BSNP yang dilaksanakan oleh instasi (sekolah-sekolah) bersama dunia usaha dan dunia industri. Sertifikat hasil UKK dapat menjadi tolok ukur DU/DI dalam melihat kompetensi yang dimiliki peserta didik menjadi tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya.
    Tujuan
    Tujuan diadakannya uji kompetensi adalah untuk mengetahui tingkat kompetensi lulusan SMK
    Kondisi Nyata Lapangan
    Pada kenyataannya, siswa yang memiliki sertifikat uji kompetensi belum tentu memiliki kompetensi yang sesuai dengan skema uji. Selain itu, sertifikat yang dimiliki siswa belum tentu menjamin peserta didik dapat memasuki dunia kerja.
    Kondisi Ideal
    Seharusnya uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan peserta uji, sehingga tidak ada kesan subjektif dalam penilaiannya. Selain itu, syarat yang harus dipenuhi oleh penguji antara lain memiliki sertifikat kompetensi di bidang keahlian yang sesuai, punya pengalaman mengajar, dsb. Untuk lulusan yang memiliki sertifikat seharusnya ada formasi khusus dalam tahap pelamaran perusahaan sehingga sertifikat yang dimilikinya tidak sia-sia.
    Analisis
    Pelaksanaan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP ber-tujuan agar lulusan SMK mendapat sertifikat, dimana sertifikat tersebut sebagai bukti pengakuan terhadap bidang kompetensi yang dimilikinya. Proses uji kompetensi dilakukan oleh seorang asesor kompetensi yang di-laksanakan pada tempat uji kompetensi (TUK). Pengelolaan uji kompetensi LSP ini memiliki beberapa tahapan yaitu, (1) persiapan sekolah, (2) pelaksanaan uji kompetensi, (3) pe-nilaian dan penerbitan sertifikat. Sekolah sebagai lembaga yang dapat melakukan uji kompetensi seharusnya dapat dimaksimalkan fungsinya, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan formal biasa saja.
    Simpulan
    Serifikasi merupakan salah satu bukti seseorang telah memiliki kompetensi keahlian, didalam pendidikan sertifikat digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada level tertentu sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh. Menurut Suhartadi (2011:157) menyatakan bahwa pelaksanaan UKK merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan keterampilan peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetntukan. Hal ini juga diperkuat oleh Irwanti (2014:421) bahwa pelaksanaan UKK merupakan hasil belajar siswa untuk melihat sudah kompeten atau belum.
    Rekomendasi
    Sertifikasi harus berlandaskan skema yang disesuaikan dengan kondisi kompetensi yang ada, perlu adanya kerjasama antara pihak pendidikan, pemerintah dan juga DUDI.

    Budiyana, I. 2010. Hubungan Motivasi Belajar, Kematangan Siswa, Prestasi Belajar, dan Kerja Praktik Industri dengan Kesiapan terhadap Dunia Kerja Siswa Bidang Keahlian Teknik Bangunan Se-Malang Raya. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
    Dewi, K.T.S., Yudana. I,M. & Dantes, N. 2013. Kontribusi Minat Kewirausahaan, Kreativitas, dan Persepsi tentang Pasar Kerja Non Formal terhadap Hasil Belajar Praktik Siswa Program, Keahlian Tata Busana pada SMKN 3 dan 4 Denpasar tahun 2012. E-jurnal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4 Tahun 2013.
    Hadam, S., Rahayu, N., & Ariyadi, A. N. (2017). Strategi implementasi revitalisasi SMK. Buku Serial Revitalisasi SMK, 214. https://doi.org/10.1300/J028v11n01_10
    Irwanti,Y & Sudira, P. 2014. Evaluasi Uji Kompetensi Siswa Keahlian Multimedia di SMK Se-Kota Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 4, Nomor 3, November 2014.
    Jayanti, R & Sudarwanto, T. 2012. Pengaruh Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) terhadap Hasil Uji Kompetensi Keahlian Siswa Kelas XII TN SMK Negeri 2 Nganjuk. Jurnal UNESA.
    Pallingan, V.R. 2014. Pengaruh Kreativitas, enterpreneurship dan Kecerdasan Kompetitif terhadap Kinerja Pimpinan Program Studi. INVOTEC, Vol. X, No.2, Agustus 2014:153—168.
    Pratiwi, S. 2013. Pengaruh Praktik Kerja Industri dan Motivasi Kerja terhadap Hasil Uji Kompetensi Siswa SMK N Tembarak. Jurnal Skripsi. FT UNY.
    Priyatama, A.A. 2013. Profil Kompetensi Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan di Kota Pekalongan. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 3, Nomor 2, Juni 2013.
    Slamet, P. (2014). Kebijakan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Universitas Negeri Yogyakarta, 108. Retrieved from http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/slamet-ph-mamedmlhr-dr-prof/2-kebijakanok.pdf
    Suhartadi, S. 20122. Pengembangan Model Perangkat Uji Kompetensi di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi dalam Bidang Permesinan. Jurnal Teknologi dan Kejuruan, Vol 34, No. 2, September 2011: 155—164.

  42. 0501519003
    no.4 Revitalisasi SMK
    Pendahuluan
    1. Latar Belakang Revitalisasi SMK
    Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah program pendidikan menengah yang berbentuk penguatan pendidikan vokasional dengan tujuan mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi untuk lebih siap masuk dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pada bidangnya. Pendidikan kejuruan menurut Evans (Murniati, 2009:1) adalah “bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya”.
    Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan, mempunyai misi atau tujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang mampu mengisi lapangan kerja dan berkualitas profesional yang diharapkan mampu berperan sebagai alat unggulan bagi dunia usaha dan industri di Indonesia dalam menghadapi persaingan global.
    Latar belakang yang mendasari revitalisasi SMK :
    a. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
    Pemberlakuan MEA akhir 2015 menyebabkan meningkatnya kebutuhan pekerja terampil. SMK merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Kondisi saat ini, proporsi pengangguran terbesar adalah lulusan SMK sebesar 9,84 persen berdasarkan data BPS. Lulusan pendidikan menengah yang diharapkan merupakan lulusan terdidik dan terampil ternyata hanya menyumbang 27,12 persen tenagan kerja di Indonesia. Penyumbang tenaga kerja terbesar adalah lulusan SD dan SMP sebesar 60,24%. Melihat kondisi tersebut, banyak tenaga kerja di Indonesia yang tidak terampil sehingga produktifitas Indonesia kalah dengan negara lain di kawasan ASEAN.
    MEA diharapkan akan menjadi pendorong bagi perekonomian yang padat keterampilan karena banyak anggota ASEAN telah bergerak menuju produksi dan ekspor yang pengerjaan serta teknologinya membutuhkan keterampilan dan produktivitas yang tinggi. Pada tahun 2010 hingga 2025 diperkirakan akan ada kenaikan permintaan pekerja terampil di kawasan ASEAN yaitu sekitar 41% atau sekitar 14 juta orang. Separuh dari angka tersebut yang merupakan kebutuhan Indonesia dan disusul oleh Filipina dengan kebutuhan pekerja terampil sebesar 4,4 juta orang. Sesuai dengan skenario MEA, pada tahun 2025 di Indonesia akan terjadi kenaikan peluang kerja sebanyak 1,9 juta. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja di Indonesia dengan prediksi yang dilakukan sehingga diperlukan program akselerasi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Indonesia. Penyediaan tenaga kerja terampil dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan.
    b. Dinamika Pasar Kerja
    Keterserapan lulusan SMK menjadi daya dorong terhadap minat masyarakat untuk menempuh pendidikan kejuruan. Persaingan lulusan SMK dalam pasar kerja untuk mendapat pekerjaan semakin ketat karena peningkatan jumlah lulusan tak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian mereka. Ditinjau dari segi lapangan kerja, cenderung ada perubahan struktur kesempatan kerja yang berjalan terus dan makin besar perubahannya dalam kurun waktu 15 tahun sampai dengan tahun 2015. Fokus pengembangan ekonomi bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Pada tahun 2015 terjadi penurunan drastis proporsi pekerja pada sektor pertanian, yaitu dari 45% pada tahun 2000 menjadi tinggal 33%. Perubahan tersebut diimbangi oleh peningkatan drastis proporsi pekerja pada sektor jasa dari 37% menjadi 45% pada kurun waktu yang sama. Sementara itu, proporsi pekerja pada sektor industri pengolahan meningkat secara lebih lambat dari 17% menjadi mendekati 22%.
    c. Keterampilan Peserta Didik
    Kesenjangan kompetensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja Industri. Adanya kesenjangan kompetensi merupakan akibat langsung dari perencanaan pendidikan yang tidak berorentasi pada realitas yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan dilaksanakan sebagai bagian parsial, terpisah dari konstelasi masyarakat yang terus berubah. Pendidikan diposisikan sebagai mesin ilmu pengetahuan dan teknologi, cenderung lepas dari konteks kebutuhan masyarakat secara utuh. Ketidakseimbangan dalam bursa kerja menyebabkan menumpuknya8lulusan program pendidikan pada tingkat tertentu, namun justru kekurangan pada segmen yang lainnya.
    Kesenjangan kompetensi antara kompetensi belajar di SMK dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja mendapatkan perhatian dari Pemerintah dalam bentuk perubahan kurikulum dengan cara penyelarasan kurikulum di sekolah dengan kebutuhan Dunia Usaha/Industri. Selain itu Pemerintah juga akan melakukan tata ulang program keahlian yang memang sudah tidak sesuai dengan program keahlian baru yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan Dunia Usaha/Industri saat ini. Rencana ini disambut baik oleh masyarakat khususnya Dunia Usaha dan Industri yang membantu dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dalam bentuk kerjasama industri. Terbukti dengan pertumbuhan SMK semakin pesat di Indonesia dan peminatnya semakin banyak dari tahun ke tahun. Masyarakat menyadari pentingnya pendidikan SMK sebagai lembaga yang mencetak tenaga-tenaga terampil siap kerja dalam menghadapi perkembangan dunia global yang semakin pesat.
    Jumlah SMK yang tumbuh pesat dimulai pada tahun 2010 dari sebesar 9.164 sekolah menjadi 11.708 sekolah pada tahun 2013 atau tumbuh sebesar 27,6%. Pertumbuhan jumlah SMK harus diikuti oleh perkembangan kualitas lulusan SMK. Oleh karena itu, setiap peserta didik harus dididik untuk menjadi insan yang cerdas, unggul, terampil, kreatif, imajinatif, peka terhadap kearifan, dan technopreneurship supaya tidak menjadi beban masyarakat. Selain itu lulusan SMK harus mampu bersaing dengan lulusan dari negara lain dan harus dapat memberikan kontribusi terhadap daya saing bangsa, mengingat Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara lain baik dalam produk, pelayanan, maupun dalam penyiapan sumber daya manusia.

    Tujuan
    Menindaklanjuti Inpres No. 9 Tahun 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara gamblang menginstrusikan untuk menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan (link and match). “Link” dan “match” mengisyaratkan agar para lulusan mempunyai wawasan atau sikap kompetititf, seperti etika kerja (work ethic), pencapaian motivasi (achievement motivation), penguasaan (mastery), sikap berkompetisi (competitiveness), memahami arti uang (money beliefs), dan sikap menabung (attitudes to saving). “Link” dan “match” memerlukan perubahan kerangka pikir dari seluruh pelaksana pendidikan baik institusi pendidikan maupun staf pengajar harus pro aktif mengembangkan “link” dan “match” dengan dunia kerja. “Link” and “Match” dalam Revitalisasi SMK diharapkan dapat menciptakan generasi penduduk usia produktif siap kerja yang memiliki kompetensi keterampilan atau keahlian siap pakai yang dibutuhkan perusahaan dan dunia industri. Mengingat perusahaan dengan dunia industri sangat membutuhkan tenaga terampil siap kerja yang berkarakter etos kerja dan disiplin serta memiliki daya saing tinggi.

    Kondisi Nyata Lapangan
    Saat ini langkah revitalisasi sudah berjalan cukup jauh, area-area yang direvitalisasi juga sudah membaik, tetapi ada beberapa bagian yang masih belum baik misalnya link and match dengan industri yang belum sesuai dengan yang diharapkan.
    Kondisi Ideal
    Untuk tercapainya kata ideal dalam revitalisasi SMK, perlu waktu lama, tetapi kondisi idealnya adalah ketika semua area revitalisasi sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan tujuan revitalisasi SMK.
    Analisis
    Tujuan yang akan dicapai dengan adanya revitalisasi SMK ini adalah:
    1. Mewujudkan Link and Match sekolah dengan Dunia Usaha/Industri.
    Link and match merupakan salah satu kebijakan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia yang pernah ada dan dikembangkan untuk meningkatkan relevansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha industri khususnya. Kebijakan ini dianggap sebagai penggalian kompetensi yangdibutuhkan pasar kerja pada masa yang akan datang

    2. Mengubah paradigma dari push menjadi pull. Artinya paradigma SMK yang dulunya hanya mendorong untuk mencetak lulusan saja tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja berganti menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk disusun kurikulum SMK yang diselaraskan dengan kurikulum industri.

    3. Mengubah pembelajaran dari supply driven ke demand driven.
    Pendekatan lama yang bersifat Supply Driven dilakukan secara sepihak penyelenggara pendidikan kejuruan, mulai dari kegiatan perencanaan, penyusunan program pendidikan (kurikulum), pelaksanaan dan evaluasinya. Pendekatan lama yang telah berproses sejak lama dan telah dianggap menjadi sesuatu yang baku, telah membentuk sistem nilai dan sikap, seolah-olah “pendidikan kejuruan itu adalah urusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan bahkan dalam sikap para pelaku pendidikan kejuruan terbentuk kesan, bahwa merekalah yang paling berhak, paling tehu, dan paling bisa melaksanakan pendidikan kejuruan”.
    Di sisi lain ,masyarakat juga termasuk masyarakat dunia usaha dan industri memiliki sikap yang sama, bahwa pendidikan kejuruan itu adalah tanggungjawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka hanya mengeluh apabila mutu tamatan SMK tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi tidak ada konstribusinya kerena menganggap hal tersebut bukan urusan mereka. Dengan kebijakan link and match, terjadi perubahan dari pendekatan supply driven ke pendekatan demand driven.
    4. Menyiapkan lulusan SMK yang adaptable terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha.

    Dalam mata pelajaran produktif siswa diberikan materi teori dan praktik untuk membentuk kompetensi dasar siswa sehingga dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya penyesuaian (adaptability) yang baik dalam mengikuti berbagai perubahan yang terjadi di dunia kerja. Pembelajaran produktif adalah program yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya (real job), untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai permintaan pasar.

    5. Mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan DUDI baik dari aspek teknologi, administratif, maupun kompetensi.

    Kesenjangan kompetensi antara kompetensi belajar di SMK dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja mendapatkan perhatian dari Pemerintah dalam bentuk perubahan kurikulum dengan cara penyelarasan kurikulum di sekolah dengan kebutuhan Dunia Usaha/Industri. Selain itu Pemerintah juga akan melakukan tata ulang program keahlian yang memang sudah tidak sesuai dengan program keahlian baru yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan Dunia Usaha/Industri saat ini.

    Rencana ini disambut baik oleh masyarakat khususnya Dunia Usaha dan Industri yang membantu dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dalam bentuk kerjasama industri. Terbukti dengan pertumbuhan SMK semakin pesat di Indonesia dan peminatnya semakin banyak dari tahun ke tahun. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyak orang tua menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan SMK. Masyarakat menyadari pentingnya pendidikan SMK sebagai lembaga yang mencetak tenaga-tenaga terampil siap kerja dalam menghadapi perkembangan dunia global yang semakin pesat. Selain itu pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SMK didasari oleh anggapan bahwa orang tua akan lebih cepat balik modal karena SMK menyiapkan lulusan yang siap bekerja.
    Simpulan
    Revitalisasi terdapat beberapa areanya, dalam langkah revitalisasi harus didukung oleh tiga unsur utama yaitu pemerintah, dunia pendidikan dan DUDI, sehingga terciptanya langkah revitalisasi yang efektif dan efisien.
    Rekomendasi
    Langkah revitalisasi dimulai dari yang paling mudah dahulu kemudian berkembang menuju yang lebih kompleks agar dapat terciptanya kondisi yang diharapkan.
    Hadam, S., Rahayu, N., & Ariyadi, A. N. (2017). Strategi implementasi revitalisasi SMK. Buku Serial Revitalisasi SMK, 214. https://doi.org/10.1300/J028v11n01_10
    Hargiyarto. (2010). Kesesuaian Materi Kegiatan Industri Mitra Dengan Kompetensi Keahlian Pada Program Praktik Industri Mahasiswa Jurdiknik Mesin Fakultas Teknik UNY. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Vol. 19, 66.
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. Strategi Implementasi Revitalisasi SMK (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta
    Murniati AR dan Usman, Nasir. (2009). Implementasi Manajemen Stratejik: dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah
    Ratnawati,D. (2010). Kematangan Vokasional dan Motivasi Berwirausaha Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jurnal USBS.
    Sagala, Syaiful. 2009. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta
    Wahjosumidjo. (2011). Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya. Jakarta: Rajawali Pers.

  43. 0501519006

    1. Lulusan SMK mendominasi tingkat pengangguran
    Pendahuluan :
    Menurut BPS tigkat pengangguran terbuka menurut jenjang pendidikan tinggi yang ditamatkan pada Februari 2017 sampai Februari 2019 menyatakan bahwa SMK masih menduduki peringkat teratas. Alchian dalam McCall (1970), menyatakan bahwa munculnya pengangguran disebabkan oleh ketidakpastian dan kurangnya informasi terkait pasar tenaga kerja. Apabila ditinjau dari segi pendidikan yang selalu konsisten dengan nilai tertinggi adalah sekolah menengah kejuruan (SMK). Seyogyanya lulusan SMK sudah dibekali dengan keterampilan siap memasuki dunia industri. Permasalahan pengangguran disebabkan karena pemerintah hanya focus dalam mempersiapkan supply tenaga kerja.
    Tujuan :
    a. Mengetahui akar masalah dari pengangguran SMK
    b. Mengetahui rencana program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterserapan lulusan SMK
    Kondisi nyata lapangan :
    a. Siswa lulusan SMK masih banyak yang menganggur
    b. Siswa lulusan SMK bekerja pada bidang yang kurang sesuai dengan bidang keahlian mereka.
    c. Kompetensi siswa lulusan SMK belum diakui oleh pihak stakecholder
    d. Siswa belum memiliki perencanaan karir yang matang
    Kondisi ideal :
    a. Siswa lulusan SMK seharusnya siap terjun pada dunia industri, dengan keterampilan yang mereka miliki pada masing-masing bidang keahlian.
    b. Siswa SMK telah dibekali dengan keterampilan sesuai dengan bidangnya, seharusnya lulusan SMK memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bersaing pada dunia industri
    Analisis :
    Permasalahan banyaknya pengangguran lulusan SMK berkaitan dengan permasalahan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan. Sebagai pendidikan untuk dunia kerja, pendidikan kejuruan dihadapkan pada isu utama yaitu relevansinya dengan kebutuhan stakeholder. Relevansi pendidikan kejuruan sangat erat kaitannya dengan kecocokan antara program-program yang dilaksanakan di sekolah dengan kebutuhan kompetensi kerja dunia industri, kebutuhan pengembangan diri masyarakat pengguna pendidikan kejuruan (orang tua peserta didik dan peserta didik), kebutuhan pengembangan ekonomi daerah, termasuk kebutuhan social, budaya dan politik. Pelaksanaan kompetensi keahlian SMK belum sepenuhnya didasarkan pada analisis pemenuhan kebutuhan lapangan kerja.
    Pemerintah Indonesia juga menghadapkan SMK sebagai solusi permasalahan perluasan akses dan pemerataan pendidikan. SMK diharapkan bisa menampung anak-anak dari keluarga miskin. Untuk itu pemerintah daerah Bupati/Walikota dan Gubernur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Ketenaga Kerjaan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bersama dunia industri perlu melakukan pembinaan pengembangan pendidikan kejuruan di SMK. Pihak SMK terus melakukan pemetaan kebutuhan penyelenggaraan bidang dan program keahlian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan kawasan dan SDM daerah.
    Perubahan paradigma dari supply drivent ke demand drivent belum terlaksana secara baik dan benar karena pertumbuhan jumlah dan jenis lapangan kerja tidak mencukupi pertumbuhan pencari kerja. Disisi lain masyarakat pengguna pendidikan kejuruan tidak memiliki informasi yang cukup terhadap arah dan muatan dari program-program kompetensi keahlian yang dikembangkan di SMK. Masyarakat pengguna pendidikan kejuruan memilih program kompetensi keahlian belum didasarkan atas analisis bakat dan minat serta analisis peluang pekerjaan. Masyarakat pengguna pendidikan kejuruan cenderung memilih program kompetensi keahlian yang baru favorit di masyarakat. Akibatnya terjadi fluktuasi perkembangan peminatan kompetensi keahlian di SMK. Ada kompetensi keahlian yang diperlukan di masyarakat dan diselenggarakan di SMK tetapi tidak diminati oleh masyarakat. Ada kompetensi keahlian yang sedikit diperlukan di DU-DI kebanjiran peminat.
    Simpulan :
    Untuk menghasilkan pendidikan kejuruan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan stakeholder, pengelolaan SMK harus betul-betul memperhatikan kebutuhan dunia industri, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Disamping itu artikulasi secara vertikal ke perguruan tinggi dan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih sangat membutuhkan kajian dan penataan. Pendidikan kejuruan di SMK menjadi kurang bermakna jika salah satu dari enam komponen ini tidak terpenuhi kebutuhan dan artikulasinya. Pemerintah daerah sebagai pembina SMK di era otonomi sebaiknya memanfaatkan SMK sebagai basis pengelolaan dan penanganan permasalahan- permasalahan pengembangan SDM, pengembangan ekonomi kawasan, konservasi keunggulan dan kearifan budaya lokal.
    Berkaitan dengan mutu pendidikan kejuruan dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu: (1) mutu produk; (2) mutu proses; dan (3) mutu layanan. Mutu produk pendidikan kejuruan di SMK dapat diukur dari tingkat kepuasan stakeholders terhadap kualitas dan kualifikasi kompetensi lulusan, barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan mutu proses pendidikan kejuruan dapat diukur dari tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggraan proses diklat. Hal ini berkaitan dengan mutu penyelenggaran diklat, mutu isi kurikulum, mutu sarana prasarana, mutu tenaga pendidik/pelatih dan mutu tenaga teknisi/laboran. Mutu layanan pendidikan kejuruan dan vokasi dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat pengguna pendidikan kejuruan dan tingkat kepuasan dunia industri terhadap kualitas hasil atau lulusan SMK.
    Rekomendasi :
    a. Bermitra dengan pihak dunia industri/usaha
    b. Optimalisasi fungsi forum-forum yang ada disekolah seperti MKKS (Musyawarah Kerja untuk Kepala Sekolah) bagi kepala sekolah dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) bagi guru.
    c. Pemberian materi soft skill bagi siswa SMK seperti materi mengenai attitude dan kemampuan berkomunikasi.
    d. Pemberian materi kewirausahaan bagi para siswa-siswa SMK.
    e. Pemberlakuan sertifikasi lulusan SMK.
    f. Pemanfaatan unit industri di masing-masing SMK untuk mengasah keterampilan, misalnya unit produksi tata busana.
    g. Revitalisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, BKK adalah lembaga yang bertugas memberikan informasi pasar kerja, melakukan penyuluhan, serta penetapan bagi para lulusan SMK yang mencari pekerjaan.
    Sumber :
    Badan Pustaka Statistik (BPS). (2019). Survey Keadaan Angkatan Kerja (SAKERNAS) 2019. Jakarta: BPS
    Defindo, E., Radhia,. Rahmat, R. 2017. Problematika Lulusan SMK yang banyak Penganggurannya. INVOTEK. 17(2):1-10
    Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI). (2017). Ringkasan Studi: Profil Pengangguran dan Lama Mencari Kerja Lulusan SMK
    McCall, J, J. 1970. Economic of information and job search. The quarterly journal of economics. 84(1): 113-126
    Muhammad, K, A, Mutaqin., Wowo, S, Kusnawan., dan Sriyono. 2015. Studi Eksplorasi Keterserapan Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Konta Bandung pada Industri Otomotif. Journal Of Mechanical Engineering Education. 2(2): 247-252
    Syamsuddin, N. peran SMK sebagai Specific Human Capital dalam Mempersiapan Sumber Daya Manusia Memasuki Dunia Kerja. Pendidikan Tekhnologi dan Kejuruan. Universitas Negeri Makassar

  44. 0501519006

    2. Peningkatan jumlah SMK menjadi 70% dan SMA 30%
    Pendahuluan :
    Pada tahun 2007, Kementerian Pendidikan Nasional mengambil keputusan kebijakan besar (big bang policy) tentang proporsi jumlah siswa SMA dan SMK dari 70% siswa SMA dan 30% siswa SMK (2007) menjadi 30% siswa SMA dan 70% siswa SMK (2015). Kebijakan spektakuler tersebut hanya didasarkan atas asumsi dan juga hanya didasarkan atas suppl-driven (hanya menurut pemerintah sebagai supplier) dan bukan didasarkan atas demand-driven yang bersumber dari informasi akurat kebutuhan tenaga kerja. Justifikasi Kementerian Pendidikan Nasional saat itu adalah bahwa kebutuhan tenaga terampil tingkat menengah di masa yang akan datang sangat besar yaitu 70% dan yang membutuhkan lulusan pendidikan tinggi tidak lebih dari30%. Sampai saat ini, kebijakan proporsi siswa SMA:SMK (30%:70%) belum pernah dievaluasi konstribusinya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.
    Tujuan :
    Tujuan dari penambahan jumlah SMK menjadi 70% dan SMA 30% disisi lain adalah nantinya kebutuhan akan tenaga kerja semakin banyak menyongsong MEA. Dikutip dari AntaraNews peningkatan pada jumlah SMK didasarkan bahwa beberapa Negara saat ini sedang membutuhkan tenaga professional Indonesia, dinataranya Jepang, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru dan Kwait. Di Jepang, mulai April 2019 dibuka lowongan pekerjaan bagi 345.000 tenaga kerja pada sector industri. Sedangkan Amerika membutuhkan empat juta tenaga professional. Selain penambahan jumlah SMK juga dilakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia dan dilakukan penghapusan stigma negative pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
    Kondisi nyata lapangan :
    a. Jumlah lulusan SMK (supply) jauh lebih besar dari pada jumlah kebutuhan lulusan SMK (demand), jadi oversupply lulusan SMK
    b. Dunia kerja merekrut lulusan SMA lebih banyak dibandingkan lulusan SMK, padahal lulusan SMK disiapkan untuk langsung masuk ke dunia kerja
    c. Lulusan SMK yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama prestasinya lebih sedikit dari pada lulusan SMA yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama
    d. Persepsi masyarakat mengenai pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri masih buruk
    Kondisi ideal :
    a. Jumlah lulusan SMK sesuai dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja, sehingga semua lulusan terserap ke dunia kerja
    b. Lulusan SMK memiliki keterampilan yang lebih dibandingkan lulusan SMA, seharusnya lulusan SMK lebih banyak diterima pada dunia kerja.
    Analisis :
    Peningkatan jumlah SMK menjadi 70% dan SMA 30% hanya didasarkan dari asumsi saja. Asumsi bahwa lulusan SMK nantinya akan langsung siap bekerja dan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan supply atau pemasok tenaga kerja, tanpa mempertimbangkan demand yaitu kebutuhan tenaga kerja. Hal ini didasarkan dari citra positif yang ingin dibangun, setelah sekian lama SMK distigmasisasi sebagai sekolah kelas dua untuk warnga kelas dua, sekolah anak-anak nakal dan sekolah marjinal. Sehingga iklan dan promosi menjadi hal yang penting didalam dunia konsumsi dengan budaya consumer, dimana dunia pendidikanpun tidak dapat terlepas darinya.
    Simpulan :
    Kebijakan peningkatan SMK menjadi 70% dan SMA menjadi 30% masih menjadi salah satu isu yang berkembang pada dunia pendidikan Indonesia. Kebijakan tersebut memiliki dampak negative dan dampak positif. Dampak negative tersebut adalah semakin menambah pengangguran Indonesia, karena akan banyak jumlah lulusan yang kurang terserap pada dunia kerja. Dampak positif dari kebijakan tersebut adalah dengan memanfaatkan kesempatan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, namun hal tersebut tidak mudah karena persepsi masyarakat mengenai pengiriman tenaga kerja keluar negeri masih buruk.
    Rekomendasi :
    a. Pemberlakuan sertifikasi kompetensi siswa SMK
    b. Penambahan jumlah SMK disesuaikan dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja, sehingga angka pengangguran SMK semakin menurun
    c. Pendirian jurusan di SMK disesuaikan dengan kondisi disekitar
    d. Pemberian pengarahan kepada siswa agar siswa tidak salah dalam memilih bidang kompetensi, dan tidak hanya memilih jurusan favorite tanpa memperhitungkan rencana karir mereka
    e. Sosialisasi mengenai penghapusan stigma negative masayarakat terkait pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri
    Sumber :
    Barliana, S. dan Maknun, J. 2017. Evaluasi Atas Kebijakan Peningkatan Rasio Siswa SMK:SMA ditelaah dari Kesiapan Sarana dan Prasarana. Universitas Pendidikan Indonesia
    Khoirudin, A. Dasar Kebijakan SMK 70:30 SMA
    Sentot, B, W. kebijakan pemerintah mengenai oengembangan SMK dan SMK yang Ideal. Pendidikan Teknik Mesin FT UNY
    Kontribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia
    Rita, A, S. Tantangan Dan Harapan Pendidikan Kejuruan Di Indonesia Dalam Mewujudkan Sekolah Menengah Kejuruan Yang Memiliki Daya Saing Ketenagakerjaan
    Noviana, E. 2008. Analisis Pelaksanaan Ujian Kompetensi Produktif Dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Unggul. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

  45. 0501519006

    3. Uji kompetensi siswa SMK berbasis kerja
    Pendahuluan :
    Uji kompetensi SMK merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi SMK. Sejak pemberlakuan revitalisasi SMK presiden memberikan intruksi dalam revitalisasi kepada kepala badan nasional sertifikasi profesi (BNSP). Intruksi tersebut adalah (1) mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK; (2) mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga pendidik SMK; dan (3) mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Sebanyak 327 SMK sudah menjadi lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP P1). LSP merupakan badan hukum atau bagian dari suatu badan hukum yang merupakan kepanjangan tangan dari badan nasional sertifikasi profesi. Sertifikasi pada haikatnya merupakan tugas dari BNSP. Namun karena keterbatasan, BNSP mengalihkan tugas kepada LSP untuk melakukan uji kompetensi. Kriteria penentapan SMK sebagai LSP P1 diantaranya (1) SMK tersebut sudah harus terakresditasi; (2) sudah menerapkan kurikulum yang berbasis standar kompetensi; (3) harus memiliki tenaga asesor, yaitu seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen dalam rangka asesmen manajemen mutu dalam system lisensi lembaga sertifikasi profesi. LSP digolongkan menjadi tiga, LSP P1 adalah LSP yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi untuk sumberdaya manusia instansi induknya. LSP P2 adalah LSP yang bertugas melakukan sertifikasi industri untuk sumberdaya manusia induknya dan jejaring dari instansi induknya. LSP P3 adalah LSP yang mampu mengeluarkan sertifikat yang diterima oleh industri.
    Tujuan :
    Sekolah Menengah Kejuruan mendapat sertifikat lisensi dari BNSP menjadi LSP P1, sedangkan tujuh lembaga diklat kemendikbud mendapat sertifikat lisensi dari BNSP menjadi LSP P2. LSP P1 adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta didiknya. LSP P2 seperti lembaga diklat kemendikbud menguji peserta pelatihan, guru-guru maupun pihak lain diluar guru. LSP P3 adalah LSP yang didirikan oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sector profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Tujuan dari pelaksanaan uji kompetensi adalah peningkatan kualitas kompetensi.
    Kondisi nyata lapangan :
    a. Sertifikat kompetensi LSP P1 belum bisa digunakan sebagai syarat administrasi dalam mendaftar pekerjaan
    b. Sertifikat kompetensi LSP P1 hanya berlaku pada sekolah tersebut
    Kondisi ideal :
    a. Sertifikat kompetensi bagi lulusan SMK mempermudah lulusan SMK dalam bersaing memperoleh pekerjaan
    b. Sertifikan kompetensi lulusan SMK menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki bukti bahwa lulusan tersebut kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
    Analisis :
    Pada program revitalisasi SMK pelaksanaan uji kompetensi untuk siswa dilakukan oleh LSP P1. LSP P1 didirikan di sekolah itu sendiri. Kementrian dan kebudayaan saat ini menfasilitasi SMK untuk bisa mendirikan LSP. Sesuai dengan pedoan BNSP nomor 202 tahun 2014, bahwa LSP P1 adalah LSP yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi untuk sumberdaya manusia instansi induknya. Sedangkan LSP P2 mempunyai tugas untuk melakukan sertifikasi industri untuk sumberdaya manusia jejaring dan instansi induknya. Batasan ruang lingkup sertifikasi ini berimplikasi pada keberfungsian dari sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP P1 dan LSP P2. Sertifikat kompetensi P1 hanya berlaku untuk kepentingan instansi induknya. Sertifikat yang diterima oleh siswa SMK yang melakukan uji kompetensi di LSP P1 hanya berlaku untuk keperluan sekolah sebagai instansi induk dari LSP P1. Sertifikat LSP P1 tidak bisa digunakan sebagai syarat administrasi saat siswa tersebut mencari pekerjaan.
    Simpulan :
    Saat seorang siswa lulus dari SMK, untuk memperoleh suatu pekerjaan siswa tersebut harus mengikuti uji kompetensi melalui LSP P3 meskipun dia sudah mempunyai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP P1.
    Rekomendasi :
    a. Perlunya keterpaduan dan penyederhanaan, memadukan antara kurikulum dengan materi uji kompetensi. Evaluasi yang dilaksanakan oleh sekolah pada hakikatnya adalah mengukur keberhasilan proses pembelajaran, seharusnya ada kesamaan antara materi dengan apa yang akan diujikan.
    b. Terkait keberadaan LSP P1, karena LSP P1 hanya berlaku untuk sekolah tersebut sebaiknya pelaksanaan uji kompetensi bagi lulusan SMK langsung dilaksanakan di LSP P3 sesuai dengan kebutuhan industri.
    Sumber :
    Budi, S. 2018. Uji Kompetensi Berbasis Kerja di Sekolah Menengah Kejuruan. Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah APPPTMA). 135-141
    Karyana, H. 2018. Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 di SMK Negeri Purworejo. Universitas Muhammadiyah Surakarta
    Kebijakan Nasional Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahun 2019. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). http://www.bnsp.go.id
    Pedoman Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Melalui Lembaga Srtifikasi Profesi Sekolah Menengah Kejuruan (LSP SMK). Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

  46. 0501519006

    4. Revitalisasi SMK
    Pendahuluan :
    Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia di Indonesia. Revitalisasi SMK merupakan program jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, hasil dari program revitalisasi dapat dilihat dalam kurun waktu 5 tahun.
    Tujuan revitalisasi SMK adalah (1) mewujudkan link and match sekolah dengan dunia usaha dan insudtri; (2) mengubah paradigma dari push menjadi pull; (3) mengubah pembelajaran dari supply driven menjadi demand driven; (4) menyiapkan lulusan SMK yang adaptable terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan dan berwirausaha; dan (4) mengurangi kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja baik dari aspek tekhnologi, administrasi maupun kompetensi. Dalam perwujudannya, dituangkan dalam sepuluh langkah revitalisasi SMK. Reorientasi revitalisasi SMK ini sangat penting dalam beberapa aspek dengan tujuan agar sekolah menengah kejuruan dapat menyediakan tenaga terampil.
    Tujuan :
    a. Mengetahui tujuan darikebijakan revitalisasi SMK
    b. Mengetahui masalah dan solusi dari kebijakan revitalisasi SMK
    Kondisi nyata lapangan :
    a. Masih terjadi mismatch antara pendidikan dengan industri dimana mengakibatkan lulusan SMK kurang terserap
    b. Kurikulum SMK belum sesuai dengan kurikulum yang dibutuhkan oleh dunia kerja
    c. Ketersediaan kompetensi guru yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada ser]tiap program keahlian
    d. Kerjasama antara SMK dengan dunia industri masih belum optimal
    e. Hasil uji kompetensi SMK masih belum mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja
    f. Rasio peserta didik dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk praktik yang tidak seimbang
    Kondisi ideal :
    a. Hasil uji kompetensi siswa SMK pada LSP P1 mampu memenuhi syarat penerimaan pada dunia industry
    b. Mata pelajaran di SMK dibebankan kepada guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tersebut
    c. Rasio yang seimbang antara peserta didik dan sarana prasarana, sehingga kegiatan praktek berjalan dengan lancar
    Analisis :
    Kebijakan revitalisasi SMK sangat penting dan diperlukan untuk mewujudkan lulusan yang berkualitas, terampil dan dapat berkembang. Saat ini pemberlakuan revitalisasi SMK belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya kebijakan revitalisasi adalah kurikulum yang diberlakukan di SMK belum sesuai dengan indusri. Hal ini sangat diperlukan untuk mewujudkan link and match. Guru yang kompeten juga sangat diperlukan, disamping itu juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang mamadahi, siswa yang memiliki kemauan tinggi.
    Simpulan :
    Dalam mewujudkan tujuan revitalisasi perlu diadakan perbaikan dalam waktu dekat pada dunia pendidikan SMK. Perbaikan dan penyelarasan kurikulum akan memantapkan model kesesuaian dan keterkaitan dengan dunia industry. Dalam penyediaan pendidik kejuruan yang kompeten dapat ditempuh dengan program sertifikasi. Perluasan teaching factory dirancang agar siswa mampu mengembangkan kreativitas dan produktifitas.
    Rekomendasi :
    a. Penyelarasan kurikulum antara SMK dan dunia industry sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan revitalisasi SMK
    b. Penyesuaian pendirian bidang kompetensi baru disesuaikan dengan kondisi wilayah
    c. Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana
    Sumber :
    Revitalisasi SMK untuk Produktivitas dan Daya Saing Bangsa. 2019. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
    Revitalisasi pendidikan vokasi. Kementrian pendidikan dan kebudayaan. 2016
    Sudira, P. Isu-Isu Strategis Desentarlisasi Pendidikan Kejuruan Indonesia. Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik UNY
    Syaom, B. Proyeksi Pertumbuhan Siswa SMK dan Sntisipasi LPTK: Antara Revolusi dan Involusi

  47. 0501519006

    5. Wirausaha untuk lulusan SMK
    Pendahuluan :
    Indonesia menempatkan pendidikan kejuruan sebagai bagian dari system pendidikan nasional untuk menyiapkan lulusan bekerja atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja mandiri berwirausaha. Walupaun sudah bekerjasama dengan dunia industry, namun tidak semua lulusan SMK bias diterima pada suatu perusahaan yang sesuai dengan program keahliannya. Peserta didik diharapkan bisa memiliki kemampuan berwirausaha (entrepreneurship), sehingga bukan hanya menjadi tenaga kerja yang terampil, tetapi juga mampu menciptakan usaha baru atau menciptakan profesi baru. Dalam meraih peringkat ke-7 ekonomi dunia, Indonesia bukan hanya menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Indonesia juga harus sigap dengan menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai jiwa kewirausahaan sehingga bisa membantu meningkatkan kondisi ekonomi di Indonesia sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja terampil yang lain. Di sinilah urgensinya perluasan pendekatan kompetensi ke kapabilitas personal sesuai dengan perkembangan Abad 21. Keterampilan berwirausaha bisa dibangun dari peserta didik di sekolah dengan menjual hasil-hasil keterampilan peserta didik kepada masyarakat atau dunia industri secara langsung. Keterampilan berwirausaha ini tidak bias ditimbulkan begitu saja, harus ada proses pemupukan ke dalam diri peserta didik. Keterampilan berwirausaha juga bisa dibangun saat ada unit keterampilan di satuan pendidikan yang mendapat bantuan modal dan menjual hasil produksinya sehingga keuntungan bisa langsung dipakai untuk memutar roda bisnis. Pengalaman berwirausaha seperti ini yang harus dipupuk dan dipraktikkan selama peserta didik mengikuti proses belajar-mengajar.
    Tujuan :
    a. Mengetahui peluang untuk berwirausaha lulusan SMK
    Kondisi nyata lapangan :
    a. Banyak siswa yang kurang berminat untuk membuka lapangan kerja sendiri atau berwirausaha
    b. Dalam mengimplementasikan tujuan lulusan pendidikan kejuruan menjadi wirausahawan diperlukan modal yang tidak sedikit.
    c. Siswa lulusan SMK belum memiliki kepercayaan diri untuk membuka usaha sendiri, karena resiko yang dihadapi lebih berat.
    Kondisi ideal:
    a. Siswa lulusan SMK setelah lulus bekerja pada industri seperti butik untuk melatih kemampuan mereka sebelum mereka terjun langsung menjadi wirausahawan
    b. Program prakerin dilaksanakan lebih lama, untuk membentuk kebisaaan, kedispinan dan karakter siswa, agar setelah lulus mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk berwirausaha.
    Analisis :
    Minat siswa SMK untuk berwirausaha disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari faktor internal, faktor eksternal, pembelajaran dan kesiapan instrument. Dalam hal ini mata pelajaran kewirausahaan sangat berpengaruh terhadap minat siswa dalam berwirausaha. Keterampilan berwirausaha bisa dibangun dari peserta didik di sekolah dengan menjual hasil-hasil keterampilan peserta didik kepada masyarakat atau dunia industri secara langsung. Keterampilan berwirausaha ini tidak bias ditimbulkan begitu saja, harus ada proses pemupukan ke dalam diri peserta didik. Kemudian dari mata pelajaran bimbingan konseling juga memberikan kontribusi. Pada mata pelajaran bimbingan konseling guru mengarahkan siswa untuk lebih memilih berwirausaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa wirausha siswa adalah lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam pengembangan individu. Misalnya seseorang yang hidup di lingkungan pedakan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk nantinya menjadi peadagang.
    Simpulan:
    Untuk membantu siswa dalam memilih karir sebagai wirausaha, diperlukan peran aktif guru mata pelajaran kewirausahaan dan bimbingan konseling. Peran dan keaktifan guru dalam mengajar harus menarik, misalnya pembawaan yang ramah dan murah senyum. Selain itu peran aktif siswa juga dituntuk karena sasaran pengajaran ini adalah keberhasilan siswa bukan keberhasilan guru. Mata pelajaran kewirausahaan memberikan gambaran kepada siswa, meberikan bekal persiapan dalam berwirausaha. Salah satu kegiatan praktek pembuatan kerajinan kemudian hasil tersebut dipasarkan merupakan salah satu cara pembentukan jiwa wirausaha.
    Rekomendasi:
    a. Perlu peningkatan mutu pembelajaran yang berhubungan dengan kewirausahaan di SMk agar memiliki relvansi karakter lulusan SMK yang harus siap kerja dan berwirausaha
    b. Pelaksanaan program prakerin yang dilaksanakan lebih lama, 6 bulan sampai 1 tahun
    c. Perlu adanya motivasi dari guru, orang tua untuk membentuk jiwa wirausaha pada siswa
    d. Keterampilan berwirausaha juga bisa dibangun saat ada unit keterampilan di satuan pendidikan yang mendapat bantuan modal dan menjual hasil produksinya sehingga keuntungan bisa langsung dipakai untuk memutar roda bisnis
    Sumber :
    Revitalisasi pendidikan vokasi. Kementrian pendidikan dan kebudayaan. 2016
    Revitalisasi SMK untuk Produktivitas dan Daya Saing Bangsa. 2019. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
    http://kemdigbud.go.id/lulusan-smk-wirausaha/
    Santi, N. 2019. Komparasi Minat Siswa SMA dan SMK Menajadi Wirausaha. Program Studi Manajemen. STIE Stembi Bandung
    Wibowo, M. 2011. Pembelajaran Wirausahaah dan Minat Wirausaha Lulusan SMK. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik

  48. 0501519003
    No.5 Wirausaha untuk lulusan SMK
    Pendahuluan
    Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Kemendikbud, Hamid Muhammad, mengatakan saat ini wirausaha merupakan salah satu solusi yang memiliki peluang terbesar untuk mengatasi pengangguran di samping kerjasama dengan industri.
    Pertumbuhan minat kewirausahaan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) meningkat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menambah target siswa dan sekolah yang mendapatkan dukungan program SMK Pencetak Wirausaha. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap agar kegiatan “SMK Pencetak Wirausaha” yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) dapat diperkuat dan dikembangkan lagi untuk mendukung tingginya minat kewirausahaan tersebut.

    Tujuan
    Tujuan disiapkannya lulusan SMK untuk berwirausaha adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran.
    Kondisi Real
    Kondisi saat ini, lulusan SMK banyak yang menganggur. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengguran mencapai 7,04 juta orang dan SMK menyumbang 11,41%. (BPS, 2016)
    Kondisi Ideal
    Kondisi ideal dari lulusan SMK seharusnya dapat memasuki dunia kerja, melanjutkan kuliah atau wirausaha.
    Analisis
    Berbeda dengan alumni SMA atau MA, Alumni SMK mempunyai tuntutan tersendiri dalam kesiapan kerja di lapangan. Setelah ini lanjut bekerja dimana? Masih menjadi suatu pertanyaan yang menghantui siswa kelas akhir. Selama pembelajaran di kelas, siswa SMK dibekali dengan keterampilan kerja sesuai dengan minat bidang masing-masing. Meski jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanyak jumlah lulusan yang dihasilkan. Saat ini, program praktik kerja industri(prakerin) atau yang dikenal dengan magang masih menjadi andalan sekolah dalam pembekalan siswa di dunia kerja. Selama satu semester terjun di dunia industri menjadi tantangan tersendiri bagi siswa. Guru pembimbing prakerin pada umumnya telah menyiapkan beberapa list industri untuk dipilih secara bebas oleh siswanya sebagai lokasi magang. Tanpa ada maksud untuk menyudutkan salah satu industri, namun berdasarkan pilihan siswa, tentu saja akan diketahui mana siswa yang serius ingin belajar atau sekadar mengikuti kewajiban sekolah. Siswa yang serius belajar tentu akan memanfaatkan program sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak hanya mengerjakan tugas dari Pendamping prakerin, melainkan juga aktif dalam meninjau situasi di lapangan.
    Selain Prakerin yang sudah merupakan program wajib di SMK, beberapa sekolah telah menerapkan Teaching Factory (TEFA), yaitu pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis. Pembelajaran melalui TEFA adalah proses penguasaan keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipesan oleh konsumen (Direktorat Pembinaan SMK, 2015). Prinsip dasar TEFA merupakan integrasi pengalaman dunia kerja ke dalam kurikulum sekolah, dimana peralatan, bahan dan staf pengajar dirancang untuk melakukan proses produksi barang/jasa (Lamancusa, et al., 1995). Keuntungan dari kegiatan TEFA dapat menambah sumber pendapatan sekolah untuk kegiatan pendidikan. Pembelajaran model TEFA menghadirkan dunia industri secara nyata di lingkungan sekolah, untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja. Salah satu alternatif disamping menghasilkan lulusan siap kerja yaitu dengan mendorong siswa untuk menjadi wirausaha. Terutama mereka yang memiliki imajinasi kuat, mimpi besar, sebaiknya disiapkan untuk menjadi wirausaha. alah satu indikator tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh banyaknya wirausahawan yang mampu membuka lapangan pekerjaan. Dalam meningkatkan daya saing suatu bangsa perlu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Karakter SDM berdaya saing tinggi yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang, Kecakapan menganalisa sebuah permasalahan dengan kreatifitas berbasis nilai ekonomi dapat didorong melalui pembangunan karakter berwirausaha. Sehingga siswa SMK tidak hanya siap kerja, namun mereka juga siap menjadi penyedia lapangan kerja.

    Simpulan
    Harus diakui bahwa penanaman jiwa kewirausahaan sangat efektif jika ditanamkan melalui bangku pendidikan. Dimana seorang anak sedang masa pertumbuhan kecerdasan, dan keterampilan. Sesuai dengan tujuannya, menanamkan konsep kewirausahaan harus dilakukan secara holistik atau melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimana pelajaran kewirausahaan seyogyanya diberikan dengan porsi lebih banyak dan dominan jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya yang berorientasi pada kecerdasan kognitif. Maka dari itu, perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah untuk mendukung program wirausaha yang dimiliki lulusan SMK
    Rekomendasi
    Untuk meningkatkan minat berwirausaha, sudah seharusnya mata pelajaran wirausaha diperbaiki secara materi atau sistemnya agar siswa terdorong untuk melakukan wirausaha serta tidak bergantung dengan orang lain, sehubungan dengan hal ini, perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah selaku pemangku kebijakan.
    Intan Yunelia. (2018). SM Didorong Cetak Wirausahawan Cegah Lulusan Menganggur. Medcom. https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Zkez0WZK-smk-didorong-cetak-wirausahawan-cegah-lulusan-menganggur
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. Strategi Implementasi Revitalisasi SMK (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta
    Kemendikbud. (2018). Saatnya Menyiapkan Lulusan SMK Siap Berwirausaha. http://psmk.kemdikbud.go.id/konten/3056/saatnya-menyiapkan-lulusan-smk-siap-berwirausaha
    Murniati AR dan Usman, Nasir. (2009). Implementasi Manajemen Stratejik: dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah
    Ratnawati,D. (2010). Kematangan Vokasional dan Motivasi Berwirausaha Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jurnal USBS.
    UNWAHA. (2019). Lulusan SMK : Bekerja, Wirausaha, atau Kuliah. https://www.unwaha.ac.id/artikel/lulusan-smk-bekerja-wirausaha-atau-kuliah/
    Yohanes Enggar Harususilo. (2018). Lulusan SMK jadi Pengusaha? Bisa!. Kompas. https://edukasi.kompas.com/read/2018/09/17/21413501/lulusan-smk-jadi-pengusaha-bisa

  49. 0501519011
    Jawaban soal no.4
    Judul: Revitalisasi SMK

    Pendahuluan
    Hadadi mengatakan, lulusan SMK seringkali disebut-sebut sebagai penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Maka pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan lulusan SMK agar lebih produktif dan aktif. Hal ini sesuai dengan tujuan revitalisasi SMK. Menurut buku Strategi Implementasi Revitalisasi SMK : 10 Langkah Revitalisasi SMK, oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ada lima tujuan Revitalisasi SMK, yaitu:
    1.Mewujudkan Link and Match sekolah dengan Dunia Usaha/Industri.
    2.Mengubah paradigma dari push menjadi pull. Artinya mengubah paradigma SMK yang dulunya hanya mendorong untuk mencetak lulusan saja tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja berganti menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk disusun kurikulum SMK yang diselaraskan dengan kurikulum industri.
    3.Mengubah pembelajaran dari supply driven ke demand driven.
    4.Menyiapkan lulusan SMK yang adaptable terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha.
    5.Mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) baik dari aspek teknologi, administratif, maupun kompetensi
    Revitalisasi SMK diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu SMK dengan dua orientasi baru. Pertama, mengantisipasi datangnya gelombang Revolusi Industri 4.0 dengan segala teknologi desruptif yang menyertainya; dan kedua, orientasi pengembangan keunggulan potensi wilayah sebagai keunggulan nasional untuk menciptakan daya saing bangsa. Pilar pertama memperkokoh jalinan SMK dengan dunia usaha dan industri Abad XXI, pilar kedua mendongkrak keunggulan lokal menjadi keunggulan global.
    Perkembangan teknologi desruptif akibat Revolusi Industri 4.0 menjadi perhatian utama dalam revitalisasi dan pemutakhiran bidang-bidang keahlian di SMK. Sejalan dengan itu, empat potensi wilayah prioritas pembangunan nasional, yaitu Kemaritiman, Pariwisata, Pertanian, dan Industri Kreatif, menjadi prioritas garapan untuk mendongkrak keunggulan lokal ini menjadi daya saing bangsa di tingkat global.
    Terdapat enam paket program revitalisasi SMK, yakni:
    1.Renovasi bangunan dan fasilitas pendukung;
    2.Pengadaan dan revitalisasi peralatan praktek;
    3.Pemutakhiran sistempembelajaan berbasis industri 4.0 dan sertifikasi siswa;
    4.Peningkatan kualitas dan pemenuhan guru kejuruan dan tenaga kependidikan;
    5.Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
    6.Penguatan karakter kerja.
    Penyelerasan dan pemutakhiran kurikulum SMK memprioritaskan kesesuaian perkembangan teknologi dan kesesuaian dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri (DUDI). Pemerintah juga telah mendukung program kerja sama industri dengan melibatkan peran guru kejuruan melalui program keahlian ganda yang didukung dengan program magang industri untuk guru produktif dan guru tamu dari industri. Peningkatan kebekerjaan lulusan SMK akan didorong melalui pemberian sertifikasi kompetensi lulusan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Satu (LSP-P1). Selain itu, perluasan teaching factory di SMK dirancang agar mendorong inovasi dan produktivitas lulusan SMK.
    Revitalisasi SMK ini juga didukung oleh sejumlah perguruan tinggi melalui pendampingan SMK dan pengembangan inovasi. Ada 12 Perguruan Tinggi di Indonesia yang terlibat sebagai Pendamping 125 SMK Revitalisasi.
    Dalam implementasi revitalisasi SMK, Kemendikbud tidak bekerja sendirian. Inpres Nomor 9 tahun tahun 2016 juga menugaskan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; serta Kementerian Kesehatan. Sinergi tersebut dilakukan untuk melahirkan generasi millenial Indonesia yang produktif dan berdaya saing global.
    Dalam perwujudan revitalisasi yang dituangkan dalam sepuluh langkah revitalisasi SMK dapat dirumuskan model revitalisasi sebagai pendukung terlaksananya sepuluh langkah revitalisasi SMK. Reorientasi revitalisasi SMK ini sangat penting dalam beberapa aspek, dengan tujuan agar sekolah menengah kejuruan dapat menyediakan tenaga kerja terampil yang siap kerja di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, pariwisata, bahkan ekonomi kreatif. Diharapkan keberhasilan revitalisasi SMK ini juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia serta dapat mengurangi permasalahan pengangguran usia produktif. Sepuluh langkah revitalisasi tersebut adalah sebagai berikut:
    1.Revitalisasi sumber daya manusia
    2.Membangun SAS berbasis SIM
    3.Link and match dengan industri
    4.Kurikulum berbasis industri
    5.Teaching factory
    6.Penggunaan Media Video Tutorial dan Portofolio Berbasis Video e-Report Skill
    7.Uji Sertifikasi Profesi
    8.Pemenuhan sarana dan prasarana
    9.Mengembangkan Kearifan Lokal
    10.Peran SMK Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal

    Tujuan
    Revitalisasi SMK memiliki tujuan dari hasil yang diharapkan, yaitu:
    1.Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana serta tampilan perwajahan di sekolah;
    2.Terpenuhinya fasilitas belajar praktek siswa yang sesuai dengan perkembangan teknologi;
    3.Meningkatnya kualitas proses dan nilai hasil evaluasi akhir pembelajaran SMK;
    4.Terpenuhinya kebutuhan guru produktif baik dari segi jumlah maupun kualifikasi;
    5.80% lulusan SMK bekerja;
    6.Tumbuhnya karakter kerja dan jiwa kewirausahaan siswa;
    7.SMK Negeri menjadi BLUD.

    Kondisi Nyata Lapangan
    Pada umumnya SMK sekarang masih terkendala oleh beberapa faktor dalam implementasi revitalisasi SMK. Diantaranya adalah:
    1.Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah kejuruan antara jumlah dan kualifikasinya.
    2.Kurangnya dana dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di SMK.
    3.Kurang terpenuhinya fasilitas belajar preaktek siswa yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
    4.Belum terserapnya siswa lulusan SMK ke dunia usaha atau industri yang ada.
    5.Belum tumbuhnya jiwa kewirausahaan dari siswa SMK.
    6.Belum maksimalnya pembentukan karakter siswa untuk engahadapi dunia usaha dan dunia industri.

    Kondisi Ideal
    Dalam Paket Program dan Komponen Kegiatan Revitalisasi SMK Tahun 2020-2024 terdapat beberapa program dengan beberapa kegiatan di dalamnya, diantaranya adalah sebagai berikut:
    1.Renovasi bangunan dan fasilitas pendukung, kegiatannya meliputi:
    a.Renovasi dan rehabilitasi bangunan
    b.Pembanguna n gedung dan fasilitas baru
    c.Penataan lingkungan sekolah
    2.Pengadaan dan revitalisasi peralatan praktek, kegiatannya meliputi:
    a.Pemutakhiran peralatan praktek
    b.Perbaikan, perawatan dan kalibrasi peralatan
    c.Pengadaan peralatan sesuai dengan 4.0
    3.Pemutakhiran sistempembelajaan berbasis industri 4.0 dan sertifikasi siswa, kegiatannya meliputi:
    a.Penyelarasan kurikulum dengan industri
    b.Penerapan pendidikan sistem ganda (dual system) melalui praktek keja lapangan
    c.Implementasi teaching factory
    d.Sertifikasi kompetensi siswa
    4.Peningkatan kualitas dan pemenuhan guru kejuruan dan tenaga kependidikan, kegiatannya meliputi:
    a.Pengadaan guru kejuruan
    b.Pelatihan / magang industri bagi guru
    c.Pengadaan instruktur kejuruan dari DUDI
    d.Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
    5.Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kegiatannya meliputi:
    a.Pengembangan jejaring kerjasama DUDI
    b.Demand driven school melalui kelas industri
    c.Pemasaran lulusan SMK
    6.Penguatan karakter kerja, kegiatannya meliputi:
    a.Penguatan karakter pendidik dan tenaga kependidikan
    b.Penguatan pendidikan karakter kerja siswa
    c.Pengembangan minat dan bakat siswa
    d.Pengembangan kewirausahaan berbasis digital.

    Analisis
    Revitalisasi ditempuh dengan dua strategi utama. Skenario pertama adalah menyempurnakan dan memantapkan sekolah-sekolah kejuruan dengan model demand-driven, mengubah model supply-driven yang berlangsung selama ini dengan standarisasi mutu. Ciri utama pendidikan dan pelatihan vokasi ini mengedepankan pendekatan job-based learning. Desain sekolah dikembangkan berangkat dari kebutuhan dan pengakuan dunia usaha dan industri. Analisis kebutuhan itu kemudian dirumuskan ke dalam standar-standar kompetensi disertai dengan jenis sertifikasi dan teknik pengujiannya.
    Skenario kedua adalah mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan dan pelatihan-pelatihan kreatif dengan model life-based learning sebagai pendidikan alternatif. Pembelajaran di SMK mengedepankan pendekatan berbasis potensi alam kehidupan nyata. Model ini memungkinkan tumbuhnya sekolah-sekolah kreatif sesuai dengan keunggulan potensi wilayah.

    Simpulan
    Revitalisasi adalah penataan dan pengkondisian ulang (Re-Design) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara utuh, tuntas dan menyeluruh mulai dari pembelajaran, lingkungan, fasilitas, kemitraan DUDI dan manajemen sekolah untuk meningkatkan kompetensi lulusan sehingga mampu meningkatkan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja maupun berwirausaha.

    Rekomendasi
    Revitalisasi SMK dapat berjalan dengan baik jika ada komitmen bersama antara Pemerintah, Sekolah, Dunia Usaha dan Dunia Industri.

    Sumber
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta
    Pracihara, Biwara. 2017. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 (Revitalisasi Smk) Memacu Smk Bidang Seni Dan Industri Kreatif Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
    Priyanto. Nurul, Tri Rijanto. 2018. Persepsi Guru Dan Tenaga Kependidikan Terhadap Program Revitalisasi SMK Serta Keterlaksanaannya: Studi Kasus Di SMKN 1 Surabaya. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro Volume 07 Nomor 03 Tahun 2018, 313-317
    Wardani, Dani. Tantangan Dan Harapan Revitalisasi Smk Di Indonesia Menuju Lembaga Vocational Yang Berdaya Saing
    https://www.academia.edu/36135723/REVITALISASI_PENDIDIKAN_VOKASI
    https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/18040/pemerintah-fokus-pendidikan-kejuruan-revitalisasi-smk-tunjukkan-dampak-positif/0/artikel_gpr
    https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/08/15/kemendikbud-revitalisasi-350-smk-pada-2019-428836
    https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/2637/revitalisasi-smk-mendongkrak-unggulan-nasional

  50. 0501519011
    Jawaban soal no.5
    Judul: Wirausaha untuk lulusan SMK

    Pendahuluan
    Dalam menghadapi era persaingan global, pemerintah harus mampu menyiapkan SDM yang berkualias dan handal. Menurut mantan Menko Kesra dan Taskin, Haryono Suyono, menyiapkan SDM yang berkualitas dan handal bisa dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan wirausaha. Wirausaha dirasa sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hal ini sejalan dengan perkataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa, bahwa “wirausaha adalah kunci bagi Indonesia untuk memajukan perekonomian”. Dalam rangka menciptakan wirausaha-wirausaha tersebut, salah satu caranya adalah dengan memberikan pendidikan kewirausahaan kepada peserta didik pada semua jenjang pendidikan. Salah satu tujuan SMK adalah tidak hanya mempersiapkan lulusan SMK menjadi tenaga kerja di sebuah perusahaan, tetapi lulusan SMK juga dipersiapkan untuk dapat membuka usaha sendiri atau menjadi seorang wirausaha. Oleh karena itu siswa SMK dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Tidak hanya itu, di era sekarang siswa SMK juga dibekali dengan pendidikan karakter. Sehingga diharapkan siswa lulusan SMK memiliki sifat karakter yang baik untuk memasuki dunia kerja.
    Wirausaha atau kita sebut pengusaha adalah seorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memprakarsai perubahan bentuk. Menurut Longenecker (2001) wirausaha (entrepreneur)adalah seorang yang memulai dan atau mengoperasikan bisnis. Wirausaha merupakan seorang pembuat keputusan yang membantu terbentuknya sistem ekonomi perusahaan yang bebas. Pada berbagai industri, wirausaha membantu perekonomian dengan menyediakan pekerjaan dan memproduksi barang dan jasa bagi konsumen di dalam negeri maupun luar negeri.
    Karakteristik seorang wirausaha dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang sangat dipengaruhi oleh sifat dan watak yang dimiliki oleh seseorang. Sifat dan watak yang baik, berorientasi pada kemajuan dan positif merupakan sifat dan watak yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan agar wirausahawan tersebut dapat maju/sukses. Gooffrey G. Meredith (1996; 5-6) mengemungkakan ciri-ciri dan watak kewirausahaan seperti berikut :
    1.Percaya diri
    Keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme.
    2.Berorientasikan tugas dan hasil
    Kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik dan memiliki inisiatif.
    3.Pengambil resiko
    Memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan.
    4.Kepemimpinan
    Bertingkah laku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, suka terhadap kritik dan saran yang membangun.
    5.Keorisinilan
    Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas.
    6.Berorientasi ke masa depan
    Persepsi dan memiliki cara pandang/ cara pikir yang berorientasi pada masa depan.
    7.Jujur dan tekun
    Memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja.

    Tujuan
    •Mengetahui kendala siswa lulusan SMK untuk menjadi seorang wirausaha

    Kondisi Nyata Lapangan
    Menumbuhkan minat kewirausahaan pada siswa SMK bukanlah suatu hal yang mudah, karena dalam meyakinkan para siswa itu harus diperlukan bukti yang nyata. Jadi, untuk siswa yang ingin menjadi wirausaha yang sukses, tidak bisa hanya menunggu dan diam. Dalam berwirausaha harus diperlukan dari dalam diri sendiri dan juga pengaruh pengalaman dari luar. Bukan berarti di sekolah hanya diam saja tidak mau berbuat apa-apa untuk menumbuhkan wirausaha pada siswa SMK. Salah satu upaya yang dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan jiwa wirausaha pada diri siswa adalah dengan pelajaran PKKWU.
    Pada kenyataannya lulusan siswa SMK tidak berani mengambil resiko untuk menajadi seorang wirausaha setelah lulus SMK. Alasannya sangat beragam, diantaranya sebagai berikut:
    a.Tidak memiliki modal awal usaha
    b.Tidak mengetahui akan membuka usaha apa
    c.Kurang percaya diri untuk membuka usaha
    d.Kurang ulet dan tekun dalam membuka usaha

    Kondisi Ideal
    Lulusan SMK sudah memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi seorang wirausaha. Mampu menjadi seorang wirausaha dengan melihat peluang usaha yang sedang trend atau digandrungi sekarang.

    Analisis
    Lulusan siswa SMK pada era sekarang lebih memilih untuk bekerja di perusahaan atau industri dengan alasan, mereka sudah memperoleh gaji pasti setiap harinya. Tanpa ada resiko akan mengalami kerugian. Tidak membutuhkan modal.

    Simpulan
    Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Kewirausahaan (Inggris: Entrepreneurship) atau Wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian.
    Ciri-ciri kewirausahaan adalah :
    a.Percaya diri.
    b.Berorientasi tugas dan hasil.
    c.Pengambil resiko.
    d.Kepemimpinan.
    e.Keorisinilan.
    f. Berorientasi kemasa depan.
    g.Jujur dan tekun.
    Untuk para siswa lulusan SMK yang ingin menjadi seorang wirausaha harus berupaya menghilangkan rasa takut gagal. Gagal bukan sebuah alasan untuk menunda atau membatalkan usaha yang akan dijalankan. Tapi, mencoba berpikir optimis, karena dengan berfikir seperti itu akan menambah semangat, dan akan menghilangkan rasa keragu-raguan untuk menjadi seorang wirausaha. Kegagalan itu akan terjadi kalau kita tidak tekun dan terampil dalam mejalani usaha tersebut.
    Rasa dan minat untuk menjadi seorang wirausaha harus diawali dari diri sendiri yang dibantu oleh kegiatan-kegiatan yang masih behubungan dengan usaha. Rasa dan minat usaha juga bisa timbul karena faktor ekonomi keluarga atau dengan berteman dengan seorang wirausahawan.

    Rekomendasi
    Menumbuhkan minat siswa lulusan SMK untuk menjadi seorang wirausahawan. Dengan cara guru membantu siswa dibekali dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan bidang mereka.

    Sumber
    Aprilianty. Eka. 2012. Pengaruh kepribadian wirausaha, pengetahuan kewirausahaan, dan lingkungan terhadap minat berwirausaha siswa SMK. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 2, Nomor 3, November 2012

    Caecilia Vemmy, S. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi intensi berwirausaha siswa SMK. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 2, Nomor 1, Februari 2012

    Fitriani, Aprilia. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha pada siswa kelas XII SMK Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2011/2012. Economic Education Analysis Journal 1 (2) (2012)

    Iin Nurbudiyani (2015). “ Manajemen Pengembangan Kewirausahaan (Entrepreneurship) Siswa SMKN-2 Palangkaraya”. Paedagogik Jurnal Pendidikan, Maret 2015, Volume 10 Nomor 1, (9-16).

    Lastariwati. Badraningsih. 2012. Pentingnya kelas kewirausahaan pada SMK Pariwisata. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 2, Nomor 1, Februari 2012

    Murtini, Wiedy.(2009). Kewirausahaan Pendekatan Succes Story. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.

    Mustofa. Muchammad Arif. 2014. Pengaruh pengetahuan kewirausahaan, self efficacy, dan karakter wirausaha terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Depok Kabupaten Sleman. Universitas Negeri Yogyakarta

    Sukmana, UD. (2008).” Peran Pendidikan Kewirausahaan dalam Menumbuhkan Motivasi Wirausaha (Studi Tentang Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan terhadap Motivasi Wirausaha Mahasiswa Universitas Kuningan)”. Jurnal EQUILIBRIUM, Vol 4, No.8, Juli-Desember 2008:1-23.

    Suryana.(2006). Kewirausahaan, Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat.

    Wibowo. Muladi. 2011. Pembelajaran Kewirausahaan Dan Minat Wirausaha Lulusan SMK. Ekplanasi Volume 6 Nomor 2 Edisi September 2011

  51. 0501519005
    Jawaban soal nomor 3

    Peningkatan Mutu Keahlian Siswa SMK Jurusan Tata Boga melalui Uji Kompetensi

    Pendahuluan
    Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu penyelenggara pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). SMK memiliki kurikulum yang terdapat mata pelajaran kejuruan yang bertujuan untuk menunjang pembentukan kompetensi kejuruan dan pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dalam bidang keahliannya.
    Dalam Permendiknas RI Nomor 22 (2006; 20) disebutkan bahwa “Pendidikan Kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut ssuai dengan program kejuruannya”. Tujuan Pendidikan Mennegah Kejuruan tedapat dalam UU nomor 20/2003 tentang system Pendidikan Nasional : Pendidikan Menengah Kejuruan merupakan Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu”, selain itu juga disebutkan dalam PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: “ Pendidikan Mennegah Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu”.
    Tata Boga merupakan salah satu jurusan yang ada dalam sekolah kejuruan. Kompetensi keahlian Tata Boga yang dituntut untuk menguasai skill serta diharapkan dapat mencetak siswa yang terampil, dan siap bekerja di bidang industry maupun berwirausaha. Diharapkan lulusan Tata Boga dapat mengembangkan ketrampilan yang berguna untuk wirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun permasalahannya di SMK terkait dengan kompetensi siswa yang rendah sehingga kurang bisa diserap di dunia kerja.

    Tujuan. Sertifikasi profesi bertujuan untuk memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Sertifikasi biasanya diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi yang mengetahui dengan pasti suatu kompetensi profesional dalam bidang tertentu.
    Kondisi Nyata Lapangan.
    Melihat kenyataan yang ada pada pencapaian kompetensi kejuruan siswa kompetensi keahlian Tata Boga yang masih rendah, maka kemungkinan disebabkan oleh plaksanaan praktikum yang belum berjalan dengan baik, sehingga sekolah harus memerhatikan kualitas pembelajaran praktikum selain itu efektivitas pelaksanaan prakerin perlu diperhatikan pula agar dapat mencapai kompetensi siswa.

    Kondisi Ideal
    Sekolah kejuruan Tata Boga idealnya meningkatkan kompetensi siswa melalui uji kompetensi sertifikasi profesi agar lebih menjamin mutu para lulusan lebih baik. Sertifikat profesi dapat menunjang karir para lulusan.

    Analisis
    Lembaga Sertifikasi Profesi Apa dan Siapa LSP Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. Sebagai organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, LSP dapat membuka cabang yang berkedudukan di kota lain.
    Fungsi dan Tugas LSP
    1. Sebagai sertifikator yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. Tugas sebagai berikut :
    2. Membuat materi uji kompetensi.
    3. Menyediakan tenaga penguji (asesor).
    4. Melakukan asesmen.
    5. Menyusun kualifikasi dengan mengacu kepada KKNI.
    6. Menjaga kinerja asesor dan TUK.
    7. Membuat materi uji kompetensi.
    8. Pengembangan skema sertifikasi
    Developer yang memelihara sekaligus mengembangkan standar kompetensi.
    Tugas sebagai berikut :
    1. Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi Industri.
    2. Mengembangkan standar kompetensi;
    3. Mengkaji ulang standar kompetensi.
    Wewenang LSP
    1. Menetapkan biaya kompetensi.
    2. Menerbitkan sertifikat kompetensi.
    3. Mencabut/membatalkan sertifikasi kompetensi.
    4. Menetapkan dan memverifikasi TUK.
    5. Memberikan sanksi kepada asesor maupun TUK bila mereka melanggar aturan.
    6. Mengusulkan standar kompetensi baru.
    Pembentukan LSP
    LSP dipersiapkan pembentukannya oleh suatu panitia kerja yang dibentuk oleh atau dengan dukungan asosiasi industri terkait. Susunan panitia kerja terdiri dari ketua bersama sekretaris, dibantu beberapa anggota. Personal panitia mencakup unsur industri, asosiasi profesi, instansi teknis terkait dan pakar.
    Tugas panitia kerja adalah :
    1. Menyiapkan badan hukum
    2. Menyusun organisasi maupun personel
    3. Mencari dukungan industri maupun instansi terkait.
    4. Surat permohonan untuk memperoleh lisensi ditujukan kepada BNSP
    Pengendalian LSP
    Kinerja LSP dipantau secara periodik melalui laporan kegiatan Surveilen dan monitoring LSP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BNSP dikenakan sanksi sampai pada pencabutan lisensi Kinerja pemegang sertifikat dipantau melalui laporan pengguna jasa (industri) . uji kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi (LSP) sangat dibutuhkan bagi lulusan kejuruanTata Boga, karena pada saat ini bekerja di industry harus menggunakan sertifikat profesi.
    Simpulan
    Sertifikasi yang diberikan organisasi atau asosiasi profesi memberikan jaminan bahwa orang yang menyandangnya telah mendapatkan standar kompetensi tertentu. Kredibilitas suatu sertifikasi sangat ditentukan oleh organisasi atau lembaga pemberi sertifikasinya. Sertifikasi profesi bertujuan untuk memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Sertifikasi biasanya diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi yang mengetahui dengan pasti suatu kompetensi profesional dalam bidang tertentu.
    Rekomendasi
    Saran agar lembaga pendidik dengan lembaga sertifikasi (LSP) dapat bekerja sama, karena lembaga pendidikan kususnya untuk para lulusan agar memiliki sertifikat yang berguna untuk melamar pekerjaan. Dan diharapkan untuk peserta sertivfikasi profesi dapat mempertanggung jawabkan sertifikat profesi dengan kompetensi yang dimiliki.
    Sumber
    – Komite skema sertifikasi. 2016. Sertifikat IV Bidang Tata Boga( food Production) patisserie. Bandung
    – Budi Santosa. 2018. “Efektivitas lembaga sertifikasi profesi pihak satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Yogyakarta”. Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
    https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/2720/uji-kompetensi-keahlian-tahun-pelajaran-2018201
    https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/lulusan-smk-punya-sertifikat-kompetensi-sesuai-kebutuhan-dunia-industri
    https://smkdp1jkt.sch.id/jumlah-lembaga-sertifikasi-profesi-pihak-pertama-lsp-p1-smk/
    – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2008. Pengembangan Program Prakerin. Jakarta
    – ———– . 2016. Peta Jalan Pengembangan SMK 2017-2019. Jakarta
    ————. 2016. Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Jakarta
    Republik Indonesia. 2016. Inpres No.9 tentang Revitalisasi SMK

  52. 0501519011
    Jawaban soal no 1.
    Judul : Berdasarkan BPS, pengangguran tertinggi dari lulusan SMK

    Pendahuluan
    Undang Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), menjelaskan bahwa: Pendidikan Menengah Kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
    Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu.
    SMK adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan latihan. Diharapkan dari lulusan SMK dapat sesuai dengan sasaran pola penyelenggaran kecakapan hidup ditinjau dari keberhasilan lulusan yaitu:
    1) Lulusan bekerja sesuai dengan bidang keahlinya.
    2) Tenggang waktu lulusan mendapatkan kerja setelah lulus maksimal satu tahun.
    3) Keterserapan lulusan dalam periode dua tahun setelah lulus minimal 75%.
    4) Jumlah lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja 5%.
    (Depdiknas, 2003: 3)
    Menurut data (BPS) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sabtu (10/3/2017) menunjukkan, 11% dari 7 juta penganggur di seluruh indonesia adalah siswa lulusan SMK. Ini menunjukkan bahwa tujuan SMK belum tercapai.
    Selama ini pembelajaran di SMK belum bisa memenuhi semua tuntutan masyarakat, terutama bidang keterampilan hidup sesuai kondisi lokal hidup siswa. Materi pembelajaran sering tidak sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Konsekwensinya, setelah lulus sekolah siswa tidak bisa langsung menerapkan teori yang didapatkan dari sekolah.
    Fenomena yang terjadi, antara dunia pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak match dan terjadi kesenjangan cukup signifikan. Kebutuhan masyarakat belum bisa diwujudkan sepenuhnya oleh lembaga pendidikan. Di antara indikator masalah ini adalah, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum siap pakai karena hanya menguasai teori dan miskin keterampilan. Dunia industri pun akhirnya meninggalkan sekolah karena tidak ada linkage.
    Selain itu juga disebabkan materi pembelajaran tidak sesuai potensi daerah dimana siswa bertempat tinggal. Materi pelajaran dan konteks kehidupan siswa tidak padu. Sehingga tidak terjadi transfer belajar dalam kehidupan siswa tidak terjadi. Mengacu pada indikasi tersebut, maka peluang kerja bagi lulusan SMK pada dasarnya belum begitu baik.
    Gambaran tentang kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang disarikan dari Finch dan Crunkilton (1984), bahwa : “Kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah atau in-school success standards dan kualitas menurut ukuran masyarakat atau out-of school success standards”. Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikulum yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja. Kriteria kedua, kemampuan lulusan untuk berhasil di luar sekolah berkaitan dengan pekerjaan atau kemampuan kerja yang biasanya dilakukan oleh dunia usaha atau dunia industri.
    Tamatan dari SMK diharapkan mampu dan siap bekerja sebagi tenaga ahli dibidangnya, dan dapat membuka lapangan pekerjaan, namun pada kenyataanya angka keterserapan lulusan di dunia kerja dan industri masih jauh dari angka yang diharapkan, selain faktor ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih belum sesuai dengan jumlah lulusan yang dihasilkan, faktor kualitas lulusan masih menjadi penyebab banyaknya lulusan yang belum bekerja.
    Diharapkan melalui pengembangan SMK, tingkat pengangguran dapat ditekan. Karena berbeda dengan pendidikan SMA, pendidikan SMK didasarkan pada kurikulum yang membekali lulusannya dengan keterampilan tertentu untuk mengisi lapangan kerja atau membuka lapangan usaha. Selain itu, SMK juga dapat diarahkan untuk mengangkat keunggulan lokal sebagai modal daya saing bangsa. Kurikulum SMK sangat memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah dan lapangan pekerjaan/usaha yang timbul akibat aktivitas perekonomian wilayah.
    Gambaran kelulusan yang besar dapat memberikan masukan, bahwa dalam setiap tahunnya dunia kerja perlunya melakukan penyerapan tenaga kerja yang besar, apabila ini belum mampu diatasi oleh pemerintah maka akan timbulnya pengangguran atau makin banyak orang yang mencari pekerjaan. Sebagai penyelenggara pendidikan pihak sekolah di tuntut untuk lebih aktif meningkatkan proses belajar mengajar (PBM) yang lebih mengarahkan peserta didik pada pendidikan yang berbasiskan kecakapan hidup (life skill). Melalui mata diklat yang diberikan mampu membentuk siswa mengembangkan potensi diri, sehingga berani menghadapi, mau mencari pemecahan, dan mampu mengatasi masalah hidup dan kehidupan.

    Tujuan
    Mengetahui apakah pengangguran tertinggi adalah lulusan dari SMK

    Kondisi Nyata Lapangan
    Tamatan dari SMK diharapkan mampu dan siap bekerja sebagi tenaga ahli dibidangnya, dan dapat membuka lapangan pekerjaan, namun pada kenyataanya angka keterserapan lulusan di dunia kerja dan industri masih jauh dari angka yang diharapkan, selain faktor ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih belum sesuai dengan jumlah lulusan yang dihasilkan, faktor kualitas lulusan masih menjadi penyebab banyaknya lulusan yang belum bekerja.

    Kondisi Ideal
    Secara nasional, idealnya 80%-85% lulusan SMK dapat memasuki lapangan kerja, sementara 15%-20% dimungkinkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Analisis
    Upaya peningkatan yang seharusnya dilakukan agar lulusan SMK terserap di dunia udasa dan industri adalah sebagai berikut:
    1.)Perluasan akses SMK
    Pembangunan Sekolah baru dengan jurusan yang baru atau menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pembangunan unit gedung yang baru pula. Sehingga SMK menjadi besar dan berkembang
    2.)Pemerataan akses SMK
    Pembangunan SMK di daerah tertinggal dan terpencil serta adanya asrama di SMK tersebut. Sehingga anak-anak di daerah terpencil bisa merasakan sekolah. Adanya asrama diperuntukkan bagi siswa yang rumahnya jauh.
    3.)Peningkatan mutu SMK
    Pengadaan sarana dan prasana,serta buku pelajaran, rehabilitasi gedung SMK. Agar siswa bisa lebih nyaman dalam belajar. Adanya kompetisi-kompetisi yang bisa membuat siswa lebih menonjol dalam kemampuannya. Sertifikasi bahasa Inggris TOEFL dan TOEIC, agar siswa lebih bisa dalam menguasai bahasa Inggris. Pengembangan SMK bertaraf internasional sehingga mutu nya bisa lebih meningkat. Adanya besiswa prestasi bagi siswa siswa berprestasi yang kurang mampu.
    4.)Peningkatan Relevansi SMK
    Pengembangan unit usaha yang ada di SMK tersebut, bakat dan minat siswa berkembang. Bantuan modal kerja terhadap SMK, serta perlunya kerjasama dengan industry agar lulusan SMK tersebut tidak kesulitan dalam mencari pekerjaan.
    5.)Pencitraan SMK
    Pencitraan SMK bisa melalui media-media yang elektronik maupun cetak. SMK mempunyai website berisi informasi tentang SMK tersebut, dan iformasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Adanya pencitraan di media masa, suatu SMK bisa dikenal di masyarakat.
    6.)Pengembangan kualitas layanan SMK
    7.)Inovasi pendidikan
    8.)Pengembangan kurikulum
    Penyiapan bahan kurikulum program keahlian baru serta pemenuhan modul agar saat KBM materi yang disampaikan bisa dipahami oleh murid. Dan agar murid dituntut aktif dalam pembelajaran, dalam prakteknya bisa lebih baik.
    Hakekat pembaruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebijakan link and match adalah perubahan dari pola lama yang cenderung berbentuk pendidikan demi pendidikan ke suatu yang lebih terang, jelas dan konkrit manjadi pendidikan kejuruan sebagai program pengembangan sumberdaya manusia. Berbagai dimensi pembaruan yang diturunkan dari kebijakan link and match, antara lain adalah:
    1.Perubahan dari pendekatan supply driven ke demand driven
    2.Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah (school based program) ke sistem berbasis ganda (dual based program)
    3.Perubahan dari model pengajaran yang mengajarkan mata-mata pelajaran ke model pengajaran berbasis kompetensi
    4.Perubahan dari program dasar yang sempit (narrow based) program dasar yang mendasar, kuat dan luas (broad based)
    5.Perubahan dari sistem pendidikan formal yang kaku, ke sistem yang luwes dan menganut prinsip multy entry, multy exit
    6.Perubahan dari sistem yang tidak mengakui keahlian yangtelah diperoleh sebelumnya, ke sistem yang mengakui keahlian yang diperoleh darimana dan dengan cara apapun kompetensi itu diperoleh (recognition of prior learning)
    7.Perubahan dari pemisahan antara pendidikan dengan pelatihan kejuruan, ke sistem baru yang mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kejuruan secara terpadu
    8.Perubahan dari sistem terminal ke sistem berkelanjutan
    9.Perubahan dari manajemen terpusat ke pola manajemen mandiri (prinsip desentralisasi)
    10.Perubahan dari ketergantungan sepenuhnya dari pembiayaan pemerintah pusat, ke swadana dengan subsidi pemerintah pusat.

    Simpulan
    Standar kelulusan Uji Kompetensi Keahlian bisa ditetapkan oleh dunia usaha dan dunia industri yang bekerjasama dengan SMK. Tentunya, dunia usaha dan dunia industri ini harus sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di sekolah.
    Sertifikat dari Uji Kompetensi Keahlian dapat dijadikan tolak ukur atau pertimbangan tambahan oleh dunia usaha dan dunia industri dalam rekrutmen karyawan atau pekerja.
    Rekomendasi
    Sesuai dengan tujuan pendidikan SMK, yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan tertentu untuk memasuki dunia kerja/dunia usaha, maka pengembangan SMK harus selalu mengacu pada kebutuhan pasar kerja. Namun pengembangan SMK bukan sekedar pada memperbesar jumlah unit SMK dan jumlah siswa, tetapi bagaimana keberadaan SMK jika dikaitkan dengan potensi wilayah daerah. Sudah menjadi masalah klasik bagi dunia pendidikan SMK di Indonesia pada umumnya, bahwa link and match antara output pendidikan SMK dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) sebagai pengguna output pendidikan SMK belum tercapai. Diantara kebutuhan tersebut, kebutuhan atau tuntutan dunia kerja/usaha/industri, dirasakan amat mendesak, maka prioritas “link and match” diberikan pada pemenuhan kebutuhan dunia kerja (Wardiman J., 1994:15-16).

    Sumber
    Budi Santosa. 2018. “Efektivitas lembaga sertifikasi profesi pihak satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Yogyakarta”. Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018.

    Direktorat Pembinaa Sekolah Menengah Kejuruan. 2016. Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Sertifikasi Siswa SMK pada Ujian Nasinal Tahun pelajaran 2015/2016. Jakarta: Direktorat

    Dwi, Retno J. & Tri Sudarwanto. Pengaruh Pelaksanaan Praktek Kerja Industri ( Prakerin ) Terhadap Hasil Uji Kompetensi Keahlian Siswa Kelas Xii Tn Smk Negeri 2 Nganjuk. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.

    Irwanti, Y & Sudira, P. 2014. Evaluasi Uji Kompetensi Siswa Keahlian Multimedia di SMK Se-Kota Yogyakart. Jurnal Pendidikan Vokasi, Volume 4, Nomor 3, November 2014.

    Narwoto. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Prestasi Belajar Teori Kejuruan Siswa SMK. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 3, Nomor 2, Juni 2013.

    Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian Tahun Pelajaran 2018/2019. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

    Sidi, Indra Djati. 2009. Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profeesional. Jakarta: Grasindo.

    Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta

    Widayanti, A. (2008). Perencanaan Pembelajaran Berbasis Kompetensi. Makalah pada Mata Kuliah Perencanaan Pengajaran UID, Jakarta.

    Wiryanto, Bernard T. Wahyu. 2010. Sukses Kerja dengan Ijazah SMA/SMK. Jakarta: Transmedia Pustaka.

  53. 0501519011
    Jawaban soal no.3
    Judul: Uji Kompetensi siswa SMK
    Pendahuluan
    Sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai suatu bentuk satuan pendidikan merupakan semua program pendidikan di berbagai jenjang yang bertujuan untuk membantu anak didik mengembangkan kompetensinya ke arah suatu pekerjaan atau karir. Kompetensi yang dimilliki siswa dapat mendorong dan menunjang siswa untuk memilih program keahlian di SMK. Di dalam kompetensi siswa terdapat unsur kemampuan dan bakat yang dimiliki siswa. Siswa yang mempunyai kemampuan belajar yang baik akan dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, sehingga akan dapat berprestasi dengan baik pula.
    Uji Kompetensi Keahlian (UKK) adalah bagian dari intervensi Pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan UKK bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level tertentu sesuai Kompetensi Keahlian yang ditempuh selama masa pembelajaran di SMK. UKK dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian praktik yang menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada 1 event.
    UKK dapat dilaksanakan menggunakan standar yang ditetapkan oleh industri, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan/atau perangkat uji yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tempat-tempat uji kompetensi. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan UKK harus dinyatakan layak sebagai tempat uji kompetensi oleh koordinator Ujian Nasional Tingkat Provinsi atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Sebagaimana tahun sebelumnya, nilai UKK akan diperhitungkan sebagai Nilai Ujian Sekolah untuk mata pelajaran kompetensi kejuruan.
    Perangkat UKK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersifat terbuka dan peserta uji dapat berlatih menggunakan perangkat ujian tersebut sebelum pelaksanaan ujian. UKK dapat dilaksanakan menggunakan standar yang ditetapkan oleh industri, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan/atau perangkat uji yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Tempat-tempat uji kompetensi. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan UKK harus dinyatakan layak sebagai tempat uji kompetensi oleh koordinator Ujian Nasional Tingkat Provinsi atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Sebagaimana tahun sebelumnya, nilai UKK akan diperhitungkan sebagai Nilai Ujian Sekolah untuk mata pelajaran kompetensi kejuruan. Secara umum perangkat Uji Kompetensi Keahlian terdiri atas :
    1.Kisi-kisi Soal/Ujian Teori kejuruan (KST). Kisi-kisi soal ujian Teori Kejuruan merupakan konsep, prinsip-prinsip, prosedur, materi,bahan, dan lain-lain yang harus dikuasai peserta uji dalam melaksanakan pekerjaan bidang tertentu. Kisi-kisi ujian Teori kejuruan terbuka untuk umum.
    2.Soal Teori Kejuruan (STK) adalah berupa soalpilihan ganda dengan 5 opsi jawaban. Soal Teori Kejuruan terdiri dari model Ujian Nasional Berbasis Kertas (Paper-based Test) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (Computer-based Test).
    3.Kisi-kisi Soal Praktik Kejuruan (KSP). Kisi-kisi soal ujian Praktik Kejuruan merupakan kompetensi utama Standar Kompetensi danKompetensi Dasar yang harus dikuasai peserta uji dalam melaksanakan pekerjaan bidang tertentu. Kisi-kisi ujian Praktik kejuruan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan perangkat ujian praktik kejuruan (Soal Praktik Kejuruan, LembarPedoman Penilaian, dan Instrumen Verifikasi).
    4.Soal Praktik Kejuruan (SPK) adalah berupa penugasanbagi peserta uji untuk membuat atau proses dan mengerjakan suatu produk/jasa.
    5.Lembar Pedoman Penilaian Soal Praktik (PPsp) adalah rubrik yang digunakan untuk pemberian skor setiap komponen penilaian. Lembar penilaian memuat komponen penilaian, sub-komponen penilaian, pencapaian kompetensi, dan kriteria penilaian.
    6.Instrumen Verifikasi Penyelenggara Ujian Praktik Kejuruan (InV) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai tempat penyelenggaraan ujian Praktik Kejuruan. Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan utama, standar persyaratan peralatan pendukung,standar persyaratan tempat/ruang serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal.

    Adapun mekanisme penyelenggaraan Ujian Kompetensi Keahlian adalah sebagai berikut:
    UKK SMK
    •Menyiapkan ruang ujian
    •Menyiapkan infrastruktur UNBK
    •Menyiapkan peralatan dan bahan
    •Melaksanakan ujian
    •Mengirim hasil ujian
    •Dit. PSMK, BPSDM Kementerian lain
    •Menyiapkan infrastruktur UNBK
    •Menyusun kisi-kisi
    •Menyusun pedoman dan perangkat uji
    •Melakukan perakitan naskah UNBP dan digitalisasi soal UNBK
    •Mengirimkan naskah
    LSP (P1, P2, P3)
    •Menyiapkan skema dan MUK sesuai kompetensi utama
    •Menyiapkan Penguji/Asesor
    •Melaksanakan uji kompetensi
    •Menandatangani sertifikat
    DUDI/ Asosiasi Profesi
    •Menyusun kisi-kisi
    •Menyiapkan Penguji/Asesor
    •Memfasilitasi TUK
    •Melaksanakan uji kompetensi
    •Menandatangani sertifikat
    Dinas Pendidikan Provinsi
    •Melakukan verifikasi dan menetapkan TUK
    •Menetapkan pengawas
    •Menggandakan naskah
    •Mengirimkan naskah
    •Melakukan skoring
    Puspendik
    •Mendata peserta UN
    •Menetapkan sekolah UNBK
    •Melatih proktor dan teknisi
    •Melakukan simulasi UNBK
    •Mengirimkan soal UNBK
    Secara umum bentuk sertifikat kompetensi dibagi menjadi 3 yaitu :
    1.Sertifikat berlogo Garuda Pancasila yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
    2.Sertifikat berlogo kombinasi logo Tut Wuri Handayani dengan logo mitra industri penyelenggara uji kompetensi
    3.Sertifikat berlogo Tut Wuri Handayani.

    Tujuan
    Pelaksanaan UKK SMK mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:
    1.Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik SMK yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi keahlian yang ia tempuh di kelas
    2.Untuk memfasilitasi para peserta didik SMK yang akan menyelesaikan proses pendidikannya guna kelulusan dari satuan pendidikan tempat dia sekolah
    3.Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada tingkat capaian kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau juga okupasi atau klaster atau paspor keterampilan (skill passport)
    4.Untuk memfasilitasi kerjasama SMK dengan dunia usaha/industri guna pelaksanaan Uji Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).Kondisi Nyata Lapangan

    Kondisi Nyata Lapangan
    Pemerintah telah menetapkan standar kelulusan SMK melalui Peraturan Menteri (Permen) no. 45 tahun 2010 tentang kriteria kelulusan peserta didik SMK. Namun dalam Permen tersebut ditetapkan bahwa siswa SMK dapat dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata NA minimal 5,5 sedangkan nilai setiap mata pelajaran minimal 4,0 dengan proporsi nilai 40% dari UN dan 60% dari nilai ujian sekolah (US). Merujuk dari standar minimal nilai tersebut tentunya tidaklah terlalu sulit bagi seorang siswa SMK untuk memperoleh nilai tersebut. SementaraUji kompetensi yang merupakan uji keterampilan yang wajib diikuti oleh seorang siswa SMK dan dilakukan oleh pihak eksternal sebenarnya di beberapa SMK sudah dilaksanakan dengan baik, namun kriteria penilaian yang digunakan masih berbeda-beda. Dengan kondisi seperti ini akan sangat sulit mengukur tingkat kompetensi lulusan SMK dan bisa dilihat dari daya serap lulusan SMK.
    Hal ini terjadi karena kompetensi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja meningkat secara pesat, namun kompetensi lulusan SMK tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga untuk mendapatkan lulusan SMK yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja perlu dilakukan upaya atau kiat-kiat untuk membenahi pelaksanaan uji kompetensi (ujian praktik) bagi seluruh SMK. Namun upaya pembenahan tersebut bukanlah hal yang mudah karena setiap SMK memiliki karakter yang berbeda-beda. Selain itu, masalah bukan hanya terdapat pada pelaksanaannya tetapi juga pada setelah pelaksanaan. Yaitu sertifikat UKK yang didapat oleh siswa SMK masih belum menjamin bahwa lulusan siap masuki dunia kerja maupun dunia industri.

    Kondisi Ideal
    Berbeda dengan ujian pada umumnya, dalam Ujian Praktik Kejuruan bisa diselenggarakan dengan menggunakan standar tertentu yang ditetapkan oleh dunia usaha dan industri, Lembaga (badan) Sertifikasi Profesi dan perangkat uji yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud di berbagai tempat pelaksanaan uji kompetensi.
    Maksudnya standar kelulusan Uji Kompetensi Keahlian bisa ditetapkan oleh dunia industri yang bekerjasama dengan SMK. Tentunya, industri ini harus sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di sekolah. Misalanya, pada Kompetensi Keahlian Busana Butik maka yang bisa menetapkan standar adalah perusahaan yang bergerak dalam hal Busana Butik.
    Setiap Satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Keahlian harus dinyatakan layak dijadikan sebagai pelaksanaan tempat uji kompetensi oleh koordinator UN pada Tingkat Provinsi atau Lembaga Sertifikasi Profesi tertentu. Jadi tidak semua satuan pendidikan bisa melaksanakan UKK ini.

    Analisis
    Uji Kompetensi bersama Dunia Usaha/Dunia Industri atau Institusi Pasangan
    1.SMK dalam pelaksanaan UKK melibatkan dunia usaha/dunia industri (DUDI) atau institusi pasangan berskala internasional, nasional, atau lokal dan memiliki pekerjaan utama yang relevan dengan kompetensi keahlian peserta yang akan diujikan
    2.Persyaratan DUDI adalah telah bekerja sama dengan SMK minimal 1 (satu) tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah antara lain sebagai guru tamu atau terlibat dalam penyusunan kurikulum SMK atau sebagai tempat magang peserta uji
    3.DUDI memberikan kontribusi dalam penyusunan instrumen pengujian, menyiapkan penguji/asesor, memfasilitasi TUK
    4.SMK bersama-sama dengan DUDI atau institusipasangan menerbitkan dan menandatangani sertifikat kompetensi atau yang setara bagi peserta uji yang dinyatakan lulus
    Uji Kompetensi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1, P2, dan P3)
    1.SMK yang telah memenuhi persyaratan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), bekerjasama dengan LSP dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai skema sertifikasi kemasan kualifikasi, okupasi, atau klaster dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan
    2.LSP wajib menyiapkan penguji/asesor dan materi uji kompetensi
    3.LSP menyiapkan skema sertifikasi dan materi uji kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan
    4.LSP wajib menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta uji yang dinyatakan lulus
    5.Kegiatan uji kompetensi dengan LSP dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran;
    6.Setiap siswa SMK program 3 tahun yang mengikuti uji kompetensi dimungkinkan untuk memperoleh 3-6 sertifikat kompetensi dengan kemasan skema setara klaster kompetensi untuk dan untuk siswa SMK program 4 tahun memperoleh 4-8 sertifikat kompetensi dengan kemasan skema setara klaster kompetensi.

    Simpulan
    Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan UKK ditetapkan mekanisme sebagai berikut :
    1.Pemerintah bersama unsur pendidik, unsur dunia usaha/industri, dan/atau unsur perguruan tinggi menyusun standar instrumen UKK mengacu pada skema sertifikasi dan/atau kualifikasi lulusan
    2.Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UKK melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau media komunikasi digital
    3.Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan sosialisasi pedoman UKK tahun 2018 kepada penyelenggara atau pengelola penyelenggaraan UKK (satuan pendidikan)
    4. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi dan menetapkan SMK yang layak menjadi TUK
    5.Satuan Pendidikan menyiapkan bahan, peralatan, penguji, dan alat/komponen penunjang UKK
    6.Satuan Pendidikan dan/atau lembaga sertifikasi membuka pendaftaran peserta didik yang berhak mengikuti UKK
    7.Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana UKK melaksanakan ujian dengan menggandeng institusi pasangan
    8.Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)/Institusi Pasangan dapat menambah atau memodifikasi soal dengan kriteria/spesifikasi yang lebih tinggi dari soal yang telah disiapkan
    9.Satuan pendidikan penyelenggara UKK memperhitungkan hasil pelaksanaan UKK untuk dicantumkan sebagai nilai ujian sekolah (USBN) pada ijazah;
    10.Satuan Pendidikan dan/atau lembaga sertifikasi menunjuk asesor sesuai persyaratan uji kompetensi
    11.Pelaksanaan UKK menggunakan strategi, bentuk, dan teknik yang sesuai dengan kompetensi yang diujikan
    12.Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan UKK berikut daftar nilainya pada Dinas Pendidikan Provinsi, Direktorat Pembinaan SMK dan/atau tim lain yang ditunjuk
    13.Peserta didik dalam satuan pendidikan dapat memilih skema UKK sesuai kebutuhan, yaitu: Kerjasama dengan Insitusi Pasangan, LSP-P1, LSP-P2, LSPP3, atau UKK Mandiri
    14.Peserta UKK diperbolehkan untuk memperoleh instrumen UKK untuk melaksanakan berlatih, melaksanakan orientasi, dan/atau melakukan asesmen mandiri
    15.Peserta UKK memilih salah satu paket ujian atau skema sertifikasi yang tersedia
    16.Sertifikat kompetensi atau yang setara dapat diterbitkan bagi peserta uji yang dinyatakan kompeten

    Rekomendasi
    Satuan pendidikan berkoordinasi dengan dunia usaha/industri/asosiasi profesi atau institusi pasangan yang terlibat dalam ujian Praktik Kejuruan. Diterbitkannya sertifikat kompetensi atau yang setara bagi seluruh peserta uji yang dinyatakan kompeten sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh.

    Sumber
    Arief Yulianto Notonegoro. 2010. Model Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berbasis Kompetensi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
    Ayu Septiana Pratiwi, Dwi Agus Sudjimat, Hakkun Elmunsyah. (2017). ‘Kontribusi Daya Kreativitas dan Kinerja Prakerind Terhadap Hasil Uji Kompetensi Keahlian”. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian dan Pengembangan Volume :2 Nomor 2, Bulan Februari tahun 2017, Halaman : 285-293.
    Budi Santosa. 2018. “Efektivitas lembaga sertifikasi profesi pihak satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Yogyakarta”. Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
    Irwanti, Y & Sudira, P. 2014. Evaluasi Uji Kompetensi Siswa Keahlian Multimedia di SMK Se-Kota Yogyakart. Jurnal Pendidikan Vokasi, Volume 4, Nomor 3, November 2014.
    Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian Tahun Pelajaran 2018/2019. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
    Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2004 tentng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Online), (www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/62.pdf) diakses 16 oktober 2019.
    Rendra, A.P.H. 2017. “Analisis Hasil Uji Kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Otomotif Indonesia Se Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017”, dalam skripsi S-1 Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY.
    Santiyadnya. Nyoman. 2011. Implementasi Uji Kompetensi Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lulusan SMK Negeri Bidang Teknologi Di Provinsi Bali.
    Sanjaya, Wina. 2006. Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Kencana
    Suherman, Erman. “Model Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Kompetensi Siswa”. Dalam Jurnal Pendidikan dan Budaya, Volume 5 No. 2

  54. 0501519011
    Jawaban soal no.2
    Judul: 70% SMK dan 30% SMA.

    Pendahuluan
    Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah lembaga pendidikan formal setingkat SMA. SMK ini menyelengarakan pendidikan kejuruan pada jenjang menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau sederajat. Berbeda dengan SMA, SMK mempelajari materi dan banyak di prakteknya. SMK merupakan jenis pendidikan menengah yang secara khusus mempersiapkan tamatannya untuk menjadi tenaga terampil dan siap terjun ke dalam masyarakat luas.
    Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain.
    Rupert Evans (1978) mendefinisikan pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya.
    Rupert Evans (1978) merumuskan pendidikan kejuruan bertujuan untuk:
    1.Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja;
    2.Meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap individu;
    3.Mendorong motivasi untuk belajar terus.
    Salah satu persoalan di bidang pendidikan yang telah lama menjadi wacana publik adalah adanya kesenjangan atau gap antara kualitas SDM yang dihasilkan oleh institusi pendidikan dengan kualitas SDM yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Pada level pendidikan menengah, para lulusan SMA pada umumnya tidak memiliki keahlian atau keterampilan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Dengan demikian meskipun dunia usaha berkembang dan lapangan kerja terbuka, namun para lulusan SMA tetap tidak dapat mengisi peluang kerja tersebut karena rendahnya pendidikan keahlian yang mereka dapatkan selama mengikuti pendidikan di SMA.
    Persoalan tersebut nampaknya telah menjadi perhatian serius dari para pengambil kebijakan di bidang pendidikan di tingkat Nasional dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Dalam Rencana Strategis (renstra) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2004-2009 disebutkan bahwa tingginya angka pengangguran terdidik dari lulusan pendidikan menengah yaitu mencapai 65% – berdasarkan data Sakernas, BPS 2004 – diartikan sebagai kurangnya penguasaan keterampilan lulusan pendidikan menengah sehingga mereka menghadapi kesulitan untuk memasuki lapangan kerja.
    Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Pendidikan Nasional tahun 2005-2025 telah diproyeksikan target pertumbuhan SMK secara bertahap dan berkelanjutan yang mengarah kepada semakin banyaknya jumlah SMK dibandingkan dengan SMA hingga mencapai rasio perbandingan 70:30 pada tahun 2025.
    Untuk memenuhi tuntutan mutu tersebut, paling tidak ada dua faktor krusial
    yang harus diantisipasi. Pertama, faktor jumlah dan mutu guru. Analisis berikut ini, yang diadopsi dari Mulyadi (2007), menunjukkan kerangka kebutuhan guru sesuai dengan rencana peningkatan jumlah siswa SMK. Jika memakai skema perbandingan siswa SMK dengan SMA (60 : 40) untuk proyeksi tahun 2007/2008 secara ideal dibutuhkan penambahan guru sebanyak 52.752 orang. Ini adalah angka yang ambisius dan mungkin utopis, dan karena itu sulit dipenuhi, baik dari segi pengadaan maupun terutama anggaran rekruitmen. Analisis tersebut hanya melihat aspek kebutuhan guru dari segi jumlah. Tentu analisis berikutnya harus melihat secara lebih mendalam persoalan keragaman keahlian, kualifikasi, dan kompetensi yang harus disesuaikan dengan peningkatan keragaman program studi/kompetensi keahlian SMK sendiri. Jelas yang dimaksud dengan
    pertumbuhan siswa SMK, bukan sekedar meningkatkan kapasitas pada programprogram studi tradisional yang sudah ada, yang cenderung involutif. Justru, yang sangat penting, adalah pengembangan spektrum komptensi keahlian studi kontemporer yang relevan dengan konteks sumber daya lokal namun memiliki keunggulan nasional dan global, serta mengikuti perubahan ekonomi
    global, seperti industri kreatif misalnya. Dengan demikian, tidak terjadi apa yang
    analisis Martin (1994/2008), bahwa seringkali peningkatan kebutuhan ketrampilan tenaga kerja akibat perubahan ekonomi dunia, berlawanan dengan pendidikan teknologi kejuruan yang masih mengandalkan program ketrampilan berbasis kriya, industri manufaktur rakitan, dan agrikultur tradisional.
    Kedua, peningkatan infrastruktur, baik berupa perbaikan/rehabilitasi/ renovasi
    bangunan lama SMK maupun pembangunan unit gedung sekolah baru yang mencakup ruang kelas, laboratorium, workshop/bengkel, dan studio. Dalam aspek ini, termasuk peningkatan kaulitas dan kuantitas peralatan pembelajaran, baik berupa pemutakhiran peralatan lama maupun penyediaan peralatan baru. Peralatan juga mencakup peralatan teknologi informasi dan komunikasi, yang akan menempatkan eksistensi SMK dalam konteks jaringan lokal, nasional, dan global. Sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam bila ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu: alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran ( Amirin, 2010). Alat pelajaran adalah alat yang
    digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. Media pengajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar, untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses
    pendidikan di sekolah, yang diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruangpraktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan.

    Tujuan
    Proporsi 70%:30% memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang berorientasi terciptanya sumber daya manusia produktif, karena bertolak dari asumsi bahwa SMK dapat memberikan seperangkat kompetensi bagi lulusannya, dengan harapan dapat bekerja di industri atau membuka lapangan kerja mandiri.
    Kondisi Nyata Lapangan
    Pendidikan kejuruan kurang efektif (belum optimal) karena faktor-faktor yang diperlukan untuk implementasi kebijakan pendidikan kejuruan kurang memadai tingkat kesiapannya, yaitu:
    1. Materi kebijakan pendidikan kejuruan belum lengkap/belum tuntas, misalnya Kurikulum 2013;
    2.Komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap pelaksana kebijakan di tingkat daerah dan satuan pendidikan sering kurang merata, kurang akurat, dan kurang konsisten;
    3.Sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan kurang memadai, misalnya sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya yaitu peralatan, perlengkapan, perbekalan, bahan, dana, dan informasi;
    4.Komitmen jajaran birokrasi pendidikan kurang optimal terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan kejuruan;
    5.Resistensi terhadap perubahan;
    6.Desentralisasi pendidikan telah menimbulkan keterkaitan yang hilang antara Kemendikbud dan daerah karena hubungan antara keduanya hanya bersifat koordinatif sehingga apa yang dianggap penting oleh Mendikbud belum tentu dianggap penting daerah (birokrat pendidikan daerah lebih menaati gubernur/bupati/walikota dari pada Mendikbud).

    Kondisi Ideal
    1.Berdasarkan analisis posisi tingkatan kebijakan pendidikan dalam konteks sistem pemerintahan yang menganut desentralisasi, mempunyai kompleksitas tinggi sesuai dengan potensi daerah. Dibandingkan dengan pada saat negara kita menganut sentralisasi, kebijakan dapat dilaksanakan dalam satu komando dan manajemen yang terkendali melalui seperangkat petunjuk pelaksanaan dan teknis. Implikasinya kondisi saat ini, pemerintah pusat, provinsi sebagai pelaksana dekonsentrasi dan daerah otonom (kabupaten dan kota) perlu adanya tingkatan pemahaman substansi untuk menyamakan persepsi dan penetapan kebijakan pada tingkatannya.
    2.Substansi suatu kebijakan proposi jumlah siswa SMK:SMA= 70:30% pada setiap tingkatan argumen menyangkut konsepsi; (1) informasi yang relevan; (2) tuntuan kebijakan; (3) pembenaran (warrant); (4) dukungan (backing); (5) bantahan (rebuttal); dan (6) syarat (qualifier).
    3.Implikasinya adalah setiap tingkat perlu ada pemahaman yang mendekati kebulatan makna, agar di dalam implementasinya tidak menimbulkan multi tafsir.
    4.Standard dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standard dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respons para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positip diantara para pelaksana. Standard dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain. Implikasinya adalah setiap tingkatan, perlu memahami adanya standar untuk melaksanakan pengadministrasian sumber-sumber daya pendidikan.
    5.Implementasi kebijakan yang ditetapkan, terdapat tahapan, yang bersifat (a) self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya; dan (b) non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. Dalam konteks kebijakan proporsi jumlah siswa SMK:SMA = 70:30%, ada indikasi termasuk bersifat non self-executing. Implikasinya adalah adanya keterlibatan berbagai pihak, dengan tuntutan kepatuhan yang tinggi.
    6.Faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan adalah sumber-sumber daya pada setiap tingkatan, struktur birokrasi, komunikasi, dan disposisi (sikap) para pelaksana. Implikasinya adalah, kerawanan konflik disfungsional, oleh karena itu perlu adanya penyeimbang mulai dari proses penyusunan program sampai dengan evaluasinya.
    Analisis
    Upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio SMA dan SMK menjadi 30:70 bukan tanpa alasan. Melalui peningakatan jumlah SMK diharapkan tingkat pengangguran dapat ditekan. Karena berbeda dengan pendidikan SMA, pendidikan SMK didasarkan pada kurikulum yang membekali lulusanya dengan keterampilan tertentu untuk mengisi lapangan kerja atau membuka lapangan usaha. Selain itu SMK juga dapat diarahkan untuk mengangkat keunggulan lokal sebagai modal daya saing bangsa. Perlu diketahui bahwa dalam memutuskan suatu kebijakan harus dipikir panjang tidak untuk kebutuhan sesaat. Berikut adalah beberapa sebab yang harus dipertimbangkan apabila terjadi peningkatan jumlah SMK dibanding SMA
    1.Kebijakan pemerintah untuk menambah rasio jumlah SMK dan SMA 70:30 dianggap tidak memerhatikan kepentingan jangka panjang kebutuhan nasional bangsa akan lahirnya generasi peneliti dan tenaga-tenaga terdidik secara akademis. Perlu diingat, banyaknya pengangguran terdidik dari perguruan tinggi ataupun lulusan SMA tak akan serta-merta diatasi dengan mendirikan SMK. Selain itu, perubahan proporsi ini akan memperkecil kesempatan siswa masuk perguruan tinggi (PT). Pada masa depan, PT memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat melalui kinerja penelitian dan keilmuan yang dimiliki. Kita akan kehilangan banyak dokter, peneliti, ilmuwan, dan lainnya karena kebijakan pendidikan kita lebih mengarahkan siswa pada akuisisi kemampuan dan keterampilan teknik, sedangkan refleksi filosofis intelektual yang memiliki rigoritas akademis kian berkurang.
    2.Dengan memperbanyak rasio jumlah SMK sementara lupa mengintegrasikannya dengan membangun akademi atau politeknik sesuai kompetensi yang dibutuhkan, hanya akan menciptakan tenaga kerja murah dan hanya menguntungkan perusahaan swasta karena mereka tak perlu membiayai ongkos pelatihan untuk perekrutan karyawan yang baru, sementara beban seperti ini ditanggung negara.
    3.Tugas utama sekolah adalah membentuk anak-anak yang cerdas, pintar, kritis, yang mampu memahami tatanan sosial masyarakat menjadi lebih baik sehingga mereka mampu terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat.
    Beberapa sebab diatas dapat dijadikan pertimbangan ulang mengenai peningkatan jumlah SMK. Tetapi perlu diketahui bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah rasio SMK dan SMA 70:30 dapat didukung dengan menerapkan beberapa strategi tambahan seperti:
    1.Kebijakan pendidikan harus dipikirkan secara matang dan berkesinambungan menjadi orientasi bagi pemerintah dalam mendesain sistem pendidikan nasional.
    2.Harus ada kerjasama antar departemen untuk mewujudkan pembangunan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Misal dalam bentuk MoU antara departemen perindustrian dengan departemen perdagangan departemen keuangan, departemen pendidikan dan departemen terkait lainya.
    3.Harus ada pemetaan dahulu industri-industri yang nantinya menyerap pangsa pasar lulusan smk.
    4.Identifikasi keahlian apa yang dibutuhkan untuk Industri, yang nantinya menentukan kurikulum SMK.
    5.Industri diwajibkan menyediakan tempat bagi siswa smk untuk melakukan praktik lapangan sampai tingkat suatu keahlian terpenuhi sebagai persyaratan ijin investasi.
    6.Industri diwajibkan menerima tenaga lokal bangsa.Siswa smk yang mempunyai prestasi dan keahlian sebagai enterprenuership diberikan kemudahan akses usaha dan modal kerja.
    7.Adanya pendampingan usaha bagi wirausaha muda sampai dapat berdiri sendiri.
    8.Diperlukan standar produk dari hasil usaha siswa smk agar dapat diterima pasar.
    9.Diberlakuan pajak yang tinggi untuk produk-produk yang berasal dari luar negeri.
    10.Diberikan insentif, subsidi atau pajak ringan untuk produk dalam negeri.
    11.Dilakukan pembinaan untuk standar produk bermutu berskala international.
    12.Mencari, menciptakan inovasi, ciri khas produk dalam negeri yang lain dan tidak diproduksi oleh Negara lain yang menjadi andalan untuk ekspor. Pengembangan potensi SDM disesuaikan dengan SDA yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa bersaing dengan Negara lain jika teknologi yang kita kembangkan sama dengan Negara lain. Negara lain lebih dulu mempelajarinya, untuk itu SDA apa yang kita miliki, kita kembangankan, kita inovasikan sehingga nilainya di luar negeri bisa jadi tinggi.
    13.Keanekaragaman produk perlu dikembangkan serta spesialis produk dari suatu wilayah dengan wilayah lain mempunyai spesialis produk yang berbeda kondisi ini perlu adanya usaha untuk mematenkan produk tersebut.

    Simpulan
    Kebijakan peningkatan rasio jumlah siswa SMK : SMA menjadi 70 : 30, selayaknya bukan didasarkan kepada pendekatan common sense atau pendekatan proyek belaka. Kebijakan ini seharusnya dibangun di atas landasan yang kokoh, misalnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar, karena implementasi kebijakan bukan semata-mata menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas pendidikan. Atas dasar ini, maka sudah selayaknya, peningkatan jumlah siswa melalui berbagai promosi, disertai juga dengan kebijakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasana pendidikan secara luar biasa.

    Rekomendasi
    Kebijakan peningkatan jumlah SMK pasti akan berpengaruh terhadap jumlah siswa SMK tidak diikuti dengan perencanaan strategis penyediaan guru, sarana dan prasarana, dan bidang keahlian, maka akan berimplikasi pada kemunduran yang bersifat massif pada mutu pendidikan kejuruan di SMK.

    Sumber
    Barliana. M. Syaom. dkk. 2010. Evaluasi atas kebijakan peningkatan rasio siswa SMK :SMA ditelaah dari kesiapan sarana dan prasarana . INVOTEC, Volume VI No. 17, Agustus 2010: 529 – 538
    Depdiknas. (2005). Rencana strategis pendidikan nasional 2005-2009. Jakarta: Depdiknas
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2017. (10 Langkah Revitalisasi SMK). Jakarta.
    Mulyatiningsih. Endang. 2010. Studi kelayakan kebijakan peningkatan jumlah Peserta didik SMK di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Simposiumpendidikan2010@ puslitjaknov.org
    Mustasya. Tata. 2005. Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel:Tepatkah Untuk Indonesia Saat Ini. The Indonesian Institute
    _______. 2009. 2014, Rasio SMK dan SMA Mencapai 2:1. Jakarta: Harian Kompas. 22 Mei 2009.
    _______. 2017. Mendikbud akan Tingkatkan Rasio SMK Dibanding SMA, Ini Alasannya. Jawa Tengah : Tribun Jateng. 27 April 2017.
    _______. 2016. Kemdikbud tingkatkan persentase jumlah SMK Negeri. Jakarta : Antara, 24 Juni 2016.
    Satyanto. Heni. 2011. Analisis Kebijakan Porsi SMK 70 dan SMA 30 Mencetak Tenaga Kerja Terampil. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
    _______. (2010). Rencana strategis pendidikan nasional 2010-2014. Jakarta: Depdiknas

  55. Jawaban no 5
    0501519005
    Judul
    Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan siswa SMK
    Pendahuluan
    Globalisasi yang terjadi selama ini telah melahirkan perubahan di segala bidang. Lingkungan organisasi setiap saat berubah pula, sehingga organisasi bisnis dituntut untuk selalu melakukan perubahan dan melakukan adaptasi agar selalu dapat memenangkan persaingan. Ultrich (1998) menyatakan bahwa kunci sukses menghadapi sebuah perubahan ada pada sumber daya manusia. Perdagangan bebas yang akan direalisasikan pada tahun 2010 dan 2020 menuntut tersedianya tenaga kerja yang terampil serta memiliki kompetensi yang tinggi untuk bersaing di pasar tenaga kerja, baik regional, nasional dan internasional. Konsekuensinya, lembaga pendidikan formal seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntut untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja, memiliki sikap, watak dan perilaku wirausaha serta ketrampilan (life skill) untuk bekerja di segala bidang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Melihat fenomena dan fakta kondisi pendidikan serta akses pendidikan oleh masyarakat yang semakin sulit, maka diperlukan langkah – langkah yang komprehensif untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan di Indonesia. Dunia pendidikan harus mampu berperan aktif menyiapkan sumber daya manusia terdidik yang mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan baik lokal, regional maupun internasional. Peserta didik tidak hanya menguasai teori – teori, tetapi juga mau dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial. Salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan pendidikan adalah melalui pendidikan yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship, yaitu jiwa keberanian dan kemauan menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar, jiwa kreatif untuk mencari solusi dan mengatasi problema tersebut, jiwa mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan yang berwawasan kewirausahaan, adalah pendidikan yang menerapkan prinsip – prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup (life skill) pada peserta didiknya melalui kurikulum yang terintegrasi yang dikembangkan di sekolah. Instruksi Presiden No 4 tahun 1995 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengembangkan program- program kewirausahaan. Menurut Siagian (1999) kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan
    /masyarakat; dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien, melalui keberanian mengambil resiko, kreatifitas dan inovasi serta kemampuan manajemen.
    TUJUAN
    Agar siswa SMK lebih kreatif dalam mengembangkan diri, dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru
    KONDISI NYATA LAPANGAN
    Program kewirausahaan telah
    dimasukkan dalam kurikulum sekolah, khususnya kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Seiring dengan kemajuan IPTEK pada era global saat ini, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam persaingan pasar global belum mampu menghasilkan tenaga menengah terampil yang kompeten. Hal ini disebabkan karena program normatif dan adaptif kurang diminati kebanyakan siswa SMK dibandingkan dengan program produktif. Ketidakmenarikan ini diakibatkan oleh penyampaian kedua program pemelajaran tidak mendorong siswa berpikir kreatif, inovatif dan membangun kecakapan siswa mengenai pemecahan masalah yang ada.
    KONDISI IDEAL
    Penanaman Sikap
    Penanaman sikap dilakukan melalui pembiasaan dan pemberanian melakukan sesuatu. Kadang-kadang harus melalui “tekanan”, “keterpaksaan” dalam arti positif antara lain dengan cara pemberian batas waktu (deadline)
    • Pembukaan Wawasan, dilakukan melalui kegiatan seperti:
    – ceramah, diskusi, mengundang lulusan
    SMK yang berhasil, mengundang
    wirausahawan yang berada di sekitar sekolah agar menceritakan keberhasilan dan kegagalan yang pernah mereka alami atau mengunjungi perusahaan;
    – pengamatan langsung melalui
    pemagangan atau studi banding.
    • Pembekalan Teknis
    Bertujuan memberi bekal teknis dan bermanfaat bagi perjalanan hidup anak didik, bukan ilmu yang muluk-muluk
    • Pembekalan pengalaman awal
    Bertujuan mendorong anak didik berani “melangkah”, merasakan kenikmatan keberhasilan dan belajar dari pahitnya kegagalan.

    ANALISIS
    Jiwa kewirausahaan harus terencana (terprogram) guru, dengan tujuan memadukan (tujuan antara) nilai- nilai kewirausahaan ke dalam semua mata diklat (lintas rumpun), dalam proses pemelajaran sehingga terjadi internalisasi dan personalisasi (mempribadi) nilai-nilai kewirausahaan untuk diketahui, dipahami, dihayati dan dilaksanakan (in action) secara tetap (konsisten). Pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan sejalan dengan konsep Kurikulum 2004 yang menekankan pada kemampuan melakukan (kompetensi) berbagai tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya berupa penguasaan seperangkat kompetensi tertentu, sebagai gabungan pengetahuan, keterampilan, nilai sikap dan minat sebagai hasil belajar yang refleksinya adalah berupa kebiasaan berpikir dan bertindak ekonomis ketika menghadapi masalah. Pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan hendaknya memperhatikan potensi lokal daerah masing-masing, sesuai dengan lokasi/tempat siswa tinggal. Pertimbangan lain adalah heterogenitas latar belakang siswa, seperti kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan usia tingkat perkembangan siswa, yang pada gilirannya siswa akan memiliki jiwa berwirausaha dan kesadaran tinggi untuk mengaktualisasikan potensinya secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat. Pengintegrasian mata diklat kewirausahaan hendaknya menekankan pembentukan jiwa wirausaha yang terkandung dalam materi ajar yang sedang dibahas, sehingga guru tidak perlu mencari bahan khusus guna pembentukan jiwa wirausaha dalam mata diklat yang diajarkan. Dalam pemelajaran kewirausahaan, peranan guru sangat penting dan menentukan. Secara metodologis sulit untuk dijelaskan, namun kreatifitas guru merupakan model terbaik bagi siswa. Mengajak siswa mempraktekkan nilai-nilai kewirausahaan, merupakan contoh konkrit bagi guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam kehidupannya sehari-hari.
    Rekomendasi
    Guru sebagai pendidik profesional diharapkan mampu menghasilkan output pendidikan yang berkualitas baik dilihat dari kualitas akademik maupun non akademik. Hendaknya siswa SMK memiliki potensi kepribadian wirausaha agar kelak mampu mandiri, menolong dirinya sendiri dalam menghadapi kesulitan hidup, bahkan mampu membuka peluang kerja bagi dirinya dan orang lain. Minat dapat ditumbuhkan dengan menghubungkan seseorang dengan kebutuhannya sehingga timbul keinginan untuk memenuhinya.
    Sumber
    Hartati. 2009. Manajemen Pengembangan Kewirausahaan Siswa SMKN 4 di Yogyakarta, Tesis, Universitas Negeri Yogyakarta
    Duduk, Iskandar. 2006. Pengaruh Mata Diklat Kewirausahaan dan Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda terhadap Sikap Berwirausaha Siswa Kelas 3 Program Keahlian Tata Boga di SMK Negeri 4
    Surakarta Tahun Diklat 2005-2006.
    Yon, Rizal. 2007. Analisis Proses Pembelajaran Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bandar Lampung.
    Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI). (2014). Laporan Akhir. Analisis Lulusan SMK di Pasar Kerja Indonesia.

  56. 0501519005
    Jawaban no 2
    Pendahuluan
    Saat ini pemerintah Indonesia mempunyai program dalam dunia pendidikan, yaitu jumlah untuk SMK sebanyak 70% dan 30% untuk SMU. Perubahan jumlah sekolahan ini terpicu data yang diperoleh di lapangan bahwa pengangguran produktif kebanyakan adalah lulusan SMU. Pada dasarnya SMU diprogram untuk mereka yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pembekalan skill (untuk SMU) bisa dikatakan, tidak ada. Berbeda dengan dunia SMK, mereka dituntut untuk menguasai skill serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. SMK dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dari segi keterampilan kerja, maka dari itu saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan dari SMK. Dinas Pendidikan telah menganjurkan untuk lebih memilih SMK karena lebih menjanjikan dalam dunia kerja. Dimasukkannya anak-anak ke sekolahan kejuruan adalah agar siswa cepat mendapat pekerjaan selepas lulus, dengan bekal keterampilan yang didapat dari sekolahan. Jadi, sebetulnya, sekolah kejuruan juga berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat, dengan pembekalan keterampilan serta mempersiapkan siswa untuk dapat mandiri. Semakin banyaknya siswa yang belajar di sekolah kejuruan, semakin dapat ditekan pula angka kemiskinan yang ada di masyarakat. Harapan semua pihak, terutama dunia pendidikan dan pemerintah Indonesia adalah siswa yang telah lulus dapat berwirausaha, sehingga angka pengangguran dapat ditekan Proporsi jumlah SMK 70%, SMA 30% dinegeri ini sepertinya cocok jika dikaitkan kemampuan melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Konsekuensinya adalah dunia kerja yg akan menampung lulusan SMK harus siap meskipun untuk memasukinya lulusan SMK perlu masih perlu dilatih. Konsekuensi bagi SMA yang notabene adalah siswa-siswa akan melanjutkan studinya maka mesti terpilih dari anak bangsa yang benar-benar pandai. Pembatasan jumlah kelas di SMA sangatlah perlu sehingga prioritas atau perhatian guru fokus. Jadi siswa SMA benar-benar siap untuk menerima ilmu yg lebih tinggi nantinya. Dasar-dasar keilmuan tertanam kuat.
    TUJUAN
    Dengan bertambahnya jumlah SMK yang menjadi 70% yakni untuk mengangni jumlah peganngguran yang berlebih. Agar para lulusan dapat bersaing dengan para pekerja di ancah nasional dan internasional.
    Kondisi Nyata Lapangan
    Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009 dinyatakan bahwa rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum ditargetkan sebesar 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015. Kebijakan ini diharapkan dapat memecahkan salah satu permasalahan pengangguran. Peningkatan pendidikan kejuruan bertujuan menyiapkan tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri. Kebijakan ini dilaksanakan dengan meningkatkan daya tampung dan kualitas pendidikan menengah kejuruan serta tetap menjaga keseimbangan dan kualitas pendidikan menengah umum. Proporsi SMA dan SMK tidak memberikan sumbangan yang signifikan pada penurunan tingkat pengangguran, nilai balik pendidikan SMK lebih rendah dari SMA, minat masuk SMK lebih rendah dari SMA. Oleh karena itu, target perimbangan SMK dan SMA sebesar 70:30 pada tahun 2015 perlu ditinjau kembali.
    Kondisi Ideal
    Pembekuan sekolah SMA harus dilihat dulu jumlah angkatan masuk sekolah, apakah jumlah sekolah masih mencukupi ataukah masih kurang, jangan sampai pembekuan ini menimulkan masalah baru. Misal tidak tertampunganya angkatan sekolah untuk melanjutkan ke SMA.
    Pembukaan sekolah menengah kejuruan/program keahlian berbasis industri, seperti terjadi di Negara jerman bahwasannya sekolah kejuruan didirikan karena industri membutuhkan tenaga yang ahli dibidang industri yang akan didirikan, setelah mencukupi program itu ditutup.
    Konversi sekolah menengah SMA ke SMK mungkin menjadi pilihan terakhir, mengingat permasalahan yang ditimbulkan akan banyak sekali misalnya guru yang tidak kompeten, sarana dan pengadakan prasarana akan membutuhkan biaya yang besar
    Analisis
    Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009 dinyatakan bahwa rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum ditargetkan sebesar 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015. Kebijakan ini diharapkan dapat memecahkan salah satu permasalahan pengangguran. Peningkatan pendidikan kejuruan bertujuan menyiapkan tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri. Kebijakan ini dilaksanakan dengan meningkatkan daya tampung dan kualitas pendidikan menengah kejuruan serta tetap menjaga keseimbangan dan kualitas pendidikan menengah umum. Proporsi SMA dan SMK tidak memberikan sumbangan yang signifikan pada penurunan tingkat pengangguran, nilai balik pendidikan SMK lebih rendah dari SMA, minat masuk SMK lebih rendah dari SMA. Oleh karena itu, target perimbangan SMK dan SMA sebesar 70:30 pada tahun 2015 perlu ditinjau kembali.
    Simpulan
    Lulusan smk sekarang ini masih mempunyai begitu banyak permasalahan menyelimutinya mulai dari tidak siapnya masuk dunia kerja, tidak sesuainya keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan pasar, minimnya kompetensi keahliannya yang dimiliki sehingga hanya menjadi tenaga kerja pabrikan, rendahnya penghargaan dunia industri terhadap keahlian lulusan dari smk (dalam arti upah yang didapat sangat rendah), produk yang dihasilkan oleh lulusan smk tidak laku dijual di pasar nasional. Dan masih banyak lagi permasalahan yang di hadapi termasuk kebijakan pendukung dan perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
    Rekomendasi
    Harus ada kerjasa sama antar departemen untuk mewujudkan pembangunan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Misal dalam bentuk MoU antara departemen perindustrian dengan departemen perdagangan departemen keuangan, departemen pendidikan dan departemen terkait lainya.
    l Harus ada pemetaan dahulu industri-industri yang nantinya menyerap pangsa pasar lulusan smk.
    l Identifikasi keahlian apa yang dibutuhkan untuk industri, yang nantinya menentukan kurikulum smk.
    l Industri diwajibkan menyediakan tempat bagi siswa smk untuk melakukan praktik lapangan sampai tingkat suatu keahlian terpenuhi sebagai persyaratan ijin investasi.
    l Industri diwajibkan menerima tenaga lokal bangsa.Siswa smk yang mempunyai prestasi dan keahlian sebagai enterprenuership diberikan kemudahan akses usaha dan modal kerja.
    l Adanya pendampingan usaha bagi wirausaha muda sampai dapat berdiri sendiri.
    l Diperlukan standar produk dari hasil usaha siswa smk agar dapat diterima pasar.
    l Diberlakuan pajak yang tinggi untuk produk-produk yang berasal dari luar negri.
    l Diberikan insentif, subsidi atau pajak ringan untuk produk dalam negeri.
    l Dilakukan pembinaan untuk standar produk bermutu berskala international.
    l Mencari, menciptakan inovasi, ciri khas produk dalam negeri yang lain dan tidak diproduksi oleh Negara lain yang menjadi andalan untuk ekspor. Pengembangan potensi SDM disesuaikan dengan SDA yang kita miliki.
    l Kita tidak mungkin akan bisa bersaing dengan Negara lain jika teknologi yang kita kembangkan sama dengan Negara lain. Negara lain lebih dulu mempelajarinya. Untuk itu apa yang kita punya SDA apa yang kita miliki, kita kembangankan, kita inovasikan sehingga nilai di luar negri jadi tinggi.
    l Keanekaragaman produk perlu dikembangkan.
    l Spesialis produk dari suatu wilayah dengan wilayah lain mempunyai spesialis produk yang berbeda kondisi ini perlu adanya usaha untuk mematenkan produk tersebut.
    Sumber
    Keputusan Mendikbud No. 0490/U/1990. Tentang tujuan pendidikan menengah umum. Jakarta: Depdiknas.
    Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990. Tentang tujuan pendidikan menengah umum. Jakarta:
    Depdiknas. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999. Tentang pendidikan tinggi. Jakarta: Depdiknas.
    Zahratunniesa. (2007). Perbandingan minat siswa SMK negeri dan SMK swasta untuk melanjutkan studi atau memasuki dunia kerja. skripsi: FPTK UPI Bandung.
    Wagiran.2016.”Pengembangan Pendidikan Kejuruan Berbasis Potensi Daerah dan Sumber Daya Alam Mendukung Continuing Vocational Education” Seminar APTEKINDO IISN 1907-2066. Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia.

  57. Jawaban no 4
    0501519005
    Pendahuluan
    Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dunia pendidikan khususnya SMK sangat terbantu karena akanterciptanya sinergi antar instansi dan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing dalam usaha mengangkat kualitas SMK. Kehadiran Buku “Strategi Implementasi Revitalisasi SMK” diharapkan dapat memudahkan penyebaran informasi bagaimana tentang Revitalisasi SMK yang baik dan benar kepada seluruh stakeholder sehingga bisa menghasilkanlulusan yang terampil, kreatif, inovatif, tangguh, dan sigap menghadapi tuntutan dunia global yang semakin pesat.Buku Revitalisasi SMK ini juga diharapkan dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi para penyelenggara pendidikan Kejuruan, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang sesuai tuntuan dunia usaha dan industry. Mengacu pada isi penjelasan pasal 15 Undang – Undang Sistem Pendidikan
    Nasional Tahun 2003 di atas, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. Namun sampai saat ini tujuan tersebut belum tercapai. Hal ini disebabkan karena sistem penyelenggaran pendidikan tidak sesuai dan sejalan dengan definisi peserta didik yang dijelaskan dalam pasal 15 Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Kurang maksimalnya pencapaian tujuan pendidikan merupakan akibat dari sistem pendidikan yang tidak memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi, bakat dan minatnya. Akibatnya masih banyak lulusan SMK yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya, dan menyebabkan pengangguran.
    TUJUAN
    Tujuannya agar lulusan SMK dapat memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, termasuk di antaranya industri kreatif. Selain itu, komitmen ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 201 tentang Revitalisasi SMK.
    Kondisi Nyata Lapangan
    Berdasar data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), saat ini jumlah SMK mencapai sekitar 14 ribu. Sebagian besar tidak didukung ketersediaan laboratorium atau ruang praktik/bengkel, guru bersertifikasi kompetensi, dan rasio jumlah siswa dengan alat atau tempat praktik yang tak seimbang. Hasil evaluasi terhadap SMK ini ditindaklanjuti pemerintah dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
    Kondisi Ideal
    Revitalisasi ditempuh dengan dua strategi utama. Skenario pertama adalah menyempurnakan dan memantapkan sekolah-sekolah kejuruan dengan model demand-driven, mengubah model supply-driven yang berlangsung selama ini dengan standarisasi mutu. Ciri utama pendidikan dan pelatihan vokasi ini mengedepankan pendekatan job-based learning. Desain sekolah dikembangkan berangkat dari kebutuhan dan pengakuan dunia usaha dan industri. Analisis kebutuhan itu kemudian dirumuskan ke dalam standar-standar kompetensi disertai dengan jenis sertifikasi dan teknik pengujiannya.
    Kesimpulan:
    Perhatian pemerintah terhadap kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) semakin terlihat, hal ini dibuktikan dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, mengenai revitalisasi SMK. Revitalisasi SMK sangat penting dilakukan saat ancaman teknologi desruptif mulai terlihat nyata di dunia industri. Lulusan SMK dengan keterampilan di suatu bidang serta memiliki wawasan global sangatlah diperlukan agar keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK terus meningkat. Faktor yang dapat menunjang kompetensi lulusan SMK agar dapat bersaing dalam dunia kerja adalah melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan juga pembekalan sertifikasi kompetensi bagi para calon lulusannya. Revitalisasi SMK memang belum sepenuhnya berhasil, maka dari itu perlu usaha lebih yang harus dilakukan guru, pemerintah, dudi, dan siswa agar revitalisasi SMK dapat berjalan dengan lebih baik.
    Sumber
    https://www.academia.edu/36135723/REVITALISASI_PENDIDIKAN_VOKASI
    https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/05/revitalisasi-smk-untuk-produktivitas-dan-daya-saing-bangsa
    https://www.kemkes.go.id/pdf.php?id=17051800007
    https://www.smkn1kalibagor.sch.id/laporan-revitalisasi-smk-tahun-2018/

  58. Revitalisasi SMK
    0501519008
    Soal No 4

    PENDAHULUAN
    Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan kejuruan yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja yang terampil dan mengutamakan kemampuan untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
    Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan 5 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia dinyatakan:
    Pertama:
    1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia; dan
    2. Menyusun kebutuhan peta tenaga kerja bagi lulusan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK.
    Kedua: Khusus kepada: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
    a. Membuat peta jalan pengembangan SMK;
    b. Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match);
    c. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
    d. Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri;
    e. Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan
    f. Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.
    Revitalisasi SMK tersebut dilakukan demi meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia 6 dan tersedianya tenaga kerja yang terampil dan terdidik yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri. Pendidikan vokasi tampaknya masih ditempatkan sebatas penyedia tenaga kerja (supply) bagi dunia usaha/industri. Arah pengembangan SMK terus-menerus mengejar gerak industri. Itu berarti pendidikan vokasi harus adaptif dengan dunia usaha/industri.
    Salah satu kebijakan pemerintah untuk menyukseskan program Revitalisasi SMK adalah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 tahun 2017. Secara filosofis, link and match mengandung makna wawasan pengembangan SDM, masa depan, mutu dan keunggulan, profesionalisme, nilai tambah dan efisiensi. Link and match menyangkut proses interaktif dengan hasil yang sesuai (Wardiman dalam Murnomo, 2010). Secara teoritis, link and match mengacu pada keterkaitan (link) dan kesesuaian (match) kompetensi lulusan dari dunia pendidikan agar dapat diterima dan cocok dengan kebutuhan dunia kerja. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sudah seharusnya dunia pendidikan dapat menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terkait dengan dunia kerja, seperti kalangan industri.
    1.2 Tujuan
    1. Untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan mengenai Revitalisasi SMK,
    2. Untuk mengulas kondisi ideal lulusan mengenai Revitalisasi SMK,
    3. Untuk menganalisis Revitalisasi SMK.

    Kondisi Nyata Di Lapangan Berhubungan Revitalisasi SMK
    Kunci bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam memenangkan persaingan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Selain infrastruktur yang telah dibangun dalam empat tahun terakhir, peningkatan kualitas manusia menjadi prasyarat agar Indonesia tidak terjebak dalam perangkap pendapatan menengah (middle income trap). “Apabila kita bisa meng-upgrade secepat-cepatnya sehingga levelnya melebihi negara-negara di kanan-kiri kita, itulah namanya kemenangan kita dalam bersaing,” kata Presiden.
    Memasuki tahun ketiga pelaksanaan revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK), sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, beberapa capaian positif mulai terlihat. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi kerja lulusan SMK pada tahun 2018, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari lulusan SMK setiap tahunnya semakin menurun.
    “Memang ini datanya dari sakernas (survei angkatan kerja nasional), yaitu (di bulan Februari) 2016 sebesar 9,84 persen dan pada tahun 2017 sebesar 9,27 persen. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 8,92 persen. Jadi sebenarnya trennya menurun,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy.
    Jumlah lulusan SMK yang bekerja mengalami tren kenaikan. Pada bulan Februari tahun 2016 tercatat sebanyak 12,37 juta, kemudian meningkat menjadi 13,53 juta pada 2017, dan sebanyak 14,54 juta orang pada tahun 2018. Mendikbud menyatakan optimismenya terhadap program Revitalisasi SMK yang secara efektif dimulai pada tahun 2017.

    Kondisi Ideal Berhubungan Revitalisasi SMK
    a. Penyesuaian Kurikulum dan Kerja Sama Industri
    Untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang selaras dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan (link and match), maka Kemendikbud telah melakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan. Jika sebelumnya menggunakan pendekatan dari supply-driven, maka saat ini kurikulum telah disesuaikan menjadi demand-driven agar dunia usaha dan dunia industri (DUDI) semakin aktif terlibat dalam proses pendidikan kejuruan di SMK.
    “Jika selama ini SMK berjalan dengan berdasarkan persepsi dari sisi pendidikan saja, seakan nantinya akan dibutuhkan di dunia kerja. Sekarang SMK berjalan sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri. Yaitu dengan cara menyusun kurikulum dengan bekerja sama dengan DUDI. Bahkan DUDI diberi porsi untuk menentukan kurikulum sebesar 70 persen,” jelas Mendikbud.
    Komitmen jangka panjang yang saling menguntungkan antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri juga terus diperkuat. “Sejak dilakukannya revitalisasi SMK itu, sudah ada 2700-an industri yang menjalin kerja sama dengan SMK. Dan itu kerja sama yang riil,” tutur Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad.
    b. Pemenuhan Guru Produktif
    Saat ini Kemendikbud terus memperkuat guru-guru SMK melalui berbagai program pelatihan, kursus singkat, dan magang industri baik di dalam maupun luar negeri, serta program sertifikasi keahlian ganda. Hal ini untuk mendorong revitalisasi vokasi secara keseluruhan dan dapat menghasilkan lulusan yang bisa bersaing di dunia kerja. “Target guru berkeahlian ganda pada 2019 ini mencapai 40 ribu guru,”
    Hingga akhir 2018, program Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang telah terlaksana yaitu Peningkatan Kompetensi Guru Kejuruan. Capaiannya adalah 1) Penyiapan Sistem Pendataan Calon Peserta Uji Kompetensi Keahlian (UKK); 2) Identifikasi/Pemetaan calon Guru Sasaran Uji Kompetensi Keahlian di 219 SMK revitalisasi; 3) Diklat Guru Produktif, pada 104 guru produktif Bidang Teknologi dan Rekayasa, Energi dan Pertambangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen, serta Seni dan Industri Kreatif.
    c. Penumbuhan Minat Kewirausahaan
    Pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa di era industri 4.0 menjadi salah satu fokus Kemendikbud. Materi Pengembangan muatan Revolusi Industri 4.0 menjadi muatan wajib bagi SMK penerima bantuan revitalisasi. Sembilan jenis muatan industri 4.0 tersebut di antaranya Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR), 3D Printing, Tourism Promotion, Game Development, Smart School, Internet of Things, E-Commerce, dan Kewirausahaan.
    Selain bekerja di industri atau melanjutkan studi di jenjang pendidikan tinggi, lulusan SMK juga didorong menjadi wirausaha kreatif. “Salah satu alternatif yang bagus ya mendorong anak-anak untuk menjadi wirausaha. Terutama anak-anak yang memiliki imajinasi yang kuat, punya mimpi besar, sebaiknya disiapkan untuk menjadi wirausaha,” kata Mendikbud.
    Program SMK Pencetak Wirausaha mendorong pembelajaran tentang etika, nilai (value), kemampuan (ability) dan perilaku (attitude) dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi. Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan di SMK telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk pembelajaran berbasis produksi dan bisnis melalui beberapa pendekatan, di antaranya teaching factory, techno park, business center di sekolah.

    KESIMPULAN
    Para lulusan SMK diharapkan secara bertahap dimasa yang akan datang dapat menguasai kualifikasi kompetensi tersebut di atas agar dapat memasuki pasar tenaga kerja baik skala regional maupun global. Oleh karena itu SMK harus siap mengemban misi pembangunan untuk mengembangkan sekolah berstandar nasional maupun internasional.

    REKOMENDASI
    https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/18040/pemerintah-fokus pendidikan-kejuruan-revitalisasi-smk-tunjukkan-dampak positif/0/artikel_gpr
    Kebijakan vokasi, kebijakan pendidikan vokasi, Kompas (2016). 18 Oktober: 6.
    Pavlova, M. (2009). Technology and vocational education for sustainable development, empowering individuals for the future. Australia: Springer.
    Mustaghfirin Amin. (2016). Makalah Seminar Pendidikan Vokasi: Tantangan dan Peluang SMK Menghadapi Pasar Bebas ASEAN. Yogyakarta.
    Suyanto. (2008a). Peran SMK dalam mendukung partumbuhan ekonomi daerah. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.

  59. Wirausaha Untuk Lulusan SMK
    0501519008
    Soal No 5
    PENDAHULUAN
    Minimnya lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan angkatan kerja, menjadi penyebab utama tingginya angka pengangguran di Indonesia. Karenanya Pemerintah melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga setiap lulusan siap terjun ke dunia usaha dengan skil yang dimiliki. Hal tersebut juga sebagai jawaban atas banyaknya pengangguran elite, atau pengangguran yang memiliki ijazah formal setingkat perguruan tinggi. Namun kenyataannya mereka tidak disebabkan keilmuan mereka tidak sesuai kebutuhan pasar kerja (lapangan kerja). Karenanya, dalam berbagai literatur disebutkan, pendidikan SMK tidak hanya menekankan pada aspek kecerdasan konseptual atau kognitif semata, tetapi sekolah dituntut menanamkan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) kepada setiap siswanya.
    Dalam salah satu penelitian disebutkan, bahwa keberhasilan mahasiswa bukan semata-mata ditentukan kepandaian yang dipunyai, tetapi oleh faktor lain. Dimana tingkat kecerdasan hanya menyumbang sekitar 20 persen hingga 30 persen. Sementara jiwa kewirausahaan yang didukung kecerdasan sosial, justru menyumbang 80 persen keberhasilan siswa di kemudian hari. Karenanya materi kewirausahaan menjadi sebuah keharusan, bukan lagi sekedar pelengkap. Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menginternalisasikan bakat rekayasa dan peluang yang ada. Sehingga wirausahawan akan berani mengambil risiko, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan mampu menyiasati peluang secara tepat.

    “Jiwa dan semangat kewirausahaan menentukan kemajuan perekonomian suatu negara” Harus diakui bahwa penanaman jiwa kewirausahaan sangat efektif jika ditanamkan melalui bangku pendidikan. Dimana seorang anak sedang masa pertumbuhan kecerdasan, dan keterampilan. Sesuai dengan tujuannya, menanamkan konsep kewirausahaan harus dilakukan secara holistik atau melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimana pelajaran kewirausahaan seyogyanya diberikan dengan porsi lebih banyak dan dominan jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya yang berorientasi pada kecerdasan kognitif.
    Tujuan wirausaha untuk siswa dan dunia pendidikan :
    • Untuk memacu kreatifitas dan semangat menentukan masa depannya (usaha)
    • menumbuhkembangkan budaya kewirausahaan
    • mempersiapkan siswa sebagai tenaga kerja professional
    • sebagai ilmu informasi dasar siswa saat menentukan usahanya

    Kondisi Nyata Di Lapangan Mengenai Wirausaha Untuk Lulusan SMK
    Ada pertanyaan yang mendasar untuk SMK. Apakah siswa-siswi SMK mampu untuk berwirausaha? Tidak bisa kita pungkiri bahwa lulusan SMK akan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan di dunia kerja dan industri juga akan semakin ketat. Terlebih lagi dalam “perebutan” posisi pekerjaan, lulusan SMK tidak hanya bersaing dengan sesama lulusan, tetapi juga mereka harus bersaing dengan lulusan universitas yang notabene memiliki ketrampilan dan prestise yang lebih tinggi. Tentu saja setiap lulusan SMK juga harus lebih berusaha untuk memperebutkan posisi di dunia kerja.
    Salah satu faktor yang menarik untuk dikembangkan adalah mempertajam konsep kewirausahaan untuk siswa-siswi SMK. Jika dilihat secara umum, kemampuan dan ketrampilan teknis SMK dalam bidang tertentu memang cukup tinggi. Tetapi jika dilihat disisi lain seperti manajemen dan bidang pengelolaan usaha, SMK masih perlu diasah lagi. Keadaan ini dapat dilihat pada kurikulum dasar yang diterapkan pada SMK. Kurikulum yang diterapkan pada SMK mengacu pada beberapa aspek berstandar nasional. Keseluruhan aspek-aspek tersebut telah didesain untuk memberikan materi ajar yang meningkatkan ketrampilan siswa dalam dunia kerja. Mulai dari materi, praktik, sampai penerapannya dalam dunia kerja melalui praktik kerja industri (prakerin). Secara teknis, siswa-siswi SMK sudah memiliki ketrampilan yang cukup untuk masuk ke dunia kerja dan industri.
    Dalam materi ajar SMK, ada materi (pelajaran) yang mengajarkan tentang kewirausahaan dan pengembangan usaha mandiri. Materi tersebut mencakup, perencanaan usaha kecil, pembukuan sederhana, sampai pengelolaan. Pelajaran tersebut memang sangat diperlukan di SMK, mengingat dalam materi ajar tersebut siswa diperlihatkan dan dilatih bagaimana mengelola usaha kecil mandiri. Pelajaran kewurausahaan bersifat adaptif dan tidak dapat berdiri berdiri sendiri. Pelajaran tersebut harus berintegrasi dengan mata pelajaran lain yang bersifat produktif. Dalam sebuah lingkungan sekolah (SMK), seluruh pelaku yang ada dalam lingkungan tersebut harus berusaha untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengetahui dan memahami konsep kewirausahaan. Memang secara mental siswa yang baru lulus dari SMK belum siap untuk bersaing didunia wirausaha. Tetapi setidaknya mereka memiliki kemampuan dan mengetahui apa yang terjadi dalam persaingan bisnis.
    Dengan memberikan banyak dorongan dan publikasi produk-produk SMK, konsep kewirausahaan yang ada di kurikulum SMK juga akan semakin terasah. Disisi lain, kemampuan pemahaman siswa tentang dunia kewirausahaan dapat ditingkatkan. Seperti beberapa contoh yang dapat diterapkan di SMK, misalnya pameran ataupun bazaar. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut siswa dapat mengetahui respon masyarakat terhadap produk yang dihasilkannya. Tidak terlepas pula bimbingan para guru untuk mengajarkan siswa bagaimana langkah selanjutnya dalam menanggapi reaksi konsumen terhadap produk tersebut.

    Kondisi Ideal Mengenai Wirausaha Untuk Lulusan SMK
    Kewirausahaan (entrepreneurship) muncul apabila seseorang individu berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha (Suryana, 2001). Esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Menurut Zimmerer (1996:51), nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut:
    1. Pengembangan teknologi baru (developing new technology),
    2. Penemuan pengetahuan baru (discovering new knowledge),
    3. Perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (improving existing products or services),
    4. Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit (finding different ways of providing more goods and services with fewer resources).
    Walaupun di antara para ahli ada yang lebih menekankan kewirausahaan pada peran pengusaha kecil, namun sebenarnya karakter wirausaha juga dimiliki oleh orang-orang yang berprofesi di luar wirausaha. Karakter kewirausahaan ada pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaharuan, kemajuan dan tantangan, apapun profesinya.
    Dengan demikian, ada enam hakikat pentingnya kewirausahaan, yaitu:
    1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis (Ahmad Sanusi, 1994)
    2. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha (Soeharto Prawiro, 1997)
    3. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (kreatif) dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih.
    4. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (Drucker, 1959)
    5. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreatifitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha (Zimmerer, 1996)
    6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan.

    KESIMPULAN
    Kewirausahaan adalah nilai-nilai yang membentuk karakter dan perilaku seseorang yang selalu kreatif berdaya, bercipta, berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Meredith dalam Suprojo Pusposutardjo(1999), memberikan ciri-ciri seseorang yang memiliki karakter wirausaha sebagai orang yang (1) percaya diri, (2) berorientasi tugas dan hasil, (3) berani mengambil risiko, (4) berjiwa kepemimpinan, (5) berorientasi ke depan, dan (6) keorisinalan.

    REKOMENDASI
    https://tulisbaca.com/lulusan-smk-lebih-siap-untuk-berwirausaha/
    Agus W. Soehadi. Eko Suhartono. V.Winarto,& M. Setiawan Kusmolyono, 2011. Enterpreuneurship education. Jakarta: Prastya Mulya Publishing
    Asri Laksmi Riani. Sri Suwarsih. Karsono. (2006) Dasar-dasar kewirausahaan Surakarta: UNS Press
    Coulter. M (2001) Enterpreneurship in action. 2nd Edition. New Jersey: Printeci-Hall, Inc
    Depdiknas. 2009. Diterapkan 2010-2011 kurikulum berbasis kewirausahaan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here